Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas faktor-faktor kesuksesan transformasi digital yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan secara elektronik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi lessons learned dalam upaya perbaikan layanan, juga sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor-faktor kesuksesan Transformasi Digital dalam pemberian layanan izin mendirikan bangunan secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari variabel strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan e-government dan transformasi digital. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Analisis terhadap lima faktor pengukur tingkat keberhasilan (strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan) diharapkan menjelaskan sebagian besar upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan transformasi digital. . Hasil penelitian menggambarkan pemberian layanan IMB secara elektronik oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sudah memadai dilihat dari nilai capaian kinerja pimpinan yang meningkat, nilai kinerja pegawai yang meningkat serta nilai kepuasan masyarakat yang meningkat namun masih memerlukan strategi yang terpadu untuk mengharmonisasikan kebijakan dengan Pemerintah pusat sehubungan dengan diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) dan proses penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

---

This study discusses the success factors of digital transformation carried out by the DKI Jakarta Provincial Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in providing building construction permits electronically. This research is expected to provide lessons learned to improve services, and also as an effort to increase the ease of doing business in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the Success drivers of Digital Transformation in providing electronic building permit services at the One-Stop Integrated Service and Investment Service from the dimensions of strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to e-government and digital transformation. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The analysis of five factors measuring the level of success (strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users) is expected to explain most of the efforts of the DKI Jakarta Provincial DPMPTSP in carrying out digital transformation. adequate, seen from the value of increased leadership performance achievements, increased employee performance values and increased community satisfaction survey values but still requires a coherent strategy to harmonize policies with the central government in connection with the enactment of the Law. – Employment Creation Act (UUCK) and the process of drafting the Jakarta Special Bill."

"Proses pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) cenderung tak luput dari praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena pada proses IMB masih memungkinkan antara petugas dan pemohon berinteraksi langsung secara tatap muka, seperti yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor masih adanya pungutan liar yang dirasakan oleh pemohon, adanya technology gap pada pemohon izin, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan, dan kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi perizinan online tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu e-government, hambatan implementasi e-government dan pelayanan perizinan. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi E-Government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinyatakan masih belum berjalan baik karena 2 (dua) variabel yaitu pengorganisasian dan aspek sosial masih memiliki kendala, sehingga masih perlu diperbaiki.

---

The process of obtaining Building Permits creates major potential for the practices of Extortion (Pungli) because it is still possible to be done between officers and applicants to interact each other face to face directly. There are still Extortion which is happened by applicants, technology gap on applicants, placement of employees which is not suitable for level of education, and lack of socialization towards the existence of these online licensing application at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency. The theory which is used in this research is e-government, resistance to implemtation of e-government and permits services. The study method is used a post-positivist approach, data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. Implementation of E-Government in Bogor Regency: Case Study "Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS)" on Building Permits (IMB) at the One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) has stil not worked well because of 2 (two) variables, organization and social aspects which have resistance in order to have to be fixed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivism dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan literatur, dalam melakukan evaluasi programpenulis menggunakan model evaluasi CIPP D.L. Stufflebeam. Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta, termasuk di dalamnya bangunan rumah tinggal.Pemerintah mewajibkan setiap bangunan rumah tinggal memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Salah satu permasalahan pengurusan perizinan rumah tinggal di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal yangdianggap mahal oleh masyarakat. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk menyajikan program jasa arsitek gratis dengan maksud agar masyarakat yang memiliki rumah tinggal namun belummemiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat mengakses program tersebut. Untuk mendapatkan akses program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis maka pemohon harus memenuhi syarat ketentuan seperti pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa dengan luastanah maksimal 100 m2 dan luas bangunan maksimal 200 m2, denah dan model disajikan dalam bentuk template. Pada pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut bila dibandingkan dengan masyarakat yang sama-sama mengajukan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa. Hasil dari penelitian yaitu data-data pertanahan dan Ketetapan Rencana Kota masih disajikan dalam bentuk manual, perlunya menghilangkan pembatasan jumlah permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang masuk, sosialisasi program secara intensif, dan koordinasi yang intensif antar masing-masing unit pelayanan.

