Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 131397 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gerald Giovanni Raditya Gita
"Pasar dan permintaan alat berat China mengalami peningkatan yang cukup besar di Amerika Utara, yang didukung dengan harga produk yang kompetitif dan kualitas produk yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk memilih lokasi fasilitas manufaktur yang ideal dari 10 kota di AS dengan permintaan alat berat tertinggi untuk mengembangkan fasilitas manufaktur yang strategis, efektif, dan lebih kompetitif. Studi kasus diterapkan pada perusahaan multinasional China yang telah memiliki lokasi manufaktur di salah satu negara bagian Midwestern di Amerika Serikat. Perusahaan mendatangkan pasokan material dan suku cadang unit pre-assembly dari Amerika Selatan, selain dari China, yang saat ini dianggap masih cukup jauh. Perusahaan juga telah menetapkan strategi lokalisasi untuk menargetkan pasar baru di beberapa negara bagian dengan permintaan tertinggi dengan biaya rendah, sehingga pengiriman dan penempatan lokasi harus dipertimbangkan. Analytic Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk mendapatkan bobot kriteria penilaian lokasi terbaik. Technique Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk mendapatkan skor akhir penilaian setiap alternatif lokasi. Penelitian memperoleh enam kriteria dan 29 subkriteria untuk memilih satu keadaan yang sesuai. Metode Zero-One Goal Programming (ZOGP) digunakan untuk menyusun skenario dan model matematis berdasarkan limitasi seperti bobot prioritas TOPSIS, biaya lahan, biaya tenaga kerja, biaya operasional. Alternatif terpilih merupakan kota yang dianggap terbaik sebagai lokasi fasilitas manufaktur.

The Chinese heavy equipment market and demand are experiencing a considerable increase in North America. It is supported by competitive product prices and better product quality. This paper aims to provide the best results in selecting the ideal location from among the other 50 states in the USA to develop a strategic, effective, and more competitive manufacturing facility. The case study is applied to a multinational Chinese company that already has a manufacturing site in one of the Midwestern states in the USA. The company also brings in material supplies and pre-assembly unit parts from South America, apart from China. Materials shipping from South America to the existing location are still quite far. The company has also set out localization strategies to target new markets in several states with the highest demand at a low cost, so shipping and location placement must be considered. Analytic Hierarchy Process (AHP) is carried out to obtain the best location assessment criteria weights. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) is used to get the final score assessing each alternative location. Research obtains six criteria and 29 sub-criteria for selecting one appropriate state. The study obtained six criteria and 29 sub-criteria to select an appropriate condition. The Zero-One Goal Programming (ZOGP) method is used to develop scenarios and mathematical models based on limitations such as TOPSIS priority weights, land costs, labor costs, and operational costs. The chosen alternative is the city considered the best location for manufacturing facilities."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hariyanti
"

Abstrak

 

Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need di Indonesia. Pengukuran unmet need menggunakan data SDKI 2017 dengan cara non-kalender yang mendasarkan pada status penggunaan kontrasepsi saat survei (11,7%), sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan kontrasepsi dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei (14,7%). Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Indonesia dengan konteks angka putus pakai kontrasepsi relatif tinggi, pengukuran unmet need KB cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai diperkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.

 


Abstract

 

Unmet need for family planning is a condition of sexually active women who want to delay or limit pregnancy but do not use contraception. This study examines the unmet need for sociodemographic determinants in Indonesia. Unmet need measurement uses IDHS 2017 by the non-calendar method which is based on the contraceptive use status during the survey (11.7%), while the calendar method is based on the status of contraceptive use within 69 months prior to the survey (14.7%). This difference of around 3% concerns the addition of nearly 1.6 million women at risk of unwanted pregnancy. In Indonesia with relatively high contraceptive discontinuation rate, the unmet need for family planning in the calendar method is more appropriate than the non-calendar method. Strengthening counseling by health workers, structuring patern family planning services that are more appropriate in urban areas, equitable distribution of family planning services throughout Indonesia, and reaching the poor are expected to reduce unmet need for family planning. 

