Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"E-Procurement merupakan kegiatan mengadakan barang dan jasa oleh suatu organisasi yang dilakukan secara elektronik. E-Procurement di pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan e-Procurement di Kementerian Keuangan merupakan amanat dari Menteri Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2008. Jumlah paket yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat paket pengadaan yang tidak dilaksanakan secara elektronik. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingkat penerimaan SPSE oleh pengguna.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SPSE dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model 2 (TAM2). Penelitian ini mengguunakan teknik survey dengan melibatkan 185 responden, dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa, yang ada di kantor pusat Kementerian Keuangan. Pengujian model dan pengolahan data hasil survey dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 11 hipotesis yang dikembangkan, 9 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Variabel yang terbukti signifikan dalam penerimaan pengguna terhadap SPSE, yaitu: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; dan (g) Infrastructure Support.

---

E-Procurement is an electronic procuring activity that held by an organization. In Indonesian government e-Procurement aimed to improve efficiency, effectiveness, transparency, healthy competition and accountability in Procurement. E-Procurement enforcement in Ministry of Finance is the mandate from Finance Minister that has been run since 2008. The number of package executed by e-Procurement has increase from year to year/year by year. However, there are several Procurement that is still executed in conventional way/cannot be executed by e-Procurement because of several constraints, one of the them is the level of user’s e-Procurement acceptance.

The goal of this research is to know the user’s e-Procurement acceptance using Technology Acceptance Model 2 approachment (TAM2), with research methodology that involving 186 respondents, (in this case procurement committees in Ministry of Finance head office) and Structural Equation Modeling (SEM) in examining the survey result.

This research find that out of 11 developed hypothesis 9 as the accepted hypothesis and 2 as rejected hypothesis. Variables influencing user’s e-Procurement acceptance, namely: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; and (g) Infrastructure Support."

"ABSTRAKImplementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah KotaPalembang telah berjalan semenjak tahun 2011. Pemerintah Kota Palembangberusaha untuk transparan dalam proses pengadaan barang/jasa. Serangkaiankegiatan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, mempersiapkanpaket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangankontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BagiPenyedia Barang Dan Jasa di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian inimengadopsi model kesuksesan informasi DeLone & McLean 2003 denganvariabel penelitian yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan,Kepuasan Pemakai dan Manfaat Bersih. Metodologi analisis menggunakanStructural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 2.0M3. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diketahui Kualitas Sistem tidakberpengaruh secara positif pada Kepuasan Pemakai, Kualitas Pelayananberpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, Kualitas Informasi berpengaruhpositif terhadap Kepuasan Pemakai, dan Kepuasan Pemakai berpengaruh positifterhadap Manfaat Bagi Organisasi.

---

ABSTRACTThe Implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in theGovernment of Palembang City has been running since 2011. The Government ofPalembang City is trying to be transparent for goods or services procurementprocess. The part of these activities starts from the identification of goods /services, preparation tender packages, explanation of package auction, auctionprocess, and the contract agreement. The purposes of this study is to determine thefactors that influence the implementation of Electronic Procurement System(SPSE) in the Government of Palembang City. This study adopts the model ofDeLone & McLean information system success in the 2003 in which variables ofthis study are: System Quality , Information Quality , Service Quality , UserSatisfaction and Net Benefits. Methodology analysis of this study using theStructural Equation Model (SEM) with the SmartPLS Version 2.0 M3 software.Based on the results of the hypothesis in this study, System Quality has not giventhe impact positively on User Satisfaction; Service Quality has positive influenceon User Satisfaction, while Information Quality has positive influence on UserSatisfaction, and User Satisfaction has positive influence on Benefits for theOrganization."

"Pencegahan korupsi sangat diperlukan untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan sistem informasi E- Tendering pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia serta membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode Manajemen Sistem Informasi dan Rekayasa Proses Bisnis digunakan pada penelitian ini. Desain sistem informasi yang diusulkan dibuat dengan metode structured system development yang memiliki 4 tahap yaitu, pembuatan entity-relationship diagram (ERD), relational database, use case diagram dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini memberikan tiga pilihan skenario yang dimodelkan dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak iGrafx. Skenario yang paling realistis untuk diimplementasikan saat ini adalah skenario 1 yaitu integrasi database untuk dokumen administrasi pelaku usaha dengan instansi pemerintahan terkait dengan menggunakan pendekatan BPR best practice dan juga sistem informasi. Manfaat yang didapatkan dari skenario 1 adalah penurunan average cycle time sebesar 34,20%, kemudahan melakukan evaluasi penawaran, dan menghilangkan proses tatap muka untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Skenario yang ideal untuk diimplementasikan dalam proyek jangka panjang adalah skenario 3. Manfaat yang didapatkan dari skenario 3 adalah penurunan average cycle time sebesar 18,34%, proses evaluasi penawaran yang lebih cepat, menghilangkan proses pembuktian kualifikasi, memperketat pengawasan dengan S.M.A.R.T serta koordinasi antar APIP/KPK dengan LKPP, dan meningkatkan transparansi data dan informasi.

