Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan bertujuan menganalisis motif yang mendasari Tiongkok dalam menyepakati ketentuan pembangunan berkelanjutan yang terkandung di dalam Comprehensive Agreement on Investment (CAI) dengan Uni Eropa pada tahun 2020. Analisis dalam tulisan ini didukung oleh kerangka teori cross-regionalisme yang menjelaskan motif suatu aktor internasional dalam menyetujui kemitraan ekonomi dengan mitra di kawasan berbeda. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mencari data dan informasi pada artikel, jurnal, buku, berita, hingga situs resmi. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan Tiongkok dalam menyetujui ketentuan pembangunan berkelanjutan dalam CAI dipengaruhi oleh tiga motif seperti motif ekonomi yang didukung oleh keinginan Tiongkok dalam memperoleh akses pasar dan upaya mencegah pengalihan investasi mengikuti perdagangan. Motif keamanan dan diplomasi Tiongkok yang dipengaruhi keinginan Tiongkok memperkuat tatanan keamanan, menghindari isolasi diplomatik, serta meningkatkan status internasional. Adapun motif leverage Tiongkok dipengaruhi upaya untuk menciptakan preseden dan peningkatan kapasitas Tiongkok.

---

This paper aims to analyze the motives underlying China in agreeing to the terms of sustainable development contained in the Comprehensive Agreement on Investment (CAI) with the European Union in 2020. The analysis in this paper is supported by the theoritical framework of cross-regionalism which explains the motives of an international actor in agreeing to a economic cooperation with partner in different region. This research is qualitative with research method through literature study. Literature study is carried out by searching for data and information on articles, journals, books, news, and official websites. Through the analysis conducted, this study finds that China's consideration in agreeing to terms of sustainable development in the CAI is affected by three motives such as economic motives which are influenced by China's desire to gain market access and efforts to prevent investment diversion following trade. China's desire to strengthen the security order, avoid diplomatic isolation, and improve international status. Meanwhile, China's leverage motive is influenced by the efforts to create precendents and increase China's capacity.

"

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."

"Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia.

---

In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia."

"Ketahanan sosial-ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Meskipun keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kota Batam dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.Riset ini bertujuan untuk mengkonstruksi model ketahanan sosial-ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan dengan pendekatan kualitatif terkait kondisi ketahanan sosial-ekologi Kota Batam yang dianalisis menggunakan sarana Kualitas Kehidupan Sosial Budaya berbasis fuzzy logic interaksi antara elemen struktural, kultural dan prosesual berkenaan dengan capaian pembangunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan sosial-ekologi sangat terkait dengan dinamika lokal, regional dan global; spesifikasi dan spesialisasi lingkungan setempat, karakteristik region, serta faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dalam menentukan kekhasan lingkungan yang menentukan ketahanan sosial-ekologi. Kondisi ketahanan sosial-ekologi juga dapat bervariasi secara spasial dan menurut waktu sehingga model konseptual ketahanan sosial-ekologi perlu mengakomodasi strategi implementasi yang bersifat multicompartment sekaligus terintegratif.

---

Social-ecological resilience is the community’s surviving ability to face environmental limitations and possible disruptions. Although physical and social environmental limitations in the City of Batam can be managed with technological advances, the potential of disruptions should be taken into account to assure the good community’s livelihood and welfare.

This research is to construct a social-ecological resilience model in sustainable development. It is based on mixed method research with qualitative approach on the social-ecological resilience condition of the City of Batam; that is analyzed based on the Quality of Socio-Cultural Life that seeks through the fuzzy-logic-interaction between structural, cultural and processual elements on the results and transformation of development.

The results show that the social-ecological resilience condition is related with dynamics of local, regional and global conditions, local environment specifications and specializations, regional characteristics, as well as socio-cultural factors that determine the social-ecological resilience condition that can vary spatially and according to time. Therefore, the conceptual model of social-ecological resilience in sustainable development should accommodate multi-compartment and integrative strategy of implementation.