"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Sigit Raharjo
"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling.
Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.
This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.
The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T53802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fastabiqul Khairat
"Permasalahan terkait kependudukan masih terjadi di Indonesia, salah satu diantaranya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2025 berjumlah sekitar 273,65 juta jiwa. Menurut hasil SDKI (2017) pengguna kontrasepsi terbanyak yaitu pengguna metode kontrasepsi non-MKJP yaitu kontrasepsi suntik (29%), pil (12%) dibandingkan dengan pengguna MKJP yaitu implant/AKBK (5%), IUD (5%), serta MOW (4%). Sedangkan angka putus pakai kontrasepsi yaitu mencapai 34% dan yang tertinggi merupakan pengguna pil (46%), suntik (28%), dan kondom (27%). Puskesmas Pekayon Jaya, didapatkan masih banyak pengguna KB menggunakan non-MKJP, yang didominasi oleh penggunaan suntik dengan 564 Wanita Usia Subur (WUS) dan penggunaan pil dengan 196 WUS. Untuk MKJP yakni IUD dengan 149 WUS, dan implant 49 WUS. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor dalam memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 akseptor KB. Uji statistic menggunakan chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (p value = 0,003 dan 1,176) dan aksesbilitas pelayanan KB (p value = 0,012 dan PR 1,785) dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Pekayon Jaya.

The issue related to population persists in Indonesia, one of which is the high population growth without a corresponding increase in the quality of life. The Central Statistics Agency (BPS) estimates Indonesia's population in 2025 to be around 273.65 million people. According to the results of the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI), the most widely used contraceptive method is non-permanent methods (MKJP), specifically injectables (29%) and pills (12%), compared to permanent methods (MKJP), such as implants/IUDs (5%) and female sterilization (MOW - 4%). Meanwhile, the discontinuation rate of contraception reaches 34%, with the highest being among pill users (46%), injectables (28%), and condoms (27%). At Pekayon Jaya Community Health Center, it was found that there are still many family planning (KB) users utilizing non-permanent methods, predominantly injectables with 564 Women of Reproductive Age (WRA) and pills with 196 WRA. For the permanent methods, there are 149 WRA using IUDs and 49 WRA using implants. The general objective of this research is to understand the factors influencing acceptors in choosing Long-Acting Reversible Contraceptive Methods (MKJP) in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center in Bekasi City. The research design used a cross-sectional approach. Sampling was done randomly or using simple random sampling. The total sample size in this study was 90 family planning acceptors. Statistical tests employed the chi-square test. The research results showed a relationship between knowledge (p-value = 0.003 and PR 1.176) and accessibility of family planning services (p-value = 0.012 and PR 1.785) with the usage of long-acting contraceptive methods in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anida Fathiyah Muti`Atunnisa
"Latar belakang: Provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase penggunaan MKJP pada wanita kawin terendah se-nasional (13%). Hal tersebut sangat disanyangkan mengingat Provinsi Banten termasuk provinsi penyangga program KB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten.
Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SDKI tahun 2017. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel.
Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten pada penelitian ini diestimasikan sebesar 13.3%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain: (a) usia 36-49 tahun [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) tingkat pendidikan [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) jumlah anak hidup [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) tempat tinggal [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) sumber layanan KB [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25].
Kesimpulan: WUS yang menerima layanan KB di fasilitas publik memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan MKJP. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar fasilitas kesehatan publik telah bekerja sama dengan program JKN. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan swasta dengan program JKN diharapkan dapat memperluas aksesibiltas layanan KB terutama bagi peserta JKN.

