Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."

"Kepercayaan Masyrakat memiliki peran yang besar dalam operasioal suatu lembaga perbankan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan masyrakat, keberadaan suatu bank tidak akan bertahan lama karena bank retan terhadap risiko. Salah satu risiko adalah risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepada deposan bahwa uangnya akan dilindungi oleh hukum jika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Belanda memberikan perlindungan hukum bagi para deposan selama likuidasi bank dan bagaimana negara-negar tersebut menegakkanya di masing-masing yuridiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakuka studi hukum komparatif dengan Hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Indonesia maupun Belanda telah memberikan perlindungan hukum kepada para deposan melalui ketentuan penjaminan simpanan berdasarkan prinsip IADI meskipun ada beberpa bagian yang masih kurang. Berdasarkan kasus yang dianalisis, penerapan perlindungan hukum bagi deposan pada saat likuidasi bank di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal dibandingkan dengan penerapan di Belanda. Melalui kajian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan kepada Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan usulan amandemen pengaturan untuk mempercepat waktu pencairan dana masalah. Kedua, perlu adanya regulasi yang megatur kewajiban bank untuk memberikan informasi konkret tentang penjaminan simpanan di Indonesia.

---

.The public trust as a signifcant role in the operation of a banking instituition. Without the relationship of public trust, the existence of a bank will nt last long as banks are prone to risks, one of which is liquidity risk. Hence, it is necessary to give depositors insurance so their mone will be protected by law in case of bank liquidation. This study anlayzes how Indonesia and the Netherlands provide legal protection for depositors during bank liquidation and how these countries enforce them in each juridiction. It is conducted through juridical-normative research by doing a comparative legal study with various legal systems existing in the society. This study shows that both Indonesia and the Netherlands are already trying to adjust their legal protection for depositors through their provisions on deposit guarnatees based on IADI principles, even though some parts are still lacking. Pursuant to the analyzed cases, the implementation of legal protection for depositors during bank liquidation in Indonesia is still lacking compared to the Implementation in the Netherlands. Through this study, there are some recommendations. First, it is recommended for the Indonesian presiden ro consider proposing and amendment regarding customer guarantee payments regulations, specifically rearding arrangements to speed up the time for disbursing cutomer funds. Second, there is need for regulations governing the obligations of bank to provide factual informations about deposit guarantees in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum salah satu APMK yaitu kartu kredit nasabah bank terhadap kejahatan kartu kredit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit nasabah bank di Indonesia. Dengan tingginya peredaran kartu kredit di Indonesia berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu legal/yuridis approach dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum yang ada di Indonesia terkait kartu kredit dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bentuk perlindungan hukum bagi kartu kredit nasabah bank antara lain: perlindungan secara tidak langsung langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung meliputi UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum secara langsung antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

---

This research was conducted to analysis the form legal protection either APMK, namely credit cards of bank customers against credit card crimes. Now problems in this research: How are the legal provisions regarding credit cards in Indonesia and How are legal protections against credit card crimes bank customers in Indonesia. With the high circulation of credit cards in Indonesia, there is the potential for legal problems. Based on this, the research aims to conduct an analysis related to the form of legal protection against credit card crimes in Indonesia. Type of research used in this study is the legal/juridical approach, which will examine the application of legal principles, existing legal systems, synchronization of existing laws in Indonesia regarding credit cards and legal protection. Based on the analysis conducted in this research, the results obtained from the form of legal protection for bank customer credit cards include: indirect protection and direct protection. Legal protection indirectly includes Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Transactions. Direct legal protection includes Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems, Regulation of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, Circular Letter of Bank Indonesia Number 16/16/DKSP/2014 concerning Procedures for Implementation of Consumer Protection for Payment System Services."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dan Inggris; dan 2) perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data primer berupa wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang asuransi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi, BPKN, LPKSM dan BPSK, kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning, kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan asuransi memberhentikan perjanjian keagenan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, BPSK, dan pengadilan umum, serta pemberian sanksi kepada agen asuransi; sedangkan di Inggris, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi dan FOS, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi FOS, arbitrase, dan county courts; 2) Perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah adalah tidak adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning di Inggris, tidak ada penyelesaian sengketa berupa arbitrase atau konsiliasi FOS, tidak ada penindaklanjutan dari FCA, serta tidak ada mekanisme pemberian sanksi kepada agen asuransi secara eksplisit di Inggris. Selanjutnya, saran dari Penulis adalah dibuatnya pengaturan perudangan mengenai masa tunggu yang wajib dilalui agen asuransi setelah pindah ke perusahaan asuransi yang baru.

