Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Feminisasi kemiskinan memperlihatkan lebih besarnya jumlah perempuan penyandang kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. Sayangnya, fenomena ini masih terjadi di Indonesia dilihat dari ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan negara tetangganya, Filipina telah berada di peringkat 10 besar dunia dalam hal kesetaraan gender tahun 2018. Indonesia dan Filipina sama-sama telah mengadopsi model kuangan dan usaha mikro untuk memberdayakan perempuan dan meminimalisir feminisasi kemiskinan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor sosial dan budaya yang memunculkan feminisasi kemiskinan di Indonesia dan Filipina, serta membandingkan program keuangan dan usaha mikro di Indonesia dan Filipina dalam pengaruhnya menanggulangi feminisasi kemiskinan. Urgensi dari penelitian ini adalah terungkapnya persamaan dan perbedaan feminisasi kemiskinan serta keuangan mikro di Indonesia dan Filipina agar dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga keuangan mikro Indonesia untuk kesejahteraan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, laporan terkait dengan rentang waktu publikasi tidak terbatas. Penelitian membandingkan faktor sosial budaya berdasarkan penyebab feminisasi kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Secara kultural Indonesia dan Filipina memiliki budaya tradisional yang merugikan perempuan. Namun, kedua negara ini telah menuju pada pembangunan yang setara gender, terlebih Filipina dalam kebijakannya yang bersifat Gender Mainstreaming. Hasil komparasi selanjutnya adalah perbandingan program keuangan mikro, yaitu PNM Mekaar dari Indonesia berusia 6 tahun dan Proyek Dungganon dari Filipina yang berusia lebih dari 30 tahun menggunakan aspek-aspek dari buku Microfinance handbook: An institutional and financial perspective oleh Joanna Ledgerwood, yaitu tujuan program, penargetan program, intermediasi sosial, serta analisis dampak. Hasil menunjukkan bahwa kedua program sama-sama memiliki tujuan pembangunan khas serta sama-sama bersifat penargetan tidak langsung. Intermediasi sosial PNM Mekaar berupa sistem tanggung renteng sementara Proyek Dungganon berupa sistem kelompok dengan metode 2-2-1. Demikian pula dengan dampak yang berbeda dari masing-masing program namun telah sejalan dengan tujuan pembangunan yang mereka punya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa baik PNM Mekaar dan Proyek Dungganon memberi dampak positif terhadap perekonomian nasabahnya meskipun dengan proses peminjaman dan intermediasi sosial yang berbeda dan memiliki ciri khas unik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan dan usaha mikro untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, menjadi sumbangsih bagi mata kuliah Dimensi Sosial dan Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial serta mata kuliah Masalah Kemiskinan.

---

Feminization of poverty is an observation that the number of women living in poverty is greater than that of men. Unfortunately, this phenomenon still occurs in Indonesia, which can be seen from the prevalent gender inequality and poverty inequality between women and men. However, unlike its neighbors, the Philippines has been ranked in the top 10 in the world in terms of gender equality. Indonesia and the Philippines have both adopted financial and micro-enterprise models to empower women and minimize the feminization of poverty. This study aims to describe the social and cultural factors that influence the feminization of poverty in Indonesia and the Philippines. Furthermore, the author aims to analyze and compare the financial and micro-enterprise programs in Indonesia and the Philippines and their influence in overcoming the feminization of poverty in these two countries. The urgency of this research is to reveal the similarities and differences in the feminization of poverty and microfinance in Indonesia and the Philippines so that it can be a lesson for Indonesian microfinance institutions for the welfare of women in Indonesia. The research method used is a literature review, where the author reviews various literatures such as journals, books, reports on related issues, with an unlimited publication time span.. This is done so that the authors can reach various data on a wider scale from abroad, specifically from the Philippines. Research reveals that socio-cultural factors that lead to the feminization of poverty are based on cultural and structural poverty. Culturally, Indonesia and the Philippines have traditional cultures that marginalize women's potential. However, these two countries have been heading towards gender-equal development, especially the Philippines in its Gender Mainstreaming policy. The result of the next comparison is a comparison of microfinance programs, namely PNM Mekaar from Indonesia who is 6 years old and Project Dungganon from the Philippines which is more than 30 years old. The comparison was carried out using aspects from the Microfinance handbook: An institutional and financial perspective by Joanna Ledgerwood, which are: program objectives, program targeting, social intermediation, and impact analysis. Both programs share specific development goals and are both implementing indirect targeting. PNM Mekaar's social intermediation is in the form of a joint responsibility system, while the Dungganon Project is a group system using the 2-2-1 method. Likewise, the different impacts of each program but have been in line with their development goals. So the conclusion of this study can be seen that both PNM Mekaar and the Dungganon Project have a positive impact on the economy of their customers, even though the lending and social intermediation processes are different and have unique characteristics. This research is expected to provide input to financial institutions and micro-enterprises for women's empowerment in Indonesia. In addition, it is a contribution to the Social and Economic Dimensions for Social Welfare courses and the Poverty Problems course."

