Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum kegiatan reklamasi dapat ditujukan untuk perluasan lahan dan atau untuk perbaikan kondisi lahan yang ada. Bagi suatu wilayah teritorial dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan. Reklamasi dapat juga dilakukan di kawasan berair dan lahan yang tidak berguna atau rusak seperti lahan bekas pertambangan, sehingga fungsi lahan tersebut dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Area reklamasi ini nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru, daerah perindustrian, kawasan niaga atau pusat bisnis, kawasan pertanian, kawasan konservasi dan objek wisata. Proyek reklamasi dengan skala yang cukup besar memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi. Adapun tujuan utama dari kajian ini adalah mengidentifikasi risiko-risiko dominan yang ada pada proyek reklamasi serta melakukan analisis dampak dan penyebabnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi terhadap kualitas proyek dan kinerja waktu, kemudian hasilnya akan dievaluasi untuk menentukan tingkatan dan peringkat masing-masing risiko sehingga dapat ditentukan cara penanganan, tindakan dan rekomendasi terhadap risiko-risiko tersebut. Dengan melakukan manajemen risiko ini maka diharapkan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek reklamasi dapat dilaksanakan dengan waktu yang efisien dan dengan kualitas pekerjaan yang baik.

---

In general, reclamation activities can be aimed at expanding land and or improving existing land conditions. For a territorial area with a high population density, reclamation can be used to overcome the constraints of limited land. Reclamation can also be done in watery areas and useless or damaged land such as ex-mining land, so that the function of the land can be better and more beneficial. The reclamation area can be utilized as a new residential area, industrial area, commercial area or business center, agricultural area, conservation area and tourist attraction. A large-scale reclamation project has a high level of complexity and risk. The main objective of this study is to identify the significant risks that contained in the reclamation project and to conduct an analysis of the impacts and causes that can significantly affect the quality of the project and time performance, then the results will be evaluated to determine the level and ranking of each risk so that it can be determined how to handle, act and manage these risks. By doing this risk management, it is expected that the procurement of reclamation projects can be carried out with more efficient time, and with good quality.

"

"Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme

---

The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Benoa, adalah sebuah proyek yang direncanakan untuk menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang diperlukan dalam rangka penyediaan fasilitas bagi kegiatan pariwisata di Bali. Namun, selayaknya reklamasi lepas pantai lainnya, maka proyek ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui penelitian ini, akan diperoleh analisa biaya manfaat baik secara finansial maupun ekonomi dari proyek reklamasi Teluk Benoa. Berdasarkan Financial Cost and Benefit Analysis CBA maka proyek ini akan menghasilkan Net Present Value NPV yang positif sebesar Rp 21,4 Triliun. Sementara itu dalam Economic CBA proyek ini menghasilkan NPV negatif sebesar Rp. 371 Miliar dalam skenario optimis dan Rp 43,8 Triliun pada skenario pesimis. Selain itu dalam analisa sensitivitas terlihat bahwa efek reklamasi terhadap terumbu karang yang akan mengurangi industri pariwisata di Bali akan menjadi komponen yang berpengaruh besar terhadap nilai negatif dari economic CBA

---

ABSTRACTBenoa Bay Reclamation, is a project planned to be a solution for the limited land, required for the provision of facilities for tourism activities, in Bali. However, like any other coastal reclamation, the project is expected to have a negative impact on the environment. This research will provide financial and economic Cost benefit Analysis CBA for this project. Based on the Financial Cost and Benefit Analysis CBA , this project will generate a positive Net Present Value NPV of Rp 21.4 trillion. Meanwhile in the Economic CBA this project will generate negative NPV of Rp. 371 billion in an optimistic scenario and Rp 43.8 trillion in pessimistic scenario. In addition, sensitivity analysis shows that the destruction of coral reefs, that will reduce tourism industry in Bali, as component that has a large contribution on the negative value of economic CBA"

"Penelitian ini membahas berkaitan dengan regulasi reklamasi dan permasalahannya di Indonesia. Terutama menyoroti pembangunan Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera dalam Proyek Pluit City. Pada proses pembangunan reklamasi di Pulau G sebagai tanah yang akan dibangun proyek Pluit City oleh pengembang terdapat beberapa kendala diantaranya moratorium dan hambatan perpanjangan izin perpanjangan pembangunan reklamasi. Penelitian ini akan membahas berkaitan dengan sepanjang mana perjanjian jual beli dalam proyek Pluit City dapat dikategorikan sebagai force majeur dengan adanya hambatan yaitu moratorium pembangunan tanah reklamasi dan perpanjangan izin pembangunan reklamasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa memang terdapat berbagai regulasi yang menjadi payung hukum pembangunan reklamasi di Indonesia, kemudian juga bahwa dalam perjanjian jual beli proyek pluit city antara pengembang dengan konsumen terdapat sebuah peristiwa force majeur dengan adanya moratorium pembangunan lahan reklamasi dan juga adanya hambatan perpanjangan izin reklamasi.