---

This thesis discusses the problems of 1) legal protection for policyholders against act of Twisting and Churning in Indonesia and the UK; and 2) comparison of legal protection for policyholders against acts of Twisting and Churning in Indonesia and the UK. The research method used is normative juridical with the use of primary data in the form of interviews with parties experienced in the field of insurance, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done qualitatively. The results of this study are 1) in Indonesia, the form of legal protection against Twisting and Churning actions is by providing responsibility for compensation of losses to insurance companies, the right to make complaints to insurance companies, BPKN, LPKSM and BPSK, the obligation of insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning actions, OJK's authority to order insurance companies to terminate agency agreements, dispute resolution through LAPS SJK, BPSK, and general courts, as well as sanctions against insurance agents; while in the UK, the form of legal protection against Twisting and Churning is to provide liability for compensation to the insurance company, the right to complain to the insurance company and the FOS, as well as dispute resolution through FOS mediation, arbitration, and county courts; 2) The comparison between Indonesia and the UK regarding legal protection for policyholders against Twisting and Churning is that there is no obligation for insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning in the UK, there is no dispute resolution in the form of FOS arbitration or FOS conciliation, no follow-up from the FCA, and there is no mechanism for sanctioning insurance agents explicitly in the UK. Furthermore, the author's suggestion is to make a regulation regarding the waiting period that must be passed by insurance agents after moving to a new insurance company."

"[ABSTRAKTesis ini berjudul Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Kebijakan Di Bank Indonesia Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Lender of The Last Resort. Tugas sebagai Lender of The Last Resort (LoLR) merupakan tugas yang melekat dalam sejarah keberadaan bank sentral. LoLR dalam sistem keuangan Indonesia ditujukan untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang sistemik. Sebagai bank sentral, tugas LoLR tidak lepas dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas LoLR ini beberapa kali pembuat kebijakan di Bank Indonesia terkait dengan kasus hukum.Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi para pejabat pengambil kebijakan atau keputusan di Bank Indonesia sangatlah penting, apalagi kebijakan erat kaitannya dengan diskresi yang apabila menyangkut urusan pemerintahan akan lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).Terdapat 2 (dua) permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan di Bank Indonesia dan bagaimana ketentuan perlindungan hukum yang diberikan kepada pegawai dan pejabat pengambil keputusan dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan ketentuan serta analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan ketentuan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel.Bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No.11/10/PDG/2009 tentang Bantuan Hukum. Perlindungan hukum ditujukan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif guna meningkatkan kinerja pelaksana tugas kedinasan Bank Indonesia dalam menghadapi permasalahan hukum yang semakin kompleks dan berkembang. Prinsip penyediaan perlindungan hukum adalah bahwa pegawai atau pejabat BI tidak dapat dihukum atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya atau karena telah mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis thesis entitled Analysis of Legal Protection for Policy Makers in Bank Indonesia on Doing of Its Function as Lender of the Last Resort. The task as Lender of Last Resort (LoLR) is embedded in the existence of the central bank's history. LoLR in Indonesia's financial system aims to help banks experiencing liquidity problems and serves to prevent a systemic financial crisis. As a central bank, LoLR cannot be separated with the duties and authority of Bank Indonesia. However, in the execution of LoLR several times policy makers in Bank Indonesia related to the legal case.Therefore, legal protection for officials or policy makers in Bank Indonesia is very important, moreover policy is closely related to discretion regarding the affairs of government will prioritize the achievement of the target objectives (doelmatigheid) rather than the legality of applicable law (rechtsmatigheid).There are two (2) issues examined in this research is how the legal protection arrangements for policymakers in Bank Indonesia and how the legal protection that is given to employees and decision makers with applicable regulations. The research in this thesis is a normative legal research that is descriptive analytical approach by using legislation and regulations as well as analysis of legal concepts. Legal materials consisted of primary legal materials in the form of legislation and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to the problems, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles.Form of legal regulation of the legal protection provided for in Article 45 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended several times, most recently by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 and Regulation of Bank Indonesia Number 11/10 / PDG / 2009 on Legal Assistance. Legal protection is intended to create a working atmosphere which is conducive to improve the performance of executing official duties of Bank Indonesia in the face of increasingly complex legal problems and develop. The principle of the provision of legal protection is that BI‟s employee or official cannot be punished for the implementation of tasks and authority or for taking the necessary decisions in carrying out its duties and authorities, all done in good faith and in accordance with legislation., This thesis entitled Analysis of Legal Protection for Policy Makers in Bank Indonesia on Doing of Its Function as Lender of the Last Resort. The task as Lender of Last Resort (LoLR) is embedded in the existence of the central bank's history. LoLR in Indonesia's financial system aims to help banks experiencing liquidity problems and serves to prevent a systemic financial crisis. As a central bank, LoLR cannot be separated with the duties and authority of Bank Indonesia. However, in the execution of LoLR several times policy makers in Bank Indonesia related to the legal case.Therefore, legal protection for officials or policy makers in Bank Indonesia is very important, moreover policy is closely related to discretion regarding the affairs of government will prioritize the achievement of the target objectives (doelmatigheid) rather than the legality of applicable law (rechtsmatigheid).There are two (2) issues examined in this research is how the legal protection arrangements for policymakers in Bank Indonesia and how the legal protection that is given to employees and decision makers with applicable regulations. The research in this thesis is a normative legal research that is descriptive analytical approach by using legislation and regulations as well as analysis of legal concepts. Legal materials consisted of primary legal materials in the form of legislation and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to the problems, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles.Form of legal regulation of the legal protection provided for in Article 45 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended several times, most recently by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 and Regulation of Bank Indonesia Number 11/10 / PDG / 2009 on Legal Assistance. Legal protection is intended to create a working atmosphere which is conducive to improve the performance of executing official duties of Bank Indonesia in the face of increasingly complex legal problems and develop. The principle of the provision of legal protection is that BI‟s employee or official cannot be punished for the implementation of tasks and authority or for taking the necessary decisions in carrying out its duties and authorities, all done in good faith and in accordance with legislation.]"

