Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peta perpolitikan Timur Tengah memasuki babak baru setelah UEA memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam sebuah kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi UEA-Israel muncul sebagai strategi balancing untuk merespon ancaman di kawasan serta mengetahui bagaimana respon serta dampak yang ditimbulkan dari negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab atas kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma neorealisme dengan konsep balancing sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dalam menjawab berbagai persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi balancing UEA meningkatkan pertahanan dan keamanan secara maksimal bersama dengan Israel untuk membendung potensi ancaman yang datang dari Iran, Turki, dan musuh potensial lainnya di kawasan. Normalisasi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap pergeseran peta politik Timur Tengah sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di kawasan dan berdampak negatif terhadap eskalasi perebutan pengaruh Turki dan Iran di kawasan sebagai penentang kesepakatan normalisasi UEA-Israel.

---

The political map of the Middle East entered a new chapter after the UAE decided to normalize diplomatic relations with Israel in the Abraham Accords Peace Agreement mediated by former US President, Donald Trump. This study aims to analyze how the UAE-Israel normalization agreement emerged as a balancing strategy to respond to threats in the region and to find out how the response and the impact of Middle Eastern countries and the Arab world on the agreement. This study utilize the neorealism paradigm with the concept of balancing as an analytical tools. In addition, this research uses a qualitative method through a case study approach in answering the various issues raised. The results of this study indicate that based on the balancing strategy, the UAE increases defense and security to the maximum together with Israel to stem potential threats coming from Iran, Turkey, and other potential enemies in the region. This normalization has significant implications for shifting the political map of the Middle East so that it has a positive impact on the economy in the region and a negative impact on the escalation of the struggle for influence between Turkey and Iran in the region as opponents of the UAE-Israel normalization agreement."

"Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS.

---

Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition."

"Penelitian ini akan membicarakan latar belakang normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Normalisasi hubungan UEA dan Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020 yang menjadikan UAE sebagai negara Arab ketiga yang melakukan pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel, setelah sebelumnya melakukan perjanjian damai dengan Mesir-Israel (1979) dan diikuti dengan perjanjian damai Israel-Yordania (1994). Kesepakatan ini memunculkan banyak reaksi dari berbagai negara di dalam maupun luar Kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan belum ada konsultasi Kementrian Luar Negeri UAE dengan negara Arab lainnya. Kesepakatan ini menjadi semacam pertaruhan bagi UAE, resiko kesepakatan ini dapat membuat kepemimpinan UEA tidak populer di negara Arab lainnya namun juga bisa menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Alasan diambilnya topik ini adalah UEA menjadi negara pertama di Kawasan Teluk yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ditengah konflik antara Palestina dan Israel yang belum mereda. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui data Pustaka dan artikel ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang pembentukan kesepakatan. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat tergambar bahwa latar belakang terjadinya normalisasi diantara keduanya berkaitan dengan meningkatnya kepentingan bersama antara Israel dan negara-negara Teluk, khususnya UEA.

---

This study will discuss the background of the normalization of relations between the UAE and Israel. The normalization of relations between the UAE and Israel was signed on August 13, 2020, which made the UAE the third Arab country to establish diplomatic relations with Israel, after previously making a peace agreement with Egypt-Israel (1979) and followed by the Israel-Jordan peace agreement (1994). This agreement sparked many reactions from various countries inside and outside the Middle East Region. This is because there has been no consultation with the UAE Ministry of Foreign Affairs with other Arab countries. This agreement is a kind of gamble for the UAE, the risk of this agreement can make the UAE leadership unpopular in other Arab countries but it can also be a very profitable opportunity. The reason for taking this topic is that the UAE is the only country in the Gulf that has normalized relations with Israel amid the ongoing conflict between Palestine and Israel. The method used is descriptive qualitative through library data and scientific articles that aim to describe the background of the agreement formation. By using this method, it is hoped that the background of normalization between the two is related to the increasing mutual interest between Israel and the Gulf countries, especially the UAE."

"Normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Maroko merupakan langkah yang signifikan dalam politik Timur Tengah. Normalisasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keamanan dan geopolitik, ekonomi, serta dukungan dari Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa poin- poin penting dan krusial dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko, membandingkan Abraham Accords dengan perjanjian serupa antara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, menganalisis potensi konflik dari normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Dengan kerangka Balance Theory of War dan Metode Penelitian Komparasi, penulis menemukan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi faktor penting dalam munculnya konflik dari normalisasi tersebut, perjanjian Abraham Accords memiliki kesamaan pola dengan perjanjian Israel dengan negara lain di kawasan Timur Tengah, potensi konflik terjadi disebabkan apabila tidak terpenuhinya perjanjian penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

---

The normalization of relations between Israel and the UAE and Morocco is a significant step in Middle Eastern politics. This normalization is driven by several key factors, namely security and geopolitics, economy, and support from the United States. This study aims to explore several important and crucial points in the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco, compare the Abraham Accords with similar agreements between Israel and countries in the Middle East region, and analyze potential conflicts arising from the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco. Using the Balance Theory of War framework and Comparative Research Methods, the author finds that resolving the conflict between Israel and Palestine is an important factor in the emergence of conflicts from such normalization, the Abraham Accords exhibit similar patterns with Israel's agreements with other countries in the Middle East, and potential conflicts arise if the conflict resolution agreements between Israel and Palestine are not fulfilled."

"Perkembangan tren global menjadikan isu keamanan nasional sebagai poros kepentingan di setiap negara. Keamanan nasional bukan saja berkaitan dengan ancaman militer, namun mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (UEA) merupakan dua negara yang telah memiliki hubungan erat dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pertahanan. Berdasarkan teori sekuritisasi Buzan, konflik identitas, hegemoni kawasan, dan ancaman terorisme termasuk ke dalam ancaman terhadap komponen dari keamanan nasional, yakni the idea of the state, the physical base of the state, dan the institutional expression of the state. Melalui analisis Delphi, penulis mendapati bahwa terdapat 16 variabel yang berpengaruh terhadap keamanan nasional. Maka, perubahan status kerjasama industri pertahanan yang semula Business-to-Business (B2B) menjadi Government-to-Government (G2G) hadir sebagai isu yang menarik untuk dianalisa faktor dan dampaknya.

---

The development of global trends has made national security issues the axis of interest in every country. National security is not only related to military threats, but includes various aspect such as economics, political, and cultural. Indonesia and the United Arab Emirates (UEA) are two countries that have close relations by collaborating in various fields, one of which is in the defense sector. Based on Buzan’s securitization theory, identity conflict, regional hegemony, and threat of terrorism are included as threats to the components of national security, namely the idea of the state, the physical basis of the state, and the institutional expression of the state. Through a Delphi Method, the author finds out 16 variables that affect national security which will then provide conclusions on the impact of national security strategy policies that focus on defense industry agreements is the aim of this scientific work. So the change in the status of defense industry cooperation from Bussiness-to-bussiness (B2B) to Government-to-Government (G2G) appears as an interesting issue to analyse the factors and impacts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar dari kebijakan blokade menjadi normalisasi pada tahun 2021. Dengan menandatangani kesepakatan damai pada 5 Januari 2021, Arab Saudi yang awalnya menuntut Qatar melaksanakan 13 tuntutan yang diajukan, berubah menjadi membiarkan Qatar tidak melaksanakan 13 tuntutan tersebut. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri Jacob Gustavsson. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, faktor internasional yaitu serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada tahun 2019, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS pada November 2020, menurunnya transaksi lintas batas Saudi dengan Qatar, meningkatnya transaksi lintas batas Qatar dengan Turki dan Iran, dan potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Kedua, faktor domestik yaitu pemulihan citra MBS atas tuduhan pembunuhan Khashoggi dan menurunnya perekonomian Saudi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ketiga, pandangan pribadi MBS yang menginginkan normalisasi hubungan dengan Qatar dapat tercapai. Keempat, dinamika pengambilan keputusan Kerajaan Saudi, dalam hal ini pandangan tokoh pemangku kebijakan yang sejalan dengan pandangan pribadi MBS. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat hal ini berkontribusi terhadap empat perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar.

