Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kekerasan seksual dalam hubungan pacaran pada perempuan pada saat usia remaja yang dilihat dari aspek resiliensi serta konsep diri dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kekerasan seksual pada perempuan merupakan fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya khususnya pada ranah privat atau personal. Pada ranah privat, pelaku kekerasan seksual didominasi oleh pacar dan mantan pacar. Kasus kekerasan dalam hubungan pacaran dapat digambarkan seperti fenomena gunung es yang mana tidak banyak terlihat di permukaan. Para penyintas tidak banyak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri. Kasus kekerasan seksual dalam hubungan pacaran juga sering mengalami kebuntutan pada proses hukum. Hal tersebut menyebabkan para penyintas hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri dalam menangani permasalahannya. Perempuan penyintas kekerasan seksual dalam hubungan pacaran pada umumnya memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang ia alami atau disebut dengan resiliensi. Proses resiliensi tersebut akan mempengaruhi cara pandang individu terhadap dirinya sendiri atau konsep diri yang terbentuk pada diri para penyintas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang mengambil data dari berbagai informan penyintas kekerasan seksual dalam hubungan pacaran pada usia remaja di Jabodetabek dan dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitian ini akan dibahas bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi, resiliensi, serta konsep diri pada informan utama. Pada penelitian ini ditemukannya hasil bahwa para informan utama telah menjadi individu yang resilien dengan proses yang ditentukan oleh faktor, sumber, karakteristik yang berbeda. Konsep diri yang terdiri dari ideal self, self image, dan self esteem yang terbentuk pada diri informan merupakan hasil dari kekerasan seksual yang dialaminya dan mempengaruhi pandangan positif atau negatif yang mereka bentuk. Konsep diri tersebut seiring berjalannya waktu berubah karena lingkungan yang mempengaruhi para informan. Penelitian ini berimplikasi pada Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah pengantar psikologi dan kesehatan jiwa dalam pembahasan resiliensi dan teori sosiologi dalam pembahasan konsep diri. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pekerja sosial dalam lembaga penanganan kasus dalam merancang metode intervensi yang dibutuhkan.

---

This research discusses sexual violence in dating relationships among women at the age of adolescence which is seen from the aspect of resilience and self-concept from the discipline of Social Welfare Sciences. Sexual violence against women is a big phenomenon in Indonesia. Sexual violence against women’s cases always increase in every year. The most cases of sexual violence that occur are in the private or personal space. In the private space, the perpetrators of sexual violence are dominated by boyfriends and ex-boyfriends. Sexual violence in dating relationships can be described as an iceberg phenomenon which is not widely seen on the surface. The vitcims did not report many cases of violence against themselves. Sexual violence in dating relationships or dating violence also often ends in the ambiguity of the legal process. This causes the victims only depend on themselves in dealing with their problems. Women who have survived sexual violence in dating relationships generally have the ability to deal with the problems they experienced or what is known as resilience. The resilience process will affect the individual's perspective on himself or the self-concept that is formed in the survivors. This research is a qualitative research using a case study method that takes data from various informants of sexual violence survivors in dating relationships at the age of teenagers in Jabodetabek in 2021. This research will discuss the forms of violence that occur, resilience, and self-concept in the main informants. In this research, it was found that the main informants had become resilient individuals with a process determined by different factors, sources, and characteristics. The self-concept consisting of the ideal self, self-image, and self-esteem that is formed on the informant is the result of the sexual violence they have experienced and influences the positive or negative views they form. This self-concept changes over time because of the environment that affects the informants. This research has implications for Social Welfare Science, especially on psychology introduction study and mental health study for resilience discussion and sociological theory study for self-concept discussion. This research is also useful for social workers at organization who handle sexual violence cases in designing intervention method they needs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter sebagai bentuk resistensi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai pengungkapan kasus kekerasan seksual membahas dua jenis pengungkapan, yaitu secara langsung dan secara daring melalui perantara media sosial. Akan tetapi, belum banyak studi yang melihat fenomena ini sebagai bentuk resistensi penyintas, khususnya melalui pewacanaan diskursus tandingan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini berargumen bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di Twitter merupakan bentuk resistensi penyintas dan terwujud melalui diskursus tandingan yang memicu dialog publik mengenai kekerasan seksual. Diskursus tandingan penyintas beroperasi dalam online counterpublics, yaitu arena diskursif berbasis teknologi internet di mana kelompok marjinal mampu mengontestasikan eksklusi mereka dari ruang publik. Temuan penelitian menunjukkan diskursus tandingan penyintas terlihat dalam teks yang merebut kembali narasi kekerasan seksual dari perspektif penyintas, menggambarkan bentuk kekerasan yang beragam, serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Proses produksi teks utas juga merepresentasikan resistensi penyintas sebagai aktor yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, terdapat kontestasi antara diskursus tandingan penyintas dengan diskursus dominan yang mereproduksi nilai-nilai rape culture di arena diskursif yang sama. Resistensi penyintas juga diinterpretasi secara berbeda-beda oleh publik sehingga arena diskursif yang ada tidak menjadi ruang aman bagi penyintas untuk bersuara. Oleh karena itu, pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter tidak menjadi jalur alternatif yang ideal bagi penyintas untuk mendapatkan keadilan di tengah konteks sosiokultural Indonesia yang masih melanggengkan kekerasan seksual.

