Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Program sembako merupakan program bantuan yang diberikan pemerintah pada masyarakat miskin, dan diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan KPM (Keluarga penerima manfaat). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan seperti, penyaluran yang tidak sepenuhnya tepat sasaran, penyaluran yang tidak tepat waktu, penggunaan dana bantuan oleh KPM yang tidak semestinya yang membuat tujuan program sulit tercapai, sosialisasi yang kurang efektif, adanya antrean panjang dalam proses penyaluran, serta penyaluran program sembako yang masih belum merata sehingga menimbulkan kecumburuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sembako di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan teori CIPP models yang memiliki empat dimensi yaitu context, input, process, product. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data mix methode yaitu survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran survei dilakukan secara offline dan online melalui platform google form dengan total 100 responden. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak seperti kepala bidang fakir miskin dinas sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping program, akademisi, dan kader program sembako. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sembako sudah efektif. Namun masih memerlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam beberapa hal seperti pada proses identifikasi KPM, sosialisasi, pelaksanaan program sembako seperti penggunaan dana dan ketepatan waktu penyaluran, peningkatan kepuasan KPM terhadap nominal bantuan, serta proses pencairan dana bantuan.

---

The basic food program is an assistance program provided by the government to poor communities and is expected to help meet some of the food needs of KPM (beneficiary families). However, in its implementation, there are still several problems encountered, such as distribution that is not completely on target, distribution that is not on time, inappropriate use of aid funds by KPM which makes it difficult to achieve program objectives, less effective socialization, long queues in the distribution process, and the distribution of basic food programs is still uneven, giving rise to social jealousy. Therefore, this research aims to determine the effectiveness of implementing the basic food program in East Lombok Regency in 2022-2023. This research uses the CIPP model theory which has four dimensions, namely context, input, process, and product. Researchers used a quantitative approach, with mixed method data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, and literature studies. The survey was distributed offline and online via the Google Form platform with a total of 100 respondents. Researchers also conducted in-depth interviews with several parties such as the head of the poor social services sector, Beneficiary Families (KPM), program assistants, academics, and basic food program cadres. The research results show that the implementation of the basic food program has been effective. However, improvements are still needed in several areas, such as the KPM identification process, socialization, implementation of the basic food program such as the use of funds and timeliness of distribution, increasing KPM satisfaction with the amount of aid, as well as the process of disbursing aid funds."

"ABSTRAKProgram Pangan Murah merupakan sebuah program bantuan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dari harga pasaran. Program ini diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Februari 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta beserta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Program ini dibuat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya krisis pangan dan menimbulkan kenaikan harga pangan yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat serta berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan, kesesuaian, dan faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Pangan Murah dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Korten (1980) yang dipadukan dengan konsep ketahanan pangan yang dikemukakan FAO dalam Silitonga (1997 : 5). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Program Pangan Murah secara umum sudah dilaksanakan dengan berhasil dan memenuhi kesesuaian model implementasi program yang dikemukakan Korten (1980). Saran yang dapat diberikan mengenai proses Implementasi Program Pangan Murah adalah dengan memperbaiki beberapa faktor yang menjadi penghambat yang terdapat dalam setiap dimensi implementasi program.

---

ABSTRACT

The Affordable Food Program is a program of assistance for the community in obtaining basic food needs at affordable prices and cheaper than the market price. The program was officially implemented on February 1, 2018, by the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with the Department of Food Security, Maritime Affairs and Fisheries of the DKI Jakarta Province along with three DKI Jakarta Province Regionally Owned Enterprises. This program was created to prevent and overcome food crises and cause an increase in food prices that are not affordable by people's purchasing power and affect the condition of food security. This study aims to analyze the success, suitability, and factors that support the implementation of the Affordable Food Program to improve food security in DKI Jakarta Province by using the theory of program implementation proposed by Korten (1980) combined with the concept of food security proposed by FAO in Silitonga (1997: 5). The approach used in this research posts positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained through qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results of this study are that the implementation of the Affordable Food Program, in general, has been carried out successfully and meets the suitability of the program implementation model proposed by Korten (1980). Suggestions that can be given regarding the implementation of the Affordable Food Program is to improve some of the inhibiting factors in each dimension of program implementation."