"[ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Bedah Kampung pada kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang kelurahan Warung Jaud serta melihat penghambat serta pendukung yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan Bedah Kampung di kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang menggunakan tahapan pada buku pedoman pelaksanaan Bedah Kampung Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya ditemukan faktor penghambat kurangnya pendampingan kepada penerima bantuan sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Faktor pendukung dalam pelaksanaan selain partispasi masyarakat yang baik juga dukungan dari pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan Bedah kampung bisa selesai sesuai jadwal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule;This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule, This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule]"

"A poor man or a poor woman means a man or a woman who has not any money to buy or to pay his (or her) obligations to the other people. Because he (or she) hasn't any money to buy anyhing he (or she) choices another way to survive his )or her) life. So poor people mean the people who haven't anything..."

"

ABSTRAK

Jurnal ini merupakan naskah ringkas dari tesis dengan pembahasan perbedaan kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan di Rumah Susun Marunda. Beberapa literatur kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuandi Rumah Susun Marunda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan penulusuran literatur dengan jangka waktu penelitian bulan November 2018 sampai Februari 2019. Pengukuran indikator kemiskinan melalui observasi pendapatan keluarga. Hasil penelitian ini ditemukan perbedaan kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial berbasis gender dan pembagian kerja yang berbeda karena budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat miskin di Rumah Susun Marunda. 

---

ABSTRACT

This journal examines the conditions of poverty between men and women are very different in carrying out daily activities. This study aims to find out how the conditions of poverty are felt differently by men and women at the Flats of Marunda. This study uses qualitative methods through in-depth interviews, field observations and literature research with the period of research from November 2018 to February 2019. Measuring poverty indicator through observation of families’s income. The results of this study found differences in the conditions of poverty between men and women due to gender-based social construction and different division of task and role because of the patriarchal culture that is still inherent in the poor family at Marunda Flats.

 

 

 

"

"Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya.Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach.The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Peran Korporasi Dalam Pencapaian Program MDGs di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. Kideco Jaya Agung di Bidang Pendidikan, di Kabupaten Paser ? Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran korporasi dalam pelaksanaan program CSR dibidang pendidikan memberi kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekitar wilayah operasional perusahaan khususnya dan di kabupaten Paser pada umumnya. Dengan demikian, kegiatan CSR di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh PT. Kideco Jaya Agung memberi kontribusi pada pencapain tujuan MDGs di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis discusses The Role of Corporation in achieving MDGs program in Indonesia (Case Study implematation CSR of PT. Kideco Jaya Agung in Education progam at Paser Regency ? East Kalimantan Province).This Research uses descriptive qualitative approach with case study research. Collecting data in this Research using in-depth interviews and observation. The Results of this research concluded that the role of corporations in the implementation of CSR programs in education made a positive contribution to improving the quality of education in the surrounding area and in particular the company's operational and Paser regency in general. Thus, CSR activities in the field of education conducted by PT. Kideco Jaya Agung to contribute to the achievement of MDGs program in Indonesia."

"Penelitian ini menggunakan empat periode data panel rumah tangga 1993 2007 untuk menguji keberadaan dan pola jebakan kemiskinan poverty traps di tingkat rumah tangga di Indonesia Selain itu tesis ini menguji bagaimana pola ini berubah untuk kelompok mata pencaharian dan wilayah yang berbeda Penelitian ini mengikuti pendekatan aset asset based approach yang diperkenalkan oleh Barret dan Carter 2006 serta Adato et al 2006 Pendekatan ini memerlukan penerapan metode parametrik untuk membentuk sebuah indeks aset dan metode non parametrik untuk mengestimasi pola aset dinamik dan jebakan kemiskinan Penelitian ini menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya jebakan kemiskinan dengan banyak titik keseimbangan di wilayah Sumatra Penemuan lain adalah bahwa seluruh rumah tangga di wilayah Sulawesi cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di bawah batas kemiskinan pada periode menengah Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah Sulawesi terjebak dalam kemiskinan secara bersama sama Akan tetapi terdapat bukti bahwa rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di atas batas kemiskinan Hal ini berarti rumah tangga di wilayah ini tidak terjebak dalam kemiskinan

---

Using four waves of longitudinal household panel data 1993 ndash 2007 this paper examines the existence and patterns of household level poverty traps in Indonesia and how these patterns vary across different livelihood groups and regions in the country By following an asset based approach introduced by Barrett and Carter 2006 and Adato et al 2006 this paper performs parametric to construct an asset index and nonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap Findings indicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region Also this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibrium in the longer period which is below the poverty line This may indicate that households in Sulawesi are collectively trapped However the findings show that households in Java and Bali West Nusa Tenggara and Kalimantan converge to a single stable equilibrium above poverty line This means that household in these regions do not face a poverty trap "

