Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"

"Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Asset Life Cycle Management (Schumann and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap ; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

---

This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schumann and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) coordination meeting about asset management beetween regional financial and asset management agencies (BPKAD) and Regional Apparatus Organizations (OPD); v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well."

"Sukuk merupakan alternatif sumber keuangan negara yang cukup potensial. Sukuk memerlukan Barang Milik Negara sebagai underlying aset dalam penerbitannya. Peneltian ini mengkaji penggunaan hak manfaat pada negara yang menggunakan civil law seperti Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, didukung Comparative Approach dan Conceptual Approach. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang didukung dengan wawancara dan penelitian terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan Barang Milik Negara dikenal dalam sistem hukum civil law, common law dan hukum Islam. Latar pemikiran civil law adalah hukum alam, sedangkan common law adalah aspek rasional para hakim, adapun pada hukum Islam adalah aspek Illahiyah dalam kepemilikan. Konsep hak manfaat dikenal dalam hukum Islam dan common law, namun tidak dikenal dalam civil law. Hak manfaat dikenal dalam sistem common law dengan konsep bundle of right. Hak manfaat juga diakui dalam hukum Islam, karena manfaat dari suatu barang adalah tujuan yang dikehendaki dari kepemilikan barang. Sedangkan dalam civil law, hak manfaat tidak dikenal karena menggunakan konsep undivided ownership. Penggunaan Barang Milik Negara dalam penerbitan Sukuk ada dua jenis, yaitu Sukuk berbasis aset riil dan Sukuk yang melekat pada dan dijamin oleh aset riil.

---

Sukuk is an potential alternative source of state finance. State property needs underlying aset in Sukuk issuance. This study examines the utilization issuance of beneficial title in civil law countries such as Indonesia. This is normative research that employ Statutory Approach approach, supported by Comparative Approach and Conceptual Approach. Data collection is done by library research, supported by interviews and participatory research. The results of this study show that State Property is recognized in civil law system, common law as well as Islamic law. The civil law foundation of thought is natural law, while common law is a rational aspect of judges, and Islamis laws are divine aspec of Allah as ultimate owner. The concept of beneficial title is recognized in Islamic law and common law, but is not known in civil law. The beneficial title is recognized in the common law system with the bundle of rights concept. The beneficial title is also recognized in Islamic law, since the benefit of a good is the desired goal of the goods possession. While in civil law, the beneficial title is unrecognized because it uses the undivided ownership concept. There are two types of utilization State Property in the Sukuk issuance, namely Sukuk based on real assets dan Sukuk attached to and guaranteed by real assets."

"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

---

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."