Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas pelayanan perekaman e-KTP di Kelurahan Gandul, Kota Depok menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelayanan. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan pencatatan e-KTP di Kelurahan Gandul, Kota Depok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data berupa mixed method. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang yang diperoleh melalui kuesioner online dan offline. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pencatatan e-KTP di Kelurahan Gandul Kota Depok berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari lima dimensi Service Performance (SERVPERF) yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992), yang terdiri dari dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Namun pada masing-masing indikator yang terdapat pada kelima dimensi tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pencatatan e-KTP di Kelurahan Gandul Kota Depok.

---

The quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul, Kota Depok faces several obstacles that can detain the service process. Based on that, this research aims to describe and analyze the quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul, Kota Depok. The approach used in this study is a quantitative approach with descriptive research and data collection methods in the form of mixed methods. The number of respondents in this study were 100 people obtained through online and offline questionnaires. The results of this study indicate that the quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul is in the good quality category. This can be seen from the five dimensions of Service Performance (SERVPERF) proposed by Cronin & Taylor (1992) which consist of the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy dimensions. However, ini each of the indicators contained in the five dimensions, there are several things that must be improved in order to improve the quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul, Kota Depok. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kualitas pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar melalui hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat yang telah melakukan pelayanan tersebut. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang telah melakukan pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata rata terendah berada pada dimensi tangibles (bukti fisik), yaitu sebesar -0.30, maka dimensi tangibles (bukti fisik) ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata rata tertinggi berada pada dimensi empathy (empati), yaitu sebesar 0.43, maka dimensi empathy (jaminan) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 68.28%. Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar sudah memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan petugas diberikan pelatihan atau training mengenai pelayanan prima. Sehingga masyarakat lebih merasa di priorotaskan dan mendapatkan pelayanan yang baik.

---

ABSTRACT

This research discussed the quality of e-KTP services in Kelurahan Cisalak Pasar through the results of research on the satisfaction of the people who have had these services. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions namely, physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with communities that have provided e-KTP services in Cisalak Pasar Village. The results showed that there was a gap between the quality of services provided and those expected by the community. This gap shows that the users expectations of the five dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better service can be said. The lowest average gap value is in the tangibles (physical proof) dimension, which is -0.30, so this tangibles (physical proof) dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the empathy dimension (empathy), which is equal to 0.43, then the empathy dimension (guarantee) can be said to be unfavorable and needs to be improved. The level of concordance of the results of the analysis between user expectations with overall reality of 68.28%. Based on this assessment, it can be said that respondents satisfaction regarding e-KTP services in Cisalak Pasar Village is satisfactory. The results of the study suggest that officers are given training on excellent service. So that people feel more prioritized and get good service."

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasional telah memunculkan kontroversi. Namun,

program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikut

memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang

Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot project

e-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelah

dua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara

targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"Transformasi digital melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pelayanan publik dari pelayanan bersifat konvensional menjadi pelayanan berbasis internet. Perubahan paradigma ini memicu kemunculan Kota Cerdas (Smart City) yang telah marak dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perwujudan implementasi Kota Cerdas adalah e-government, yang salah satunya direalisasikan melalui aplikasi layanan kependudukan berbasis internet yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap layanan dokumen kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotanya. Lokus penelitian dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Cinere, yaitu Kelurahan Cinere dan Kelurahan Gandul dengan pertimbangan bahwa kedua kelurahan ini merupakan yang terpadat di Kecamatan Cinere. Secara sosial ekonomi, Kecamatan Cinere merupakan kecamatan yang termaju di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Depok, sehingga kemungkinan penggunaan sistem aplikasi online dalam pelayanan dokumen kependudukan oleh masyarakat lebih besar dibandngkan penggunaan oleh masyarakat di bagian wilayah lainnya di Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dianalisis dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial (regresi logistik biner). Secara umum tidak ada perbedaan signifikan dalam hal tingkat kepuasan menurut kategori variabel bebas yang diajukan dalam penelitian ini. Perbedaan yang signfikan terjadi pada Status Migrasi Seumur Hidup responden dan durasi penyelesaian dokumen kependudukan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk mengedepankan dan meningkatkan integritas melalui penguatan e-governance dalam pengelolaan aplikasi dukcapil.