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia, serta norma pengaturan yang ideal terhadap penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menemukan Pengaturan yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen oleh pengembang dalam transaksi pembelian properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia. Idealnya terdapat pengaturan secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab terhadap dana konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan sampai dengan diterimanya barang atau jasa oleh konsumen sesuai yang disepakati dengan pelaku usaha, serta adanya perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 143 dan 160 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini masih bersifat limitatif. Diperlukan pula penerapan pencairan kredit secara bertahap berdasarkan penilaian perkembangan proyek oleh bank kepada pengembang guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pencairan kredit oleh pengembang yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan proyek.

---

This research analyzes the legal protection for consumers from misappropriation of consumer’s fund in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system, as well the ideal regulatory norms for protecting consumer’s funds in property purchase transactions in order to give legal protection for consumers in Indonesia. This research uses normative research methods with a descriptive-analytical typology of research. The results of this research found that the current regulations have not been able to provide maximum protection for consumers from the practice of misappropriation of consumer funds by property developers in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system in Indonesia. Ideally, there is a regulation within the Indonesian Consumer Protection law that emphasizes that business actors are responsible of consumer funds in purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system until the consumer receives goods and services accordingly, as well as an expansion of the meaning of the provisions of Articles 143 and 160 of the Housing and Settlement Areas Law. It is also necessary to apply credit disbursement from bank to developers in stages based on the bank’s assessment of the project’s progress in order to minimize misappropriation of credit disbursement funds by developers which can cause problems in the project development."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam online ilegal, upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Online ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran pinjaman Online ilegal di Indonesia, perlindungan hukum debitur melibatkan data pribadi (undang-undang), serta upaya preventif dan represif dari pemerintah. Pada dasarnya, kontrak elektronik atau digital ialah perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sarana yang berbeda, khususnya sistem elektronik. Dengan mempergunakan metode penelitian doktriner, sumber data diperoleh dari data sekunder. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berdampak pada sahnya perjanjian pinjam meminjam online. Perjanjian online dengan demikian sah apabila dianggap sah karena diatur di KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Akan tetapi, Perjanjian melalui pinjaman online Ilegal tidak sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional. Hal itu disebabkan pinjaman online Ilegal banyak melanggar peraturan hukum nasional seperti melakukan pemerasan sesuai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar UU ITE serta perlindungan konsumen. Pemerintah telah melakukan edukasi literasi keuangan, sosialisasi hukum, dan analisis data pinjaman online ilegal. Tindakan represif termasuk larangan, penyelidikan, identifikasi situs berbahaya, rekomendasi tindakan, dan bantuan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian.