"

"Penelitian ini adalah studi kasus ekologi pembangunan masyarakat adat Papua dan implikasinya untuk pemekaran provinsi, pembinaan kesadaran nasional dan pengembangan ilmu lingkungan sebagai muitidisiplin ilmu. Nilai-nilai kcarifan karaktelistik masyarakat adat Papua adalah pandangau yang mempertahankan, dan menjaga kelestarian lingkungau Karena itu, revitalisasi nilai-nilai kearifan itu dalam pembangunan berkelanjutan menjamin kelestarian lingkungan. Studi ini menyediakan 8 teori baru dan sebuah paradigma bam: (1) Teori wawasan Kosmologi Papua, (2) Teori pernbangunan berkelanjutan berbasis revitalisasi nilai-nilai Ibearyizn Iingkungan, (3) Teori Nusaninra sebagai ibunya masyarakat adat Papua; (4) Teori etnogeologi masyarakat adat Papua sebagai penduduk terasli Nusantara sqiak zaman prasejaxah kira-kira 1.5-0.7 juta inhun Ialu; (5) Teori rakyat Papua sebagai pengawal pusaka NKRI S¢C8l?8, ekologis dan kosmologis; (6) Tcori suku Dani sebagai pohon sumber suku besar Papua dan suku tertua di Indonesia yang menerapkan traditional civil society; (7) Teori ekologi pemekaran wilayah; (8) Teori llmu Lingkungan sebagai multidisiplin ilmu; dan (9) Paradigma bam penclitian lingkungan memadukan metode-metode penelitian yang mempergunakan pendelcatau-pendekatan kaulitatif dan kuantitatitl dan berdasarkan nilai-nilai iilosofi ketakhinggam Ini menyediakan suatu model bemlakna dan terukur untuk pengembangan ilmu lingkungan. Hasil kajian disertasi memiliki tiga implikasi penting. Pertama, memberikan penimbangan untuk pemekaran wilayah provinsi di Papua berdasarkan kajlan ekoiogi Serta sosial budaya. Kedua membuka ruang terhadap pemahaman nilai~ nilai lcearifan lokal Papua yang bukan konsep sempit primordialisme. Ketiga, pemahaman ini didekati dengan ilmu Iingkungan sebagai multidisiplin yang terdiri atas: sub sistem ilmu lingkungan alam, sub sistem ilmu Iingkungan sosial dan sub sistem ilmu iingkungan buatan. Berdasarkan ekosistem landskap budaya, hukum adat, batas-batas ekoregion, kondisi geografi dan kemeralaan sebaran sumberdaya alam dapat dibentuk enam provinsi baru di Papua: (1) Provinsi Jayapura; (2) Provinsi Teluk Cenderawasih; (3) Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi Papua Barat); (4) Provinsi Fakfak; (5) Provinsi Papua Sclatan; dan (6) Provinsi Pegunungan Tengah. Harapan yang terkandung dalam kajian disermsi ini, ke depan supaya tidak ada lagi pengabaian ekologi dan sosial budaya dalam. kebijakan pembangunan di Papua.

---

This research is a case study about the ecological based development of Papuan indigenous people and its implication for the formation of. multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and developing environmental science as a multi-discipline science. The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the ecological wisdom values within sustainable development guarantees the environmental sustainability in Papua.

This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about 1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8) Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new paradigm of environmental research combines research methods using quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values? philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the development of environmental science.

This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social-cultural values and traditional systems must become the basis for plans on incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be made in order to understand local values and principles, which should not be interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this understanding must be approached through environmental science as a multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science, namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science.

Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region, geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay; (3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua. There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural values will no longer be neglected in the development policies in Papua Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability."

"Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek keuangan dan teknis selama pelaksanaan CDM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari korelasi antara teori dan praktek. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan responden. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksaan CDM, mengingat mandat dari CDM di bawah Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2012.

---

This thesis discussess integration of sustainable development policy in Indonesia with the climate change mitigation. As developing country, Indonesia has no obligation in restricting of its Green House Gas, but it still can contribute into Clean Development Mechanism (CDM) project execution. Consequently, it will take a preparation in many aspects of policy and regulation, financial and technical aspect during the CDM implementation. In connection with implication point, this research has become a problem focused research where the processed issue is based on theory or observing its correlation between theory and practice. Data are collected through library research and interviews with respondents. In general this research aims to provide policy recommendations that will enable the Government of Indonesia to maximize the benefits that can be secured, and the urgency that the current mandate of CDM under the Kyoto Protocols will expire in 2012."

"Studi ini mengevaluasi keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat Kampung Berseri Astra (KBA) dengan melihat keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lengkong Kulon RW 03 BSD di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Studi sebelumnya menggunakan indikator indikator yang hanya berfokus pada isu kemiskinan, padahal tidak semua pemberdayaan masyarakat harus berangkat dari kondisi kemiskinan dan tidak semua program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, dalam melakukan evaluasi program pengembangan masyarakat, dibutuhkan model dan dimensi evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan objektif yang ingin dicapai program. Penelitian ini menggunakan alat analisis evaluasi means ends dan main anaytical untuk melihat ketercapaian tujuan program KBA dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan melihat proses implementasi program. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap tingkat partisipasi dan capacity building program. Penelitian ini juga memiliki refleksi kritis terhadap penyelenggaraan program KBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KBA telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lengkong Kulon di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Selain itu, hasil temuan juga menunjukkan bahwa masyarakat RW 03 Lengkong Kulon BSD memiliki tingkat partisipasi dan peningkatan kapasitas yang tinggi dalam tahapan pemetaan masalah, perencanaan program, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Meski demikian, pelaksanaan program KBA pun tetap memiliki permasalahan dan kendala internal dalam pelaksanaannya.

