Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, banyak sekali permasalahan yang timbul. Permasalah yang banyak menyita perhatian beberapa pihak terkait penyelenggaraan JKN adalah mengenai sistem tarif INA-CBGs. Sistem INA-CBGs diterapkan agar ada standar pengelompokan tarif RS yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan mendorong efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Terjadinya selisih negatif di beberapa kasus pada penggunaan sistem INA-CBGs membuat RS harus lebih pintar dalam mengelola biaya. Maka guna mencapai standar pengelompokan biaya dalam sistem INA-CBGs yang sesuai, ada beberapa faktor yang harus dikaji ulang dalam pembuatan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisa perbedaan biaya riil dengan INA-CBGs pada perawatan pasien rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari pencarian online yaitu google scholar, Neliti, dan GARUDA. Hasil pencarian literatur yang masuk dalam karakteristik inklusi berjumlah 8 artikel dari tahun 2013-2021. Hasil Penelitian didapatkan faktor kelas perawatan, lama perawatan, tingkat perawatan, diagnosa, jenis perawatan, pemakaian obat, clinical pathway, dan jenis RS. Kesimpulan yang didapatkan adalah beberapa faktor menunjukan signifikan berpengaruh, lama perawatan dan clinical pathway menjadi masalah utama meningkatnya biaya. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki clinical pathway yang berjalan di RS dan mengkaji ulang pembentukan tarif INA-CBGs, sehingga INA-CBGs tidak lagi dibawah tarif RS.

---

Since the beginning of the implementation of the National Health Insurance, many problems have arisen. The problem that has attracted the attention of several parties regarding the implementation of JKN is the INA-CBGs tariff system. The INA-CBGs system is implemented so that there is a standard classification of hospital rates paid by BPJS Health and encourages efficiency without reducing service quality. The occurrence of negative differences in several cases in the use of the INA-CBGs system makes hospitals have to be smarter in managing costs. So in order to achieve the standard of cost grouping in the appropriate INA-CBGs system, there are several factors that must be reviewed in making the system. The purpose of this study was to analyze the difference in real costs with INA-CBGs in hospital patient care. This study uses a literature review method that uses secondary data from online searches, namely Google Scholar, Neliti, and GARUDA. The results of the literature search that are included in the inclusion characteristics are 8 articles from 2013-2021. The results of the study obtained factors of treatment class, length of treatment, level of care, diagnosis, type of treatment, drug use, clinical pathway, and type of hospital. The conclusion obtained is that several factors show a significant effect, length of treatment and clinical pathways are the main problems with increasing costs. The recommendations given are to improve the clinical pathways that run in hospitals and review the establishment of INA-CBGs rates, so that INA-CBGs are no longer below hospital rates. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara biaya rawat inap berdasarkan tarif INA-CBGs dengan biaya rawat inap berdasarkan tarif rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diagnosis infeksi HIV di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perbedaan biaya rawat inap antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit disebabkan oleh adanya perbedaan tarif dan perbedaan metode pembebanan biaya. Akibat perbedaan tersebut, rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit dapat menekan kerugian dengan meningkatkan cost effectiveness proses bisnis rawat inap, menetapkan harga target, menyusun biaya standar serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN.

---

This study's objective is to analyze the difference between inpatient cost based on INA-CBGs rates with the one based on hospital rates on JKN patient with HIV infection in Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. This study uses a descriptive-qualitative methods. The study shows for overall the difference casuses loss to the hospital. It because of the rate and the charging method differences between BPJS Kesehatan and the hospital. The hospital reduces the loss by improving the cost effectiveness of business processes, planning and controlling the inpatient cost through target pricing and standard costing as well as monitoring and evaluating the programs."

"Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberikepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistemklaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs.Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarifINA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuanmenganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakanSectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambilsampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteriainklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterinescar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layananaktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukandengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagiankeuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktualpelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarifINA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisihnegatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalahkomponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medishabis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway CP juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampakterhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan KendaliBiaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi denganmanajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegahkemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemendengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agarClinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi danpengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melaluibriedging Sistem Informasi Manajemen RS SIMRS dengan sistem INA-CBGS, danpelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi danpencapaian kinerja unit.

---

The implementation of the National Health Insurance JKN program, is expectedto provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA CBGs tariff. However, there arecomplaints of cost difference between actual cost with INA CBGs tariff especiallyfor surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze thecost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGStariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 sampleswere taken from the period time of January October 2017 with the inclusioncriteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal caredue to uterine scar from previous surgery, to determine the actual serviceutilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual costcalculation is done by using double distribution method based on data fromfinancial section and hospital report.