---

Digital transformation through advances in information and communication technology has changed the paradigm of public services from conventional services to internet-based services. This paradigm shift has triggered the emergence of Smart Cities, which have flourished in the last few decades. One of the embodiments of Smart City implementation is e-government, one of which is realized through the application of internet-based population services organized by the Depok City Government in recent years. This study aims to analyze the level of satisfaction of the people of Depok City with the service of population documents organized by the City Government. The research locus was carried out in two villages in Cinere District, namely Cinere Village and Gandul Village with the consideration that these two villages were the most densely populated in Cinere District. Socio-economically, Cinere District is the most advanced sub-district among the sub-districts in Depok City, so the possibility of using an online application system in the service of population documents by the community is greater than the use by the community in other parts of Depok City. The approach of this research is quantitative research which is analyzed by descriptive statistics and inferential statistics (binary logistic regression). In general, there is no significant difference in the level of satisfaction according to the category of independent variables proposed in this study. Significant differences occur in the Lifelong Migration Status of respondents and the duration of completion of residence documents. This study recommends the Depok City Government to prioritize and improve integrity through strengthening e-governance in managing the Dukcapil application."

"Tesis ini membahas kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP dengan studi kasus pada penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan observasi, wawancara mendalam, survey dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program e KTP di Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi: sosialisasi ke masyarakat, memberikan undangan ke masyarakat, perekaman data diri masyarakat, pencetakan dan pendistribusian e KTP. Penduduk Jakarta Timur yang sudah melakukan perekaman e KTP 1.806.998 jiwa atau 85,68%, sedangkan masih terdapat 301.902 jiwa atau 14,32% yang belum melakukan rekam e KTP. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur patuh dalam mendapatkan e KTP karena harapan akan suatu imbalan yaitu manfaat dari e KTP dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum yang mungkin dijalankan, meskipun tidak ada sangsi bagi penduduk yang tidak melakukan perekaman e KTP. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP di Jakarta Timur melalui: 1)Surat Edaran terkait percepatan perekaman e KTP, 2)E KTP mobile, 3)Pelayanan malam hari pada jam 19.00 s.d. 22.00 WIB. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program E KTP meliputi kendala internal dan eksternal. Keterkaitan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan E- KTP dilihat dari perspektif ketahanan wilayah di Jakarta Timur yaitu apabila seluruh penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur wajib e KTP melakukan perekaman data e KTP maka data e KTP dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur didalam meningkatkan keamanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dapat mendukung ketahanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan mendukung ketahanan nasional.

---

The thesis will discuss the case study regarding the compliance of society in acquiring e-KTP in East Jakarta. The research uses analysis descriptive method through observation, depth interview, survey, and literature study. The result of this research shows that the e-KTP Program in East Jakarta includes: socializing, inviting, data recording, issuing, and distributing e-KTP to the society. There are 1.806.998 people or 85.68% of the population in East Jakarta have already undertaken e-KTP recording. On the other hand, there are 301.902 people or 14.32% of population have not yet done it. The inhabitant recording themselves in hope that there will be a reward for them, such as the benefit of e-KTP and to elude them from the possible penalty, even though there are no legal punishment for it yet. The Government has attempted to increase the society's compliance in issuing their e-KTP through certain effort, such as: 1) form letter regarding the acceleration of e-KTP recording, 2) mobile e-KTP, 3) night services, from 19.00 to 22.00 WIB. However, there are internal and external obstacles within this program. The relationship of the society's compliance in e-KTP in regional resilience perception is when the inhabitant of East Jakarta has issued their e-KTP where the data will be able to be used by Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur in increasing the regional resilience. This will indirectly support the national resilience."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program nasional KTP elektronik (e-KTP) di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini merupakan penelitian positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang memengaruhi, empat faktor diantaranya memengaruhi implementasi program nasional e-KTP di Kelurahan Ancol. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial.

