Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan vaksinasi adalah tindakan penanganan pandemi Covid-19 jangka panjang yang krusial dilakukan di luar intervensi non-medis yang sifatnya lebih temporer. Namun, dalam pelaksanaannya, disparitas kecepatan vaksinasi antar negara masih sangat timpang dikarenakan perbedaan jumlah penduduk maupun ketersediaan vaksin. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami tantangan dalam melakukan vaksinasi secara cepat dan masif sehingga menginisiasi lahirnya kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu. Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang berakhir dengan pembatalan hanya dalam beberapa hari karena kuatnya penolakan publik. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengupas dua hal utama yaitu argumen/opini yang muncul dalam mendukung maupun menolak serta koalisi aktor yang terlibat menghasilkan argumen tersebut menjadi suatu diskursus. Penelitian ini menggunakan metode Discourse Network Analysis dengan mengolah 125 berita dari dua media berita online serta wawancara kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumen yang mendukung paling sering menggunakan justifikasi bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan angka vaksinasi nasional serta dapat menjadi opsi vaksinasi bagi masyarakat. Di lain sisi, argumen yang menolak berpusat kepada alasan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat konstitusi, tidak efektif dan adanya persoalan etis ketika dilakukan di tengah krisis pandemi. Di saat yang sama, penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat dua koalisi aktor yang saling bersaing dengan struktur adversarial, distribusi kekuasaan yang dominan di koalisi pendukung, jaringan aktor yang bersifat terbuka/heterogen serta memperlihatkan bahwa koalisi aktor yang terbentuk merupakan kelanjutan dari koalisi diskursus ekonomi versus kesehatan.

---

Vaccination policy is a crucial long-term response to the Covid-19 pandemic, apart from non-medical interventions that are more temporary. However, in practice, the disparity in vaccination rates between countries is still very unequal due to differences in population and vaccine availability. Indonesia is one of the countries experiencing challenges in vaccinating rapidly and massively, thus initiating the birth of a self-paid Covid-19 vaccination policy. This policy became one of the policies that ended in cancellation in just a few days due to strong public resistance. Departing from this phenomenon, this study seeks to explore two main things: the arguments/opinions that arise in support or against and the coalition of actors involved in producing these arguments into a discourse. This study uses the Discourse Network Analysis method by processing 125 news from two online news media and interviews with government and non-government actors. The results of this study indicate that the argument that supports this policy most often justifies that this policy can increase the national vaccination rate and be a vaccination option for society. On the other hand, the arguments against it center on the reason that this policy is contrary to the constitutional mandate. It is ineffective and has ethical issues when carried out during a pandemic. At the same time, this study also reveals two competing actor coalitions with an adversarial structure, the dominant distribution of power in the supporting coalition, an open/heterogeneous actor network. It shows that the coalition of actors formed continues the economic versus health discourse coalition."

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Sehingga diperlukan minimal 70% penduduk tervaksinasi lengkap, yang mana ditargetkan oleh pemerintah sudah tercapai di akhir tahun 2021. Hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur baru berhasil memvaksinasi dosis lengkap pada 59.93% penduduk. Penelitian berjenis kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan teori Edward III dan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat telah dilakukan dengan baik, SDM mulai terbatas, fasilitas memadai namun belakangan ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antarbagian dan antarinstansi terjalin baik, SOP masih menggunakan juknis lama, disposisi pelaksana kebijakan baik serta lingkungan sosial dan politik berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait hal tersebut, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara Pcare dengan Pedulilindungi dan/atau dukcapil. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, membentuk regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan dan edukasi kepada masyarakat.