---

This research aims to answer how the Saudi Arabia foreign policy towards Qatar shifted from a policy of blockade to normalization in 2021. By signing a peace agreement on January 5, 2021, Saudi Arabia, which initially demanded Qatar to comply with the 13 demands, changed to allowing Qatar to disregard those 13 demands. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jacob Gustavsson. This research uses qualitative research method with deductive approach. This research shows there are four foreign policy changes that are the results of four factors. First, international factors: the attacks on Saudi oil facilities in 2019, Joe Biden's election as US President in November 2020, decline in cross-border transactions between Saudi Arabia and Qatar, increase in cross-border transactions between Qatar and Turkey and Iran, and economic opportunities of FIFA World Cup Qatar 2022. Second, domestic factors; the restoration of MBS's image related to the Khashoggi murder and Saudi Arabia's economic decline resulting from the COVID-19 pandemic. Third, MBS's personal preference for normalization with Qatar. Fourth, the decision-making process of the Kingdom Saudi Arabia, in this case, the policy stakeholders' preferences aligned with MBS's preferences. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the four changes in Saudi Arabia's foreign policy towards Qatar."

"ABSTRAKJurnal ini membahas pengaruh modernisasi yang terjadi di negara Arab. Pada jurnal ini, penulis memilih negara Uni Emirat Arab yang akan dijadikan fokus penelitian mengingat perkembangan serta pembangunan yang terjadi di Uni Emirat sangat pesat. Uni Emirat Arab merupakan sebuah negara federasi yang memiliki ibu kota bernama Abu Dhabi. Bentuk federasi dipilih karena Uni Emirat Arab terdiri dari tujuh emirat yang masing-masing memiliki pemerintahan berdaulat serta mempertahankan kekuasaan para emir di emirat masing-masing. Berdasarkan hasil sensus yang dilaksanakan tahun 1995, penduduk Uni Emirat Arab berjumlah 1.845.000 jiwa. Hanya 20 dari total jumlah penduduk tersebut yang merupakan penduduk asli Uni Emirat Arab yang ada di negara tersebut, sementara 80 lainnya merupakan imigran yang berasal dari negara Pakistan, India, Oman, Iran, Palestina, Amerika dan Eropa Barat. Banyaknya imigran yang datang serta menetap di Uni Emirat Arab telah menciptakan hasil asimilasi baru di negara Uni Emirat Arab. Bukan hanya kebudayaannya yang menjadi sangat bertoleransi, asimilasi tersebut juga terlihat pada bidang lain seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, tata kota, dan pembangunan infrastruktur lain yang ada di Uni Emirat Arab.Kata Kunci: Modernisasi, Uni Emirat Arab, Asimilasi

---

ABSTRACTThis journal discusses the influence of modernization that occurs in Arab countries. In this journal, the writer choosed the United Arab Emirates to be focused considering the development that occurs in the emirate is very fast. The United Arab Emirates is a country federation which has the capital city, Abu Dhabi. The form of federation was chosen because the United Arab Emirates consists of seven Arab emirate, each of which has a government sovereignity and protecting power of the emir in each emirate. Based on the census results in 1995, inhabitants of the United Arab Emirates were 1.845.000. It was only 20 of the total number of the native citizens, while 80 the rest were immigrants from Pakistan, India, Oman, Iran, Palestinian, United States of America and Western Europe. Many immigrants who lived in the United Arab Emirates created a new assimilation in the United Arab Emirates. It is not only applied on the cultural matters that becomes very tolerance, the assimilation is also seen in other fields like science and technology, urban planning, and another infrastructure development in the United Arab Emirates .Keywords Modernization, United Arab Emirates, Assimilation."