---

This Research is proposed to discuss the Building Permit Program or IMB in architectural services provided by the authority. The study used post-positivism evaluation with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature, in evaluating the authorsprogram using the CIPP evaluation model by D.L. Stufflebeam. Building Construction Permit is a document that must be owned by every person associated legal entity wishing to carry out development in DKI Jakarta region, including in residential buildings. The government requires that every residential building has a building permit to realize a building that has aspects of safety, health, comfort, and beauty. One of the problems in managing housing in DKI Jakarta is the cost of architectural plans which is one of the requirements for submitting a residential building permit required considered burdensome by the community. Related to this problem, The Provincial Government of DKI Jakarta through the Office Stop Integrated Investment and Services AgencySubmit a program to provide architectural services the costs are charged to the regional budget with the intention that the community has a house that does not yet have a Building Permit that can provide the program. To get access to the Building Permit program with free services, the applicant must fulfill requirements such as submitting a Building Permit for residential houses witha maximum land area of 100 m2 and a maximum building area of 200 m2, floor plans and models are provided in the form of templates. In the implementation of the program, only a few people used this program, when compared to the same program, this permits to set up ordinary residentialbuildings. The results of the study are land data and the City Planning Decree still presented in manual form, the need to abolish a number of incoming Building Permit requests, intensive socialization programs, and intensive coordination between each service unit."

"Sektor rumah tangga adalah konsumen energi terbesar di Indonesia. Instrumen yang menggunakan energi paling besar pada sektor ini adalah sistem penyejuk udara sebagai akibat dari iklim tropis Indonesia yang membuat temperatur udara lebih tinggi daripada temperatur standar kenyamanan termal. Phase change material (PCM) berpotensi mengurangi konsumsi energi dengan menurunkan besar envelope heat transfer rate yang masuk ke dalam bangunan. Pemilihan PCM serta konfigurasi integrasinya dengan material bangunan krusial dalam menentukan performanya. Pemilihan didasarkan pada kondisi iklim tempat pengaplikasian PCM. Penelitian ini akan menguji performa termal beberapa PCM yang diintegrasikan dengan material bangunan bata beton ringan memanfaatkan simulasi numerikal pada peranti lunak EnergyPlus. Integrasi material bangunan bata beton ringan dengan satu jenis PCM bernama RT 35 yang diproduksi oleh Rubitherm Technologies GmbH, menghasilkan reduksi envelope heat gain transfer rate paling baik. Konfigurasi integrasi yang menempatkan PCM pada lapisan tengah material bangunan memiliki performa yang lebih baik jika dibandingkan konfigurasi yang menempatkan PCM pada lapisan luar serta dalam tembok bangunan. Hal tersebut terjadi karena penempatan PCM pada lapisan tengah memberikan perbedaan temperatur PCM yang lebih rendah dengan sekitarnya. Analisis sifat termal terhadap PCM RT 35 dengan ketebalan 20 mm yang ditempatkan pada lapisan tengah menghasilkan peningkatan hambatan termal tembok sebesar 0,141 m2-K/W.

---

Household sector consumes the largest amount of energy compared to other sectors in Indonesia. The most consuming instrument is the air conditioning (AC) system as the tropical climate of Indonesia yields outdoor temperature that is higher than the standardized temperature for thermal comfort. Phase change material (PCM) possesses potential to reduce the employment of energy for the AC system by reducing the total envelope heat transfer rate incorporated into a building through the walls. However, the selection of PCM and its configuration of integration with the building materials are subjected to the climate environment. This study conducted examination of the thermal performance of some PCMs that are integrated with lightweight concrete through numerical simulation using EnergyPlus software. The integration of lightweight concrete with a PCM titled RT 35 manufactured by Rubitherm Technologies GmbH company yield the highest envelope heat gain transfer rate reduction. Meanwhile, the configuration that placed the PCM in the middle layer of the building material performs better than the configurations that placed the PCM on the outer and the inner surface of the wall. This is due to the PCM being imposed to a smaller temperature difference with its surroundings. Analysis of the thermal properties of the 20 mm thick PCM RT 35 that is placed on the middle layer of the walls also yields thermal resistance value of the wall which is 0.141 m2-K/W.