---

COVID-19 vaccination based on the regulation of the minister of health number 10 of 2021 concerning the covid-19 vaccination to achieve group immunity in the community so they can remain socially and economically productive. The government targeted that a minimum of 70% of the population must be complete vaccinated by the end of 2021. Until February 2022, the city of East Jakarta has only managed to vaccinate 59.93% of the citizens with a completed dose. This research aims to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy in the East Jakarta Administrative City using the theory of Edward III, Van Meter, and Van Horn. The results show that communication with policy implementers and the community has been carried out well, human resources are starting to be limited, the facilities are adequate even though the vaccines are approaching the expiration date, and the coordination between departments and agencies is well-established, and SOPs are still using the old technical guidelines, the disposition of policy implementers is good and the social and political environment influence on policy implementation. The inhibiting factor is that public interest has begun to decline, especially follow-up vaccination because the absence of strict regulations regarding this matter, besides there is a dissonance between Pcare with Pedulilindungi and Dukcapil. So the conclusion is implementation of this policy still needs to be improved through collaboration with cross-sectors to accelerate COVID-19 vaccinations, form regulations related to the implementation of advanced vaccinations, and educate the public."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses pengambilan keputusan keikutsertaan individu dalam vaksinasi COVID-19 yang dilatarbelakangi oleh pandangan tentang risiko COVID-19 dan tekanan struktural berupa kebijakan kewajiban penerimaan suntikan vaksin bagi masyarakat. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa faktor internal berupa kepercayaan terhadap vaksin dan juga pandangan risiko kesehatan akibat paparan virus COVID-19, serta faktor eksternal berupa interaksi peer-to-peer dan ikatan sosial individu dalam komunitas, sebagai dua faktor yang bergerak secara terpisah dalam melatarbelakangi keputusan seseorang dalam melakukan vaksinasi. Peneliti berargumen bahwa terdapat keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai dua hal yang bergerak secara beriringan dalam proses pengambilan keputusan keikutsertaan individu yang pada awalnya memutuskan menolak suntikan vaksin COVID-19. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keputusan vaksin pada individu berubah ketika faktor internal berupa pandangan bahwa paparan virus COVID-19 tidak berbahaya bagi kondisi tubuh, diintervensi oleh faktor eksternal berupa tekanan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penerimaan suntikan vaksin bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mendorong keputusan individu untuk melakukan vaksin COVID-19 daripada faktor internal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam kepada individu dari kelompok masyarakat umum yang pada awalnya menolak suntikan vaksin kemudian memutuskan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19.

---

This study aims to explain the decision-making process for individual participation in COVID-19 vaccination which is motivated by views about the risk of COVID-19 and structural pressures in the form of mandatory policies for receiving vaccine injections for the community. Previous studies have shown that internal factors in the form of trust in vaccines and also the view of health risks due to exposure to the COVID-19 virus, as well as external factors such as peer-to-peer interactions and social ties of individuals in the community, as two factors that move separately in the background. a person's decision to vaccinate. The researcher argues that there is a link between internal factors and external factors as two things that move hand in hand in the decision-making process for the participation of individuals who initially decided to refuse the COVID-19 vaccine injection. The results of this study indicate that vaccine decisions for individuals change when internal factors are the view that exposure to the COVID-19 virus is not harmful to body conditions, is intervened by external factors in the form of pressure from government policies that require the public to receive vaccine injections. This shows that external factors have greater power in driving individual decisions to take the COVID-19 vaccine than internal factors. This study uses a qualitative approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with individuals who initially refused vaccine injections and then decided to receive COVID-19 vaccine injections."

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sejak ditemukannya COVID-19 di DKI Jakarta hingga 31 Desember 2021, sudah tercatat total kasus terinfeksi sebanyak 865,415 dan total kematian sebanyak 13,588 kasus. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam menghentikan penyebaran COVID-19, salah satunya adalah melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikonstruksi model matematika pengaruh kebijakan dua tahap vaksinasi dalam pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta. Model matematika dikonstruksi menggunakan sistem persamaan diferensial biasa nonlinier berdimensi sebelas. Lebih lanjut, dilakukan analisis secara analitik maupun numerik serta interpretasi hasil terhadap model matematika yang dikonstruksi. Kajian analitik meliputi analisis eksistensi dan kestabilan titik keseimbangan bebas penyakit (DFE) serta pembentukan basic reproduction number (R0). Kajian numerik meliputi penaksiran parameter, analisis elastisitas dan sensitivitas terhadap R0, dan simulasi numerik. Berdasarkan kajian numerik, memberikan vaksin dengan efikasi yang tinggi menyebabkan kasus positif harian COVID-19 yang rendah. Selain itu, peningkatan laju vaksinasi disertai dengan pelonggaran pembatasan sosial yang mengakibatkan peningkatan laju penularan COVID-19 dapat mempercepat hilangnya COVID-19 seiring berjalannya waktu. Data yang digunakan pada penelitian merupakan data kasus positif harian COVID-19 di DKI Jakarta sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga 31 Desember 2021.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Since the discovery of COVID-19 in DKI Jakarta until December 31, 2021, there have been 865,415 infected cases and 13,588 deaths. The government has implemented various policies to stop the spread of COVID-19, one of which is vaccination. Therefore, this study constructed a mathematical model of the effect of the two-stage vaccination policy in controlling COVID-19 in DKI Jakarta. The mathematical model is constructed by an eleven-dimensional nonlinear ordinary differential equation system. Furthermore, analytical and numerical analysis was carried out, and the results of the constructed mathematical model were interpreted. Analytical studies include analysis of the existence and stability of the disease-free equilibrium (DFE) and the formation of the basic reproduction number (R0). Numerical studies include parameter estimation, elasticity, and sensitivity analysis of R0, and numerical simulation. Based on numerical studies, administering a vaccine with high efficacy leads to low daily positive cases of COVID-19. In addition, an increase in vaccination rates accompanied by an easing of social distancing increasing the transmission rate of COVID-19 could accelerate the disappearance of COVID-19 over time. The data used in this study is daily positive case data for COVID-19 in DKI Jakarta from March 1, 2020, to December 31, 2021."

"COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan kebijakan guna menekan laju penyebaran virus, salah satunya melalui kebijakan vaksinasi. Keberhasilan dari kebijakan pemerintah terutama di masa pandemi bergantung pada salah satu faktor penting yaitu public trust. Kota Depok sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Barat memiliki kendala dalam penerapan vaksinasi di antaranya kesulitan dalam mencapai target serta sebagian masyarakat yang cenderung memilih untuk vaksin di luar Kota Depok akibat kapasitas pemerintahnya yang kurang mendukung. Berangkat dari hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat public trust terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep public trust untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berupa survei, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan ketercapaian atas kategori tinggi pada tiga dimensi pengukuran public trust, yaitu perceived competence (93,6%), perceived benevolence (89,1%), dan perceived integrity (95,5%), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat public trust terhadap Pemerintah Kota Depok dalam konteks implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah tinggi dengan persentase sebesar (97,3%).

---

COVID-19, which emerged in early 2020 in Indonesia, prompted the government to implement policies to suppress the spread of virus, one of them was through vaccination policy. The success of government policies, especially during pandemic, depends on one important factor, namely public trust. Depok City as the epicenter of COVID-19 in West Java has obstacles in implementing vaccinations, including difficulties in achieving targets and some people who tend to choose vaccinate outside Depok due to the government's less supportive capacity. Based on this, the purpose of this study is to determine the level of public trust in the government in implementing the COVID-19 vaccination policy. This study uses the concept of public trust to determine the level of public trust in the government. This research using quantitative method with quantitative and qualitative data collection techniques with surveys, interviews, and literature studies. Based on the achievement of the high category on three dimensions of public trust, namely perceived competence (93.6%), perceived benevolence (89.1%), and perceived integrity (95.5%), the results of this study show that the level of public trust in Depok City Government in the context of implementing the COVID-19 vaccination policy is high with a percentage of 97.3%."

"Hepatitis B merupakan penyakit menular berbahaya yang menimbulkan peradangan pada organ hati dengan penyebab virus Hepatitis B. Salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan Hepatitis B dengan vaksinasi Hepatitis B0 pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait upaya vaksinasi selama masa pandemi meliputi SE Dirjen P2P No.SR.02.06/4/1332/2020 tentang pelayanan imunisasi kepada anak selama masa pandemi Covid-19, Surat Menteri Kesehatan No.SR.02.01/Menkes/213/2020 tentang Pekan Imunisasi Dunia, serta Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Puskesmas. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SE No.3243/-1.772.1 tentang pelaksanaan imunisasi rutin dalam keadaan pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi, capaian pelaksanaan vaksinasi Hepatitis B0 di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 tidak mencapai target, namun pada tahun 2021 dapat mencapai target sebesar 96,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021, dengan pendekatan sistem yang melihat faktor input, proses, dan output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada bulan April-Juli 2022. Pengambilan data dilakukan di empat Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Aulia dengan jumlah informan 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan tiga Puskesmas mencapai target pada tahun 2021. Satu Puskesmas belum mencapai target, tetapi ditemukan adanya peningkatan capaian vaksinasi Hepatitis B0. Dari hasil disimpulkan Faktor keberhasilan Sudinkes Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 yaitu dari input terdapat tenaga kesehatan yang kompeten yang didukung dengan kader, adanya penambahan sarana dan prasarana, pemberian informasi vaksinasi Hepatitis B0 melalui media sosial dan koordinasi lintas sektor. Dari proses berupa penggerakan bidan koordinasi dan kader. Selain itu, tidak ditemukan kejadian KIPI serta pencatatan dan pelaporan terlaksana dengan baik.