"Jacinda Ardern merupakan perdana menteri Selandia Baru periode 2017-2023 yang memiliki memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, ketimpangan gender, dan minoritas yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya Te Mahere Whai Mahi Wahine atau Aksi Pekerjaan Perempuan. Salah satu isu kemiskinan di Selandia Baru adalah kemiskinan perempuan di Suku Maori. Empat dari lima perempuan tunawisma di Selandia Baru merupakan perempuan-perempuan dari suku tersebut. Kemiskinan mereka juga berelasi dengan tingginya angka pengangguran, teknologi, pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketimpangan gender, ras, dan minoritas sebagai kelompok marjinal yang menghambat mereka untuk lepas dari kemiskinan yang berlanjut hingga isu pekerjaan. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern dalam mengatasi isu kemiskinan dalam fokus pekerjaan bagi perempuan di Suku Maori melalui teori keadilan sosial milik Amartya Sen. Teori tersebut melihat kapabilitas perempuan Suku Maori terhadap akses pekerjaan serta hal-hal yang menghambat mereka. Informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan sebagai basis informasi pemerintah untuk mengatasi hambatan perempuan Maori untuk mengakses pekerjaan melalui public reasoning. Studi ini menemukan bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, tingkat NEET, underutilisation, dan underemployed mengalami penurunan. Namun, tingkat unemployment mengalami kenaikan 0,9%. Faktor pandemi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.

---

Jacinda Ardern is a New Zealand Prime Minister period 2017-2023 that has a concern towards poverty, gender inequality and minority issues that are proven by several policies that have been issued under her, one of them is Te Mahere Whai Mahi Wahine or Women’s Employment Action Plan. One of the concerning poverty issues in New Zealand is the poverty of Maori people. Four from five homeless women in New Zealand are Maori women. Their poverty is also related to the high rate of unemployment, technology, jobs and the limited access to education. Such issues are contributed by several factors such as gender inequality, race and minority issues as a marginalised community that inhibit them from lifting poverty that impacts on their employment. I analysed the policies that were issued by the New Zealand government under Jacinda Ardern in combating the poverty issue on employment for Maori women through social justice theory by Amartya Sen. That theory sees the capability of Maori women for employment access and any adversaries for them. This study found the NEET, underutilisation and underemployed rate are declining. But unfortunately, the employment rate is increasing by around 0.9%. The Pandemic Covid-19 factor is one of the causes of that increase. "

"Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian negara-negara di dunia terrnasuk Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya pendapat adanya pengaruh variabel makro terhadap kemiskinan, penelitian yang dilakukan melihat bagaimana sifat dan signifikansi dari inflasi dan pengangguran terhaddap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu juga akan dilihat adanya pengaruh variabel ekonomi lainnya yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel demografis yaitu pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.Sejumlah penelitian terkait di berbagai negara seperti Cutler&Katz (1991), Powers (1995a), dan Powers (1995b) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Ini merupakan pengukuran kemiskinan yang digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dengan model ekonometri dilakukan dengan menggunakan data 23 provinsi pada tahun 2001-2003.Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh searah dan signifikan terhadap Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Pengangguran berpengaruh searah terhadap Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Distributionally Sensitive Index. Variabel lainnya yaitu pertumbuhan PDRB berpengaruh searah terhadap Head Count Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Poverty Gap Index dan Distributionally Sensitive Index. Sementara pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat mengurangi Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi tidak cukup berpengaruh terhadap Distributionally Sensitive Index."

"ABSTRAKTingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi bagaimana efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) bidang sosial ekonomi. Evaluasi dilakukan dari sudut pandang pelayanan yang menganalisis kecepatan layanan, kemudahan persyaratan, dan tingkat kepesertaan di UPTPK dan dari sudut pandang koordinasi antar instansi terkait dengan membandingkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD sebelum dan setelah UPTPK berdiri. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi warga miskin dengan meningkatkan kecepatan layanan dan menambah tempat pelayanan bagi warga miskin sampai ditingkat kecamatan (UPTPK Kecamatan), meningkatkan jumlah penerima manfaat program perbaikan rumah dan program santunan uang duka, memperbaiki koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program agar penerima program tepat sasaran dengan data tunggal, serta mempertegas dan memperjelas pembagian tugas antar SKPD. Perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang pengembangan fungsi dan peran perangkat desa dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan struktur organisasi UPTPK menjadi Badan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

---

ABSTRACTThe high number of poor people demanded concrete and fundamental steps to suppress that condition. This study focused on evaluating the effectiveness of poverty reduction programs implementation in the regency were conducted by the Poverty Reduction Integrated Services Unit (UPTPK) in socio-economic field wich is Sragen Regency. Evaluation is done from the point of view of service wich analyze the speed of service, ease of requirements, and the level of participation in UPTPK and by point of view coordination among relevant agencies wich compare poverty reduction programs coordination by SKPDs before and after UPTPK established. This research uses qualitative descriptive design with in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study suggest to government to improve Sragen services for the poor by increasing service speed and add a service to the poor through the district level (UPTPK subdistrict), increase the number of beneficiaries of home improvement and mourning compensation programs, improve coordination between Local Government Offices in the implementation of program in order to achieve the target with a single data, and to make assertive and clear tasks division between Local Government Offices. Need to make study and research on the development of the functions and roles of the village officials to success poverty reduction programs and UPTPK organizational structures change to Poverty Reduction Integrated Service Agencies."