Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum, perusahaan terus berupaya melakukan inovasi dengan cara memadukan perubahan proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi sistem verifikasi biaya medis merupakan salah satu contoh transformasi digital yang dilakukan perusahaan untuk mencapai misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun implementasi sistem ini belum berhasil mencapai target dan mempengaruhi kecepatan pembayaran santunan yang merupakan salah satu Key Performance Indicator perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi sistem verifikasi biaya medis dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada PT Jasa Raharja agar implementasi sistem verifikasi biaya medis pada periode selanjutnya dapat berhasil. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif – kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis dokumen dan kuesioner. Identifikasi faktor tersebut menggunakan berbagai tinjauan pustaka untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh pengguna sistem. Faktor penyebab kegagalan yang didapat dari hasil wawancara divalidasi dan diolah menggunakan open coding analysis untuk selanjutnya diolah secara kuantitatif dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini didapatkan empat faktor antara lain proses, personil, teknologi dan organisasi serta 15 sub faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi sistem verifikasi biaya medis di PT Jasa Raharja.

---

In order to improve the quality of compensation services to victims of traffic accidents and public transport passengers, the company continues to innovate by integrating changes in business processes with the use of information technology. The implementation of the medical expense verification system is one example of the digital transformation carried out by the company to achieve the company's mission that has been set. However, the implementation of this system has not succeeded in achieving the target and affects the speed of compensation payments which is one of the company's Key Performance Indicators. This study aims to identify the factors that cause the failure of the implementation of the medical cost verification system and is expected to provide recommendations to PT Jasa Raharja so that the implementation of the medical cost verification system in the next period can be successful. The research approach uses qualitative - quantitative methods, and data collection is carried out by interviews, document analysis and questionnaires. The identification of these factors uses various literature reviews for further validation by system users. The factors causing the failure obtained from the interviews were validated and processed using open coding analysis to be further processed quantitatively using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results of this study obtained four factors including process, personnel, technology and organization as well as 15 sub-factors that caused the failure of the implementation of the medical cost verification system at PT Jasa Raharja.

"

"Sejak tahun 2019, Badan Pusat Statistik telah membangun beberapa sistem terintegrasi dalam rangka mendukung perubahan proses bisnis BPS. Hal ini membuat pengukuran manfaat dan investasi proyek TI menjadi signifikan untuk dilakukan oleh organisasi. Salah satu sistem yang sudah berjalan adalah sistem pengumpulan data terintegrasi yang disebut Integrated Collection System (ICS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi apa saja yang didapat dari penerapan ICS oleh BPS dalam penyelenggaraan survei dan sensus, dan untuk mengetahui nilai manfaat penerapan ICS bagi BPS dan bagi kesejahteraan negara. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi manfaat investasi menggunakan Tabel Generik SI/TI untuk mengetahui manfaat investasi ICS bagi organisasi, dan pemetaan terhadap Kerangka Kesejahteraan Digital untuk mengetahui manfaat penerapan ICS terhadap kesejahteraan negara. Kuantifikasi juga dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis manfaat investasi ICS bagi organisasi. Analisis manfaat dilakukan terhadap modul pengumpulan data berbasis ponsel dan berbasis web terhadap 3 (tiga) survei dan 1 (satu) sensus BPS dengan cakupan terbesar. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber terpilih, observasi langsung dan studi dokumen internal organisasi. Hasil analisis menggunakan Tabel Generik SI/TI menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) kategori dan 22 (dua puluh dua) subkategori manfaat investasi bagi organisasi. Berdasarkan pemetaan terhadap kerangka kesejahteraan digital didapat 3 (tiga) manfaat yang dominan dari sisi kesejahteraan dan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan Produk Domestik Bruto, dan peningkatan pendapat negara dari pajak. Biaya pembangunan ICS adalah sebesar Rp 2,5 Miliar, sementara hasil kuantifikasi manfaat investasi ICS bagi organisasi (BPS) selama satu tahun adalah sebesar Rp 643.023.443.200. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian pendahuluan untuk menunjang terciptanya evaluasi proyek TI yang konsisten dan terukur di BPS.