---

This study aims to explain how sexual assault disclosure on Twitter is a form of sexual violence survivors’ resistance in Indonesia. Previous studies on sexual assault disclosure mainly discussed two kinds of disclosure, which are direct or offline disclosure and disclosure through social media or online disclosure. However, there is little to no studies which analyzed the phenomenon as sexual violence survivors’ resistance through the construction of counter discourse, specifically using critical discourse analysis (CDA). This study argues that sexual assault disclosure on Twitter is a form survivors’ resistance which further manifested through counter discourse that encourages public discussion on sexual violence. Survivors’ counter discourse operates through online counterpublics, which is a discursive arena facilitated by the internet in which marginalized group contested their exclusion from the public sphere. The findings of this study show that survivors’ counter discourse can be seen through texts which reclaim sexual assault narrative, depict various sexual violence forms, and give social punishment to the perpetrators. The text production process also represents survivors’ resistance as an active actor in the decision-making process. However, there is a contestation between survivors’ counter discourse and the dominant discourse which reproduces rape culture values in the same discursive arena. Survivors’ resistance is also interpreted in different ways by the public, emphasizing how the discursive arena is not a safe space for survivors to speak up. Therefore, the sexual assault disclosure through Twitter is not an ideal alternative route for survivors to seek justice in the midst of Indonesia's sociocultural context which still perpetuates sexual violence"

"Kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) terhadap Aceh mulai tahun 1989 s.d. 1998 sebagai sebuah strategi Pemerintah Republik Indonesia untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menimbulkan mala petaka yang berakibat luka dan kedukaan bagi rakyat Aceh. Akibatnya tidak kurang dari 8.344 orang meninggal dunia, 575 orang hilang, 1.465 orang istri menjadi janda, 4.670 orang anak yatim, 298 orang cacat seumur hidup dan 34 orang perempuan diperkosa. Kekerasan seksual merupakan goncangan yang luar blasa yang teijadi di Aceh sepanjang sejarah perjuangan rakyat Aceh (ketika masih sebagai sebuah bangsa yang berdaulat), belum pemah terjadi dan kenyataan ini terlalu menyakitkan bagi rakyat Aceh. Karena faktor budaya, korban merasa malu dan rendah diri dalam masyarakat. Ada kecenderungan korban merahasiakan kekerasan seksual yang dialaminya. Disisi lain, pada umumnya mereka perempuan yang berpendidikan rendah, cenderung tidak mempunyai ketrampilan khusus dan juga berpenghasilan rendah serta hidup dalam kemiskinan. Ada perempuan korban yang merasa malu melaporkan diri kepada pihak yang berkompeten. Selain rasa malu, para korban juga sulit menjangkau ibu kota kecamatan untuk melapor kejadian yang mereka alami, karena situasi konflik terus berlangsung dan juga jarak yang harus ditempuh ke kecamatan relatif jauh. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah bagaimana Persepsi korban tentang dirinya sendiri, interaksi mereka dengan orang lain, dan cara mereka melihat masa depannya sendiri.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui Pendekatan kualitatif yang perempuan bertujuan untuk memahami pengalaman korban perempuan dengan meneliti persepsi dirinya interaksi dengan orang lain dan cara korban melihat masa depannya Sendiri, agar dapat dijadikan landasan dalam membuat program untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual. Informan penelitian diperoleh pada dua kecamatan yaitu kecamatan Peureulak dan Julok yang dilakukan pada bulan Februari s.d. Maret 2001 dan dilanjutkan pada bulan Juni 2001. Informan penelitian yang dijadikan kelompok kasus sebanyak 7 orang. Penelusurannya dilakukan dengan tehnik Snow Ball, dengan karakteristik informan; perempuan gadis (belum menikah), perempuan berkeIuarga (menikah) dan perempuan janda. Kemudian dilengkapi derigan 4 Informan annya yang dinggap dapat memperjelas informasi yang diperoleh. Metode pengambilan informasi dilakukan dengan pengamatan terlibat terhadap kelompok kasus dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dilabelkan sebagai orang yang menyimpang dari norma yang berlaku tergantung proses terjadinya tindak kekerasan seksual itu sendiri. Reaksi masyarakat terhadap korban dapat berupa positif atau negatif. Secara umum peran keluarga, orang dekat korban dan tokoh agama ikut berpengaruh terhadap korban dalam mengembalikan cara pandang korban terhadap dirinya sendiri, interaksi dengan orang lain dan cara melihat masa depannya sendiri setelah korban mengalami tindak kekerasan seksual. Pada umumnya korban masih melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berguna setelah Iingkungan memberikan reaksi simpati terhadap korban. Lalu dari interaksi antara korban dengan Iingkungannya, muncul kembali semangat meraih masa depan dengan kemampuan yang dimiliki korban. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat Aceh signifikan ikut mempengaruhi persepsi diri korban. Di sisi lain, secara umum perempuan korban kekerasan seksual di Aceh mempunyai mental yang tangguh, hal ini ditandai oleh data lapangan dengan tidak ditemukan satu orangpun korban yang bunuh diri akibat diperkosa. Ada kecenderungan signifikan hal tersebut berhubungan dengan budaya Aceh yang melarang seseorang bunuh diri karena itu adalah salah satu dosa besar dalam Agama (Islam). Pembinaan korban relatif sulit dilaksanakan, jika situasi keamanan masih rawan. Oleh karena itu untuk melakukan pembinaan yang sustainable melalui pernberdayaan, korban memerlukan situasi keamanan yang kondusif. Memberikan bantuan kepada korban adalah baik. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan program konkrit yang dilaksanakan yaitu: membuat pusat-pusat rehabilitasi mental pada tiap Puskesmas - Puskesmas Pembantu oleh psikolog (ahil Jiwa) dan menghidupkan kembali pengajian tradisional secara reguler dan konsultasi personal dalam dimensi keagamaan terhadap korban dengan memanfaatkan pesantren. Membuat pusat rehabilitasi Personal/community dalam rangka kesinambungan (sustainabelity) melalui pelatihan sesuai bakat, minat dan prospek bahan baku yang ada di desa korban (people centered development). Kemudian membantu melakukan pangsa pasar untuk pemasanan produk secara berkelanjutan. Bagi korban yang tidak mempunyai keterampilan khusus, dibimbing dengan memberikan modal usaha tradisional (misalnya beternak)."

