Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara.

---

This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses."

"Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil atas Dana Kerja Sama Operasional (Dana KSO) yang telah disetor ke kas negara sebagai uang pengganti tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi pada Anak Perusahaan BUMN (PT PLNBB). Metode penelitian dilakukan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta metode kepustakaan yang didasarkan pada argumentasi melalui studi pustaka. Berdasarkan metode yang digunakan, mekanisme pengembalian kerugian pada PT PLNBB sebagai Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3318 K/Pid-Sus/2019 dapat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebab hak kepemilikan dan penguasaan Dana KSO telah berada di negara. Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan PT PLNBB sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang dipersamakan sebagai BUMN dapat mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada lain sisi, menurut teori hukum keuangan publik, analisis pengembalian tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata dan adanya kerugian yang ada pada PT PLNBB. Keabsahan Perjanjian KSO Penambangan Batu Bara antara PT PLNBB dan PT TME tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga perjanjian KSO tersebut seharusnya batal demi hukum (null and void), serta Dana KSO seharusnya dapat dikembalikan agar seperti semula dalam Kas PT PLNBB.

---

Disharmonization of laws and regulations in public finance law, especially those that cross with BUMN and BUMN Subsidiaries, is a fundamental and crucial issue. The inconsistency affects law enforcement. This study analyzes the effect of dualism on the legal status of wealth and state finances and regarding the return mechanism as well as rights of control and ownership in real terms over the Operational Cooperation Fund (Dana KSO), which has been accepted into the state treasury as a substitute for corruption in corruption cases in BUMN Subsidiary (PT PLNBB). The research method is juridical-normative with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach), as well as a library method based on arguments through literature study. Based on the method used, the mechanism for returning losses to PT PLNBB as a BUMN Subsidiary based on the Cassation Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3318 K/Pid-Sus/2019 can refer to non-tax avenue (PNBP) provisions because the ownership and control rights of the KSO Fund are already in the country. One of the legal steps PT PLNBB can take as a BUMN Subsidiary, equated to a BUMN, is to apply for a fatwa from the Supreme Court. On the other hand, according to the theory of public finance law, the analysis of these returns can be correlated to civil law provisions and losses in PT PLNBB. The validity of the Coal Mining KSO Agreement between PT PLNBB and PT TME does not fulfill the elements of lawful purpose, so the KSO Agreement should be null and void, and the KSO Funds should be able to be returned to PT PLNBB."

"Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

---

This research analyzes protection for the Board of Directors' responsibilities through Laws and Regulations Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In the event of a financial loss or risk of investment failure, the Board of Directors of the company are not responsible for the loss arising from a consequence if the actions of the Board of Directors are based on good faith and prudence. This is adopted from one of the common law system doctrines and become the norm in the legislation, namely “the Business Judgment Rule” as regulated in Article 97 paragraph (3) and paragraph (5) and Article 99. This study examines several decisions that relate to the Business Judgment Rule: Decision Number 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, dated 20 January, Decision Number 3849K/Pid.Sus/2019, Decision Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. on behalf of the defendant Hotasi D.P. Nababan (ex-President Director of PT. Merpati Nusantara Airlines), Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. on behalf of the defendant Galaila Karen Kardinah as well as Karen Galaila Agustiawan (ex-President Director PT. Pertamina Persero)."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya.Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan, teori hukum keuangan publik.

---

State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945 Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries, causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the wealths of the shareholders."

"Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara.

---

This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances."

"Skripsi ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan efeknya terhadap anak perusahaan dan hubungan antara anak perusahaan terhadap Induk perusahaan yang diakuisisi apabila PMA mengakuisisi PMDN beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

---

This thesis intends to describe Foreign Investment in Indonesia and its effect on subsidiaries and its relationship with the parent company when foreign investors acquire a local company, along with the conditions that must be met. Foreign Investment is defined as investing activities in conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign investors carry out, either using entirely foreign capital or joint ventures with domestic investors. The law that regulates foreign Investment is Law Number 25 of 2007, as amended by Law number 11 of 2020, which contains provisions for foreign parties wishing to make an Investment in Indonesia, whether a foreign citizen does it. , foreign business entity, and/or foreign government. Mandatory foreign Investment in the form of a Limited Liability Company (Foreign) based on Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia unless otherwise stipulated by law"