---

Since 2019, Statistics Indonesia has built several integrated systems to support BPS business processes changes. This makes the measurement of the benefits and investment of IT projects significant for the organization. One of the systems already running is an integrated data collection system called the Integrated Collection System (ICS). This study aims to analyze the benefits of any investment gained from the implementation of ICS by BPS in conducting surveys and censuses to determine the value of implementing ICS for BPS and the welfare of the country. The analysis is carried out by identifying the investment benefits using the SI/IT Generic Table to determine the benefits for the organization and mapping to the Digital Prosperity Framework to determine the benefits to the welfare of the country. Quantification is also carried out to determine the economic value of the benefits of ICS investment for the organization. Benefit analysis was conducted on mobile-based and web-based data collection modules in 3 (three) BPS surveys and 1 (one) BPS census. The data in this study were collected through interviews with selected sources, direct observation, and study of the organization's internal documents. The analysis results using the IS/IT Generic Table show that there are 9 (nine) categories and 22 (twenty-two) subcategories of investment benefits for the organization. Based on the mapping of the digital welfare framework, 3 (three) dominant benefits are obtained from the welfare side and can encourage an increase in per capita income, an increase in Gross Domestic Product, and an increase in state income from taxes. The cost of ICS’s development was IDR 2.5 billion, while the quantification result of the ICS investment benefits for the organization (BPS) for one year is IDR 643,023,443,200.00. The results of this study are expected to be one of the preliminary studies to support the creation of a consistent and measurable evaluation of IT projects at BPS."

"Peran Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi awalnya hanya sebagai pendukung untuk proses pengolahan data, namun saat ini telah mengalami pergeseran fungsi dari support kepada strategic. Pemanfaatan SI/TI harus selaras dengan strategi bisnis organisasi untuk menghasilkan nilai tambah (value added) serta menciptakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi organisasi. PT ABC merupakan perusahaan maskapai penerbangan kargo di Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan layanan kargo di beberapa wilayah di Indonesia dan di beberapa negara yang berada di kawasan asia tenggara Peran TI di PT ABC sangat stratejik dan digunakan untuk mendukung bisnis proses nya sehari-hari, oleh karena itu PT ABC memberikan layanan TI untuk mendukung bisnis proses perusahaan, namu beberapa layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layananannya dan belum memenuhi apa yang seperti diharapkan oleh pihak bisnis, belum adanya dokumen kesepakatan mengenai kemampuan layanan TI membuat kinerja divisi TI tidak terukur.Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk merancang Service Level Agremeent terkait layanan TI di PT ABC dan Standar proses manajemen layanan TI. Perancangan Service Level Agreement digunakan ITIL V3 2011 dimana pada ITIL v3 2011 telah disediakan pedoman mengenai perancangan SLA, sedangkan untuk Standar proses manajemen layanan TI digunkan standar international ISO 20000. Perjanjian tingkat layanan ini terdiri dari 12 bagian yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari layanan dan perusahaannya dan terdapat 6 proses yang harus dijalankan sesuai dengan standar manajemen tingkat layanan TI yang terdapat di ISO 20000.

---

The Role of IT in organizations was initially only used to support data processing but now its function has shifted from support to strategic functions. IS/IT utilization have to be align with organization’s business strategy to create value added and competitive advantage for the organization. PT ABC is a cargo airline company in Indonesia.

This airline operates cargo services in several area in Indonesia and several countries in South East Asia. IT holds a very strategic role in PT ABC. It is used to support the organization's daily business processes. Therefore, PT ABC uses IT services to support its business processes. However, some of the services still have problem about its capability and have not met its business expectation. The absence of IT service level agreement makes the performance of IT Division unmeasurable.

Based on the problems above, the objective of this research are to design a Service Level Agreement related to IT services in PT ABC and design the standard of IT Service Level Management Process. Designing Service Level Agreement utilizes ITIL v3 2011, having ITIL v3 2011 has provided the guidance to design SLA, whereas the standard of IT Service Level Management utilizes international standard of ISO 20000. This service level agreement consists of 12 sections that have been adapted to the characteristics of the service and the company. There are 6 processes that must be performed based on the standard of IT."

"Dalam rangka transformasi digital untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, perusahaan terus berupaya untuk menciptakan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini. Implementasi Learning Management System pada perusahaan merupakan salah satu terobosan baru dalam memudahkan pegawai untuk mengakses materi pembelajaran dimana pun dan kapan pun dengan harapan bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun implementasi Learning Management System ini belum berhasil sesuai target yang sudah ditetapkan dengan permasalahan jumlah user yang mengakses setiap tahun terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan implementasi learning management system di perusahaan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang bisa diterapkan oleh PT Jasa Raharja supaya pengguna learning management system pada tahun berikutnya bisa meningkat dan tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis dokumen dan kuesioner. Identifikasi faktor-faktor dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh subject matter expert dan pengguna system aktif. Faktor penyebab kegagalan yang diperoleh dari hasil validasi wawancara dengan pakar selanjutnya diolah menggunakan open coding analysis untuk diproses secara kuantitatif dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini didapatkan empat faktor antara lain Functional and Interface (UI/UX), Organizational, Project Management dan User/Costumer serta empat belas sub faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi learning management system di PT Jasa Raharja.