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Maret 2005, dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Atas dasar pertimbangan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama membuat program PKPS BBM bidang pendidikan yang Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ditujukan untuk membantu sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap mempertahankan mutu Iayanan pendidikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan program BOS, maka perlu dilakukan suatu studi evaluasi terhadap program ini.

Model evaluasi yang digunakan mengacu pada model Programme's intervention Logic yang dikembangkan Education and Learning Wales (ELWa), dengan melakukan evaluasi pada aspek relevansi, efisiensi, efektivitas dan efek program. Dalam melakukan penilaian terhadap 4 aspek, dikembangkan kriteria evaluasi yang selanjutnya dibandingkan dengan target pencapaian hasil evaluasi. Teknik pengumpulan data secara kualitatif menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk menganalisa dokumen BOS, sedang secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 140 responden yang terdiri dari guru, siswa dan orang tua siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana BOS Iebih banyak digunakan untuk keperluan rutin seperti bahan habis pakai, sedang kebutuhan akan buku pelajaran dan alat praktek/media belajar masih minim dipenuhi, hanya 10% dari total penggunaan dana BOS. Dari segi relevansi kegiatan pembenan bantuan transportasi siswa miskin kurang relevan dilakukan di sebagian sekolah, karena para siswa datang ke sekolah dengan jalan kaki. Namun disisi Iain program BOS secara perlahan dapat memenuhi tujuan program dalam penyelenggaraan ?sekolah gratis", dan relevan menjawab perubahan kebijakan yang terjadi, diantaranya UU No. 14/2005, dan PP No. 19/2005, khususnya yang terkait dengan kegiatan peningkatan mutu guru.

Penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah secara umum dinilai kurang efisien, tetapi efektif dilakukan. Dari sebagian besar kegiatan yang direncanakan, banyak yang tidak terealisasi dan memunculkan kegiatan baru diluar perencanaan. Selain itu, khusus kegiatan pengadaan alat praktek/media beIajar. sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat praktek olahraga yang merupakan mata pelajaran penunjang, sehingga alat praktek/media belajar untuk mata pelajaran inti tidak terpenuhi. Artinya penggunaan dana BOS tidak efisien dikelola, namun alatlmedia belajar yang dihasilkan dari dana BOS telah efektif dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Walaupun demikian, manfaat atau efek BOS sudah dapat dirasakan baik oleh guru, siswa maupun orang tua siswa. Orang tua siswa merasa walaupun BOS telah mewujudkan ?sekolah gratis".

Adapun efek Program BOS bagi pemerintah daerah adalah dihentikannya subsidi pendidikan yang seiama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Implikasi kebijakan program BOS ke depan; Pertama, besaran alokasi dana BOS tidak hanya dihitung berdasarkan unit cost per siswa, namun perlu mempertimbangkan besaran APBD di setiap daerah; Kedua, dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diharapkan tidak menghentikan subsidi pendidikan setelah adanya BOS. Untuk menghindari ?double budgeting? maka dana pemenntah daerah dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak dibiayai BOS, seperti pembangunan prasarana sekolah; Ketiga, Pemerintah Pusat melaiui Tim PKPS BBM pusat diharapkan dapat rnembuat aturan ketentuan presentase penggunaan dana BOS yang digunakan sekolah; Keempat, Pemberian bantuan dana Iangsung siswa bersifat fleksibel atau disediakan pilihan jenis bantuan; Kelima; penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan metode partisipatif, dengan melibatkan siswa, orangtua dan stakeholder sekolah Iainnya; Keenam, peningkatan pengawasan masyarakat melalui dana operasional tim pengaduan masyarakat."

"ABSTRAKBantuan Siswa Miskin BSM merupakan program pemerintah Indonesia dalam rangka mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor yang lebih produktif. BSM bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin akibat kenaikan bahan bakar bersubsidi dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selama ini besarnya dampak BSM terhadap kualitas pendidikan belum pernah diteliti secara kuantitatif. Untuk mengisi gap penelitian tersebut, studi ini dilakukan dengan dua tujuan: 1 mengetahui dampak BSM terhadap tingkat partisipasi sekolah siswa miskin dan 2 mengetahui dampak BSM terhadap kualitas belajar siswa miskin yang diukur melalui kemampuan berhitung numeracy skill . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah panel Fixed Effect with Propensity Score Matching. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Indonesia Familiy Life Survey IFLS periode 4 dan 5. Setelah mengontrol pendidikan orang tua, usia, pengeluaran keluarga dan domisili penduduk, peneliti menemukan bahwa BSM signifikan dalam meningkatkan probabilitas siswa miskin untuk bersekolah sebesar 30 dan memiliki numeracy test score yang lebih tinggi 3,1 poin dibandingkan siswa yang tidak menerima BSM.