---

This thesis discuss related to reclamation regulations and their problems in Indonesia. Especially highlighting the development of Island G by PT. Muara Wisesa Samudera in the Pluit City Project. In the process of building reclamation on Pulau G as the land of to be built by the Pluit City project by the developer, there are several obstacles including the moratorium and obstacles to the extension of the permit for the extension of the reclamation development. This study will discuss the extent to which the sale and purchase agreement in the Pluit City project can be categorized as a force majeur with obstacles, namely the moratorium on land reclamation development and the extension of the reclamation development permit. This thesis use a juridis normative research. The result of this study are there are indeend various regulation for reclamation development in Indonesia then also that in the sale and purchase agreement of the Pluit City project between the developer and the consumer there is a force majeur even with a moratorium on the development of reclamation land and also obstacles in extending the permit of reclamation"

"Indonesia, sebagai negara berkembang, berupaya untuk mencapai status negara maju dengan meningkatkan pendapatan per kapita. Salah satu strategi yang diadopsi untuk mencapai tujuan ini adalah pembangunan infrastruktur, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 64% atau sepanjang 1.600 km jalan tol baru didominasi oleh Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Namun JTTS tidak berjalan dengan baik karena terdapat dua ruas tol yang dijual oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena mengalami kerugian akibat pendapatan yang tidak mencukupi dari operasional dan pemeliharaan jalan tol di Sumatera. Dari latar belakang inilah penelitian dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi risiko dominan yang mempengaruhi kinerja biaya pada tahap operasional dan pemeliharaan JTTS, menganalisis keterkaitan antar risiko, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan risiko tersebut. Menggunakan metode Grey Delphi, ditemukan 13 faktor risiko dominan termasuk perubahan kebijakan, inflasi, dan fluktuasi mata uang. Metode Rough DEMATEL kemudian digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar risiko. Rekomendasi yang diberikan mencakup penggunaan teknologi digital untuk efisiensi biaya pemeliharaan, pembangunan jembatan timbang untuk mengatasi kelebihan muatan kendaraan, dan peningkatan studi kelayakan rute untuk mengurangi risiko rute kompetitif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif dan peningkatan kinerja biaya dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

---

Indonesia, as a developing country, seeks to achieve developed country status by increasing per capita income. One of the strategies adopted to achieve this goal is infrastructure development, as outlined in the National Long Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. In the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN), 64% or 1,600 km of new toll roads are dominated by the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). However, JTTS did not run well because there were two toll roads that were sold by the Toll Road Business Entity (BUJT) because they experienced losses due to insufficient income from toll road operations and maintenance in Sumatra. It is from this background that research was conducted, with the aim of identifying the dominant risks that influence cost performance at the operational and maintenance stages of JTTS, analyzing the relationship between risks, and providing recommendations for improvements based on these risks. Using the Gray Delphi method, 13 dominant risk factors were found including policy changes, inflation and currency fluctuations. The Rough DEMATEL method is then used to identify cause-and-effect relationships between risks. Recommendations provided include the use of digital technology for maintenance cost efficiency, construction of weighbridges to overcome vehicle overloads, and improvement of route feasibility studies to reduce the risk of competitive routes. It is hoped that the results of this research can support more effective risk management and increase cost performance in toll road infrastructure development projects in Indonesia.

"

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"Target produksi batubara di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan Coal Preparation Plant (CPP) merupakan suatu hal yang utama dalam meningkatkan kapasitas produksi batubara. Konstruksi CPP di pertambangan relevan dengan konstruksi industri karena proses perencanaan dan pelaksanaan proyek di pertambangan pada dasarnya sama dengan proses konstruksi apapun. Skema proyek yang umum diterapkan dalam pembangunan CPP adalah EPC (Engineering Procurement Construction). Proyek EPC memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Banyak faktor signifikan yang muncul yang menyebabkan keterlambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko, penyebab risiko dominan, dan strategi pengelolaan risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu penyelesaian proyek. Data dikumpulkan dengan menggunakan survei kuesioner dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan CPP dan analisis risiko kualitatif. Hasil penelitian didapat sebanyak 35 variabel risiko dari 6 kategori risiko, 6 variabel risiko dominan, 13 tindakan preventif, dan 15 tindakan korektif. Dengan dilakukan riset ini, diharapkan dapat memberikan analisa untuk menerapkan mitigasi risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu pada proyek selanjutnya.