---

In the context of digital transformation to develop and improve the competence of employees spread throughout Indonesia, the company continues to strive to create innovations by utilizing current information technology developments. The implementation of the Learning Management System in companies is one of the new breakthroughs in making it easier for employees to access learning materials anywhere and anytime with the hope of increasing employee knowledge and competence to realize the company's vision and mission that have been set. However, the implementation of the learning management system has not met the set target, with the result that the number of users accessing it each year continues to decline significantly. This study aims to identify the factors that cause the failure of the implementation of the learning management system in the company and is expected to provide recommendations for improvements that can be implemented by PT Jasa Raharja so that the use of the learning management system in the following year can increase and achieve the targets set. The research approach uses quantitative and qualitative methods, data collection is done through interviews, document analysis, and questionnaires. A literature review is conducted to identify factors for further validation by subject matter experts and active system users. Factors causing failure obtained from the validation results of interviews with experts are then processed using open coding analysis to be processed quantitatively using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results of this study found four factors, including functional and interface (UI/UX), organizational, project management, and user/customer, as well as fourteen sub-factors, that caused the failure of the implementation of the learning management system at PT Jasa Raharja."

"Penerapan Teknologi Informasi atau TI telah mencakup berbagai bidang. Sehingga pemanfaatannya sudah menjadi kebutuhan semua organisasi lembaga ataupun perusahaan dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan TI tersebut perlu suatu acuan agar terjadi keselarasan penerapan visi misi perusahaan. Acuan ini sering kita sebut sebagai Tata Kelola. Berdasarkan Visi Misi dari Perusahaan tempat penelitian, terdapat tiga pertimbangan sehingga memerlukan pengukuran tata kelola TI. Yaitu: 1. Mengukur keuntungan Investasi TI, 2. Mengukur Tingkat kapabilitas level tata kelola perusahaan, dan 3. Kondisi persaingan yang semakin pesat sehingga menuntut organisasi untuk terus berinovasi. Hubungan antara tata kelola TI dapat diukur menggunakan kerangka kerja COBIT. Kerangka kerja yang digunakan ialah COBIT 5, karena memiliki kriteria penilaian yang akurat, konsisten terhadap kondisi visi misi perusahaan sekarang ini. Oleh karena itu, COBIT 5 dapat menjadi metode evaluasi TI yang tepat dan mampu membantu Organisasi untuk mengetahui capability level dari tata kelola TI, dan tentu memberikan rekomendasi untuk organisasi di masa mendatang. Dari hasil yang dilakukan, pengukuran level kapabilitas di PT. XYZ adalah 4 dari skala 5. Dimana hasil tersebut masih belum sesuai dari harapan Kepala Divisi. Tetapi dari hasil tersebut menunjukkan penerapan Tata kelola TI di PT. XYZ sudah optimal.

---

Applied Information Technology has covered various fields. So that its use itself has become a necessity for all organizations, both domestic companies. In the application of IT, a reference is needed so that there is an alignment of implementation from company’s vision and mission. This referred to as Governance. Vision and mission based on the company research that there are three considerations that require measurement of IT Governance. These are: 1. Measuring profitability of IT Investment, 2. Measuring the level of corporate governance capability level, and 3. The competitive conditions require organizations to continuously improvement. This case can be measured using the COBIT Framework. In this study, researcher using COBIT 5 because this has accurate assessment criteri and consistent. Therefore, COBIT 5 can be appropriate IT evaluation method and is able to determine the capability level of IT Governance, and this course provide the best recommendations for oganizations in the future. From the results of assessment, we assumed that IT Governance from PT. XYZ is 4 out a scale of 5. This result is still not in line with expectation from Division Head. But from these results indicate the application of IT governance at PT. XYZ is already optimized."

"Peningkatan peran TI berbanding lurus dengan peningkatan investasi yang diiringi juga dengan peningkatan pengeluaran biaya yang besar. Indikator keberhasilan implementasi TI berupa layanan kominfo yang prima yaitu handal, available, cepat, dan akurat. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik dan perwujudan good IT Governance. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan TI di Kementerian Kominfo dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan TI tersebut. Untuk evaluasi layanan TI digunakan ITIL V3 2011 dan COBIT 5 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis kondisi 26 proses dalam kelima Service Lifecycle pada kerangka kerja ITIL V3 2011 di PDSI serta penilaian tingkat capability 18 proses-proses TI di COBIT 5 yang berkaitan dengan layanan TI, melakukan gap analysis dan prioritasi proses-proses TI COBIT 5, serta memberikan rekomendasi KPI bagi PDSI.

---

Increasing the role of IT is directly proportional to the increase in investment is also accompanied by a substantial increase in expenditure. The indicator for successfull of the IT implementation is good communication and information technology services like reliable, available, quickly and accurately. With planning IT governance to be mature is expected the implementation of good IT services and good IT Governance.

This research aims to evaluate IT Services in the Ministry of Communications and Information Technology in order to increase the satisfaction of IT Services. To get the evaluation of IT Services is applied ITIL V3 2011 and COBIT 5 using qualitative approach and case study method.

