Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan laporan keuangan empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Desember 2018-Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan menggunakan program Eviews. Variabel dependen adalah Pembiayaan Murabahah sedangkan variabel independennya adalah NPF, Inflasi, BI7DRR, DPK, FDR dan ROA. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.6218 > 0.05. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. BI7DRR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.5534 > 0.05. DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0000 < 0.05. ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0014 < 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah dengan nilai probabilitas F Statistik sebesar 0.0000 < 0.05.

---

The data used in this study is quarterly data on the financial statements of fourteen Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period December 2018-December 2020. This study uses the panel data regression method using the Eviews program. The dependent variable is Murabahah Financing while the independent variables are NPF, Inflation, BI7DRR, DPK, FDR and ROA. This study uses panel data regression analysis with a Random Effects Model approach.

The results of this study indicate that partially the NPF variable has no effect on Murabahah financing with a probability p-value of 0.6218 > 0.05. Inflation affects Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. BI7DRR has no effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.5534 > 0.05. DPK has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. FDR has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0000 < 0.05. ROA has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0014 < 0.05. The results showed that the variables of Non Performing Financing (NPF), Inflation, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Return on Assets (ROA) had a significant effect. Simultaneous to the Murabahah Financing variable with a probability value of F Statistics of 0.0000 < 0.05"

"Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."

"Dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia telah memasuki berbagai kelompok masyarakat, bagi pengusaha dari berbagai sektor dan pelaku usaha baik Mikro, Kecil, Menengah yang mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemerintah melalui OJK memberikan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperpanjang melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Kemudian OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan sampai dengan 31 Maret 2023 melalui POJK No. 17/POJK.03/2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari PT. Bank ABC Tbk., (Bank ABC) serta bentuk dari hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank ABC sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No.2/POJK.03/2022 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank ABC dapat dilakukan restrukturisasi berupa perubahan jadwal angsuran (grace period), tambahan jangka waktu perpanjangan, dan untuk pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah hutang (total pokok dan margin) yang kemudian perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam addendum akad, serta penerapan skema refinancing melalui akad al bai dalam rangka musyarakah mutanaqishah pada opsi konversi akad. Sehingga dengan adanya penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan di Bank ABC dapat mendukung upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk mengantisipasi naiknya NPF pada bank syariah.

---

The COVID-19 pandemic has impacted various community groups in Indonesia, including business actors from various sectors, which resulted in the weakening of the community's economy. To overcome the difficulty, the Government through the Financial Services Authority (OJK) provides a restructuring relaxation policy to debtors who are directly affected by the pandemic with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020 which was later extended by POJK No.48/POJK.03/2020. Then as an anticipatory step and a follow-up to optimize banking performance in maintaining the financial system stability, OJK extended the policy through POJK No.17/POJK.03/2021. This study is conducted through a normative-legal research method with descriptive-analytical approach. The data used were obtained by reviewing secondary data and conducting interviews with PT. Bank ABC Tbk. (Bank ABC). The results showed that the implementation of the restructuring relaxation policy on murabahah financing has been carried out properly by Bank ABC and in accordance with the POJK and the Fatwa of the National Sharia Council. At Bank ABC, restructuring can be carried out in the form of changing the grace period, additional period of extension, and for murabahah financing, it is not allowed to increase the amount of debt (total principal and margin), which these will then be included in the addendum of the contract. There can also be refinancing scheme through al bai contract as a context of musyarakah mutanaqishah on contract conversion options. Therefore, by implementating this policy, Bank ABC can support the Government’s national economic recovery program by anticipating the increase of non-performing financing in sharia bank. "

"Margin murabahah sangat penting dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak luput dari perkembangan produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Dalam mengembangkan produknya perbankan syariah dituntut untuk selalu mengacu pada Al-Qur?an dan Hadist. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling dominan karena tingkat kebutuhan nasabah akan pembiayaan ini masih tinggi dan rendahnya resiko dalam pembiayaan murabahah.Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah banyak mengalami penyimpangan yaitu dalam penentuan margin murabahah dianggap salah satu satu penyebab penyimpangan ajaran Rosulullah. Penyimpangan itu dilihat dari sisi lain, dimana masih banyak bank syariah yang memasukkan unsur bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito sebagai cost of fund dalam menetapkan margin sehingga jatuhnya lebih tinggi alau sama dengan bunga pinjaminan. Apabila pemahaman seperti ini terus berkembang, akibatnya masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang sistem bank syariah dan mana yang sistem konvensional. Pada akhirnya akan menurunkan citra ke- syariah-an bank syariah dan menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk memilih bank syariah.Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan besarnya margin murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik model regresi berganda dengan faktor yang diteliti adalah biaya overhead, modal kerja, net performing financing, jaminan, dan pendapatan operasi.Dari hasil analisis statistik berdasarkan studi kasus Bank Syariah (BUMN di Indonesia) Januari 2002 sampai dengan Desember 2005, diperoleh kesimpulan bahwa faktor bagi hasil dana pihak ketiga secara signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan modal kerja, net performing financing, jaminan, dan pendapatan operasi tidak berpengaruh terhadap margin pernbiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi.

---

Murabahah margin is very importance in Syariah Bank. Syariah bank growth do not miss from the growth of syariah bank product. In developing product, syariah bank claimed to always to relate Al-Qur'An and Hadist. Murabahah financing is dominant product in syariah bank. Because the customer need and familiar about murabahah financing, and low risk.