Background: Banten is the province with the lowest percentage of the use of LARC among married women nationwide (13%). Considering that Banten is a buffer province for family planning programs in Indonesia which should help to accelerate the program. This study aims to determine the factors influencing the use of LARC among women of reproductive age in Banten Province.
Method: Secondary data analysis was conducted using the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). Chi-square test and logistic regression with 95% confidence interval were used in this study to describe the strength of association between variables.
Results: The percentage of the use of LARC in Banten Province in this study was estimated at 13.3% among women reproductive age. The result of multivariable analysis shows variables associated with the use of LARC included: (a) age 36-49 years [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) level of education [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) number of living children [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) residence [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) source of FP [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25].
Conclusion: Women who receive family planning services at public sector have a higher chance of using LARC. This can happen because most public sector have collaborated with the JKN program. Therefore, by increasing the partnership between private sector and the JKN program, it is hoped that it will expand the accessibility of family planning services, especially for JKN participants.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Subyakto Atmosiswoyo
"Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana telah sampai ke Pelita ke VI dan hasilnyapun secara demografis telah nampak dan diakui dunia. Parameter demografi a. l. Angka Kelahiran Kasar (CBR) menggambarkan penurunanyang cukup tajam yaitu dari 40.6 pada sensus 1970, menjadi 95.5 pada sensus 1980, menjadi 32.0 pada supas 1985 dan terakhir sensus 1990 telah turun menjadi 27.9. Sedangkan data dari Population Reference Bureau tahun 1992 menyebutkan CBR Indonesia 2.6. Namun di tingkat yang paling bawah yaitu di desa-desa terlihat adanya ketimpangan dalam pencapaian program. Di Kecamatan Serpong yang waktu itu mempunyai duapuluh desa, terlihat ada desa yang berhasil dan ada desa yang kurang berhasil dalam pencapaian akseptor KB.
Petugas di tingkat desa adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjadi tumpuan gerakan KB. Penyuluhan adalah suatu bentuk komunikasi searah, yang dapat dilakukan secara kelompok atau secara individual. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan Gerakan KB adalah jumlah akseptor atau peserta KB. Kalau kita bandingkan jumlah KB di desa BHS dengan jumlah peserta KB di desa KBHS terdapat perbedaan yang amat menyolok. Di desa BHS telah mencapai 60.04% dari PUS yang ada, sedangkan di desa KBHS tercatat 24.64% saja dari jumlah PUS yang ada pada tahun 1967. Akan tetapi kesenjangan itu,pada tahun 1991, masih tetap saja di kedua desa yaitu di desa BHS 67.73% dan di desa KBHS 26.25%.
Dari masalah-masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisa peranan PLKB sebagai penyuluh KB dalam upaya keberhasilan gerakan KB. Menelaah dengan mendalam peranan PLKB sebagai kasus agar dapat menemukan pola penyuluhan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan keberhasilan gerakan KB di desa-desa.
Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan peranan PLKB sebagai petugas yang paling depan di jajaran Gerakan KB Nasional. penelitian PLKB sebagai kasus dilakukan dengan analisis jaringan sosial dan wawancara mendalam terhadap semua PLKB yang ada di Kecamatan Serpong.
Untuk dapat memperoleh gambaran yang obyektif terhadap kinerja PLKB, maka dilakukan wawancara mendalam dengan para pejabat instansi terkait di tingkat Kecamatan, para pesuka masyarakat dan juga 120 PUS yang belum maupun yang sudah menjadi akseptor keluarga berencana dari kedua desa penelitian.
Hasil penelitian dengan pendekatan analisis jaringan sosial dan wawancara mendalam berhasil mengungkap peranan PLKB tidak hanya sebagai penyuluh KB akan tetapi juga sebagai pembina akseptor K, organisasi peserta KB, pelatih kader KB, fasilitator peserta KB, penghubung KB dengan berbagai instansi terkait, notor terlaksananya posyandu, dan inisiator program-program terpadu yang mendukung keberhasilan program KB. Di sammping itu PLKB juga sebai staf Kades dalam bidang KB dan kependudukan.
Untuk mengetahui isi pesan yang disampaikan PLKB maka dalam penelitian ini juga diambil 120 PUS yang belum maupun yang sudah menjadi akseptor KB. Dari mereka diketahui bahwa sebagian besar PUS telah menyadari KB, akan tetapi untuk melaksanakan KB masih ada berbagai kendala. Sehingga secara kognitif mereka telah memahami, namun secara praktis mereka masih yang belum melaksanakan.
Penelitian membuktikan bahwa komunikasi searah kurang berhasil menarik PUS untuk melaksanakan KB, Namun, komunikasi individual yang lebih intensif lebih berhasil mengajak PUS untuk melaksanakan KB. Komunikasi individual ini berlangsung terus antara PLKB dengan akseptor KB dalam rangka pembinaan agar tidak terjadi drop out. Akhibatnya terjadilah jaringan sosial yang cukup erat antara PLKB dengan akseptor Kb dengan wujud adanya kelompok- kelompok akseptor. bagi Akseptor mantap yang mau membantu PLKB dijadikan KAder KB, sehingga jaringan sosial yang terbentuk menjadi nyata.
Jaringan sosial kekerabatan di desa-desa Kecamatam Serpong masih memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga kerap kali tidak dapat mengambil keputusan sendiri sebelum seluruh atau sebagian besar kerabatnya menyetujuinya. Hampir semua penduduk desa itu masih terikat dalam jaringan kerabat, karena mereka jarang yang kawin dengan orang dari luar desa.
Jaringan sosial kekerabatan di kedua desa penelitian memegang peran yang penting dalam menentukan tingkat keberhasilan program KB. di desa KBHS jaringan kekerabatan mengkambat keberhasilan KB. Sedangkan di desa BHS jaringan kekerabatan justru mendukung keberhasilan program KB.
Jaringan sosial kedua yang cukup mendukung keberhasilan PLKB adalah jaringan pertemanan. Hasil penelitian membuktikan bahwa jaringan pertemanan ternyata lebih luas dari pada batas administrasi desa. Sebaliknya dengan adanya Bumi Serpong damai (BSD) yang menyebabkan sebagai desa penelitian tergusur sehingga beberapa PUS terpaksa pindah ke lain desa. namun jaringan pertemanan antara PLKB dengan mereka tetap berjalan terus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang merupakan juga jaringan informasi dan jaringan komunikasi yang sangat berperan sebagai penunjang dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang ada dalam jaringan sosial dapat bertukar informasi dan berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan. Pola komunikasi semacam ini merupakan pola komunikasi konvergensi yang amat berdaya guna dan berhasil guna dalam gerakan KB, baik untuk mengajak PUS menjadi akseptor KB maupun untuk membina mereka agar tetap melaksanakan KB. Komunikasi konvergensi merupakan pola komunikasi yang ideal untuk gerakan KB khususnya, program pembangunan umumnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
D36
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diny Nahrudiani
"Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan salah satu metode kontrasepsi yang di tujukan untuk mengatur kelahiran dan menekan laju pertambahan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan tidak menggunakan kontrasepsi dan hubungannya dengan  penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada wanita usia subur (WUS) di Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder SDKI 2017 dan dianalisis dengan univariat, bivariat, dan multivariate  korelasi logistik ganda untuk mengeksplorasi karakteristik umur, pendidikan dan tempat tinggal responden. Alasan tidak menggunakan kontrasepsi dari jarak, biaya dan larangan suami dalam kaitannya dengan penggunaan MKJP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karestistik responden: Sebagian besar WUS yang berusia ≥ 30 tahun (67,7%), memiliki pendidikan rendah (59,1%), dan tinggal di kota (50,9%). Alasan jarak: Mayoritas WUS (80,2%) tidak memiliki masalah dalam jarak akses terhadap layanan kontrsepsi tidak ada masalah dalam hal pembiayaan MKJP 99,5%, dan 97,3% tidak mendapat larangan dari suami dalam penggunaan MKJP/. Analisis model regresi logistik ganda mengungkapkan bahwa perilaku penggunaan MKJP dipengaruhi oleh umur, pendidikan, tempat tinggal, jarak, biaya dan larangan suami. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang alasan tidak menggunakan kontrasepsi dan hubungannya dengan perilaku penggunaan MKJP pada WUS di Indonesia, yang dapat membantu dalam pengembangan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan penggunaan MKJP di kalangan wanita usia subur di Imdonesia.