The results of this research include the result of analyses condition of 26 process in Fifth Services Lifecycle in the ITIL V3 2011 framework as well as level capability assessment of 18 IT Process in COBIT 5 in relation with IT services, make gap analysis and prioritization of IT Process in COBIT 5, and give recommendation Key Performance Indicator (KPI) for PDSI."

"ABSTRAK

E-participation memiliki peranan penting dalam pemerintahan digital karena merupakan salah satu faktor strategis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2017, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation di Kota Metro. Portal situs web pemerintah adalah alat yang strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan. Menggunakan  Citizens Web Empowerment Index (CWEI), dilakukan penilaian terhadap 60 situs web untuk mengetahui sisi penyediaan e-participation Pemerintah Kota Metro - Lampung, dan dari hasil penilaian CWEI dengan nilai sebesar 13,42%, maka diketahui bahwa tingkat penyediaan layanan e-participation di Kota Metro masih rendah. Untuk mengetahui sisi kebutuhan e-participation, dilakukan survei yang melibatkan 397 responden yang berasal dari masyarakat Kota Metro, dan didapati bahwa kebutuhan masyarakat akan e-participation cukup tinggi, ini terlihat dari hasil survei dimana mayoritas responden menghendaki adanya keterbukaan informasi, media penyampaian aspirasi online, pengaduan online, survei/polling online, komunikasi online dengan walikota, konsultasi dan voting online. Menggunakan Citizens Web Empowerment Index (CWEI) sebagai dasar, lalu dikombinasikan dengan hasil analisis sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation disusunlah rekomendasi perbaikan layanan e-participation dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan.

---

ABSTRACT

---

E-participation has an important role in digital governance, because it is one of the strategic factors that can increase public participation. Through the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 45 of 2017, the local government is required to empower the citizen in government. The purpose of this study is to investigate the provision and demand side of e-participation in Metro City. The government portal is a strategic tool for empowering people in government. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI), an assessment of 60 Metro City government websites was conducted to find out the provision side of e-participation of the Metro city - Lampung, and from the result, the CWEI score (13.42%) showed that e-participation level provided by Metro city is still low. To find out the demand side of e-participation, a survey involving 397 respondents from the Metro City citizen was conducted, and it was found that citizen needs for e-participation were quite high, as seen from the survey results where the majority of respondents wanted of information disclosure, online media for aspirations, online complaints, online surveys / polls, online communication with the mayor, consultation and online voting. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI) as a basis, then combined with the results of the analysis of the provision and demand side of e-participation, recommendations were made to improve e-participation services with the aim of citizen empowerment in government.

"

"Penerapan Sistem Otomatisasi Perkantoran (Office Automation System) di PT. Jasa Raharja (Persero) yang diberi nama Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja (SIAPJR) ditujukan untuk memberikan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan proses kerja, eksekusi proses bisnis, dan koordinasi aktivitas kerja di lingkungan Jasa Raharja secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan yang dapat mempengaruhi pegawai dalam menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja (SIAPJR). Model yang digunakan pada penelitian ini merupakan menggabungkan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan oleh Venkatesh (2003) dan symbolic adoption yang dikembangkan oleh Nah (2004). Data yang digunakan dalam penelitian ini hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai kantor pusat. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Korelasi dan Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil analisis terhadap model penelitian yang diuji membuktikan bahwa Performance Expectancy, Social Influence dan Facilitaing Condition berpengaruh terhadap Symbolic Adoption. Sedangkan variabel Effort Expectancy tidak berpengaruh terhadap Symbolic Adoption. Moderator Jenis Kelamin dan Usia mempengaruhi hubungan Performance Expectancy, dan Facilitating Condition terhadap Symbolic Adoption. Moderator Usia hanya berpengaruh pada hubungan Social Influence dengan Symbolic Adoption. Sedangkan Moderator jabatan tidak berpengaruh.

---

The use of “Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja” (SIAPJR) as Office Automation System in PT. Jasa Raharja (Persero) make significant changes on the execution of the working process and business process in PT. Jasa Raharja (Persero), also to make a coordination of all of the work activity. This research was conducted in PT. Jasa Raharja (Persero) to explore factors that may affect workers in the use of “Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja” (SIAPJR).

A combination between UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model developed by Venkatesh (2003), and symbolic adoption developed by Nah (2004) was used as the model of this research. Data was collected from the questionnaire that disseminated among the central office workers. Correlation analysis and multiple linear regression analysis was used to analyze the data.

Based on the result of data analysis, it is proven that performance expectancy, social influence and facilitaing condition affect the Symbolic Adoption. Meanwhile, effort expectancy variable doesn’t affects the Symbolic Adoption. Gender and age also affect the relation between performance expectancy and facilitating condition to the Symbolic Adoption. Age is only affects the relation between social influence and the Symbolic Adoption. Meanwhile position of job is not an affecting factor."