Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin meluasnya wabah virus Covid-19 yang berdampak secara signifikan di dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia; menuntut keseriusan dan aksi nyata dari pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi dan menangani pandemic Covid-19.Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah upaya pemerintah dalam melawan virus Covid-19 di Indonesia yang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2020. Teknis pelaksanaan PSBB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Selain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi aturan terkait penanganan Covid-19, agar penanganan wabah ini efisien dan efektif maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, dimana salah satunya adalah dengan membangun Kesatrian Tangguh Jaya sebagai bagian terintegrasi pada pelaksanaan program Kampung Tangguh Jaya di kampung Binaan Batalyon B Satbrimobda Metro Jaya.Kesatrian Tangguh Jaya adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di kesatrian dan warga sekitar kesatrian yang dipilih sebagai kampung binaan. Kesatrian Tangguh Jaya berangkat dari program Kampung Tangguh Jaya yang pada mulanya adalah konsep yang ditawarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai aksi nyata untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Batalyon B Pelopor Satbrimobda Metro Jaya yang biasanya idektik dengan kekhasan sebagai satuan bantuan teknis kini dilibatkan dalam bantuan kemanusiaan dengan pendekatan humanis pada masyarakat.Konsep Kesatrian Tangguh Jaya menitikberatkan pada adanya peran serta aktif elemen masyarakat baik personal atau kelompok dan juga pendampingan dari stakeholder secara intens dan terfokus, mengikutsertakan warga sekitar kesatrian yang telah memahami protokol kesehatan Covid-19 sehingga implementasi Kesatrian Tangguh Jaya dapat berhasil dilaksanakan.

---

The increasingly widespread Covid-19 outbreak has brought significant impacts on every aspect of Indonesians. Indeed, it requires serious attention and real action both from the government and the entire community. The government has launched PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in order to fight the outbreak in the country and its technical implementation is regulated by the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning PSBB to Accelerate the Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In addition to actively inform and educate public as well as socialize all regulations regarding the mitigation of Covid-19, the government also asks for joint efforts between the government and public. One of those efforts is to build the Kesatrian Tangguh Jaya as an integrated part with Kampung Tangguh Jaya which has been applied in RW 09 Rusun Jatinegara Kaum, East Jakarta. Kesatrian Tangguh Jaya is a collaborative pilot project between stakeholders and community in an appointed area due to its high level in the spread of Covid-19. The concept of Kesatrian Tanggtdt Jaya is derived from Kampung Tangguh Jaya, a program initiated by Indonesian National Police to help people facing Covid-19. The main stakeholder here is Battalion B Pelopor which has been always identified as a technical assistance unit. But during the Covid-19 pandemic, it has to carry out a humanist community approach. The concept of Kesatrian Tangguh Jaya emphasizes on the needs of active participation from all levels of community members, either personaly or individually. Moreover, the stakeholder provides assistance intensively and involves community members who are familiar with the Covid-19 health protocol. They stakeholders work together with all regional officials from all levels in Jatinegara area in order to succeed this program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan teknis yang diperlukan oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya dalam konteks pengamanan Ibu Kota Negara. Pengamanan Ibu Kota Negara merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kesiapan serta kompetensi yang tinggi dari aparat kepolisian, khususnya Batalyon Pelopor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Training Need Analysis (TNA) yang melibatkan kuesioner dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Batalyon Pelopor secara luas terlibat dalam berbagai tugas pengamanan yang meliputi penanganan ancaman kejahatan intensitas tinggi hingga pengurusan bencana alam. Pelibatan Batalyon Pelopor umumnya berperan dalam mendukung polisi kewilayahan ketika intensitas ancaman mencapai eskalasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya membahas pelatihan teknis yang sudah diterima oleh Batalyon Pelopor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan beragam dan meliputi berbagai aspek keamanan. Namun, pelatihan tersebut belum direncanakan secara optimal dan seringkali terkendala oleh tugas mendadak dan keterbatasan fasilitas. Meskipun pelatihan sudah mencakup isu-isu yang tercantum dalam modul pedoman pelatihan yang diterbitkan oleh Foster Police Department, masih ada potensi untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dalam pengamanan Ibu Kota Negara. Dalam analisis ini, penulis menekankan kebutuhan aktual untuk pengamanan Ibu Kota Negara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan persiapan menghadapi ancaman di masa depan.  Kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelatihan teknis dalam pengamanan Ibu Kota Negara oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya. Pelatihan teknis penting mengingat banyaknya pelibatan tugas lapangan bagi Batalyon Pelopor. Berdasarkan analisis, masih suda hada pelatihan yang diberikan sesuai dengan modul pelatihan polisi Foster Police yang menjadi dasar analisis. Namun masi hada pelatihan yang belum diberikan, untuk itu, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya terkait dengan tupoksi khusus Batalyon Pelopor. Namun, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah perencanaan pelatihan harus dilakukan secara matang. Pengembangan dan peningkatan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan aktual pengamanan Ibu Kota Negara akan memperkuat kesiapan dan kompetensi anggota Batalyon Pelopor dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek keamanan.

