Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan menjadi topik pembicaraan di Indonesia pada tahun 2020, khususnya Provinsi Jakarta, terkait aturan zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketersediaan SMAN yang tidak merata di setiap kelurahan, serta demografi siswa menjadi pertimbangan dalam penentuan wilayah zonasi sekolah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cilincing dan bertujuan untuk mengetahui lokasi SMAN berdasarkan aksesibilitas dan wilayah zonasi serta, faktor pendukung lainnya seperti keunggulan sekolah yang terdiri dari peringkat UTBK dan daya tampung bangku sekolah. Selain itu juga untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan orang tua siswa dan tingkat pendapatan orang tua siswa terhadap lokasi SMAN yang dipilih berdasarkan aksesibilitas dan wilayah zonasi sekolah serta keunggulan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dan statistik deskriptif, yakni uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan lokasi SMAN yang dipilih mayoritas siswa adalah lokasi sekolah yang berada dalam zonasi dengan aksesibilitas kurang mudah dan cukup mudah dari rumah siswa serta mayoritas siswa memilih sekolah dengan keunggulan peringkat 3. Pada hasil uji chi square menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua siswa dengan lokasi SMAN yang dipilih, namun terdapat hubungan antara tingkat pendapatan orang tua siswa dengan lokasi SMAN yang dipilih, serta tidak adanya hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan dengan keunggulan sekolah, namun adanya kecenderungan pemilihan sekolah antara tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap keunggulan sekolah.

---

Education became a discussion topic in Indonesia in 2020, especially in Jakarta, regarding school zones rules on the New Students Admission (PPDB). The unequal availability of State Senior High School in each urban village and student demographics became a consideration in determining the school zones area. This research was conducted in Cilincing District and aimed to understand the location of State Senior High School based on accessibility and zones area. In addition, there were supporting factors such as school excellence consisting of UTBK (Computer Based Exam) ratings and school capacity. Besides that, this research also aimed to find out the relationship between the Parents’ education level and the income level of the chosen State Senior High School locations based on accessibility and school zones area, as well as school excellence. This research applied spatial analysis and descriptive statistics methods, which were the chi-square test. The result showed that the location of the State Senior High School chosen by the majority of students was the location of the school zones which was in less easy and fairly easy accessibility from students' homes. In addition, most students chose a school with an excellence rank of 3. The chi-square test results indicated that there was no relationship between the Parents’ education level and the location of the chosen State Senior High School. However, there was a relationship between the parents’ income level and the chosen State Senior High School location. Besides that, there was no relationship between the level of education and income with school excellence. However, there was a tendency of school choice with education level and income towards school excellence."

"ABSTRAKPelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."

"

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"PPDB sistem zonasi Jakarta bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan sejak 2017, namun masih menimbulkan kontroversi karena menyebabkan siswa memilih sekolah yang tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Ketidaksesuaian ini bisa memengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara efikasi diri dan motivasi akademik siswa SMA Negeri yang terdampak PPDB sistem zonasi Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan pengambilan sampel dengan teknik convenience sampling. Sebanyak 881 siswa dengan rentang usia 14-19 tahun yang berdomisili di Jakarta menjadi partisipan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan statistik menggunakan teknik korelasi Pearson dengan alat ukur General Self Efficacy Scale Versi Indonesia dan Academic Motivation Scale - Short Indonesia Language Version menunjukkan hubungan signifikan (r = 0.247, p < 0.001) antara efikasi diri dan motivasi akademik siswa setelah PPDB sistem zonasi Jakarta. Implikasi penelitian adalah pentingnya untuk meningkatkan efikasi diri pada siswa agar motivasi akademik mereka tetap terjaga.

---

Jakarta's PPDB zoning system has aimed at equalizing access to education since 2017, but still causes controversy because it causes students to choose schools that do not suit their characteristics. This mismatch can affect student motivation in learning. This research explores the relationship between self-efficacy and academic motivation of state high school students affected by the Jakarta PPDB zoning system. This research uses a correlational method and sampling using convenience sampling techniques. A total of 881 students aged 14-19 years who live in Jakarta were participants in this research. The results of statistical calculations using the Pearson correlation technique with the General Self Efficacy Scale Indonesian Version and Academic Motivation Scale - Short Indonesian Language Version measurement tools show a significant relationship (r = 0.247, p < 0.001) between students' self-efficacy and academic motivation after the Jakarta zoning system PPDB. The implication of the research is that it is important to increase students' self-efficacy so that their academic motivation is maintained."