The results of the study found that the actualcost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariffpaid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Costcomponents that are assessed to be controlled are the components of operationalcosts such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However,the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations inservice components, which have an impact on the increase in service costs. It isrecommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti FraudTeam that can routinely coordinate with the management so that we have knownthe irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be acoordination between management and specialist doctors related to ClinicalPathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of itsimplementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedgingthe hospital management information system with INA CBGS system, andimplementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency andachievement of unit performance."

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."

"Di era JKN ini, rumah sakit dituntut harus efisien dalam mengendalikan biayalayanan agar tidak melebihi tarif INA CBGs dengan catatan mutu layanan harustetap terjaga dengan baik. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuanmenganalisis biaya berdasarkan tarif rumah sakit dan klaim INA CBGs padapasien peserta BPJS kasus sectio caesarea di RSUD dr. Doris Sylvanus padaJanuari sampai Agustus Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarifrumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 42 . Biaya pelayanan persalinan sesarringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biayatertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulangtarif pelayanan Sectio caesarea.

---

In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to beefficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INACBGs with the quality record of the service must be maintained properly. Thisquantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJSparticipants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanusregional public hospital on January until August 2016.

The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp1.708.663.354 42 . The cost of light cesarean delivery service according tohospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710, , 2nd grade is Rp 9,441,399, and grade3rd is Rp 8,591,730, . The highest cost component is the cost of surgery. So it isnecessary to review the hospital rates of cesarean delivery service."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem pembayaran INACBGs bagi pelayanan rawat inap yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Sistem pembayaran INA CBGs memunculkan argumen bahwa pelayanan kesehatan dengan budget tertentu, akan bertendensi bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengurangi kualitas pelayanan kesehatan dengan meniadakan pengobatan yang tidak perlu atau pun dengan cara lainnya guna memangkas biaya, dan pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi klinis pasien saat dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kestabilan kondisi pasien saat keluar rawat inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dibandingkan dengan pembayaran Tunai pada pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue di RS Dr.Cipto Mangunkusumo sebagai parameter mutu klinis terhadap pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional , sumber data berupa data sekunder dari rekam medis pasien dengan diagnosis Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue tahun 2010 - Mei 2014 antara pembayaran INA CBGs dan Tunai. Analisis bivariat menunjukkan perbedaan signifikan Kondisi Pasien Saat Pulang Rawat Inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dengan Tunai berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memulangkan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue oleh Departemen Kesehatan maupun Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo, namun saat dikontrol dengan variabel lain melalui analisis multivariat didapatkan nilai tidak bermakna antara kedua jenis pembayaran. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel umur bermakna signifikan dimana pasien dewasa berisiko 22,2 (1/ 0,045) kali untuk pulang dalam kondisi tidak stabil saat pulang rawat inap dibandingkan pasien anak setelah dikontrol oleh variabel lain (R Square 0,309; 95% CI: 0,005- 0,417) Kesimpulan : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan INA CBGs sebagai sistem pembayarannya, tidak berpengaruh signifikan bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu dalam penatalaksanaan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue setelah dikontrol oleh variabel lainnya.

---

The National Health Insurance (JKN) using INA-CBGs payment system for inpatient services implemented on January 1, 2014. the payment system led to an argument that INA CBGs health services with a particular budget, will tend to the health care providers, to reduce the quality of health care by eliminating unnecessary treatment or any other way to cut costs, and in turn potentially affect the clinical condition of the patient while hospitalized.

The purpose of this study was to analyze the stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment compared with cash payments to patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in the Hospital Dr. Cipto Mangunkusomo as clinical quality parameters to health care. The research design used in this study was a quantitative cross-sectional design, data sources in the form of secondary data from the medical records of patients with a diagnosis of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in 2010 - May 2014 between INA CBGs and cash payments.

Bivariate analysis showed significant differences in stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment with cash based on the criteria that must be fulfilled in order to repatriate patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever by the Ministry of Health Guideline and the Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, but when controlled with other variables through multivariate analysis found no significant values between both types of payments.