---

This research aims to analyze the technical training needs required by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya in the context of securing the National Capital City. Securing the National Capital is a complex challenge and requires high readiness and competence from the police, especially the Pioneer Battalion. In this research, we used a qualitative approach with the Training Need Analysis (TNA) analysis method which involved questionnaires and literature study. The results of the analysis show that the Pioneer Battalion is widely involved in various security tasks which include handling high-intensity crime threats to managing natural disasters. The involvement of the Vanguard Battalion generally plays a role in supporting regional police when the intensity of the threat reaches a high escalation. The next research discusses the technical training that the Pioneer Battalion has received. Research findings show that the training provided is diverse and covers various aspects of security. However, this training has not been planned optimally and is often hampered by sudden assignments and limited facilities. Although the training already covers the issues listed in the training manual modules published by the Foster Police Department, there is still potential to improve the training to suit actual needs in securing the National Capital City. In this analysis, the author emphasizes the actual need for securing the National Capital, improving services to the community, and preparing to face future threats. In conclusion, this research identifies the importance of technical training in securing the National Capital by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya. Technical training is important considering the large number of field assignments involved in the Pioneer Battalion. Based on the analysis, there is still no training provided in accordance with the Foster Police police training module which is the basis of the analysis. However, there is still training that has not been provided, for this reason, it is recommended to provide training that is not only related to the special duties and functions of the Pioneer Battalion. However, the most important finding in this research is that training planning must be done carefully. The development and improvement of technical training that is relevant to the actual needs for securing the National Capital will strengthen the readiness and competence of Pioneer Battalion members in carrying out complex security tasks involving various security aspects."

"Penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran baru Patroli Kemitraan (PATRA) di masa pandemi Covid-19 dengan menelusuri berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi dengan mengangkat studi kasus praktik kegiatan PATRA Batalyon B Pelopor dalam percepatan penanganan Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik melalui studi kasus dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah keteraturan sosial untuk membingkai peran Polri dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATRA Batalyon B Pelopor telah berhasil dalam menerapkan community policing dan urban policing melalui kegiatan patroli rutin bermobilitas tinggi serta program Kampung Tangguh di wilayah rayonisasi Jakarta Timur dan Depok. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap pengembangan unit PATRA, yakni dengan menambahkan unit tersebut ke dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar memiliki eksistensi organisasi yang lebih signifikan dalam Polri, serta kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan khusus untuk memberdayakan petugas unit PATRA dengan pengetahuan medis serta pertolongan pertama mendasar untuk melayani masyarakat setempat secara lebih responsif terlepas dalam situasi pandemi atau tidak.

---

This research seeks to analyze the new role of the Partnership Patrol (PATRA) during the Covid-19 pandemic by exploring various internal and external obstacles encountered through the case study of the practice of PATRA Battalion B activities in accelerating the handling of Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. The type of research used is descriptive analytic qualitative research method through case studies with data obtained through interviews, observation, and literature studies. The theory used is social order to frame the role of the Police in creating a conducive community security and order. The results showed that PATRA Battalion B Pelopor had succeeded in implementing community policing and urban policing through routine high-mobility patrols and the Kampung Tangguh program in the areas of East Jakarta and Depok. This research also provides recommendations for the development of the PATRA unit, namely by adding this unit to the Organizational Structure and Work Procedure (SOTK) so that it has a more significant organizational existence within the National Police, as well as more intensive cooperation with the Health Service through special training to empower PATRA unit officers with basic medical knowledge and first aid to serve the local community more responsively regardless of a pandemic situation or not."