"Perubahan iklim telah menjadi isu global yang genting. Isu tersebut mendorong para pemangku kepentingan untuk berpindah kepada opsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), khususnya LSM lingkungan, memegang peran penting dalam advokasi lingkungan, tidak terkecuali di negara-negara Arab. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara yang relevan untuk diteliti dikarenakan transformasinya dalam beberapa dekade menuju era globalisasi, serta tingkat modernitasnya yang tinggi. Penelitian ini akan mengkaji tentang Emirates Environmental Group (EEG), salah satu LSM lingkungan di UEA. Artikel ini akan membahas peran, strategi, dan pencapaian EEG dalam usahanya mengadvokasikan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Artikel ini menggunakan teori LSM Lingkungan Princen. Studi ini menemukan bahwa upaya EEG berfokus pada isu-isu lingkungan seperti pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan limbah. Karena reputasinya, EEG terakreditasi secara internasional. Dalam menjalankan misinya, EEG memiliki strategi bermitra dengan korporasi, pemerintah dan publik UEA. Strategi lain yang digunakan EEG adalah kampanye melalui program aksi dan edukasi. Melalui strategi tersebut, EEG telah mengurangi kerusakan lingkungan secara lokal, dan dalam prosesnya, membantu membimbing masyarakat UEA untuk menjadi lebih sadar akan lingkungan.

---

Climate change has become a critical global issue. It has encouraged stakeholders to opt for environmentally friendly and sustainable choices. Non-governmental organizations (NGOs), especially environmental NGOs, play an important role in environmental advocacy, and Arab countries are no exception. The United Arab Emirates (UAE) is a relevant country to study due to its transformation in the decades leading to the era of globalization, as well as its high level of modernity. This study will examine the Emirates Environmental Group (EEG), an environmental NGO in the UAE. This article will discuss EEG’s role, strategy, and achievements of its efforts to advocate for the environment. This study uses qualitative methods with literature study techniques. This article uses Princen's Environmental NGOs theory. The study found that EEG's efforts focused on environmental issues such as utilization of resources and waste management. Due to its reputation, EEG is internationally accredited. In carrying out its mission, EEG has a strategy of partnering with corporations, governments and the UAE public. Another strategy used by EEG is campaigning through action and education programs. Through those strategies, EEG has mitigated environmental damage locally, and in the process, helped guide the people of the UAE to become more environmentally conscious."

"ABSTRAKPacuan anjing Saluki merupakan salah satu cabang perlombaan olah raga tradisional tahunan pada festival-festival kebudayaan di Uni Emirat Arab. Pacuan anjing Saluki diselenggarakan karena tradisi berburu Arab badui kini tidak lagi dilakukan. Hal ini karena adanya kemajuan ekonomi melalui industrialisasi di Uni Emirat Arab dan dikeluarkannya hukum berburu oleh pemerintah setempat yang mengatur tentang kegiatan perburuan. Walaupun begitu, masyarakat Uni Emirat Arab yang merupakan keturunan dari suku-suku badui Arab turut menghidupkan kembali tradisi berburu dengan pacuan anjing Saluki. Pacuan anjing Saluki pun memiliki unsur-unsur yang sama, unsur-usur yang dimodifikasi, dan unsur-unsur yang dihilangkan dari tradisi Arab badui. Pacuan anjing Saluki dilakukan para pria, terutama dari keluarga para elit, dan dianggap memberikan kesenangan. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan kajian kepustakaan berupa buku-buku, media massa, situs web, dan pengamatan melalui video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pacuan anjing Saluki menjadi upaya pemertahanan tradisi berburu Arab badui.

---

ABSTRACTSaluki race is one of the traditional sports competition at cultural festivals in the United Arab Emirates. Saluki race is held because the Bedouin tradition for hunting is no longer done nowadays. This is because United Arab Emiretes has a development in economic through industrialization issues law for hunting in the region. The people of United Arab Emirates who are descendants of Bedouin tribes then revive the tradition of hunting with Saluki through Saluki race. Saluki race has the elements which are same, modified, and removed from the Bedouin tradition of hunting with Saluki. Saluki race is performed by men, especially from the ruling families, and it becomes a leisure activity to them. This journal uses a descriptive qualitative approach and taking data from literature sources, such as books, mass media, website, and observation through video. The result shows that the existence of the Saluki race is an effort to preserve the Bedouin tradition of hunting with Saluki. "