The long-term contraceptive method is one of the contraceptive methods that is intended to regulate births and reduce the rate of population growth. This study aims to identify the reasons for not using contraception and its relationship with the use of Long-Term Contraceptive Methods (MKJP) in women of childbearing age (WUS) in Indonesia. This study used SDKI 2017 secondary data and was analyzed with univariate, bivariate, and multivariate multiple logistic correlations to determine the explore the characteristics of the respondents' age, education and place of residence. The reasons for not using contraception are distance, cost and prohibition of husbands in relation to the use of MKJP. The results showed that the respondents were charismatic: Most WUS were ≥ 30 years old (67.7%), had low education (59.1%), and lived in the city (50.9%). Distance reason: The majority of WUS (80.2%) have no problems in access distance to the contract service no problems in terms of MKJP financing is 99.5%, and 97.3% do not get a ban from the husband in using MKJP/. The analysis of the multiple logistic regression model revealed that the behavior of using MKJP was influenced by age, education, place of residence, distance, cost and husband prohibition. This study provides in-depth insights into the reasons for not using contraceptives and their relationship with the behavior of using MKJP in WUS in Indonesia, which can help in the development of more effective interventions for to increase the use of MKJP among women of childbearing age in Indonesia."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muhammad Hardito Nugroho
"Penelitian ini membahas tentang Pemilihan supplier dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang efektif untuk mengambil keputusan dalam persoalan yang kompleks. Dengan AHP persoalan kompleks yang tidak terstruktur, disederhanakan menjadi bagian-bagian yang terstruktur dalam suatu hirarki. Penerapan AHP dalam penelitian ini adalah menentukan prioritas dari pemilihan supplier di PT. SUCACO. Hasil dari analisis AHP ini diperoleh untuk pemilihan supplier PVC, Supplier 1 menjadi yang terbaik dengan bobot 0,495 diikuti oleh Supplier 2 (0,225), Supplier 4 (0,160), Supplier 3 (0,120). Sedangkan Hasil dari Pemilihan supplier dengan pendekatan Metode analytic hierarchy process untuk pemilihan supplier XLPE, Supplier 1 menjadi yang terbaik dengan bobot 0,489 diikuti oleh Supplier 2 (0,163), Supplier 5 (0,119), Supplier 3 (0,116) dan Supplier 4 (0,114).