In its execution, murabahah fiancing experiencing of many deviation. Determination of murabahah margin assumed as source of Rosulullah teaching deviation. In determination of murabahah margin many banking including giro bonus, saving sharing and deposit.

In this research writer try to see factors that effect determination of murabahah margin. Analysis method is statistical analysis of doubled regression model with factor research is the expense of overhead, the Dollar Curency, SBL,SWBI and inflation.

From result of statistical analysis pursuant to case study Syariah Bank (Govemient Company I BUMN at Indonesia) January 2002 up to December 2005, obtained conclusion that factor of customer profit share influence to margin murabahah, but the work capital, coleteral, net performing financing, and operation return is not influence the margin murabahah eventhough there is a correlation."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. Metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Pooled EGLS (period random effect).Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Non Performing Financing (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan mudharabah namun mempunyai arah hubungan negatif.

---

The objective of this thesis is to gain knowledge of factors affecting mudharaba and murabaha financing at shariah banking in Indonesia during the fourth quarter of year 2004 to the first quarter of year 2008. Panel data analysis using Pooled EGLS (Period Random Effect) is applied as the methodology.Findings derived from this study are: 1] murabaha financing in shariah banking is significantly affected by variables of Non Performing Financing (negative), SWBI bonus (positive), and rate of credit interest (positive); 2] As for mudharaba financing, it is affected significantly by murabaha financing (negative) and the rate of return (positive). While the NPF variable has a negative effect to the mudharaba financing with a low level of significance."

"Perkembangan perbankan syariah dalam satu dekade terakhir ini sangat menggembirakan, harapan yang muncul adalah dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah diharapkan juga dapat memberikan banyak pilihan mengenai produk perbankan kepada masyarakat luas. Salah satu produk yang diharapkan menjadi ciri khas perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis investasi. Namun ternyata porsi pembiayaan yang berbasis investasi atau dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah selama satu dekade terakhir ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dengan menggunakan model ekonometri penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudarabah, faktor - faktor tersebut adalah deposito, interest rate bank konvensional, ekuivalen rate pembiayaan mudarabah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dari beberapa faktor tersebut ternyata deposito adalah sebagai faktor yang paling kuat mempengaruhi pembiayaan mudarabah.

---

The development of Islamic banking in the last decade has been very encouraging. The expectation that arises is the rapid development of Islamic banking is expected to provide a lot of options on banking products for public. One product that is expected to be the hallmark of Islamic banking is investment-based financing. However, it turns out that the portion of an investment-based financing or mudaraba financing in this research did not contribute significantly to the total of Islamic banking financing in the last decade. Econometric model is used in this research to identify factors that affect the mudaraba financing. Those factors are deposit, the interest rate of conventional banks, the equivalent rate of mudaraba financing and Certificates of Bank Indonesia Sharia (SBIS). Out of those factors, deposit is the most dominant factor that affects mudaraba financing."

"ABSTRAKUntuk mencapai program akselerasi perbankan syariah, Bank Indonesia telahmenargetkan agar perbankan syariahdiakhir tahun 2008 dapat menyalurkanpembiayaan kapada masyarakat sebesar Rp.65.950.000.000.000,- tapi ternyatarealisasinya hanya bisa dipenuhi sebesar Rp.38.195.000.000.000,- atau hanya tercapaisebesar 55%nya sehingga perlu penelitian tentang analisis faktor-faktor yangmcmpengaruhi pcnyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesiamenggunakan Multiple Linier Regression dengan metode OLS (Ordinary LeastSquare) guna bisa mcmberikan soiusi bagi perkembangan perbankan syariah diJndonesia.Variabcl-variabel independen yang digunakan adalah Sertifikat Wadiah BankIndonesia (SWBI), Non Performing Financing (NPF), equivalent rate pembiayaan(ERPYD), equivalent rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan tingkat inflasi Indonesia(Inflasi) yang kesemuaqya dari sisi kebijakan moneter dan perbankan, sedangkanyang menjadi variabel dependennya adalah Pcmbiayann yang diberikan (PYD).Hasilnya menunjukkan bahwa SlBI dan 1LTF mempengaruhi secara signifikanterhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan equivalent rate pembiayaan,equivalent rate dana pihak ketiga dan tingkat inflasi. temyata tidak signifikanmempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

---

AbstractIn order to achieve the sharia banking acceleration program~ Bank of lndonesiafuls targeted that by the end of2008 the sharia banking should channel a total financeofRp 68,950,000,000,000, however, !he realization was only Rp 38,195,000,000,000or only around 55 % of the target. Thus, it is important to analyze the factorsaffecting the financing provided by sharia banking in order to provide solutions forthe development of sharia banking in Indonesia. This study used Multiple LinearRegression with OLS (Ordinary Leas/ Square) method.The independent variables were Wcdiah Certificate of Bank of Indonesia(SWBI), Non Performing Financing (NPF). equivalent rate financing (ERPYD),equivalent rate of the third party (ERDPK), and inflation rate of Indonesia that werefrom the monetary and banking policy side, while the dependent variable was thegiven financing (PYD). The result showed that SWBI and NPF affected the givenfinancing significantly. Meanwhile, ERPYD, ERDPK, and inflation rate did notsignificantly affect the financing provided by sharia banking in Indonesia."

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

---

The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel.

---

The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. "