Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan sosial di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada model asuransi Kesehatan yang digunakan oleh negara tersebut, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran pemerintah baik sebagai pengelola asuransi Kesehatan sosial secara langsung, maupun sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Out of pocket tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat ditekan, dengan kebijakan coordination of benefit antara asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial dapat mengurangi besaran out of pocket. Mekanisme coordination of benefit yang berlaku di keenam negara menunjukkan, asuransi kesehatan sosial sebagai pembayar pertama dan asuransi kesehatan komersial sebagai asuransi kesehatan tambahan yang memberikan penggantian terhadap layanan kesehatan yang tidak dicakup maupun yang dicakup sebagian dan manfaat yang di carve out oleh asuransi kesehatan sosial.

---

This study aims to analyze the practice of benefit coordination that occurs in six countries France, Sweden, the Netherlands, Turkey, China, and Indonesia. This research used literature review as a method with the data sources coming from websites, books, gray literature from Library of Universitas Indonesia, and online databases via Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. This research review was carried out by following the steps of the PRISMA method. The results of the study indicate that the social health insurance system in various countries is different, depending on the health insurance model used by the country, which in its implementation involves the role of the government both as a direct health insurance manager, as well as policy makers and supervisors. Going out of pocket cannot be eliminated, but it can be emphasized, with a policy of coordinating benefits between social health insurance and commercial health insurance can reduce costs. The benefit coordination mechanism in force in the country shows that health insurance is the first payer and health insurance is additional health insurance that provides reimbursement for both paid health services and benefits provided by social health insurance."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"Tesis ini mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Coordination of Benefit antara BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Komersial terhadap kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial. Penelitian ini dilakukan karena muncul kekhawatiran bahwa dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan ini akan mematikan bisnis dari asuransi kesehatan komersial dan pola kerjasama Coordination of Benefit COB yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat merugikan perusahaan asuransi komersial. Penelitian ini adalah riset kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif yang memperoleh hasil penelitian bahwa Pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi Kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial yakni pada penurunan jumlah polis dan pendapatan premi terutama pada pasar asuransi kesehatan kumpulan corporate. Selain itu, belum terbukti bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi produktivitas karyawan perusahaan asuransi komerisial. Walaupun pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi kinerja perusahaan, namun perusahaan asuransi komersial tetap masih optimis bahwa prospek bagi asuransi kesehatan swasta masih dapat berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

---

This thesis studies on what level the impact of BPJS Kesehatan Coordination of Benefit COB implementation between BPJS Kesehatan and private insurance companies, on the performance of private insurance companies. This study is done based on the concern of BPJS Kesehatan implementation will diminish the market of those companies and the synergy of Coordination of Benefit that is yet to be well functioned can cause losses on private insurance companies.

This research is qualitative and quantitative research with descriptive design that has yield the results of BPJS Kesehatan implementation has impacts on the potential performance of private insurance companies, which are decreasing in the number of policies and premium income typically on health insurance industry corporate . And also, it has not been proved that Coordination of Benefit has the effect on increasing the cost of private insurance company.

The result also proves that Coordination of benefit has impacts on employee rsquo s productivity of private insurance companies. Despite the BPJS Kesehatan implementation is impacting other companies rsquo performances, private insurance businesses are optimistic that private health insurance will be able better to develop in the future."

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurut fasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dan asuransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut.

---

ABSTRAKNational Health Insurance programme that adheres to the Social Health Insurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population of Indonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJS Kesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can become insured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordination of benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potential impacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination of Benefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ other guarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN is different with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to the referral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal health coverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial health insurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committed hospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health care referral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJS Kesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based on information technology, socialization COB to participants and providers, and the need for further research on the implementation of the COB."

"Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.

---

Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries."

"Pelaksanaan program skrining riwayat kesehatan merupakan tindakan preventif yang dilakukan di berbagai negara. Dengan menerapkan skrining riwayat kesehatan diharapkan mampu mencegah sedari dini terjadinya komplikasi serta dampak pembiayaan kesehatan pada penyakit yang dilakukan skrining. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaaan serta determinan dan dampak yang dihasilkan dari program skrining riwayat kesehatan di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Proquest, dan Wiley Online Library. Terdapat 12 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program skrining riwayat kesehatan telah diterapkan di berbagai negara dengan sasaran jenis penyakit yang berbeda-beda, mayoritas menggunakan mekanisme pengiriman undangan yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi skrining. Peran faktor pengetahuan dan kesadaran, dukungan unsur tenaga kesehatan professional, dan status pendidikan peserta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program skrining kesehatan. Dampak positif yang dihasilkan oleh program skrining adalah menurunkan angka kejadian dan kematian pada penyakit yang dilakukan skrining. Namun, juga didapatkan dampak jangka pendek yang terjadi pada pembiayaan kesehatan di sektor rawat jalan dan rawat inap. Meskipun begitu, dampak pada pembiayaan kesehatan terbilang tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi.

