Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini, pendapatan Pemerintah Daerah selalu mengalami potential loss dan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak dan pengawasan otoritas pajak yang kurang optimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas certainty, revenue productivity dan aspek kepatuhan serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan asas certainty telah terpenuhi, namun permasalahan yang masih kerap terjadi adalah karena perbedaan penafsiran pada tiap kantor UPPPD terkait implementasinya mengenai objek pajak yang diperbolehkan serta penggunaan dasar pengenaan pajak mengenai penggunaan NJOP dibandingkan NPOP. Dari asas revenue productivity, kebijakan pembebasan BPHTB ini belum terpenuhi baik berdasarkan the principle of adequacy dan the principle of adaptability. Tidak terpenuhinya asas revenue productivity karena adanya threshold yang cukup besar dimana menyebabkan potensi penerimaan yang hilang bernilai sangat besar setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan aspek kepatuhan masih belum terpenuhi karena masih banyak perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh secara materil, namun patuh secara formal. Ketidakpatuhan materil ini disebabkan karena lazimnya penggunaan NJOP dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yang menyebabkan nilai transaksi yang digunakan di bawah threshold yang telah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan aspek pengawasan otoritas pajak masih belum cukup terpenuhi karena belum optimal dilakukan secara merata di UPPPD di DKI Jakarta serta masih banyaknya perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh Wajib Pajak DKI Jakarta.

---

The BPHTB exemption policy is a tax incentive policy with the aim of providing convenience or relief to the community in order to make tax payments and as a form of support for the DKI Jakarta Provincial Government to the National Land Agency's policy in the context of accelerating land and/or building rights certification Meanwhile, due to this policy, local government revenues always experience a potential loss and cause the regional revenue realization target not to be achieved. This is also caused by several things, such as non-compliance by taxpayers and less than optimal of tax control. The purpose of this research is to observe the policy from the principle of certainty, revenue productivity and the aspect of tax compliance and also the aspect of tax control. This research used post-positivist quantitative approach with in-depth interview as data collection technique. From this research, the result from the Principle of Certainty is the tax regulation dimension has fulfilled yet, but the problem that still often occurs is due to differences in interpretation in each UPPPD office regarding its implementation regarding permitted tax objects and the use of tax bases regarding the use of NJOP compared to NPOP. From the Revenue Productivity principle, the BPHTB exemption policy has not been fulfilled, both based on the principle of adequacy and the principle of adaptability. The non-fulfillment of the revenue productivity principle is due to a fairly large threshold which causes the potential for lost revenue to be of enormous value every year. Afterwards, based on the material compliance aspect has not been fulfilled yet because there are still many taxpayers' behavior that is materially disobedient, but formally complied. This material non-compliance is due to the common use of NJOP compared to the actual transaction value, which causes the transaction value used to be below the predetermined threshold. Meanwhile, based on the aspect of tax control has not been fulfilled, because it has not been optimally carried out evenly in UPPPD in DKI Jakarta and there are still many tax avoidance behaviors carried out by DKI Jakarta Taxpayers."

"Skripsi ini membahas analisis perubahan peraturan gubernur tentang kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Asas Ease of Administration. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa perbedaan antara Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2005 dengan peraturan yang merevisinya yaitu Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 dan bagaimana perbandingan kedua peraturan tersebut ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian 1 adanya perbedaan di beberapa hal seperti penjelasan mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Penentuan Jatuh Tempo, yang belum diatur di peraturan sebelumnya sehingga pelaksanaan teknis pemungutan pajak menjadi lebih jelas; 2 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 memenuhi asas pemungutan pajak yaitu asas ease of administration secara keseluruhan tetapi memiliki kekurangan di satu asas yaitu asas convenience dalam hal pembayaran pajak karena Pajak Air Tanah hanya dapat dilakukan di satu bank saja yaitu Bank DKI sehinga Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam pembayaran jika bank tersebut sedang bermasalah.

---

This thesis discusses analysis of governor's regulatory change on ground water tax policy in DKI Jakarta province considering ease of administration principles. This research raised two issues, namely what is the difference between the Governor's Rule Number 76 year 2005 with the regulations that refine it, namely Governor's Rule Number 38 year 2017 and analysis compare both of governor's rules in terms of the principle of ease of administration. This study uses a post positivist approach, with in depth interview and literature study as a data collection.