"Konsumsi buah dan sayur pada siswa masih belum memenuhi rekomendasi yang dianjurkan. Kurangnya konsumsi buah dan sayur mengakibatkan peningkatan risiko penyakit tidak menular dan menyebabkan kematian. Kelompok usia sekolah menengah atas merupakan kelompok usia remaja yang berada dalam masa yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangannya dalam menanamkan kebiasaaan makan yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan konsumsi buah dan sayur pada siswa SMA Negeri di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Sebanyak 326 siswa dari 4 SMA Negeri berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, preferensi, dan ketersediaan buah dan sayur di rumah merupakan determinan dari konsumsi buah dan sayur dengan faktor dominan yang ditemukan adalah preferensi (OR=7,87; CI=1,8-34,1). Peningkatan pemahaman akan manfaat dan pentingnya kecukupan konsumsi buah dan sayur bagi kesehatan serta upaya pemberdayaan masyarakat sekolah dapat membentuk persepsi yang baik bahwa buah dan sayur adalah makanan sehat dengan rasa yang enak dan dapat dikonsumsi dalam berbagai jenis pengolahan yang menarik.

---

Consumption of fruits and vegetables in students still not meet the recommended recommendations. Lack of fruit and vegetable consumption leads to an increased risk of non-communicable diseases and causing death. The high school age group is a group of teenagers who are in the right age for their growth and development in instilling healthy eating habits. This study aims to determine the determinants of fruit and vegetable consumption in high school students in East Jakarta Jatinegara Subdistrict. This research is a quantitative research with cross-sectional study design. A total of 326 students from 4 public senior high school participated in this study. The results showed that the attitudes, preferences, and availability of fruits and vegetables at home were the determinants of fruit and vegetable consumption with the dominant factor found in preference (OR = 7,87, CI = 1,8-34,1). Increased understanding of the benefits and importance of the adequacy of fruit and vegetable consumption for health and efforts to empower the school community can form a good perception that fruits and vegetables are healthy foods with good taste and can be consumed in various types of attractive processing."

"[ABSTRAKKebutuhan manusia semakin beranekaragam seiring dengan perkembangan zaman. Pola gaya hidup masyarakat modern, khususnya kalangan remaja secara perlahan-lahan didominasi oleh kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Perkembangan gaya hidup tersebut semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tempat-tempat hiburan untuk hangout. Kegiatan hangout yang dilakukan remaja menunjukkan bahwa terdapat aktivitas yang dilakukan dalamsuatu ruang. Perbedaan karakteristik lokasi sekolah dan disertai dengan perbedaankarakteristik remaja yang terdiri dari karakteristik demografis dan psikografismemungkinkan perbedaan pula dalam pemilihan lokasi hangout. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan spasial. Daerah penelitian meliputi tiga karakteristik lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Jakarta Selatan berdasarkan penggunaan tanah, yaitu wilayah perkantoran, perdagangan, dan permukiman. Temuan dari penelitian ini ialah bahwa karakteristik lokasi sekolah dan karakteristik remaja baik karakteristik demografis maupun karakteristik psikografisnya mempengaruhi pemilihan lokasi hangout remaja SMAN JakartaSelatan.

---

ABSTRACTHuman needs more and more diverse along with the times. Life style pattern of modern population, especially in teenagers gradually dominate by needing of recognition and self-actualization. Development of life style is increasing along with the development of entertainment venues for hangout. Hangout activities which done by teenagers is showing that there are activities which done in spatial. The difference of location school characteristic and the difference of teenagers characteristic which consists of demography and psychographic has possibility difference in choosing of site location hangout. This research is used descriptive data analysis and spatial approach. Research area includes three characteristics of Senior High School (SMA) location in South Jakarta based on land use, area office, commercial, and residential. The result of this research is characteristics of location school and characteristics of teenagers both demography and psychographic influence for choosing site location hangout teenagers SMAN in South Jakarta., Human needs more and more diverse along with the times. Life style pattern ofmodern population, especially in teenagers gradually dominate by needing ofrecognition and self-actualization. Development of life style is increasing along withthe development of entertainment venues for hangout. Hangout activities which doneby teenagers is showing that there are activities which done in spatial. The differenceof location school characteristic and the difference of teenagers characteristic whichconsists of demography and psychographic has possibility difference in choosing ofsite location hangout. This research is used descriptive data analysis and spatialapproach. Research area includes three characteristics of Senior High School (SMA)location in South Jakarta based on land use, area office, commercial, and residential.The result of this research is characteristics of location school and characteristics ofteenagers both demography and psychographic influence for choosing site locationhangout teenagers SMAN in South Jakarta.]"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