---

Hepatitis B is a dangerous infectious disease that causes inflammation of the liver where the cause is the Hepatitis B virus. One of the efforts to prevent and reduce Hepatitis B disease is by vaccinating Hepatitis B0 in newborns for less than 24 hours, in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 12 of 2017 concerning Immunization. During the pandemic, the Ministry of Health issued several policies in the form of SE Director General of P2P No. SR.02.06/4/1332/2020 regarding immunization services for children during the Covid-19 pandemic, Letter of the Minister of Health Number SR.02.01/Menkes/213/2020 regarding World Immunization Week and issued a Technical Guide to Immunization Services at Health Centers. As a follow-up, Provincial Government of DKI Jakarta issued SE Number 3243/-1.772.1 regarding the implementation of routine immunizations in a state of the Covid-19 pandemic. During Covid-19 pandemic, the implementation of Hepatitis B0 vaccination in the South Jakarta Administrative City in 2020 did not reach the target, but in 2021 the Hepatitis B0 vaccination could reach the target of 96.7%. This study aims to determine the success factors for implementing the Hepatitis B0 vaccination policy during the Covid-19 pandemic in the South Jakarta Administrative City in 2021, with system approach theory that looks at input, process, and output factors. This research is a qualitative research with data collection carried out through in-depth interviews and document review conducted in April-July 2022. Data collection was carried out at four Puskesmas in South Jakarta, the South Jakarta Administrative City Health Sub-dept. and Aulia Hospital with 15 informants. The results showed that three Puskesmas reached the target in 2021. One Puskesmas had not yet reached the target, but it was found that there was an increase in the Hepatitis B0 vaccination. From the results, it was concluded that the success factors of the South Jakarta Health Office in implementing the Hepatitis B0 vaccination policy are the input, especially the presence of competent health workers who are supported by cadres, additional facilities and infrastructure, providing information on Hepatitis B0 vaccination through social media and cross-sectoral coordination. From the process, especially in the form of mobilizing coordination midwives and cadres. In addition, there were no AEFI incidents and the recording and reporting were carried out properly."

"Covid-19 berdampak pada berbagai aspek sehingga perlu upaya pengendalian. Selain melakukan protokol kesehatan maka perlu vaksinasi. Cakupan vaksinasi covid-19 dosis ketiga di Indonesia masih rendah sebesar 37,99%. Cakupan Provinsi Lampung masih rendah sebesar 28,58%. Provinsi Lampung juga berisiko tinggi apabila dilihat dari angka CFR covid-19 sebesar 5,59%. Berbagai strategi dilakukan untuk upaya percepatan vaksinasi dengan melibatkan berbagai aktor namun cakupan masih rendah. Dari studi pendahuluan diketahui bahwa terdapat hambatan pada unsur fungsi manajemen. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi manajemen program vaksinasi covid-19 dari penyedia layanan yang mempengaruhi cakupan vaksin covid-19 dosis ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Rapid Assesment Procedures (RAP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh aspek kontek meliputi pembiayaan, logistik vaksin, regulasi serta sarana dan prasarana terhadap cakupan vaksin covid-19 dosis ketiga. Terdapat pengaruh mekanisme dalam aktor meliputi pelaksanaan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi terhadap cakupan vaksin covid-19 dosis ketiga. Diketahui pada aspek hasil masih rendah yaitu rata-rata pemakaian vaksin perhari sebesar 277 dosis dan cakupan vaksin dosis ketiga sebesar 28,58%. Kesimpulan Peningkatan cakupan vaksinasi covid-19 dosis ketiga di Provinsi Lampung terkendala oleh manajemen program penyedia layanan terutama dari aspek pembiayaan, logistik vaksin, regulasi, koordinasi, pencatatan, dan pelaporan

---

Covid-19 has an impact on various aspects so it needs control efforts. In addition to carrying out health protocols, it is necessary to vaccinate. Coverage of the third dose of Covid-19 vaccination in Indonesia is still low at 37.99%. Lampung Province coverage is still low at 28.58%. Lampung Province is also at high risk when viewed from the CFR co-19 figure of 5.59%. Various strategies have been implemented to accelerate vaccination by involving various actors but the coverage is still low. From the preliminary study it is known that there are obstacles to the elements of the management function. The purpose of this study was to identify the management of the covid-19 vaccination program from service providers that affect coverage of the third dose of the covid-19 vaccine. This study used a qualitative research method with the type of Rapid Assessment Procedures (RAP) research. The results of this study indicate that there is an influence of context aspects including financing, vaccine logistics, regulations and facilities and infrastructure on the coverage of the third dose of the covid-19 vaccine. There is the influence of mechanisms within actors including implementation, recording of reporting, monitoring and evaluation as well as coordination of coverage of the third dose of the covid-19 vaccine. It is known that the yield aspect is still low, namely the average use of vaccine per day is 277 doses and the third dose vaccine coverage is 28.58%. Conclusion Increasing coverage of the third dose of covid-19 vaccination in Lampung Province is constrained by program management of service providers, especially from the aspects of financing, vaccine logistics, regulation, coordination, recording and reporting."

"Pandemi COVID-19 jangka panjang telah memberikan dampak yang signifikan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), oleh karena itu, perlu tindakan intervensi yang efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yaitu melalui vaksinasi COVID-19 pada ODHA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerimaan vaksinasi COVID-19 pada ODHA di Yayasan X berdasarkan pendekatan Informasi-Motivasi-Kemampuan Berperilaku Model yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 pada 11 informan yang terdiri dari 8 ODHA, seorang pendamping ODHA, seorang konselor HIV, dan seorang penyedia vaksin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang didapat ODHA terkait penerimaan vakinasi COVID-19 masih kurang terutama efek samping bagi ODHA dan kehalalan dari vaksin, motivasi yang mendorong ODHA untuk melakukan vaksinasi berasal dari diri sendiri, pendamping ODHA, dan konselor ODHA. Keterampilan berperilaku yang dimiliki ODHA berupa alat transportasi untuk datang ke tempat vaksinasi dan mampu berpikiran positif walau ragu akan efek samping vaksin COVID-19 terhadap ODHA. Atas dasar tesebut, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat mendukung penyelenggaran vaksin terhadap ODHA dengan melakukan kolaborasi dengan Yayasan, komunitas dan LSM untuk menyebarkan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 agar bertambahnya kepercayaan ODHA terhadap program vaksinasi COVID-19.

---

The long-term COVID-19 pandemic has had a significant impact on people living with HIV/AIDS (PLWHA), therefore, it is necessary to take effective intervention measures to break the chain of transmission of COVID-19, namely through COVID-19 vaccination for PLWHA. This study uses a qualitative approach with a case study design to analyze the acceptance of COVID-19 vaccination in PLWHA at Foundation X based on the Information-Motivation-Behavioral Skills Model approach which was carried out in December 2021 on 11 informants consisting of 8 PLWHA, an PLWHA assistant, a HIV counselor, and a vaccine provider. The results showed that the information obtained by PLWHA regarding receiving the COVID-19 vaccination was still lacking, especially the side effects for PLWHA and the halalness of the vaccine. Behavioral skills possessed by PLWHA are in the form of means of transportation to come to vaccination sites and are able to think positively even though they have doubts about the side effects of the COVID-19 vaccine on PLWHA. On this basis, it is hoped that the Pontianak City Health Office can support the administration of vaccines against PLWHA by collaborating with foundations, communities and NGOs to disseminate information about COVID-19 vaccination so that PLWHA trusts in the COVID-19 vaccination program."

"Seiring dengan penambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, menjadikan pemerintah khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan salah satunya dengan melalui pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Pada era digital sekarang ini, penyebaran berita hoaks sangat membahayakan kehidupan manusia dan dapat merugikan berbagai pihak.  Berita hoaks yang akhir-akhir ini bersebaran yaitu berita hoaks terkait vaksinasi COVID-19. Berita hoaks tersebut menyangkut isu, antara lain vaksin yang menyebabkan gelombang elektromagnetik, vaksin dapat berujung pada kematian, dan penyebaran COVID-19 varian Delta disebabkan oleh program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah. Kemampuan literasi digital seseorang dalam memahami informasi sangat diperlukan untuk menekan penyebaran berita hoaks terkait vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat tingkat literasi digital pada program vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori konsep literasi digital yang dielaborasi dari pendapat beberapa ahli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei menggunakan accidental sampling sedangkan wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak  296 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan IBM SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki tingkat literasi digital pada kategori sedang. Merujuk pada analisis dimensi technical skill (information and data literacy), dimensi Communication and collaborative skills, dimensi Content evaluation (critical skill), dan dimensi safety, tingkat literasi digital masyarakat DKI Jakarta sebesar 72% berada pada kategori sedang. Namun, kemampuan literasi digital masyarakat harus terus ditingkatkan kembali dan diperlukan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga individu masing-masing.

---

Along with the addition of positive cases of COVID-19 in DKI Jakarta, the government, especially the DKI Jakarta government, has made various efforts to reduce the transmission rate, one of which is through the implementation of the COVID-19 vaccination program. In today's digital era, the spread of hoax news is very dangerous for human life and can harm various parties. The hoax news that has recently spread is related to hoax news related to the COVID-19 vaccination. The hoax news related to issues, including vaccines that cause electromagnetic waves, vaccines that can lead to death, and the spread of the Delta variant of COVID-19 caused by the vaccination program that was intensified by the government. A person's digital literacy ability in understanding information is very necessary to suppress the spread of hoax news related to COVID-19 vaccination among the public. This study was conducted to analyze the level of digital literacy in the COVID-19 vaccination program in DKI Jakarta. The theory used is the theory of the concept of digital literacy which is elaborated from the opinions of several experts. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods data collection techniques, namely survey methods and in-depth interviews. The sampling technique for the survey used accidental sampling, while in-depth interviews used purposive sampling. The number of respondents in this study was 296 people who were obtained through online questionnaires. The data obtained were processed using IBM SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the people of DKI Jakarta have a digital literacy level in the medium category. Referring to the analysis of the dimensions of technical skills (information and data literacy), dimensions of Communication and collaborative skills, dimensions of Content evaluation (critical skills), and dimensions of safety, the level of digital literacy of the people of DKI Jakarta is 72% in the medium category. However, the community's digital literacy skills must continue to be improved and cooperation from various parties is needed, starting from the government, non-governmental organizations, academics, to each individual."

"Pandemi COVID-19 yang menyebar luas di Indonesia dan DKI Jakarta sebagai episentrumnya. Di saat penyebaran cukup luas, salah satu strategi penanganan pandemi direncanakan menggunakan vaksin. Vaksin dipercaya sebagai salah satu senjata ampuh penyelesai pandemi dengan cepat. Vaksin sedang dikembangkan baik dari perusahaan lokal maupun luar negeri. Dengan adanya kompleksitas masalah yang ada maka dipilih sistem dinamis (SD) sebagai metode untuk memahami vairbael dalam sistem saling berkaitan. Metode ini dinilai paling cocok untuk memahami pandemi yang bersifat kompleks dari sisi penyebarannya. Hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan vaksinasi yang akan dilakukan di DKI Jakarta. Dari hasil penelitian didapatkan adanya pilihan kebijakan yang tepat dari sisi jenis vaksin, jenis pembagian vaksin, dan sensitivitas distribusi serta vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi yang efektif dan mempercepat penanganan pandemi

---

DKI Jakarta is the epicentrum of COVID 19 pandemic in Indonesia. When the spread is wide enough, one of the strategies for handling a pandemic is planned to use a vaccine. Vaccines are believed to be one of the most powerful weapons to quickly resolve a pandemic. Vaccines are being developed from both local and foreign companies. Given the complexity of the existing problems, system dynamics (SD) were chosen as a method for understanding the variables in interrelated systems. This method is considered the most suitable for understanding a complex pandemic in terms of its spread. This has an impact on the vaccination policy making that will be carried out in DKI Jakarta. From the research results, it was found that there were the right policy choices in terms of types of vaccines, types of vaccine distribution, and distribution sensitivity as well as vaccinations to get vaccinations that were effective and accelerate the handling of the pandemic"