"Penulisan ini dibuat untuk membahas mengenai peran jurnalis warga dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berbasis komunitas. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan pemikiran Kate Bowers dan Shane Johnson mengenai penggunaan publisitas untuk tujuan pencegahan kejahatan dan teori stigma Erving Goffman. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa jurnalis warga dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berbasis komunitas, tetapi belum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak berbasis komunitas.

---

This thesis aims to understand the role of citizen journalist to support a community-based sexual violence against children prevention. I initially considered the strategy to be a form of community-based child protection. I am using Kate Bowers and Shane Johonson’s thoughts of Using Publicity for Preventive Purposes and also Erving Goffman’s theory of stigma. The result shows that citizen journalism can be useful for community members to prevent sexual violence against children, though the strategy can not be considered as a community-based child protection due to several reasons."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan merupakan isu yang jarang didiskusikan dalam lingkup publik dan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyelidiki aspek-aspek yang relevan, seperti faktor penyebab, respons penyintas, hingga respons organisasi kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriminologi feminis-kualitatif dalam bentuk studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan dua perempuan penyintas. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terlepas dari peran sistem patriarki dalam mewujudkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur patriarki di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan muncul dalam bentuk dominasi laki-laki dan sistem seks/gender yang kemudian melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Hal tersebut melemahkan perempuan dan menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan, seperti seksisme dan misogini yang kemudian menghasilkan rape culture. Penelitian ini menemukan bahwa rape culture merupakan penyebab utama kekerasan seksual di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan. Salah satu bentuk rape culture terlembaga yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembungkaman terhadap perempuan penyintas kekerasan seksual. Pembungkaman yang ditemukan dalam penelitian ini dilakukan oleh organisasi kemanusiaan dalam berbagai strategi dan bentuk. Hal ini kemudian mendorong para perempuan penyintas kekerasan seksual untuk melakukan resistensi terhadap rape culture yang terlembaga sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ketidakadilan.

---

Sexual violence against women in the work environment of humanitarian activists is an issue that is rarely discussed in public and academic spheres. Therefore, this study aims to fill this gap by investigating relevant aspects, such as the contributive factors, survivors' responses, and humanitarian organizations’ responses. The method used in this research is feminist-qualitative criminology in the form of a case study. The data was collected through in-depth and semi-structured interviews with two women survivors. This research utilized radical feminist theory to explain how sexual violence against women is inseparable from the patriarchal system’s role in perpetuating inequality between men and women. The results of this research show that the patriarchal structure in the work environment of humanitarian activists manifests in the form of male dominance and the sex/gender system, which then perpetuates men’s power over women. This weakens women and leads to various forms of discrimination against women in the work environment of humanitarian activists, such as sexism and misogyny, which then caused rape culture. This research reveals that rape culture is the main cause of sexual violence in the work environment of humanitarian activists. One form of institutionalized rape culture found in this study is the silencing against women survivors. The silencing found in this study is carried out by humanitarian organizations through various strategies and forms. This subsequently encourages women survivors of sexual violence to resist the institutionalized rape culture as a way to fight against injustice."

"[Tesis ini membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei ’98. Peneliti berupaya membuktikan problem statement bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah interseksi antara eksklusi etnisitas, kelas sosial dan seksualitas tubuh perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pendamping dan mereka yang pernah mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual di Tragedi Mei ‘98;This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98., This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98.]"

"Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

---

In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts."