Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan dan penyajian laporan keuangan di pondok pesantren XYZ Sulawesi Tengah ditinjau dari Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian yang dibuat oleh pondok pesantren XYZ belum sesuai dengan PAP karena laporan keuangan yang disusun masih manual (tulisan tangan) dan menggunakan format yang sangat sederhana yaitu hanya laporan pemasukan dan pengeluaran kas. Terdapat beberapa kendala yang terjadi di sekolah yang menyebabkan mereka tidak dapat menerapkan pedoman akuntansi yang berlaku yaitu sistem yang digunakan bekerjasama dengan mitra masih sulit dipahami, biaya pembelian sistem terlalu mahal, sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan membuat laporan keuangan sesuai standar maupun berlatar belakang pendidikan akuntansi, tidak adanya pendampingan dari tenaga ahli, dan kurangnya komitmen untuk melakukan perubahan dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This study aims to evaluate the compliance of the recording and presentation of financial statements at the pondok pesantren XYZ in Central Sulawesi with the Pesantren Accounting Guidelines (PAP). The research method used is a qualitative case study with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used, with data collection techniques in the form of interviews and document analysis. The results of the analysis reveal that the records and presentations prepared by the pondok pesantren XYZ were not in accordance with the PAP because the financial statements prepared are still manually (handwritten) and employ a very simple format, namely only cash income and expenditure reports. There are several obstacles that occur in the school which causes them to not be able to apply the applicable accounting guidelines, namely a system that used in collaboration with partners is very difficult to understand, the cost of purchasing the system is too high, human resources do not have the capability to make financial reports according to standards nor an accounting education background, there is no assistance from experts, and there is a lack of commitment to make changes in the preparation of financial statements."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencatatan dan penyajian laporan keuangan Pondok Pesantren AB pada saat ini serta memberikan usulan perbaikan untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren AB di Sumatera Selatan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yang ditetapkan oleh IAI dan Bank Indonesia. Mengingat Pedoman Akuntansi Pesantren baru dikeluarkan pada tahun 2018 oleh karena itu penerapannya masih belum masif dilakukan di Indonesia khususnya pesantren-pesantren di daerah terpencil. Dikhawatirkan rentannya terjadi masalah dikemudian hari dikarenakan Pihak Pondok tidak memisahkan harta Pendiri dengan harta yayasan, laporan keuangan yang dibuat sangat sederhana, serta arus kas yang dicatat mencampuradukan keuangan Pendiri, Asrama dan Madrasah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen data berupa analisis dokumentasi, wawancara, dan Focus Group Discussion. Rekomendasi penerapan dalam penelitian ini menggunakan standar Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) oleh IAI tahun 2018. Hasil Penelitian ini adalah sebuah evaluasi pencatatan dan penyajian laporan keuangan Pondok Pesantren AB saat ini serta rekomendasi penerapan pencatatan dan penyajian laporan Keuangan Pondok Pesantren AB agar sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP).

---

This research aims to evaluate the recording and presentation of financial statements in Pondok Pesantren AB at present, and to provide suggestions for improvement in the recording and presentation of financial statements in Pondok Pesantren AB in South Sumatra, in accordance with the Accounting Guidelines for Pesantren established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and Bank Indonesia. Considering that the Accounting Guidelines for Pesantren were only issued in 2018, their implementation is still not widespread in Indonesia, especially in pesantrens located in remote areas. There is a concern that problems may arise in the future due to the lack of separation between the assets of the Founder and the foundation, the simplicity of the financial statements produced, and the commingling of cash flows from the Founder, Dormitory, and Madrasah. This research uses a qualitative descriptive method with data instruments including document analysis, interviews, and Focus Group Discussions. The recommended implementation in this study follows the Accounting Guidelines for Pesantren (PAP) issued by the IAI in 2018. The results of this research provide an evaluation of the current recording and presentation of financial statements in Pondok Pesantren AB, as well as recommendations for the implementation of recording and presentation of financial statements in accordance with the Accounting Guidelines for Pesantren (PAP)."

"Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di Dit. APK dalam penyusunan LKPP TA 2015. Berdasarkan pendekatan studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukan bahwa persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual dimulai sejak tahun 2010 dengan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan rutin. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung implementasi, yaitu perubahan manajemen, dukungan politis dan birokrasi, dukungan tenaga profesi dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, penganggaran biaya adopsi, penanganan isu akuntansi spesifik, dukungan IT, serta dukungan dana internasional Ouda, 2004 dan Ouda, 2005 . Berdasarkan hasil analisis, faktor pendukung yang dominan dalam implementasi awal akuntansi berbasis akrual secara penuh, yaitu faktor dukungan politis dan birokrasi, strategi komunikasi, serta keinginan untuk berubah dari internal SDM.

---

This study analyzes the implementation of accrual based accounting at Dit. APK in composing of LKPP TA 2015. Based on case study approach supported with primary and secondary data, this study shows that preparation of accrual basis accounting implementation started in 2010 with policy determination, socialization, and routine training. This research also analyzes the supporting factors of implementation management change, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and coordination, budgeting of adoption costs, tackling of specific accounting issues, IT support, and international financial support Ouda, 2004 dan Ouda, 2005. Based on the results of the analysis, the dominant supporting factors in the initial implementation of accrual based accounting in LKPP TA 2015 are political and bureaucracy support, communication strategy, and willingness to change."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapatdalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMNdidasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditasdan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tigatahun.Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metodeRLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnyayang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dansifat pelayanan aktivitasnya.Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencobamengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilaitambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelasmengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikanperkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMNtertentu.Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitianke.pustakaan dan stud i lapangan, berupa tanya j awab denganLaporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa denganbergesernya tujuan perusahaan dari memaksimumkan tingkat labake pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yangterlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporannilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadisemakin penting.Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntin atas laporankeuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatukajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajianlaporan'nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampakyang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambahbagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agarpenelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknyaIAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligusmembawahi komite PAl juga melakukan penelitian untuk maksudmaksudpelaporan eksternal BUMN.Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskandisajikannya laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secarategas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilaitambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatifalternatifpemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kesalahan pencatatan persediaan pembentuk akun beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2015 dan memberikan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penyajian terjadi saat aplikator melakukan input pada aplikasi persediaan atas fisik barang pada gudang persediaan, diterimanya kuitansi belanja barang oleh aplikator persediaan, tidak dijelaskan peruntukan persediaan pada dokumen sumber, dan belum sempurnanya aplikasi. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah koordinasi antara perencana dan pelaksana mengenai mata akun belanja, ralat akun di dokumen sumber, membuat alur dokumen sumber transaksi belanja barang pembentuk persediaan, pencantuman akun belanja dan peruntukannya, membuat daftar kode akun belanja barang persediaan, dan koordinasi atas aplikasi yang belum sempurna. Selanjutnya, dilakukan analisis permasalahan yang tidak dapat teridentifikasi oleh pihak internal Kementerian Sosial. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan kesiapan sumber daya manusia, tidak adanya pedoman internal terkait akuntansi berbasis akrual dan pelaksanaan review laporan keuangan oleh auditor, jumlah dan pemahaman auditor belum memadai, dan aplikasi yang belum sempurna. Solusinya adalah penyelenggaraan sosialisasi penerapan basis akrual, pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana akuntansi dan auditor, penerbitan pedoman internal, pengajuan kebutuhan auditor, dan pengkomunikasian kelemahan aplikasi untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan.

---

The purpose of this study is to analyze the supplies recording problems thus forming an account of goods to be submitted to the public expense on 2015 financial statements of Ministry of Social Affairs and provides the improvements. This study uses a case study approach with descriptive research method. The result shows that the misstatements occur when the applicator input to the supplies application, which is due to goods in warehouses, the invoice of goods received by applicator, the source documents do not explain the allotment of goods, and incomplete application. The solutions that can be done are do the coordination between planners and executors about the spending account, account improvement in the source document, arrange the source document rsquo s flow of goods expenditure transactions that forming supplies, write the spending account and explain the goods utilization, make a list of the spending account of goods that forming supplies, and do coordination about application that is not yet perfect. Furthermore, analysis the problems that can not be identified. The causes are lack of socialization and readiness of human resources, there is no internal rules and guidelines related to accrual accounting and implementation of review of financial statements, quantity and the auditor 39 s understanding is not adequate, and the application is not perfect. The solutions of these causes are adoption of the accrual basis of socialization, training for staff and auditor, issuing internal guidance, the auditor 39 s filing requirements, and communicates the weaknesses application for use as an improvement."

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."