---

The target of coal production in Indonesia continues to increase from year to year. The construction of a Coal Preparation Plant (CPP) is a major matter in increasing coal production capacity. CPP construction in mining is relevant to industrial construction because the project planning and implementation process in mining is basically the same as any construction process. The project scheme that is commonly applied in CPP development is EPC (Engineering Procurement Construction). The EPC project has a fairly high level of risk. Many significant factors arise that cause delays. The purpose of this study is to identify risks, dominant risk causes, and risk management strategies so as to increase project completion time. Data was collected using a questionnaire survey of contractor involved in the CPP construction project and qualitative risk analysis. The results of the study obtained 35 risk variables from 6 risk categories, 6 dominant risk variables, 13 preventive actions, and 15 corrective actions. By conducting this research, it is hoped that it can provide an analysis for the application of risks so that it can increase performance time on subsequent projects."

"Bank Panin merupakan salah satu dari sepuluh bank terbesar di Indonesia. Sebagai Bank yang besar maka Bank Panin selalu berusaha untuk mengembangkan usaha dan jaringan kantornya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dengan dikeluarkan skema Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 yang mengatur mengenai klasifikasi bank berdasarkan jaringan kantor dan wilayah operasinya, maka Bank Panin semakin aktif untuk terus menambah jumlah kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia. Namun setiap tahunnya, dari tahun 2004 hingga 2009, proyek pembangunan cabang baru selalu mengalami keterlambatan dan tidak memenuhi rencana penambahan kantor yang ditetapkan di business plan awal tahun. Untuk tahun 2010, rencana penambahan kantor yang telah ditetapkan dalam business plan 2010 adalah sebanyak 91 cabang. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi target dan tidak mengulangi kegagalan pada tahun-tahun lalu, maka perlu dilakukan suatu langkah untuk dapat meningkatkan kinerja waktu proyek. Langkah tersebut adalah dengan manajemen resiko, yaitu dengan melakukan identifikasi resiko-resiko pada pelaksanaan proyek Bank Panin yang berpengaruh pada kinerja waktu proyek serta melakukan analisa dampak dan penyebabnya. Hasil dari analisa tersebut akan di evaluasi untuk menentukan level dan peringkat masing-masing resiko sehingga dapat ditentukan cara penanganan, tindakan dan rekomendasi terhadap resiko-resiko tersebut. Diharapkan dengan dilakukan proses manajemen resiko, maka kinerja waktu proyek Bank Panin dapat ditingkatkan sehingga tidak ada lagi terjadi keterlambatan proyek dan target pada business plan tahun 2010 dapat tercapai.

---

Panin Bank is one of the ten biggest bank in Indonesia. As a big bank, Panin Bank always try to develop its business and branches to improve its service to the custumer. In 2004, Bank Indonesia created a scheme to make a bank clasification by its operation area and number of branches, called API (Arsitektur Perbankan Indonesia). With this new scheme, Panin Bank begin more active to add and build more branches all over Indonesia. But every year from 2004 to 2009, project to build more branches always gone late and doesn?t achieve the target that has been schedule in the business plan. In year 2010, base from the 2010 business plan, there are 91 project branches to be build. Because of that, to achieve the target and not to repeat the failure of past year projects, there must be a way to increase time performance of the project. One way is to apply risk management, begining with risk identification to know all the risk that can affect time project time performance. After that, those identified risk are analyze to know their impact and what cause it. The result of the analyze will be evaluate to make risk rank/level or priority to determine the action and recomendation to threat risks. It is expected that with applying risk management , the project time performance can be increased so the target in 2010 business plan can be achieved."

