Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengeksplorasi faktor yang mendorong peningkatan bantuan Tiongkok di Indonesia pada sektor infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo (2015-2019). Hal ini menarik diteliti mengingat banyaknya kritik terhadap bantuan Tiongkok yang dipandang mengarah pada dominasi negara penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan teori adaptif dan teori performance-based legitimacy dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mengacu pada model adaptif (adaptive model), faktor eksternal dipengaruhi kesiapan Tiongkok untuk membantu mewujudkan Kebijakan Poros Maritim pemerintah Joko Widodo yang sejalan dengan implementasi kebijakan BRI yang diusung Tiongkok. Dari sisi internal, Indonesia memiliki permasalahan rendahnya daya saing infrastruktur dan ketimpangan yang semakin besar sehingga infrastruktur penunjang dibutuhkan. Berdasarkan faktor kepemimpinan, Presiden Joko Widodo melihat faktor eksternal dan faktor internal beserta keinginan bahwa dua periode kepemimpinannya dianggap berhasil dalam mengatasi permasalahan krusial yaitu infrastruktur sebagai sektor yang berdampak langsung bagi rakyat. Peningkatan bantuan Tiongkok pada sektor infrastruktur di Indonesia era pemerintahan Joko Widodo merupakan implikasi dari salah satu pola teori adaptif adaptasi pemeliharaan (preservation adaptation) yaitu tetap menjalankan prinsip bebas-aktif dalam dunia internasional dengan melihat respon peningkatan dominasi Tiongkok sebagai momentum dukungan pengembangan infrastruktur dalam negeri. Kedua, teori legitimasi berbasis kinerja (performance-based legitimacy). Berdasarkan sisi keluaran (output), menggunakan bantuan Tiongkok menandakan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang merata di pulau-pulau Indonesia. Hasil (outcome) yang ingin dicapai pemerintah Indonesia ialah banyaknya investasi proyek di masa depan. Dampak (impact) yang ingin dicapai adalah mendukung tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas dalam memajukan daya saing infrastruktur serta mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur.

---

This thesis explores the factors that have driven the increase of Tiongkok aid in Indonesia in the infrastructure sector during the Joko Widodo administration (2015-2019). It is interesting to study considering that there are many critics for Tiongkok aid which are seen leading to the domination of the recipient countries. This study uses adaptive theory and performance based legitimacy theory with qualitative method. The results of the study depict, firstly, by referring to the adaptive model, externally, Tiongkok’s readiness helping Joko Widodo;s Maritime Axis. It is in line with the implementation of Tiongkok’s Belt Road Initiative (BRI) policy. Internally, Indonesia has problems with infrastructure competitiveness which is below the global average and gap based on gini ratio. Based on leadership factors, President Joko Widodo sees external and internal factors as well as the desire that his two periods of leadership are considered successful in overcoming a crucial problem, namely infrastructure as a sector that has a direct impact on the people. Improving relations between Indonesia and Tiongkok under the leadership of Joko Widodo in the first period is an adaptation in the form of preservation adaptation as freeactive foreign policy in the international order by looking at the response to increasing the domination of Tiongkok as a momentum to support domestic infrastructure development. Second, the theory of performance-based legitimacy in analyzing domestic factors. Based on the output side, the use of Tiongkok assistance indicates that the Indonesian government is taking policies according to the needs of the people by prioritizing equitable infrastructure development on the islands of Indonesia. The outcome that the Indonesian government wants to achieve is the amount of investment in the future. The impact to be achieved is to support the goals of the Indonesian government to improve connectivity and reduce disparities in advancing power infrastructure and supporting the improvement of development infrastructure."

"Produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) dan produktivitas faktor tunggal (Single Factor Produktivity/SFP) diyakini sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat produktivitas. Masing-masing metode pengukuran memiliki keunggulan tersendiri yang tergantung pada tujuan pengukuran dan ketersediaan sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tersebut. Studi empiris menunjukkan bahwa kinerja ekonomi suatu negara dapat diukur melalui metode tersebut. Ekonomi Indonesia yang terdiri dari 11 sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di antara 11 sektor tersebut terdapat beberapa sektor yang memliki kontribusi terbesar di dalam PDB nasional. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor manufaktur, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Namun demikian, PDB nasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 11 sektor tersebut. Salah satu faktor pendukung tingkat produktivitas suatu ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis peranan infrastruktur terhadap produktivitas di sektor manufaktur di Indonesia serta menganalisis jenis infrastruktur apa yang memberikan kontribusi signifikan dalam produktivitas. Tesis ini akan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja sebagai salah satu bentuk dari produktivitas faktor tunggal/SFP. Untuk mengetahui sejauh mana peranan infrastruktur dalam produktivitas sektor manufaktur di Indonesia selama kurun waktu 2000-2009, pendugaan dilakukan dengan menggunakan satu set data panel yang mencakup semua provinsi. Hasil pendugaan menunjukkan bahwa metode terbaik untuk mengestimasi model adalah dengan metode Efek Acak (Random Effect). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa semua variabel yang diamati menunjukkan tanda positif walaupun beberapa variabel tidak signifikan. Analisis dalam level provinsi juga dilakukan untuk menguji apakah kondisi geografis juga berpengaruh terhadap produktivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2000 hingga 2009, produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur di Indonesia telah menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap infrastruktur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur di Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan memiliki peranan yang paling dominan dalam menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur. Dalam tataran kebijakan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di seluruh provinsi terutama yang terkait dengan sektor manufaktur. Upaya tersebut tidak hanya sebatas perbaikan dan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas infrastruktur, tetapi juga meningkatkan penyediaan infrastruktur secara lebih merata. Dengan demikian, melalui efek pengganda (multiplier effect), tingkat kesejahteraan secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

---

Both SFP and TFP are believed as tools to measure productivity. This means that those measurements can be used to assess economic performance. However, each measurement has its own superiority, which relies on the purposes and the availability of sources to calculate it. Indonesia’s economy which consists of 11 sectors shows a positive growth in around last 10 years. Those sectors are manufacturing sector, agriculture sector and trade sector. Among those sectors, there are several sectors having bigger share on national GDP compare to the rest. However, the magnitude of each sector share in GDP is not solely determined by the sector itself, but it also influenced by other factors.

One believed as the supporting factor is infrastructure. Therefore, this paper will examine the role of infrastructure on the productivity in manufacturing sector in Indonesia and analyze which kind of infrastructures that highly contributes to the productivity. The paper is measuring productivity labor productivity as one form of SFP. Based on the calculation, this paper excludes the TFP calculation as the productivity measurement due to unconvincing result.

To assess the role of infrastructures in productivityin the manufacturing sector in Indonesia during 2000-2009, by using a panel data set which includes all provinces, the estimation is conducted. The result shows that the best method to estimate the model is Random Effect method. Further analysis reveals that all of observed variables show a positive sign but some of those variables are insignificant. Province level analysis also conducted to examine whether geographical condition also have effect to productivity.

To sum up, the results signify that during the period of 2000 to 2009, labor productivity in manufacturing sector in Indonesia shows a positive and significant relation to infrastructures. It can be concluded that labor productivity in manufacturing sector in Indonesia is influenced by infrastructure provisions. Moreover, government of Indonesia should improve infrastructures provisions across provinces which related to manufacturing sector. Not only improvements in the quantity and quality of infrastructures, but also reduce the inequality and uneven infrastructure distribution. By improving the infrastructures related to manufacturing sector, it can increase welfare through multiplier effects not only for the labor but also for the society."

"Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, potensi pertumbuhan, profitabilitas, dividen tahun sebelumnya, likuiditas, arus kas bebas, dan risiko bisnis yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan konstruksi dan infrastruktur di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan 28 sampel perusahaan konstruksi dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta data yang digunakan bersifat balanced panel data. Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu regresi data panel dengan teknik estimasi common effect model atau pooled least square. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya variabel potensi pertumbuhan, dividen tahun sebelumnya, dan risiko bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, likuiditas, dan arus kas bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

---

This study aims to analyze factors such as firm size, leverage, growth opportunities, profitability, past dividend, liquidity, free cash flow, and business risk that affect the dividend policy of construction and infrastructure companies in Indonesia within the period of 2015-2019. This study uses a sample of 28 construction and infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the data used are balanced panel data. The method used for this research is panel data regression with the estimation technique of common effect model or pooled least square. This study concludes that only the variables of growth opportunities, past dividend, and business risk have a significant influence on the dividend policy. Meanwhile, the variables of firm size, leverage, profitability, liquidity, and free cash flow have no significant effect on dividend policy."

"[ABSTRAKTesis ini menganalisis sikap Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkoksebagai super power dari perspektif hedging. Menurut teori hedging, kebangkitanTiongkok sebagai super power bukan semata-mata sebagai ancaman, melainkansebagai peluang untuk dikelola secara bilateral dan multilateral menggunakan tigapendekatan yaitu dengan strategi engagement, enmeshing, dan soft balancing.Indonesia menggunakan strategi hedging dengan dasar pemikiran bahwastrategi hedging menjadi strategi yang paling ideal untuk digunakan olehIndonesia karena masih sangat singkon dengan prinsip politik luar negeri bebasaktif, sekaligus sebagai sebuah strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhanobjektif Indonesia sebagai negara yang juga sedang bangkit.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia menggunakan Strategihedging dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik danmiliter dari Tiongkok yang bangkit sebagai super power, tetapi juga untukmenciptakan keseimbangan yang ideal di kawasan, sehingga Indonesia tidakdidominasi oleh kekuatan manapun baik dari Amerika Serikat ataupun dariTiongkok. Strategi ini digunakan oleh Indonesia dengan maksud untukmeningkatkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia di mata Tiongkok dandi kancah politik dunia internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards theRise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to thetheory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as anopportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach:engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing.Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its nationalinterest, which may consist its international political principle, ?bebas aktif,? andas a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs.This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reapbenefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. Italso create a balanced region with the U.S. down and the China up, and theASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used toupgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and internationalcommunity., The focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards theRise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to thetheory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as anopportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach:engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing.Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its nationalinterest, which may consist its international political principle, “bebas aktif,” andas a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs.This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reapbenefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. Italso create a balanced region with the U.S. down and the China up, and theASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used toupgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and internationalcommunity.]"

"Kajian ini membahas mengenai citra Indonesia di mata Tiongkok dalam isu sengketa Laut China Selatan (LCS). Dalam sengketa di LCS, Indonesia bukan negara penggugat atau non-claimant state. Namun klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau Nine-dashed Line di LCS beririsan dengan sebagian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kepulauan Natuna. Dalam periode 2010-2016, sejumlah insiden sempat terjadi dan menimbulkan ketegangan. Meski bersikeras bahwa kedua negara memiliki tumpang tindih kepentingan di perairan Natuna, Tiongkok tetap memiliki citra positif tentang Indonesia dan Tiongkok cenderung berhati-hati dalam merespon Indonesia dalam isu tersebut. Terkait hal ini, meski sudah banyak penelitian mengenai kebijakan Tiongkok terhadap Indonesia, namun hanya sedikit kajian yang menulis secara spesifik mengenai persepsi Tiongkok mengenai Indonesia dalam sengketa LCS. Melalui kerangka analisis teori citra atau image theory dan metode penelitian causal process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa citra Indonesia di mata Tiongkok adalah ally image. Dalam ally image, Indonesia dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan, kapabilitas dan dimensi kultural yang relatif sepadan. Hal ini mempengaruhi pilihan strategi yang diambil Tiongkok terhadap Indonesia terkait insiden-insiden yang terjadi di perairan Natuna, di mana Tiongkok lebih mengedepankan hubungan baik dan kemitraan kedua negara. Dalam kaitannya dengan isu sengketa LCS secara umum, Tiongkok memandang Indonesia sebagai teman yang mampu bersikap adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

---

This study analyses Indonesia's image from China's perspective on the South China Sea (SCS) dispute. Indonesia is a non-claimant state in SCS dispute. China's claim on Nine-dashed Line, however, overlaps with Indonesia's EEZ in Natuna islands. Tensions following some incidents occured in Natuna waters within 2010-2016. China insisted two countries have overlaping interest claim in those area, while Indonesia persisted on its position as non-claimant state. Nevertheles, China still perceives Indonesia in positive image and tend to be cautious when dealing with Indonesia on this issue. Although there are many studies on the SCS dispute and China's policy towards Indonesia, few if any of them discuss specificaly on China's perception towards Indonesia in this regard. Adopting image theory as an analytical framework and causal-process tracing on research method, this study figures that China captures Indonesia's image as an ally. In ally image, Indonesia is perceived as an actor who has positive goal compatibility with similar capability and cultural dimension as well. This perception affects the strategic options taken by China against Indonesia regarding the Natuna incidents in which China prioritize good relation and partnership between both countries. While on the SCS issue, China perceives Indonesia as a good friend capable of being fair to the parties in the dispute."

"Meta studi ini menelusuri praktik bantuan luar negeri Tiongkok di negara-negara berkembang yang mencakup wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin & Karibia, dan Eropa Timur dan Tengah yang merupakan wilayah alokasi bantuan luar negeri Tiongkok menurut Buku Putih Tiongkok yang diterbitkan pada tahun 2011, 2014, dan 2021. Tulisan ini terbagi dalam tiga tema utama yaitu motif, karakteristik dan dinamika bantuan serta respons donor tradisional. Hasil penelusuran menemukan bahwa motif bantuan Tiongkok terutama diarahkan untuk mencapai kepentingan ekonomi yang mencakup perolehan sumber daya alam dan perluasan pasar Tiongkok, yang terjadi sejak 1980-an ketika Tiongkok melakukan internasionalisasi yang dicirikan dengan kebijakan yang lebih pragmatis. Dalam hal karakteristik bantuan, pragmatisme bantuan Tiongkok mencapai puncaknya setelah dikeluarkannya strategi going global pada akhir 1990-an, dengan bentuk bantuan yang beragam dan mulai menggabungkan antara bantuan dan investasi. Dalam hal dinamika serta respons donor tradisional, di wilayah Afrika kehadiran Tiongkok dianggap menantang donor tradisional, sementara di wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin Karibia, Pasifik, dan Eropa Timur kehadiran bantuan Tiongkok masih menjadi perdebatan terkait anggapan tersebut. Adapun celah literatur tentang bantuan Tiongkok yang penulis temukan yaitu pembahasan terkonsentrasi ke wilayah Afrika dan minimnya pembahasan yang mengkritisi model bantuan Selatan-Selatan Tiongkok. Selain itu,  pembahasan bantuan luar negeri Tiongkok masih berfokus pada perspektif liberal dan minimnya studi yang membahas bantuan Tiongkok menggunakan perspektif lain terutama strukturalisme dan post-positivisme.

---

This meta-study explores China's foreign aid practices in developing countries covering the regions of Asia, Africa, Latin America & the Caribbean, and Eastern and Central Europe which are China's foreign aid allocation areas according to the China White Paper published in 2011, 2014 , and 2021. This meta-study is divided into three main themes, namely the motives, characteristics and dynamics of traditional donor assistance and responses. The search results found that the motive for Chinese aid was mainly directed at achieving economic interests which included acquiring natural resources and expanding China's market, which had occurred since the 1980s when China carried out internationalization characterized by more pragmatic policies. In terms of the characteristics of aid, China's aid pragmatism reached its peak after the issuance of the going global strategy in the late 1990s, with various forms of aid starting to combine aid and investment. In terms of the dynamics and response of traditional donors, in the African region the presence of China is considered to challenge traditional donors, while in the regions of Southeast Asia, Latin America, the Caribbean, the Pacific, and Eastern Europe, the presence of Chinese aid is still a matter of debate regarding this assumption. The literature gap on Chinese aid that the author found is that the discussion is concentrated on the African region and the lack of discussion that criticizes China's South-South aid model. In addition, the discussion of Chinese foreign aid still focuses on a liberal perspective and the lack of studies discussing Chinese aid using other perspectives, especially structuralism and post-positivism."