"

"Beberapa pembangunan gedung kantor di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hal tersebut disebabkan proses pengendalian pembangunan gedung kantor belum belum berjalan dengan baik dengan memperhatikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja waktu. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian yang disebarkan kepada responden dan dilakukan validasi oleh pakar. Analisa risiko kualitatif dilakukan pada penelitian untuk mengetahui faktor risiko yang ada selama siklus hidup pembangunan gedung dan mengembangkannya dengan manajemen risiko berbasis PMBOK edisi keenam. Hasil dari penelitian ini berupa faktor risiko tinggi dan respon risiko untuk pengembangan pedoman pengendalian proyek pembangunan gedung kantor yang ada di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu proyek.

---

Several office building constructions within BPJS Ketenagakerjaan during the last 5 (five) years have experienced delays in project completion. This is because the control process for the construction of office buildings has not gone well by taking into account the risks that can affect time performance. This study used a questionnaire as a research instrument distributed to respondents and validated by experts. Qualitative risk analysis was carried out in research to determine the risk factors that exist during the building construction life cycle and develop them with risk management based on PMBOK sixth edition. The results of this study are in the form of high-risk factors and risk responses for developing guidelines for controlling office building construction projects within the Employment BPJS to improve project time performance."

"Makalah ini menyampaikan pengertian dinding diaphragma sebagai teknologi tepat guna penunjang pelaksanaan galian basement, umumnya untuk bangunan gedung bertingkat banyak, terutama pada kondisi tanah lunak dan lingkungan yang kurang menguntungkan. Juga diuraikan material serta cara pelaksanaannya yang relatif masih baru di Indonesia. Pada akhir makalah disampaikan beberapa hasil penelitian analisis yang dilakukan penulis, dengan menggunakan Metoda Elemen Hingga, guna mengantisipasi tingkah laku dinding diaphragma dan sistem ground anchor-nya untuk beberapa tahapan penggalian pada kondisi tanah lunak yang banyak dijumpai di kota Jakarta."

"Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan skala likert, wawancara singkat dengan beberapa responden dan observasi. Hasil survei dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok, termasuk dalam kategori baik. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh pada proses pelaksanaan pelayanannya. Saran yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kota Depok adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemberian layanan dan memberikan informasi tentang protokol kesehatan kepada pengguna layanan agar penerapan protokol kesehatan seacara menyeluruh dapat diterapkan.

---

This study has a background in the current pandemic situation in Indonesia which has made DPMPTSP Depok City make several changes to the service delivery process, especially IMB services. The purpose of this study was to analyze the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City during the Pandemic. The theory used in this research is The Flower of Services theory. The data collection technique used in this study was post-positivist. The research instrument used in this study was a questionnaire survey with a Likert scale, short interviews with several respondents and observation. The results of the survey and short interviews indicate that the majority of respondents stated that the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City was in the good category. However, based on the observations it was found that DPMPTSP Depok City did not implement a comprehensive health protocol in its service delivery process. Suggestions that can be given to DPMPTSP Depok City are to tighten the implementation of health protocols in the service delivery process and provide information about health protocols to service users so that the implementation of health protocols can be implemented as a whole."