This study discusses the selection of suppliers with the approach of the Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytical Hierarchy Process (AHP) is one method of decision-making for effective decision making in a complex issue. With the complex question of the AHP is not structured, simplified it into pieces that are structured in a hierarchy. The application of AHP in this research is to determine the priority of the selection of supplier at PT SUCACO. The results of the analysis of AHP was obtained for the selection of suppliers of PVC, 1 being the best Supplier with weights 0,495 followed by Supplier 2 (0,225), Supplier 4 (0,160), Supplier 3 (0,120). Whereas the results of the selection of suppliers with analytic hierarchy process method of approach to the selection of suppliers for XLPE, 1 being the best Supplier with weights 0.533 followed by Supplier 2 (0,163), Supplier 5 (0,119), Supplier 3 (0,116) and Supplier 4 (0,114)."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S44446
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinar Andaru Mukti
"Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi (unmet need) masih menjadi kendala utama KB di banyak negara dan juga Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain tingginya angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi serta adanya disparitas antar wilayah karena belum meratanya pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi. Misalnya, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kawasan Indonesia timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Indonesia barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan determinan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kedua kawasan tersebut. Penelitian menggunakan data sekunder pemutakhiran pendataan keluarga dari BKKBN tahun 2022. Sebanyak 337.623 Pasangan Usia Subur (PUS) di kawasan Indonesia timur dan 1.564.437 PUS di kawasan Indonesia barat merupakan sampel pada penelitian ini. Regresi logistik ganda digunakan untuk menentukan hubungan antara umur istri, pekerjaan istri, pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak hidup, kepesertaan JKN/asuransi kesehatan, keterpaparan informasi dari petugas, keterpaparan informasi dari media, dan jumlah anak ideal. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi sebanyak 17,7% di kawasan Indonesia timur dan 13,3% di kawasan Indonesia barat. Di kedua daerah, umur istri, pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak hidup, kepesertaan JKN/asuransi kesehatan, keterpaparan informasi dari petugas, keterpaparan informasi dari media, dan jumlah anak ideal berhubungan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Sedangkan untuk kawasan Indonesia barat, status pekerjaan istri juga berhubungan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Determinan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kawasan Indonesia timur dan barat hampir seluruhnya sama sehingga program-program untuk mengatasi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi tidak perlu berbeda.

Unmet need for family planning is still a major obstacle to family planning in many countries, including Indonesia. Problems faced by Indonesia include high rates of unmet need for family planning and disparities between regions due to uneven implementation of family planning and reproductive health programmes. For example, the unmet need for family planning in eastern Indonesia tends to be higher than in western Indonesia. This study aims to determine the differences in the determinants of unmet need for family planning in the two regions. The study used secondary data from the family data record update from BKKBN in 2022. A total of 337,623 fertile ages couples in eastern Indonesia and 1,564,437 fertile ages couples in western Indonesia were sampled. Multiple logistic regression was used to determine the association between wife's age, wife's occupation, wife's education, husband's education, number of living children, JKN/health insurance participation, exposure to information from staff, exposure to information from the media, and ideal number of children. Unmet need for family planning was 17.7% in eastern Indonesia and 13.3% in western Indonesia. In both regions, wife's age, wife's education, husband's education, number of living children, JKN/health insurance participation, exposure to information from staff, exposure to information from the media, and ideal number of children were associated with unmet need for family planning. For western Indonesia, wife's employment status was also associated with unmet need for family planning. The determinants of unmet need for family planning in eastern and western Indonesia are almost entirely the same, so programmes to address unmet need for family planning do not need to be different."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>