ABSTRACT

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Remaja merupakan generasi penerus bangsa sehingga dalam kehidupan perlu mendapat informasi dan pendidikan yang layak baik secara ilmu pengetahuan maupun keagamaan. Pengetahuan yang benar dan pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi khususnya penyakit menular seksual (PMS) sangat penting untuk kehidupan remaja agar tidak terjebak dalam pola kehidupan yang salah. Di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi informasi tentang penyakit menular seksual, mengingat data tentang penyakit menular seksual yang didapat remaja dari petugas kesehatan 60%, orang tua remaja 65%, dan presentase tertinggi di peroleh remaja dari teman yaitu sebesar 77,3%, data tersebut menunjukkan peran orang tua dan petugas kesehatan masih kurang sehingga remaja lebih cendrung memilih bertanya pada teman. Informasi yang di peroleh dari teman belum tentu sepenuhnya benar dan bisa membawa dampak negatif bagi remaja itu sendiri. Kasus AIDS tertinggi dilaporkan di DKI dan kasus AIDS yang bertahan hidup tertinggi di Papua (122,22/100.000). Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengetahuan remaja SMAN 30 Jakarta tentang Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS serta Faktor-faktor yang Menpengaruhi Pengetahuan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian potong lintang (cross sectional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik,laki-laki sebanyak 36,0% dan perempuan sebanyak 63,0%, pendidikan ayah paling banyak adalah tamat SMA 47,2% dan pendidikan ibu paling banyak 50,9% adalah tamat SMA, orang tua tidak pernah memberikan informasi sebesar 62,7%, pernah 59,1%, tenaga kesehatan pernah memberikan informasi sebesar 56,2% dan tidak pernah sebesar 70,6%, teman sebaya pernah memberikan informasi sebesar 56,2% dan tidak pernah memberikan sebesar 66,2%, remaja lebih banyak mendapatkan informasi melalui media cetak dan elektronik sebesar 59,6% sedangkan tidak pernah sebesar 85,7%. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, pendidikan ayah, pendidikan ibu dan sumber informasi dengan pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dan HIV/AIDS dikarenakan nilai p value > α.

---

Teens are the future generation of the nation that in lives they are need to be informed and proper education either science or religion The right knowledge and the provision of information about reproductive health in particular Sexually Transmitted Diseases STDs are very important for teenage life in order not to get stuck in a pattern of life which is wrong In Indonesia still needs to be improved further information about sexually transmitted diseases given the data on sexually transmitted diseases teen obtained 60 of health care workers parents of teenagers 65 and the highest percentage of teens get a friend that is equal to 77 3 the data demonstrate the role of parents and health workers are lacking so that more teens tend to choose ask a friend Information that was obtained from a friend is not necessarily completely true and can have negative impacts on adolescents themselves Highest AIDS cases reported AIDS cases in the city and the highest survival in Papua 122 22 100 000

Research purposes to find out how teens SMAN 30 Jakarta knowledge about STDs and HIV AIDS and Factors Influencing the Knowledge This study uses cross sectional study design cross sectional. The results showed that based on the characteristics as many men as much as 36 0 and 63 0 of women most of father s education is 47 2 graduated from high school and the mother s education is at most 50 9 graduated from high school the parents did not Never give information for 62 7 59 1 never ever health workers provide information for 56 2 and 70 6 never never give information peers at 56 2 and never giving by 66 2 more teenagers getting information through print and electronic media by 59 6 and amounted to 85 7 never The results showed no significant relationship between gender father s education mother s education and the knowledge source informs teens about sexually transmitted diseases and HIV AIDS due to the value of p value "