---

This article analyze the validity of illegal online lending and borrowing agreements, legal protection efforts for debtors who use illegal online loan applications and the government's efforts to eradicate the distribution of illegal online loans in Indonesia, legal protection of debtors involving personal data (law), as well as efforts preventive and repressive measures from the government. Basically, electronic or digital contracts are agreements between parties made through different means, especially electronic systems. By using doctrinal research methods, data sources are obtained from secondary data. Article 1320 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement, which has an impact on the validity of online lending and borrowing agreements. Online agreements are therefore valid if they are inline with the Civil Code, specifically Articles 1320 and 1338 of the Civil Code which regulate agreements. However, agreements via illegal online loans are invalid according to contract law and national law. This is because illegal online loans often violate national legal regulations, such as committing extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code (KUHP) and violating the ITE Law and consumer protection. The government has carried out financial literacy education, legal outreach, and data analysis of illegal online loans. Repressive measures include prohibitions, investigations, identification of dangerous sites, recommendations for action, and legal assistance for debtors who experience losses."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh berbagai perusahaan yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam online kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. dan berupa peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, dan buku serta jurnal.

---

This study aims to determine the protection of the right to personal data provided by various companies that provide information technology-based lending and borrowing services and to find out the government's efforts in providing protection of the right to personal data to the public in online lending and borrowing transactions. This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This is done to find the facts or data needed in this study. The research object chosen is the protection of the right to personal data by the providers of online lending and borrowing services to loan recipients. The data source used is secondary data with primary legal materials in the form of data obtained from library research. and in the form of laws and regulations, government regulations, and books and journals."

"Hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan sudah sering terjadi, salah satunya dibidang ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemindahan pekerja antar induk dan anak perusahaan. Salah satu upaya pemindahan pekerja antar perusahaan adalah dengan cara penugasan pekerja, yaitu dengan cara menugaskan pekerja dari perusahaan asal untuk bekerja pada perusahaan penerima tanpa mengakhiri perjanjian kerja dari pekerja yang ditugaskan dengan perusahaan asal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemindahan pekerja antar perusahaan, sehingga dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang ditugaskan selama penugasan antar induk perusahaan dan anak perusahaan, serta bagaimana ketentuan yang ideal mengenai pemindahan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memberi penjelasan secara sistematis mengenai penugasan pekerja antar perusahaan dengan cara menganilisis hubungan antar peraturan yang relevan dan memprediksi perkembangannya. Dalam penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan melibatkan tiga subyek hukum yaitu perusahaan asal, perusahaan penerima, serta pekerja yang ditugaskan. Hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam penugasan harus dipastikan dalam perjanjian penugasan. Karena penugasan antar perusahaan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang ditugaskan, maka ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan harus diatur dalam kaidah otonom yang melibatkan pekerja dalam pembentukannya yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB), agar terwujud hubungan industrial yang harmonis.

---

Business relationships between parent and subsidiary companies often occurred, including in the field of employment, especially transferring workers between parent and subsidiary companies. One way to transfer workers between companies is by assigning employees from the original company to work at the host company without terminating the work agreement between workers and the original company. It's called employee secondment. There are no provisions governing how to carry out employee secondment between companies in Indonesian regulations, so in this paper there are three problem formulations, first of all, what are the provisions regarding employee secondment between parent companies and subsidiaries? Secondly, what is the legal protection for employee secondment during intercompany secondment? And the third, what are the ideal provisions regarding the employee secondment? The research method used in this research is doctrinal research, which provides a systematic explanation of employee second-met between companies by analyzing the relationship between relevant regulations and predicting their development. The second employee meeting between parent companies and subsidiaries involves three legal subjects, namely the originating company, the receiving company, and the assigned workers. The employment relationship as well as the rights and obligations between legal subjects in the secondment must be confirmed in the secondment agreement. Intercompany secondment is not regulated by Indonesian laws and regulations, so to provide legal protection for the secondee, provisions regarding employee secondment must be regulated by autonomous rules that involve employees in its formation. The Collective Labor Agreement is the best autonomous rule in order to realize harmonious industrial relations."