---

This study discusses are factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in Ancol village, Pademangan subdistrict, North Jakarta by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. This study is a descriptive research design with positivism. The results show that there are four factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in the Ancol village. The factors are the size and purpose of the policy, resource policy, communication between the organization and implementation activities, and the social environment. "

"Pelayanan publik di bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Depok. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik izin mendirikan bangunan di Kota Depok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam pada penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2157 orang dan sampel pada penelitian inisebanyak 100 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kualitas Layananyang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sudah baik.Tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yaitu persyaratan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna jasa layanan tidak dapat diakses melalui internet, pemberian pelayanan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, serta masih adanya praktik pungutan liar oleh petugas untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.Public services in the licensing sector are a problem that gets a lot of complaints from the public. These complaints are generally related to the transparency of costs and the length of time for the completion of permits. This also happened in Depok City. There are many complaints from the public, especially business actors, regarding the service for building permits in Depok City, which is considered convoluted and not pro-investment. This study was conducted to find out how the implementation of public services for building permits in Depok City, and what factors affect public services in the licensing sector in Depok City. This research uses quantitative approach based on descriptive research objectives and using survey methods and in-depth interviews in this study. Assessment of the results is the answer to the questionnaire and in-depth interviews used Likert scale. The population in this study amounted to 2157 people and the sample in this studyas many as 100 people and in collecting data used random sampling technique. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the public's perception of Service Quality However, there are still several factors that affect the service for building permits in Depok City, namely the requirements and information needed by applicants/service users that cannot be accessed via the internet, service delivery which is not timely and not in accordance with the SOP that has been determined, as well as the practice of illegal levies by officers to facilitate and speed up the processing of IMB"

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"Pelayanan Perizinan di Kota Bogor menggunakan sistem online untuk melakukan pelayanan permohonan perizinan. Perubahan sistem permohonan secara online ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan. Namun setelah diterapkan sistem online terjadi peningkatan pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada tahun 2018. Melihat permasalahan yang ada, skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan secara online menggunakan pendekatan e-govqual Papadomichelaki&Mentzas (2012) yang mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna dari layanan berbasis e-government. Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berdasarkan accidental sampling. Sampel dalam penelitianini berjumlah 105 responden dan menjadikan masyarakat pemohon perizinan secara online sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sistem perizinan online “SMART” oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor kepada masyarakat sebagai pemohon perizinan termasuk kategori rendah berdasarkan empat dimensi yang telah di kemukakan oleh Papadomichelaki&Mentzas (2012) yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support.

---

Licensing Services in the City of Bogor use an online system to conduct licensing application services. Changes to the online application system were made to make it easier for the public to apply for a permit. However, after applying the online system,

there was an increase in complaints received by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Looking at the existing problems, this thesis discusses about the quality of licensing services conducted online using the e-govqual

approach Papadomichelaki & Mentzas (2012) which measures the quality of services perceived by users of e-government based services. This thesis is a quantitative research with a questionnaire based on accidental sampling. The sample in this literature amounted to 105 respondents, making the online licensing applicants as respondents. The results of this study reveal that the quality of online licensing service system "SMART" by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor to the public as applicants for licensing is in the low category based on four dimensions that have been advanced by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which is efficiency, trust, reliability, and citizen support"

"Skripsi ini membahas kapasitas Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam melakukan inovasi weekend service, hambatan yang dihadapi, serta perubahan setelah diterapkannya weekend service. Layanan weekend service merupakan inovasi yang dilakukan sebagai jawaban atas pentingnya sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat sehingga tren sertifikasi tanah setiap tahunnya terus meningkat di Kota Tangerang. Namun ditemui kendala bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses pelayanan pertanahan di hari kerja. Teori yang digunakan antara lain teori pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, serta inovasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kapasitas dari segi ketersediaan pegawai, anggaran dan pembiayaan, serta dalam hal koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dihadapi antara lain adanya gangguan sinyal internet pada saat layanan serta tidak tersedianya nomor antrian bagi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tambahan layanan di hari Minggu sehingga mempengaruhi perbedaan banyaknya pengguna layanan di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi pada dasarnya inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah di hari Sabtu dan Minggu.

---

This thesis discusses the capacity of Kantor Pertanahan Kota Tangerang for implementing weekend service innovation, the obstacles encountered, and the results after weekend service innovation was implemented. Weekend service innovation held as a response how important people to administer their land certification so the trend of land certification has increasing every year in Tangerang City. But people have limited time to access land services on weekdays. This research is done in qualitative with a descriptive approach using theories of public service, public service quality, and public service innovation.

The results of this research indicate that Kantor Pertanahan Kota Tangerang has a capacity in terms of availability of employees, budgeting, and coordination between units. The barriers in weekend service innovation are internet signal interference, the unavailability of queue number for the people, lack of socialization for public about the additional service on Sunday causing the different users on Saturday and Sunday. But, basically this innovation has been able to improve service quality with providing convenience for public to administer their land certification on Saturday and Sunday."