"Pelaksanaan proyek konstruksi yang menangani paket pekerjaan engineering, procurement, dan construction (EPC) sangat membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat dari tahap perencanaan sampai tahap akhir pelaksanaan proyek. Masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan proyek EPC pada umumnya adalah masalah koordinasi dan komunikasi diantara bagian-bagian divisi yang saling berkaitan satu sama lain dan bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada para kontraktor yang bergerak dalam bidang rekayasa, yang meliputi bidang engineering, procurement, dan construction agar dapat meningkatkan manajemen komunikasi yang telah dimiliki menjadi lebih optimal dan efektif.Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor risiko dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis data persepsi yang didapat dari kuesioner dengan responden manajer proyek dan team inti proyek yang mempunyai pengalaman dalam proyek EPC, analisa risiko dilakukan secara kuantitatif terhadap variabel risiko dari hasil kuesioner, selanjutnya data tersebut diolah dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan prioritas faktor risiko. Dari hasil penelitian terdapat 5 variabel peristiwa risiko yang diidentifikasi menjadi risiko yang utama dalam penerapan manajemen komunikasi pada proyek EPC.

---

The implementation of construction projects which handles package Engineering, Procurement, and Construction (EPC) in desperate need of careful management strategy from the planning to the final stage of the project. The problems are often encountered in the implementation of EPC projects in general is a problem of coordination and communication between the parts division that are related to each other and can affect work productivity. The objective is to provide input to the contractors engaged in the engineering, covering the fields of Engineering, Procurement, and Construction in order to improve the management of communication that has been held to be more optimal and effective.

Research to determine the risk factors conducted qualitatively, by analyzing data obtained from questionnaires perception by respondents, project managers and project team who have experience in EPC projects, quantitative risk analysis conducted on risk variables from the questionnaire, then the data is processed the Analytic Hierarchy Process (AHP) to get priority risk factors. From the research there are five variables identified risk events into the main risk in the implementation of communication management in EPC project."

"Dalam membentuk dan merencanakan kota, Indonesia tidak akan terlepas dari konteks sejarah, sosial, politik, maupun lingkungan. Indonesia sebagai salah satu dari yang disebut sebagai “negara bagian ketiga” umumnya akan memiliki ambisi berlebih untuk terus berkembang secara ekonomi dan infrastruktur di mata dunia. Hal tersebut biasa disebut juga upaya untuk menduniakan negara atau “Worlding Practices”. Salah satunya adalah pembangunan pulau reklamasi Golf Island di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dikembangkan dengan segala keterbatasan yang ada. Golf Island dibangun dengan pengembangan desain yang menyerupai pengembangan khas beberapa negara secara langsung (elemen dan desain arsitektural) maupun tersirat (layout, atmosphere). Hal ini dapat dikritisi bahwa mengambil model dari rencara perkotaan negara lain bisa jadi tidak cocok dengan iklim maupun sosial budaya di Indonesia. Lebih daripada itu, reklamasi di teluk Utara Jakarta memiliki pertentangan dengan ahli geodesi yang memperkirakan Jakarta akan segera tenggelam di tahun 2040. Golf Island, sebagai lokasi yang terletak di ujung utara Jakarta serta bagian yang bertemu langsung dengan laut justru melanjutkan pembangunannya seakan-akan tidak dibatasi oleh ketersediaan alam. Topik ini akan mengulik dan mengkritik kekuatan dibalik pembangunan dengan mengambil studi kasus di daerah Golf Island PIK yang telah mengabaikan keterbatasan dan masalah kota di depan mata.

---

In shaping and planning cities, Indonesia will not be separated from its history, social, politics, as well as environment intervention. Indonesia, as one of the so-called “third world country” will generally have more ambitions to continue to develop their city (economically or infrastructure-wise) in the eyes of the world. It is also known as an effort to globalize the country or "Worlding Practices". In this effort, the government and developers (including architects) have several development methods, one of which is by looking at presentations from other countries. One of them is the construction of the Golf Island reclamation island at Pantai Indah Kapuk (PIK) which was developed with all the existing limitations. Golf Island was built with a design development that resembles the typical development of several contries both directly (architectural elements and design) and implied (layout, atmosphere). It can be criticized that taking models from other countries' urban plans may not be suitable for the climate and socio-culture in Indonesia. Moreover, reclamation in the North Bay of Jakarta has a conflict with geodetic experts who predict that Jakarta will soon sink in 2040. Golf Island, as a location located at the northern tip of Jakarta and the part that meets the sea, continues its development as if it is not restricted. by natural availability.This paper will explore and criticize the power behind development by taking a case study in the Golf Island area of ​​PIK which has ignored the limitations and problems of the city in front of its eyes."