---

The implementation of a health history screening program is a preventive measure carried out in various countries. By implementing medical history screening, it is expected to be able to prevent early complications and the impact of health financing on diseases being screened.This study aims to describe the implementation as well as the determinants and impacts resulting from health history screening programs in various countries. The method used in this study is the literature review method. Study searches were conducted through online databases such as PubMed, ScienceDirect, Proquest, and Wiley Online Library. There are 12 studies included in this research. The results of this study indicate that a health history screening program has been implemented in various countries with different types of disease targets, the majority of several countries use an invitation of health screening which is quite effective in increasing screening participation. The role of knowledge and awareness factors, support from professional health personnel, and the educational status of participants greatly affect the effectiveness of the implementation of the health screening program. The positive impact generated by the screening program is to reduce the incidence and mortality of the disease being screened. However, there are also short-term impacts that occur on health financing in the outpatient and inpatient sectors. Even so, the impact on health financing is not too significant and can still be overcome."

"Terealisasinya keadaan sehat merupakan keinginan semua orang, juga dari keluarga, perkumpulan dan masyarakat. Perusahaan asuransi dan lembaga asuransi adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga pengalihan risiko. Tingkat risiko dapat diukur dengan nilai produk dimana peristiwa itu terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pada pencarian studi menggunakan tiga online database yaitu PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Ada 7 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan klaim terdapat bentuk-bentuk penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah ketepatan penyelesaian klaim, tingkat penyelesaian klaim, klaim rasio dan keluhan ganti rugi. Adapun faktor penghambat klaim diantaranya adalah staf yang kurang memenuhi kualifikasi dalam memproses klaim, tata cara pengecekan yang kurang jelas dan peserta asuransi baru menyadari saat membuat klaim bahwa tidak mencakup penyakit tertentu.

---

The realization of a healthy condition is the desire of everyone, also from families, associations and communities. Insurance companies and insurance institutions are economic institutions, namely risk transfer institutions. The level of risk can be measured by the value of the product where the event occurs. This study was conducted to determine the settlement of national health insurance claims.method literature review. The study search used three online databases , namely PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are 7 studies included in this study. The results showed that in resolving claims there are forms of settlement of national health insurance claims, supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the accuracy of claim settlement, level of claim settlement, claim ratio and compensation complaints. The factors inhibiting claims include staff who do not meet the qualifications in processing claims, procedures for checking that are not clear and insurance participants only realize when making a claim that it does not cover certain diseases. "

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi kesehatan di Indonesia di mana terdapat asuransi kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui badan hukum sosial dan asuransi kesehatan komersial yang diselenggarakan oleh badan hukum komersial milik pihak swasta. Asuransi sosial kepesertaannya bersifat wajib sedangkan asuransi komersial bersifat sukarela. Sejak tahun 2014, asuransi kesehatan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagi penduduk Indonesia yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata masyarakat Indonesia umumnya memiliki dua jenis asuransi tersebut. Dalam hal ini penulis membahas bagaimana pembagian pertanggungan di antara kedua jenis asuransi dalam hal terjadinya pengobatan di rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa di beberapa bulan akhir tahun 2014 ini, BPJS Kesehatan telah membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Koordinasi Manfaat dengan puluhan perusahaan asuransi komersial.

---

The focus of this study is health insurance in Indonesia, that consist of social health insurance held by government of the country through social legal entity and commercial health insurance held by private party through commercial legal entity. Social insurance is obliged for everyone in the country while commercial insurance is voluntary. Since 2014, social health insurance in Indonesia held by legal entity named BPJS Kesehatan. Usually for the citizen who have economic power above the average of Indonesia citizen, they have both insurance. In this case researcher examines how the apportionment of coverage between both insurance in hospital benefit. The result of this research state that since the last few months in 2014, BPJS Kesehatan has made cooperation agreement in Coordination of Benefit with tens of commercial insurance corporation."