"Pada masa pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pelayanan persalinan sebagai acuan pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di ruang bersalin. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar ibu hamil yang terdeteksi COVID-19 dirujuk untuk bersalin di rumah sakit sebab wanita hamil dengan infeksi COVID-19 cenderung memiliki morbiditas yang tinggi. Namun pada tahun 2021, terdapat 620 ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 di seluruh Puskesmas wilayah Jakarta Selatan dimana lebih dari setengah jumlah pasien yang dilayani tersebut (67,3%) tidak menunjukkan gejala dan sebanyak 14,7% pasien ini akhirnya bersalin di Puskesmas. Oleh karena itu Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan harus dapat menerapkan protokol kesehatan pada seluruh aspek pelayanan sehingga ibu bersalin tetap mendapatkan hasil layanan yang berkualitas dan aman serta transmisi COVID-19 dapat dicegah untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam mengenai kesesuaian implementasi aspek struktur, proses, output dan outcome serta kendala dan interaksi antar aspek diatas dalam pelayanan persalinan di Puskesmas wilayah Jakarta Selatan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, tinjauan literatur serta wawancara mendalam pada tiga rumah bersalin Puskesmas yaitu Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru dan Setiabudi. Informan dipilih secara purposive sesuai asas kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Puskesmas melakukan penyesuaian pada aspek struktur rumah bersalin berupa penyesuaian aturan, penambahan kompetensi bidan dan penyesuaian sarana prasarana untuk memastikan pelayanan persalinan dapat dilaksanakan sesuai standar dan regulasi terbaru yang berlaku sehingga berdampak terhadap aspek proses berupa penyesuaian prosedur-prosedur pelayanan persalinan di Puskesmas. Penyesuaian aspek stuktur dan proses ini berdampak terhadap jenis pelayanan yang diberikan di Puskesmas dimana Puskesmas melakukan pelayanan persalinan terhadap pasien dengan dan tanpa infeksi COVID-19. Jumlah pasien rumah bersalin terkonfirmasi COVID-19 di Puskesmas bervariasi antara 8,8% hingga 15,3% dari total pasien yang dilayani di Puskesmas. Pelayanan pasien yang terdeteksi COVID-19 berupa rujukan ke rumah sakit sehingga persalinan di Puskesmas bersifat penanganan darurat. Selama tahun 2021 lebih dari 50% bidan pelaksana rumah bersalin pernah terinfeksi COVID-19 namun tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga pelayanan di rumah bersalin tetap berjalan.

---

During the pandemic of COVID-19, the Ministry of Health has issued guidelines for delivery services as a reference for implementing health protocols to prevent transmission of COVID-19 in the delivery room. The government has also issued a policy so that pregnant women who are detected with COVID-19 are referred to give birth in hospitals because pregnant women with COVID-19 infection tend to have high morbidity. But in 2021, there were 620 pregnant women with confirmed COVID-19 in all Puskesmas in the South Jakarta area where more than half of the patients served (67.3%) were asymptomatic and as many as 14.7% of these patients finally gave birth at the Puskesmas. Therefore, Puskesmas in the South Jakarta area must be able to implement health protocols in all aspects of service so that patients still get quality and safe service results and the transmission of COVID-19 can be prevented to protect patients and health workers at the Puskesmas. The purpose of this study was to obtain in-depth information regarding the suitability of the implementation of the structural, process, output and outcome aspects as well as the constraints and interactions between the above aspects in delivery services at the South Jakarta Health Center during the COVID-19 pandemic in 2021. This research is a qualitative study by conducting observations, literature reviews and in-depth interviews at three delivery room of the Puskesmas (Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru and Setiabudi). Informants were selected purposively according to the principles of adequacy and suitability. The results of this study indicate that during the COVID-19 pandemic, the Puskesmas made adjustments to aspects of the maternity room structure in of adjusting rules, adding midwife competencies and adjusting infrastructure to ensure delivery services could be carried out according to the latest applicable standards and regulations so as to have an impact on process aspects in the adjustment of delivery service procedures at the Puskesmas. These adjustments has an impact on the type of service provided at the Puskesmas where the Puskesmas provides delivery services to patients with and without COVID-19 infection. The number of maternity patients with confirmed COVID-19 at the Puskesmas varied from 8.8% to 15.3% of the total patients served at the Puskesmas. Patients detected by COVID-19 are referrals to hospitals so that deliveries at the Puskesmas are emergency treatment. During 2021, more than 50% of midwives had been infected with COVID-19 but not at the same time so that services at the maternity home continued."

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba.

---

Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns."

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, maka arus lalu lintas yang berkembang pun menjadi semakin kompleks untuk ditangani, Permasalahan int kemudian menjadi sangat krusial ketika penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak dirasa mumpuni untuk mencegah bertambahnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kemacetan serta kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu solusi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah ini adalah suatu bentuk perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perpolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas, adalah sebuah upaya dari kepolisian untuk membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di sisi lain kebutuhan personi! dan anggaran yang sangat tinggi dalam rangka penanganan masalah Jalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja lebih keras dalam penanganan masalah lalu lintas di DK] Jakarta. Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang kemudian disebut dengan Subdit Dikyasa, merupakan satu sub direktorat yang dikedepankan dalam upaya perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam berbagai kegiatannya, maka subdit dikyasa mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara penerapan polmas yang seharusnya dengan penerapannya pada kenyataan. Kaitannya dengan hal tersebut maka penelitian tentang kesenjangan antara ketentuan dan penerapan Polmas tersebut ,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dari beberapa kegiatan Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, pengumpulan data-data yang baik berupa hasil wawancara maupun penelitian dokumen, akan memfokuskan penelitian ini kepada implimentasi polmas oleh Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, dengan tujuan mengetahui implimentasi polmas pada Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya.

---

With the increase of population in Indonesia, especially Jakarta area, the growing traffic flow has become increasingly complex to handle. This problem then becomes very crucial when the enforcement of traffic laws in areas not deemed qualified to prevent additional traffic violations and accidents that occurred in the jurisdiction of Metro Jaya Regional Police.

One solution that becomes an option in the resolution of this issue is a form of policing society in order to realize security, order and smooth traffic. Community policing later shortened to community policing, is an effort of the police to make public a cop for himself, so that it can minimize the violations and traffic accidents that occurred. On the other hand the needs of personnel and budget is very high in order to handle traffic problems in the Metro Jaya Regional Police jurisdiction to make the Traffic Directorate Polda Metro Jaya to work harder in handling the traffic problem in DK] Jakarta.

Sub Directorate of Education and Engineering Directorate of Traffic Police Metro Jaya, which was then called the Sub Dikyasa, is one of the sub directorate put forward in an effort to policing society in order to realize security, order and smooth traffic in the territory of the Polda Metro Jaya. In various activities, the Sub dikyasa priority to public education to provide understanding to the public about the importance of realizing security and order in the smoothness of traffic. However, in practice still found a gap between the application of community policing should be with its application to reality.

Relation to the facts, the research about the gap between the provision and implementation of community policing, is applied with a qualitative approach, observations of some of the activities of Sub Dikyasa Metro Jaya Regional Police, collecting data such as interviews and document research, will focus this study to implimentasi community policing by the Sub Dikyasa Polda Metro Jaya, with the aim of community policing of knowing the implementation of Subdit dikyasa Metro Jaya regional Police."