This study's main issues find that 1 there are some differences between the governor's rule about subject of taxes, tax payers, tax object, tax rates, tax imposition, maturity determination, which has not been regulated in the previous regulations, so that the technical implication of tax collection becomes more clear 2 The Governor's rule number 38 years 2017 fulfilling the principle of tax collection that is ease of administration as a whole but lacks in one principle that is the convenience concept in terms of tax payments because the groundwater tax can only be done in one bank, i.e. Bank DKI, so taxpayers have difficulties in payment if the banks are in trouble."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) khususnya bidang pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Sehingga pendidikan swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan atau rugi sekalipun tetap terutang PBB-P2 dengan besaran secara efektif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang seharusnya terutang. Kebijakan tersebut juga tidak memenuhi asas netralitas karena berimplikasi terhadap semua pendidikan swasta sehingga bagi pendidikan swasta yang memang semata-mata tidak mencari keuntungan (non profit) menjadi terutang PBB-P2 dan pada pelaksanaannya dilapangan pada 'kondisi' objek pajak pendidikan swasta yang sama, masih belum diterapkan perlakuan PBB-P2 yang sama. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta sebaiknya dievaluasi dan direvisi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dan netralitas untuk meminimalisir dispute dalam pelaksanaan berbagai kewajiban dan hak perpajakannya.

---

This study is aimed to analyze rural and urban land and building tax (PBB-P2) policy particularly for private education property in DKI Jakarta province based on certainty and neutrality, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation Number 91 Year 2013 Regarding Imposition and Reduction of Rural and Urban Land and Building Tax for Private Education Property. This study uses descriptive and qualitative approach.

The outcome from this study shows that land and building tax policy in rural and urban for private school property is inappropriate to the principle of legal certainty. Therefore, non-profit private education or private education in loss position is still payable to PBB-P2 with effective rate 25% from the amount should be payable. That policy is also not fulfil the principle of neutrality because it effects all private education. Thus, purely nonprofit private education is still payable to PBB-P2 and in the field implementation with the same 'condition' tax object Private education is not applying same PBB-P2 treatment. This becomes one of considerations that PBBP2 for private education should be re-evaluated and-re-revised to meet certainty and neutrality as well minimizing dispute in tax liabilities and rights."

"ABSTRAKAnalisis Kesiapan Sistem Remunerasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan Tahun 2017 RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan BadanLayanan Umum Daerah BLUD. Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitunganyang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasiberdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUDPesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifdengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsikesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas denganpenghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasidan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belummampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapatmenurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untukmenerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikanregulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yangdipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadappendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yangdiajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini.

---

ABSTRACTRemuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan in2017 based on Governor DKI Jakarta Regulation No. 222 Year 2016RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board BLUD. This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221 2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system basedon Governor Regulation No 222 2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yangdiatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebutmengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saatdiberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidaksesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajakbackdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dariDPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajakmasukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskankebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty)dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biayakepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdeskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitanfaktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidakterpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek,pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektifkebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantianfaktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu,dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, makamenimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost danpyschological cost

---

ABSTRACTThis study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated inthe Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate theissuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serialnumber given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoiceswhich are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had beenarranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice oris referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject toadministrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT INunable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research isto explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed fromthe principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of taxinvoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitativedescriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuanceof tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillmentof the factors of legal certainty that the material/object of the policy,subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceabilityof the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the taxclarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013,2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty fortaxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, timecost and pyschological cost."

"DKI Jakarta merupakan sebuah kota megapolitan dengan masyarakat yang beragam. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki syarat unik, yaitu perolehan suara lebih dari 50%.Keberagaman penduduk dan dinamika Pemilu yang kompleks akibat peraturan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini menganalisis sebaran spasial perolehan suara pasangan calon di setiap kelurahan, pengaruh faktor variabel penelitian terhadap hasil suara pada masing-masing paslon dan dependensi spasial perolehan suara pada masing-masing paslon Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, regresi klasik, dan regresi spasial. Data berupa perolehan suara hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 dan demografi penduduk di tingkat kelurahan. Hasil menunjukkan bahwa pada putaran pertama Pilkada, Paslon 1 memiliki 122 basis, Paslon 2 memiliki 113 basis, dan Paslon 3 memiliki 146 basis. Pada putaran kedua, Paslon 2 memiliki 111 basis dan Paslon 3 memiliki 156 basis. Penduduk nonmuslim menjadi faktor signifikan terhadap kemenangan Paslon 3. Sedangkan faktor penduduk pekerja formal, gabungan parpol koalisi, kepadatan penduduk, pemilih pemula, dan pendidikan minimal SMA, secara statistik berpengaruh tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa agama berperan penting dalam pemenangan kontestan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.