"Skripsi ini membahas mengenai regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta yang diwujudkan dalam penyelenggaraan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peneliti menggunakan konsep Interactive Governance dalam melihat regulatory reform dari sisi kelembagaan. Penggunaan konsep interactive governance didasari oleh kompleksitas regulasi yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor baik di lingkungan pemerintah maupun nonpemerintah dalam proses regulatory reform perizinan mendirikan bangunan. Peneliti menggunakan paradigma post-positivist, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian analisis disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta melalui DPMPTSP telah meningkatkan interaksi antaraktor. Kesadaran akan keterbatasan terutama dari sisi sumber daya memaksa aktor pemerintah untuk memobilisasi sumber daya didukung koordinasi yang lebih intensif. Faktor yang menentukan regulatory reform perizinan mendirikan bangunan dari perspektif interactive governance adalah institusionalisasi yang belum dibangun secara matang sehingga meskipun komitmen pimpinan di tingkat daerah (Jakarta) telah terbangun, regulatory reform yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Untuk itu salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan didukung konsistensi kebijakan di level pusat yang mendorong perbaikan tata kelola perizinan di daerah.

---

This thesis discusses the regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta, which is realized in the implementation of integrated licensing through the One Stop Investment and Services Office (DPMPTSP). Researchers use the concept of Interactive Governance in looking at regulatory reform from an institutional perspective. The use of the interactive governance concept is based on the complexity of the regulations involving various cross-sector actors both the government and non-government in the process of regulatory reform building construction permits. Researchers used the post-positivist paradigm, data collection techniques were carried out with in-depth interviews and literature studies. Then the analysis is presented descriptively which results in the finding that regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta through DPMPTSP has increased interaction between factors. Awareness of limitations especially in terms of resources forces government actors to mobilize resources supported by more intensive coordination. Factors that determine licensing regulatory reform to build construction from an interactive governance perspective are institutionalization that has not yet been fully developed, even though the commitment of leaders at the regional level (Jakarta) has been built, the regulatory reform implemented is not in accordance with the desired ideal conditions. For this reason, one of the suggestions given is to increase institutional capacity supported by policy consistency at the central level that encourages improved licensing governance in the regions."

"Dalam dunia konstruksi, perubahan ruang lingkup (variation order) merupakan hal yang sering terjadi, banyak faktor yang menyebabkan variation order yang tidak dapat dihindarkan, salah satunya terjadi akibat pihak konsultan. Karena tugas utama konsultan  memberikan representasi grafis dan tertulis dalam bentuk dokumentasi gambar dan dokumen laporan yang memungkinkan pihak kontraktor dan subkontraktor mengubah konsep dan gagasan menjadi realitas fisik, kesalahan desain, desain kurang memadai ataupun kurangnya koordinasi merupakan penyebab yang biasa dilakukan oleh pihak konsultan.Dibutuhkan strategi dalam sebuah proses perancangan yang baik agar meminimalisir terjadinya variation order. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan proses perancangan, mengidentifikasi peristiwa risiko yang terjadi ditahap perancangan yang menyebabkan terjadinya variation order, serta strategi untuk menurunkan variation order yang disebabkan oleh pihak konsultan perencana.Sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pihak pemangku kepentingan khususnya perencana dalam menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan media bantu kuisioner.  Berdasarkan penelitian sebelumnya hasil penelitian merupakan adanya kesalahan dalam mempersiapkan dokumen yang dilakukan oleh pihak konsultan sehingga hal ini yang memicu terjadinya variation order.

---

In the world of construction, changes in scope (variation orders) are a frequent occurrence, many factors cause unavoidable variation orders, one of which occurs due to the consultant. Because the main task of the consultant is to provide graphic and written representations in the form of drawing documentation and report documents that allow contractors and subcontractors to turn concepts and ideas into physical reality, design errors, inadequate designs or lack of coordination are common causes for consultants.It takes a strategy in a good design process in order to minimize the occurrence of variation orders. This study aims to identify the stages of the design process, identify risk events that occur at the design stage that cause variation orders, as well as strategies to reduce variation orders caused by the planning consultant.So that it can provide satisfaction for stakeholders, especially planners in producing work that can be accounted for. Methods This research uses a qualitative method by using a questionnaire as a media. Based on previous research, the results of the study were an error in preparing documents made by the consultant so that this triggered the variation order.

 

"