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya. Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteks holding mengakibatkan adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 yang mana salah satu pihak pemohon menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang ditinjau dari prespektif hukum keuangan publik yang analisisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, pendapat pada ahli, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait guna mengetahui status hukum anak perusahaan BUMN yang ideal. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN bukan berstatus sebagai BUMN, berdasarkan teori badan hukum anak perusahaan merupakan entitas yang mandiri karena ia merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, konsep ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan terbatas yang sudah selayaknya menjadi acuan dalam membuat pengaturan mengenai konsep BUMN dan anak perusahaannya,  serta dalam anak perusahaan BUMN tidak terdapat kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, oleh sebab itu anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN. Berdasarkan Penelitian ini, perlu dibentuk peraturan yang menegaskan bahwa terjadi transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN dan perlu dilakukan sosialisasi lebih mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, dan status hukum anak perusahaan BUMN yang bukan merupakan BUMN.State own enterprise (SOE) created subsidiaries company to maximize their profits. There is a connection between the holding and their subsidiaries in the context of people perception that still translate subsidiaries from state own enterprise is state own enterprise. This issue arrise again in the mid of 2019 presidential election which one of plaintiff stated that subsidiaries from SOE is SOE. This research specificly discuss about legal status of SOE subsidiaries from the perspective of public finance law whcih analize based on the recent regulation, expert opinion, constitution court judicial decision to figure about legal status of the subsidiaries. This research is excersise with juridis normative format with the type of descriptive analysis. Conclusion from this research is that subsidiaries from SOE is not SOE. Based on Act No.40 year 2007 about limited liability company which is the reference of SOE concept and its subsidiaries, subsidiaries from SOE also dont have such separation like the holding have. Based on this research there is a regulation that needs to be made to reassure that there is a asset transformation of SOE, sosialization about seperated asset between states and SOE, and legal status that subsidiaries of SOE is not SOE."

"Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya harta kekayaan milik pendiri terpisah dari harta kekayaan yayasan. Tesis ini menganalisis pernyataan para ahli waris pendiri yayasan yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. SB yang merupakan pendiri yayasan PDS merupakan harta pribadi Ny. SB, bukan merupakan harta kekayaan yayasan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara pembanding Jerman, Belanda, dan Spanyol yang dipilih karena merupakan negara civil law. Dalam kesimpulannya, tesis ini menegaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, pemisahan kekayaan tersebut terjadi pada saat pendiri menyerahkan kekayaannya kepada yayasan dan disertai “surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan”. Pendiri yayasan sudah tidak berhak lagi atas kekayaan yang diberikannya pada yayasan karena kekayaan tersebut sudah menjadi milik yayasan. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Indonesia, Belanda, Jerman dan Spanyol memiliki kesamaan yaitu yayasan memiliki kewenangan penuh atas kekayaannya dan terpisah dengan kekayaan pendiri yayasan. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa tuntutan ahli waris Ny. SB atas kekayaan atas nama pribadi Ny. SB yang dibeli dengan menggunakan dana yayasan PDS adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

---

Foundation is a legal entity consisting of separated assets. Therefore, the founder’s assets should be separated from the foundation’s assets. This thesis analyzes the claims of the founder's heirs that the assets of Ny. SB, the founder of the PDS foundation, are Ny. SB's private assets, not the foundation's assets. This normative juridical research uses three approaches, namely the statutory approach, the case study approach, and the comparative approach with Germany, the Netherlands, and Spain, which were chosen because of their civil law status. In conclusion, this thesis asserts that the foundation as a legal entity has separate assets from the founder's assets, the separation of assets occurs when the founder hands over his assets to the foundation and is accompanied by "the founder’s declaration letter regarding the legitimacy of the separated assets (surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan)". The founder of the foundation is no longer entitled to the assets given to the foundation because the assets have become the sole property of the foundation. The comparison also shows that Indonesia, the Netherlands, Germany and Spain have similarities where the foundation has full authority over its assets and is separate from the founder's assets. This thesis also concludes that the claim of Ny. SB's heirs to the wealth in Ny. SB's personal name that was purchased using PDS foundation funds is a statement that is not in accordance with the laws and regulations on foundations and is classified as an unlawful act."

"Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT Persero adalah keuangan negara. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum perusahaan terutama apabila dikaitkan dengan konsep suatu PT sebagai badan hukum. Tesis ini menganalisis bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) dan apakah negara sebagai pemegang saham ikut bertanggung jawab juga terhadap kerugian PT Persero dalam hal kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban PT Persero. Hasil Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan PT Persero adalah termasuk keuangan negara dapat mengakibatkan munculnya pendapat atau penafsiran bahwa tidak terdapat lagi pemisahan antara kekayaan PT Persero sebagai subyek hukum dengan kekayaan negara sebagai pendirinya. Selain itu, negara sebagai pemegang saham PT Persero dapat ikut bertanggung jawab juga apabila kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajibannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, negara sebagai pemegang saham tidak lagi memiliki tanggung jawab terbatas.

---

The differences on the regulation of the state's assets position affect the legal certainty of the status of state's assets at Limited Liability Company. The Constitutional Court through 2 (two) decision, the Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 rejected the petition (from the petitioner) to declare that the state's assets in Limited Liability Company is separated. That is, the Constitutional Court Decision still states that the state's assets set aside in Limited Liability Company is the state's finances. Both of the Constitutional Court's Decision has caused debate among jurists companies especially when related to the concept of a Limited Liability Company as a legal entity.

This thesis analyzes how the legal consequences on Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU- XI/2013 on the concepts as a separate legal entity and whether the state as a shareholder is also take responsibility for the loss of Limited Liability Company in Limited Liability Company's assets is not sufficient to pay off all of their obligations.

This thesis result is using normative research and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 concluded that the assets in Limited Liability Company is including state finances could lead to the emergence of the opinion or interpretation that there is no separation between Limited Liability Company's assets as a legal subject with the state's assets as its founder. Furthermore, the state as a shareholder of Limited Liability Company is also responsible if they not be able to repay all of its obligations to third parties. Thus, the state as a shareholder is no longer has a limited responsibility."

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."