---

This study evaluates the sustainability of Kampung Berseri Astra (KBA) community development program by looking at the program's achievement in improving the quality of life of the people in Lengkong Kulon RW 03 BSD in the fields of education, health, environment, and entrepreneurship. Previous studies used indicators that are only focused on the issue of poverty, whereas not all community empowerment must start from poverty conditions and not all community empowerment programs have a goal of alleviating poverty. Therefore, in evaluating community development programs, another model and evaluation dimension is needed to measure the program’s goals and objectives. This study uses means-ends analysis and main analytical evaluation tool to see the achievement of the KBA program objectives in improving the quality of life of the local community by looking at the program implementation process. In addition, this study analyzes the program’s level of participation and capacity building. The results show that the KBA program has succeeded in improving the quality of life of the Lengkong Kulon community in the fields of education, health, environment, and entrepreneurship. In addition, the findings also show that the community of RW 03 Lengkong Kulon BSD has a high level of participation and capacity building in the stages of problem mapping, program planning, implementation, monitoring, and program evaluation. However, the implementation of the KBA program still has internal problems and obstacles in its implementation."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program TJSK terpadu dan bersifat pemberdayaan yang mengacu pada pedoman program pemberdayaan dalam PROPER. Literatur mengenai evaluasi program TJSK kurang membahas mengenai efektivitas program terpadu. Selain itu studi sebelumnya juga cenderung melihat bahwa PROPER adalah rujukan pelaksanaan program pemberdayaan yang baik di level operasional dan dapat meningkatkan kualitas program pemberdayaan. Dengan mengkombinasikan secara komprehensif beberapa alat evaluasi evaluasi seperti means-ends, SWOT, dan gap, studi ini ingin melihat sejauh mana program “Desa Binaan” yang mengikuti prosedur PROPER bisa mencapai tujuannya meningkatkan kondisi penerima manfaat, dan mendorong peningkatan kapasitas mereka untuk mandiri. Data dikumpulkan dengan metode kualitatif, yang ditunjang penggunaan metode most significant change untuk mendalami aspek dampak program secara tangible dan intangible. Hasil evaluasi menunjukan bahwa pengelolaan program secara prosedural sudah relatif sesuai dengan tahapan dan karakteristik program comdev dalam pedoman PROPER dan memperlihatkan dampak peningkatan kondisi ekonomi penerima manfaat, walaupun dalam lingkup terbatas. Namun partisipasi masyarakat yang rendah dan capacity building yang terbatas menunjukan bahwa secara substantif belum mencerminkan program yang baik dalam parameter program pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara teoritik hal ini menunjukan bahwa upaya mendorong program pemberdayaan masyarakat secara otoritatif-top down dengan aturan legal tertentu, berisiko membuat pelaksanaannya menjadi prosedural dan tidak mencapai substansi pemberdayaan yang dimaksudkan.

---

This study aims to guide the impact of the integrated and empowering CSR program which refers to the empowerment program in PROPER. The literature on the evaluation of the CSR program does not discuss enough the effectiveness of the integrated program. In addition, previous studies also saw that PROPER is a good

reference for implementing empowerment programs at the operational level and can improve the quality of empowerment programs. By comprehensively combining several evaluation evaluation tools such as means-ends, SWOT, and gaps. This study wants to see the extent to which the "Desa Binaan" program that follows the PROPER

procedure to achieve the conditions of the beneficiaries, and encourage the improvement of their ability to be independent. Data were collected using qualitative methods, which were supported by the use of the most significant change method to explore aspects of the program's real and intangible impacts. The evaluation results

show that the procedural management of the program is relatively in accordance with the stages and characteristics of the comdev program in the PROPER guidelines and the impact of improving the economic conditions of the beneficiaries, although in a limited scope. However, the low community participation and limited capacity building show that substantively it has not reflected a good program in the parameters of a sustainable empowerment program. Theoretically, this shows that efforts to encourage community empowerment programs in an authoritative-top-down manner with certain rules run the risk of making their implementation procedural and not achieving the substance of empowerment."