---

DKI Jakarta is a megapolitan city with a diverse population. The regional election of DKI Jakarta has unique requirements, namely the vote acquisition is more than 50%. The diversity of the population and the complex dynamics of the election due to these regulations are the background for this research. The purposes of this research is to analyze the spatial distribution of votes obtained by candidate pairs in each sub-district, the influence of research variable factors on the results of the each candidate pair and the spatial dependencies of the votes obtained by each candidate pair of the 2017 DKI Jakarta Regional Election. This research uses descriptive analysis, classical regression and spatial regression methods. Data in the form of vote acquisition results from the 2017 DKI Jakarta Regional Election and population demographics at the sub-district level. The results show that in the first round of the Pilkada, Paslon 1 had 122 bases, Paslon 2 had 113 bases, and Paslon 3 had 146 bases. In the second round, Paslon 2 had 111 bases and Paslon 3 had 156 bases. The nonmuslim population were significant factors in the victory of Paslon 3. Meanwhile, the combined factors the formal working population, factors of coalition political parties, population density, first-time voters and minimum high school education had no statistically significant effect. These findings indicate that religion an important role in the victory of contestants in the 2017 DKI Jakarta Pilkada."

"Rendahnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal memerlukan tinjauan ulang terkait pemenuhan asas revenue productivity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak sarang burung walet yang ditinjau dari asas revenue prodoductivity dan tantangan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif post positivist dan teknis analisis data kualitatif. Hasilnya adalah pajak sarang burung walet tidak memenuhi asas revenue productivity dan terdapat beberapa tantangan yang menghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal, yaitu terdiri dari lingkungan habitat burung walet yang harus memiliki ketenangan sehingga BP2D tidak dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, domisili pengusaha sarang burung walet yang mayoritas tidak berada di wilayah yang sama dengan objek pajak, dan tingkat kepatuhan dan tertutupnya kelompok sasaran. Saran untuk pemerintah, yaitu dapat tetap menerapkan kebijakan pajak sarang burung walet dengan mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet atau kebijakan alternatif lainnya, pemerintah dapat melakukan policy termination sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan membuat kebijakan lain, yaitu kebijakan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet seperti yang telah diterapkan di daerah lain.

---

The low contribution of tax revenue of swallow nest in Tegal regency needs a review related to the fulfillment of the principle of revenue productivity. This research aims to analyze swallow nest tax policy in terms of the principle of revenue productivity and the challenge of collecting swallow nest tax in Tegal regency. This research was conducted with quantitative post positivist approach and technical analysis of qualitative data. The result is swallow nest tax does not meet the principle of revenue productivity and there are some obstacles obstruct the collection of swallow nest tax in Tegal regency. The obstacles consist of swallow birds habitat must have quiet place which affect BP2D can not get into the swallow nest building, swallow nest entrepreneurs domicile are mostly not in the same area as the tax object, the level of obedience and closed target group. Suggestions for the government is to keep applying the swallow nest tax policy by optimizing the revenue of the swallow nest tax or other alternative policy the government be able to perform policy termination comply with Article 2 paragraph 4 of Regulation Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and User Charges and make other policies, namely user charges permit for management and exploitation of swallow nest policy as has been applied in other areas."

"Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut.

---

The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances."

"ABSTRAKBesarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kepatuhan di Provinsi DKI Jakarta serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

ABSTRACTThe amount of arrears of Motor Vehicle Tax in Jakarta reflect a lack of tax compliance of Motor Vehicles. The local Government in Jakarta provide incentives in the form of administrative sanction removal for taxpayers who have tax debts and unpaid tax. This policy aims to encourage taxpayers to pay off the debt in order to optimize tax and motor vehicle tax revenue in Jakarta. Issues raised in this research is the application of administrative sanctions policy to eliminate the motor vehicle tax in relation to compliance with the motor vehicle tax and its impact on local tax revenue. This study aimed to describe the removal of tax administration sanctions policy for motor vehicle in terms of the tax compliance principle in Jakarta and the impact on local tax revenue. The method used in this research is quantitative method. The purpose of this research is descriptive using post positivist approach. Data collection techniques used is by literature study and in depth interviews. The data has been collected, analyzed using qualitative data analysis. Keywords Tax Incentive, elimination of administrative sanctions, Tax Compliance, Vehicle Tax, Local Tax Revenue "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."