---

ABSTRACTBantuan Siswa Miskin BSM is one of Indonesian rsquo s government program that shifted energy subsidy to more productive sector. The purpose of BSM is to alleviate households burden in education to cope with increasing of subsidized fuel and to increase the quality of education. The impact of BSM had not been researched by quantitative approach. To fill the research gap in quantitative impact evaluation on BSM, this study aims to know 1 Impact of BSM in school participation 2 Impact of BSM for quality of education, that represented by numeracy skill. This research use Fixed Effect with Propensity Score Matching method. This research use data from fourth and fifth wave Indonesia Familiy Life Survey IFLS . With the control of parent rsquo s education, age, household expenditure and domicile, this research found significant effect of BSM to increase school participation by 30 and numeracy test score by 3,1 points higher between treated and control group. "

"Kemitraan Pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan pemerintah mempunyai keterbatasan sumberdaya untuk memecahkan permasalahan dimasyarakat. Program Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) di Kabupaten Bogor menjadi salah satu bentuk kemitraan dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan melibatkan unsur swasta dalam pelaksanaannya yaitu PT BNI (Persero) Tbk. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kemitraan di Kabupaten Bogor diantaranya penyaluran bantuan yang kurang optimal, kuota kebutuhan ewarong yang belum sesuai kebutuhan, serta berbagai kendala teknis lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Kemitraan dari Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) serta manfaat kemitraan yang dikemukakan oleh Ronald W MqQuaid (2000). Efektivitas kemitraan menggunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses, serta responsivitas. Sedangkan untuk manfaat kemitraan menggunakan dimensi sumberdaya dan efektif-efisien. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanaan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan dari empat dimensi tersebut hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang dinilai efektif terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas, akses serta responsivitas masih terdapat kendala. Hasil yang terkait dengan manfaat kemitraan, menunjukan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua mitra tersebut belum menunjukan tingkat kemanfaatan yang besar karena terdapat dimensi yang tidak tercapai yaitu dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan derajat efektivitas dan efisiensi.

---

Public-private partnerships is one of the efforts to reduce poverty. It was caused by the limitation of resources to takle this issue in society. Non-Cash Food Assistance Programe (BPNT) in Bogor Regency is one of the partnership forms owing to the involvement of the private sector during the assistance throught PT BNI (Persero) Tbk. Some challenges to be faced during the partnership term in Bogor Regency were distributing support with less of optimization, the availability of unfixed ewarong requisite and other technical challenges.

This research aims to analyse the effectivity and advantages of partnership between public and private sector in distributing social assistance in Bogor Regency. It was supported by the theory of effectiveness partnership from Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) as well as advantage of partnership which was viewed by Ronald W MqQuaid (2000). The effectiveness uses accountability dimension, business and incentive value, accessibility as well as responsibility. Meanwhile, for advantage of partnership undertakes resources and  effectivity-efficiency dimension. It utilizes post-positivism approach by qualitative research design by using interview and literature review.

The result shows that the representative partnership held by the public-private sector within non-cash food assistance distribution in Bogor Regency were not fully effective. It was caused by the four dimension where only business and incentive value showing positive assessment both public and private sector. Whereas, the advantage of partnership transformed from both of them did not provide big impact due to unachieved dimension namely capacity of resource and effectivity-efficiency acceleration."

"Permasalahan pangan menjadi isu prioritas dalam pembangunan nasional mengingat dampaknya dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Permasalahan pangan di periode krisis juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara mengatasi permasalahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan pangan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan data cross section dari SUSENAS 2021 dengan sampel rumah tangga. Hasil analisis logistik biner menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan melalui BPNT, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pencapaian SDGs, peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan yang merata di seluruh negara. Selain itu, faktor karakteristik rumah tangga lainnya yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga antara lain gender, usia, status perkawinan, pendidikan, status bekerja kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan rumah, akses kredit, dan pengeluaran rumah tangga.

---

Food security issues have become a priority in national development as their impact can affect both household food security and welfare. Accessing essential food items at affordable prices during times of crisis presents a challenge for communities. One way to address food security issues and improve the purchasing power of households is through the provision of non-cash food assistance. This study aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on household food security. The study utilizes cross-sectional data from the 2021 SUSENAS with a sample of households. The results of binary logistic regression analysis show that BPNT has a positive effect on household food security. By improving the overall welfare of households through BPNT, the government can achieve sustainable development goals, improve human quality, foster inclusive economic growth, and promote equitable well-being throughout the country. Additionally, other household characteristics such as gender, age, marital status, education, employment status of the household head, household size, place of residence, homeownership, access to credit, and household expenditure also influence household food security."

"ABSTRAKKemiskinan adalah masalah dunia karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah di seluruh dunia mencoba membuat program bantuan untuk membantu orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program Rastra di Indonesia diciptakan untuk membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Pengurangan biaya yang harus dibayar oleh RTS untuk beras dapat membantu mereka mengalihkan uang yang akan mereka gunakan untuk beras, untuk kebutuhan mereka yang lain. Kebijakan bantuan makanan beras ini harus membawa manfaat jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mereka. Pada 2017 pemerintah meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk secara perlahan menggantikan program Rastra. BPNT mengganggu pasar beras karena metodenya sangat berbeda dari Rastra. Penelitian ini ingin melihat apakah Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita sebagai ukuran kekayaan, apakah kedua program memiliki hasil dampak yang berbeda, dan untuk melihat apakah pada tahun terakhir Program Rastra dengan diperkenalkannya BPNT, Program Rastra memiliki dampak yang berbeda pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita penerimanya dibandingkan sebelum BPNT diperkenalkan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM) pada data SUSENAS 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita, bahwa Rastra dan BPNT memiliki dampak yang berbeda, dan Rastra memiliki dampak yang berbeda sebelum dan setelah pengenalan BPNT.

---

ABSTRACT

Poverty is a worldwide problem as people cannot meet their basic needs. Governments around the world try to create relief programs to help people fulfill their daily needs. The Rastra Program in Indonesia was designed to help reduce the burden of expenses incurred by Targeted Households through meeting some of the primary food needs, namely rice. The reduced costs that the Targeted Households have to pay for rice can help them divert the money that they would have used for rice, for their other needs. This rice food aid policy should bring short-term benefits to the poor to meet their basic consumption needs. In 2017 the government launched the Cashless Food Aid (BPNT) program to replace the Rastra program slowly. BPNT disrupts the rice market as its methods significantly differ from that of Rastra. This research wants to examine whether Rastra and BPNT both impact expenditure per capita and food expenditure per capita as a measure of wealth, whether the two programs have different results in impact, and to evaluate whether in its final year with the introduction of BPNT, that the Rastra Program has a different impact on expenditure per capita and food expenditure per capita of its recipients than before BPNT was introduced. The data processing method that is used is Ordinary Least Square (OLS) and Propensity Score Matching (PSM) on SUSENAS 2017 and 2018 data. Results from this study find that Rastra and BPNT do impact expenditure per capita and food expenditure per capita, that Rastra and BPNT do have different impacts, and Rastra does have a different impact before and after the introduction of BPNT."

"This book brings together the history of food, agriculture, and foreign policy to explore the use of food to promote American national security and national interests. During the first three decades of the cold war, Americans struggled to understand how an unprecedented abundance of food could be best used to advance the nations goals and values. Was food a weapon, a commodity to be valued and exchanged through markets, or a substance to be provided to those in need? Food power was essential to Americas postwar modernization strategy and vision of what it meant to be a stable, secure, and technologically advanced nation. America helped build a new postwar food system based around the steadying influence of American agricultural surpluses that helped maintain stable prices and food availability. This system averted a global-scale food crisis for almost three decades. The end of this food system in the early 1970s ushered in a much more unstable period in global food relations. The book argues that efforts to understand both Americas role in the world during the mid-twentieth century and to address contemporary food problems will be enhanced by a more complete understanding of the ways postwar American policymakers and experts sought to shape the politics of security and prosperity by linking people and places around the world through food."