Multivariate analysis showed that age is significant variable in which adult patients at risk of 22.2 (1 / 0.045) time to go home in an unstable condition at discharge than children patients after other variables are controlled (R Square 0.309, 95% CI: 0.005 -0.417) Conclusions: Implementation of the National Health Insurance with INA CBGs as a payment system, no significant values for the hospital to provide quality health services in the management of patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever after controlled by other variables."

"ABSTRAKReadmisi merupakan kriteria penting dalam sistem pelayanan kesehatan, yaknisebagai indikator kualitas layanan dan efisiensi biaya rumah sakit. Penelitian inibertujuan menganalisis hubungan antara variabel karakteristik pasien (usia danjenis kelamin), variabel klinis (lama hari rawat dan tingkat keparahan penyakit)dan variabel rumah sakit (kepemilikan dan tipe kelas rumah sakit) yangberhubungan dengan tingkat potensi readmisi pasien JKN Rawat Inap denganKode CMG I di Rumah Sakit Wilayah DKI Jakarta tahun 2014. Desain penelitianyang digunakan adalah studi potong lintang. Penelitian ini menggunakan dua datasekuder, yaitu klaim pasien JKN di Rumah Sakit tahun 2014 dan sebagaitambahan menggunakan data pasien JKN di Rumah Sakit tahun 2014. Lokasipenelitian dilakukan pada seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama denganprogram JKN di wilayah DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan dari 6 (enam) variabel yang diteliti hanya 4 (empat)variabel yang berhubungan signifikan yaitu variabel usia, tingkat perubahankeparahan penyakit, lama hari rawat, kepemilikan Rumah Sakit. Variabel jeniskelamin tidak berhubungan terhadap potensi readmisi. Pada variabel Usiamenunjukkan koefisien negatif yang berarti bahwa semakin bertambahnya usia,potensi readmisi semakin rendah. Pada variabel lama hari rawat menunjukkankoefisien positif, berarti bahwa semakin kecil lama hari rawat, peluang potensireadmisi semakin tinggi. Pada variabel tipe kelas Rumah Sakit menunjukkankoefisien positif, berarti semakin rendah tipe kelas Rumah Sakit, peluang untukrisiko potensi readmisi semakin tinggi.Secara uji multivariat, variabel terkuat yang berhubungan dengan tingkat potensireadmisi adalah kepemilikan Rumah Sakit, dimana Kepemilikan Rumah Sakitmerupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan potensi readmisidengan OR = 2 dan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien positif, artinya pasienyang berasal dari rumah sakit swasta berpeluang 2 kali berpotensi readmisi setelahdikontrol dengan variabel usia pasien, dan lama hari rawat inap.

---

ABSTRACTReadmission is an important criterion in the healthcare system, which is anindicator of the quality of service and cost efficiency of the hospital. This studyaims to analyze the relationship between the variables of patient characteristics(age and gender), clinical variables (length of stay and level of severity) and thevariable hospitals (ownership and type of hospital class) related to the potentiallyreadmission patients JKN Hospitalization with Code I CMG Regional Hospital inJakarta in 2014. the design study is a cross-sectional study. This study uses datafrom two secondary data, which claims JKN patients in the hospital in 2014 andin addition to using Data Provider (Hospital) in 2014. The research location is onthe whole hospital in cooperation with JKN program in Jakarta.The results showed than six (6) variables examined only four (4) significantvariables related to the variable age, the rate of change in disease severity, lengthof stay, hospital ownership. Gender variable is not related to the potentiallyreadmission. At the age variable indicates negative coefficient means that as wegrow older, the lower the potentially readmission. In the variable length of stayshowed a positive coefficient, meaning that the smaller the length of stay, thehigher the potentially readmission. In class type Hospital variable showed apositive coefficient, meaning the lower the class type Hospital, opportunities forhigher readmission potentially risks.In multivariate analysis, the variables strongest related to the level of potentiallyreadmission is proprietary Hospital, where private Hospital is the most dominantvariable related to potentially readmission with OR = 2 and the estimated valuesobtained positive coefficient, meaning that patients from private hospitals 2 timesthe chance of potentially readmission after controlling for the variables age of thepatient, and long days of hospitalization."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihak manajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

This study was conducted to describe about the claim management of inpatient for KJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS program itself has been implemented since November 2012 and has just been using the Tariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative research with in-depth interviews, observation and document review.

The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they can reimburse back for any hospital services they did for the KJS insurance participants. The result of this study shows the well-managed claim management. But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminate claim difference and the hospital management needs to apply some clinical pathways for the same purpose."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS.

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue.

This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.

The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process."