"Langkah - langkah tersebut dapat dikembangkan dengan mengkaji kondisi objektif manajemen supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro jaya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah; "(1) Bagaimana perencanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (3) Bagaiamana pengendalian supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ?" Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif. Sumber informasi yang dijadikan Informan Penelitian adalah para pejabat struktural Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro jaya. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai dokumen dan buku yang berisi teori manajemen, supervisi, implementasi, sumberdaya, konsep pengawalan, teori motivasi kerja dan teori SWOT. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Dalam kegiatan pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan perencanaan. Pimpinan terkait merencanakan kegiatan Pengawalan VVIP yang hendak dilakukan; (b) Secara umum, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, karena sesuai dengan teori yang dijadikanacuan untuk membedah hasil wawancara, yaitu teori dari Elmore tentang empat bahan utama untuk implementasi yang efektif dan teori dari Edward III tentang model Direct and Indirect Impact on Implementation. (c) Langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Riri Fajriah sudah dilaksanakan oleh Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Adapun saran - saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Disarankan untuk menghindari kegiatan di luar perencanaan. Jika terdapat kegiatan yang dilakukan mendadak di luar rencana, maka akan membuat tidak maksimalnya hasil sesuai dengan yang diinginkan; (b) Disarankan untuk menambah jumlah anggota yang memiliki kompetensi; (c) Disarankan untuk penambahan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan operasional di bidang lalu lintas, agar kegiatan operasional berjalan dengan lebih efektif.

---

The steps that could be developed to assess the objective conditions of management supervision of VVIP guest escorts by Jakarta Metropolitan Police of Metro jaya. Issue in this paper is: "(1) How planning of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (2) How does the implementation of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (3) How is the control of supervision by the VVIP guest escorts Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? "

The approach used in this thesis is qualitative. Informants were used as source of information is the official research of structural Jakarta Metropolitan Metro Jaya Police. Secondary data sources are various theories and information not obtained directly from the source, ie the various documents and books containing the theory of management, supervision, implementation, resources, concepts escorts, motivation theory and the theory of SWOT. Data collection techniques with library research, interviews and observations. Analysis using data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) In the course of a VVIP escort by Jakarta Metropolitan Polda Metro Jaya, has been carried out regarding the planning of these activities. Leaders plan activities related VVIP escort to be done; (b) In general, the implementation of the activities carried out are going well, because according to the theory made reference to dissect the results, namely the theory of Elmore on four main ingredients for the effective implementation and theory of Edward III of Direct and Indirect Model Impact on Implementation is already performing well; (c) Control measures proposed by Riri Fajriah Jakarta Metropolitan already implemented by the Jakarta Police Traffic Directorate.

As for suggestions put forward by the authors of the studies that have been conducted, among others: (a) It is recommended to avoid outside activity planning, as this may affect the implementation of the escort. If there is a sudden activities carried out a plan, then it would make no maximum in accordance with the desired results; (b) It is recommended to increase the number of members who are competent and have adequate understanding of the activities of the escort to meet the standards required amount; (c) It is recommended for addition of facilities, infrastructure and specialized equipment (alsus) to support operational activities in the field of traffic at these points is still possible that there is a shortage, so that operations run more effectively."

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

---

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap implementasi kebijakan penilaian kinerja melalui sistem manajemen kinerja (SMK) secara online di Polda Metro Jaya. Rujukan teori yang digunakan adalah teori sistem manajemen kinerja yang dikemukakan williams (1998), menjelaskan bahwa dalam mengelola penilaian kinerja dapat melalui 4 (empat) tahapan yang saling berhubungan yaitu perencanaan, pengelolaan, penilaian, dan pengembangan. Selanjutnya konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penilaian kinerja melalui SMK-Online telah dilakukan melalui siklus sistem manajemen kinerja. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada beberapa faktor implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan penilaian kinerja melalui SMK-Online belum terlaksana secara maksimal. Sehingga diperlukan komunikasi yang intensif dan pengawasan serta evaluasi terkait pengisian data kinerja, kemampuan dan keaktifan anggota Polri dalam menginput data kinerja.

---

This study aims to analyze the performance policies through the online Performance management system (PMS) at Polda Metro Jaya. The theoretical reference used is the theory of performance management systems proposed by Williams (1998), explaining that managing performance can go through 4 (four) interrelated stages, namely planning, management, assessment, and development. Furthermore, the concept of policy implementation proposed by Edward III (1980), explains that in implementing policies there are four factors that can influence it, namely communication, resources, implementing attitudes, and employee structure. This study uses a post-positivist approach and in data collection used documentation and interview techniques. The results showed that the assessment through SMK-Online was carried out through a performance management system. However, in its implementation there are obstacles in several factors of implementing the implementation of the SMK-Online policy that has not been implemented optimally. So that intensive communication and monitoring and evaluation are needed related to filling out performance data, the ability and activity of Polri members in inputting performance data."

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."