"Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.
Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar cabang, merupakan akibat dari prinsip ketentuan pengukuhan PKP, dimana baik kantor pusat maupun kantor cabang harus dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masing-rnasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan PPN.
Dalam tesis ini dilakukan analisa, apakah ketentuan ini telah sesuai dengan asas pemungutan pajak dan legal character PPN. Asas pernungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat analisis. adalah Asas Equity dan Equality, Asas Certainiy, Asas Convenience of Payment, serta Asas Economic of Collection. Sedangkan legal character yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah General Indirect Tax, dan On Consumption. Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai wacana pengkajian kebijakan perpajakan lebih lanjut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa Studi kepustakaan dan Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Wajib Pajak.
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ketentuan ini tidak sesuai dengan asas-asas pernungutan pajak seperti disebutkan di atas.
- Ketentuan ini tidak sesuaj dengan Asas Equity dan Equality karena ternyata jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus diterpukan bahwa Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang relatif besar. Sementara di Iain pihak, negara tidak mengalami kerugian.
- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Certainty karena, dalam peraturan pelaksanaannya, memuat penafsiran analogis yang memperluas objek ketentuan ini. Hal ini mengakibatkan adanya penafsiran yang menjadi tidak pasti.
- Ketentuan ini tidak sesuai dengam Asas Convenience of Paymem karena, Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ataupun berkurang kekuatan cash flow-nya pada saat Wajib Pajak tersebut belum menerima penghasilan
- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Economic of Collection karena pada dasarnya negara tidak memperoleh penerimaan dari pelaksanaan ketentuan ini. Sementara itu, dari hasil penelitian ternyata bahwa carl of taxation berupa compliance cost yang harus ditanggung Wajib pajak dan administrative cost yang harus ditanggung oleh Pemerintah jumlahnya relatif besar.
Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa ketentuan ini tidak memenuhi prinsip PPN yang dikenakan atas dasar ?value added? yang dihasilkan, karena dalam kegiatan penyerahan/ pemindahan BKP yang dilakukan tidak terjadi value added. Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa ternyata kebijakan ketentuan ini juga tidak memenuhi legal character PPN.
- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter General PPN karena dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas diatur dan disebutkan bahwa objek ketentuan ini adalah atas barang dan jasa.
- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter Indirect Tax PPN karena ternyata penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak berada pada satu orang atau satu badan
- Ketentuan ini juga tidak memenuhi karakter On Consumption PPN karena penyerahan/ ?pemindahan" Barang Kena Pajak yang dilakukan WP, belum merupakan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut dan masih berada dalam penguasaan orang atau badan yang sama.
Oleh karena ketentuan kebijakan ini menyalahi asas pemungutan pajak dan legal character PPN, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan penyempurnaan atas peraturan ini. Pilihan penyempumaan tersebut antara lain dapat berupa:
- Meniadakan peraturan ini;
- Tetap sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%.
- Tetap sebagai penyerahan tentang PPN dengan tarif 10% dan ijin pemusatan tempat terutang PPN tanpa diberikan batasan waktu.
In macro policy, tax is a potential source of govemment revenue, while if managed intensively, it will give adequate result to funding development. To designing an ideal taxation policy, it must be taken attention and considered both the principles of taxation system and the legal character of that tax.The VAT?s taxing policy of goods delivery between branch, is effecting from the regulation of registration, where both head office and branch must be registrated as a taxable enterpreneur. Because each have status as taxable enterpreneur, hence goods delivery between them imposed VAT.This thesis analyzed if this regulation have as according to the principles taxation system and legal character of VAT character. The principles of taxtation system that taken as analyse tools are Equity and of Equality, Certainly, Convenience of Payment, and Economic of Collection. The legal character of VAT are General, Indirect Tax, and On Consumption. Further, this thesis target is as study discourse in taxation policy. Research type of this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and by interviewing Taxpayer.From analysis result obtained conclusion that in the reality policy of this regulation disagree with the principles of taxtation.- This regulation disagree with Equity and of Equality Principle because when iiscuss audit the tax payer and found that they were not executing this regulation, taxpayer have to paid a big tax burden- On the other hand, basically, govemment was not lossing in revenue.) effect of [done/conducted] {by] negligence [is] Waji lease- This regulation does not Certain because, in the further regulation, has analogical interpretation ofthe taxable object. It will be uncertainty for Taxpayer - This regulation disagree with Convenience of Payment Principle because taxpayers obliged to pay tax when they do not yet accepted any revenue.- This regulation does not economiest on collection because basically state does not get any revenue fiom thir regulation. Meanwhile, from research result, the taxation cost take in a big ammount (compliance cost which must be accounted on Taxpayer and administrative cost which must be accounted by Government).Under consideration, obtained result that this regulation does not fulfill the principle of VAT that imposed on the basis of " added value" yielded. In a fact, the goods delivery activity between branches is not happenning an added value. In the result of analysis, also obtained conclusion, that this regulation is not disagrre with the legal character of VAT.- This regulation disagree with ?General? caharacter because the regulation does not clearly arranged and mentioned that the taxabler object is of services and goods- This regulation disagree with ?Indirect Tax? character because, the underwriter, the taker of tax, and the tax payer reside at one people or one firm.- This regulation nor fulfill ?On Consumption" character because there does not take a transfer right of goods that delivery to each other. Because of the disagree of this regulation with taxation system principles and VAT legal character, there is some alternatives for govemment to get better perform of this regulation. The altematives of perfection are 1) negating this regulation, 2) make the intemal tax able delivery with tariff 0%, 3) when it sill as taxable activity, clauses conceming permission concentration of place VAT oweed shall be watered down."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