---

ABSTRACTThe number of corruptions in Indonesia can be reduced by corruption prevention initiative. The purpose of this research is to improve E-Tendering Electronic Procurement System (SPSE) to be more transparent, accountable, and efficient in order to prevent corruption in Indonesia and to support the Corruption Eradication Commission (KPK). Management Information Systems and Business Process Reengineering method are used in this study. Information system design proposed in this research made with structured system development method consists of 4 stages; the creation of entity-relationship diagrams (ERD), relational database, use case diagram and data flow diagram (DFD). This research provides three choices of scenarios that are modeled and simulated by iGrafx software. The most realistic scenario to be implemented right now is the first scenario with database integration for administrative documents related to government agencies using BPR best practice and information systems. The benefit from the first scenario are reducing average cycle time by 34.20%, faster bid evaluation process, and eliminates face-to-face processes to prevent collusion. Scenario 3 is the ideal scenario to be implemented in a long-term project. The benefit from the third scenario are reducing average cycle time by 18.34%, a faster bid evaluation process, eliminates face-to-face processes to prevent collusion, strengthen E-Tendering supervision with S.M.A.R.T and coordination between APIP / KPK and LKPP, and increase data and information transparency."

"Siskohat merupakan sistem informasi yang strategis dan vital bagi Kementrian Agama. Gangguan pada sistem informasi ini akan memberikan citra yang negatif bagi Kementrian Agama yang berimplikasi bahwa pemerintah gagal dalam mengemban amanat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Faktanya, berdasarkan hasil audit Siskohat tahun 2012 terlihat banyak rencana strategis yang tidak berjalan baik sebagaimana harusnya berjalan sesuai dengan Renstra Ditjen PHU 2010-2014. Hal ini menjadi dasar untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model gabungan Delone & Mclean dan model Technology Acceptance Modeling (TAM) yang disesuaikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan objek studi penelitian. Model pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner. Pengolahan data menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang dibantu dengan tools software LISREL. Hasil penelitian ini adalah model sukses sistem informasi Siskohat. Faktor-faktor yang ditemukan mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction dan Net benefit.

---

Siskohat is a strategic information system and vital for the Ministry of Religious Affairs. Disturbances in this information system will give a negative image for the Ministry of Religious Affairs which implies that the government has failed in undertaking to carry out the Act No. 34 of 2009. However, based on the results of the audit of Siskohat in 2012, seen many strategic plan did not implement as well as it should be run in accordance with the Strategic Plan 2010-2014 of Ditjen PHU. This became the basis for examining the factors that influence the successful implementation of Siskohat.

The model used in this study is a combined model of DeLone & Mclean and Technology Acceptance Model (TAM) which is adjusted with previous studies and the object of research studies. Data collection using questionnaire techniques. Processing data using Structural Equation Modeling (SEM) assisted with LISREL 8.7.

The research result is a successful model of information system of Siskohat. Some factors that influence the implementation success of Siskohat are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction and Net benefit."

"Implementasi e-Government di banyak negara berkembang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Heeks (2003), menunjukkan bahwa 35 persen dari proyek-proyek e-Government di negara - negara berkembang mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan e-Government pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan dibahas faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi e-Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisa faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan e-Government. Dalam penelitian ini diuji 14 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Government yang dikelompokkan dalam dimensi organisasi dan dimensi teknologi. Dari dimensi organisasi adalah Perencanaan, Kultur Organisasi, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Change Management, dan Awareness, sedangkan dari dimensi teknologi adalah Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Dari hasil uji statistik 12 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi e-Government yaitu Perencanaan, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Awareness, Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Sedangkan 2 faktor yaitu kultur organisasi dan change management tidak berpengaruh. Dari 12 faktor yang berpengaruh, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Governement adalah perencanaan dan keamanan informasi.

---

Implementation of e-Government in many development countries are not in line with expectations. A study conducted by Heeks (2003) shows, that 35 percent of e-Government projects in the development countries failed, 50 percent were partial failed, and only 15 percent were considered to be successful. There are many factors that contribute to the success of e-Government implementation in an organization. This reasearch discuss the factors that influence the successful of e-Government implementation in the Directorate General of Land Transportation.

This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence the success of e-Government. It also examines 14 factors that can affect to the success of e-Government implementation which are grouped in organizational dimension and technological dimension, The organizational dimension are Planning, Organizational Culture, Organizational Structure, Policy, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Change Management, and Awareness, whereas from the technological dimension are IT Infrastructure, Applications, IT Standard, and Information Security.

From the results of statistical tests, there are only 12 factors that affect the success of e-Government implementation are Planning, Organizational Structure, Policies, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Awareness, IT Infrastructure, Applications, IT Standards, and security Information (security). While the 2 factors, organizational culture and change management have no effect. From the 12 factors above, the most dominant factors affecting the success of e- Governement implementation are planning and information security."

"Sebagai upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia menjadikan eprocurement sebagai salah satu program strategis dalam 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (DeTikNas). Salah satu pengembang yang cukup berhasil dalam mengembangkan e-procurement adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yang telah digunakan oleh 731 instansi pemerintah dan 311.534 penyedia barang/jasa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penentukesuksesan sistem e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP, serta dampaknya terhadap persepsi transparansi menurut perspektif penyedia barang/jasa. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan tersebut dengan pendekatan covariance-based structural equation modeling yang dilakukan untuk menganalisis data hasil survei terhadap 157 responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kualitas sistem, kualitas layanan, regulasi, kepercayaan terhadap sistem e-procurement, kepuasan pengguna dan manfaat yang dirasakan yang menjadi faktor penentu kesuksesan sistem e-procurement. Akan tetapi, hanya kepercayaan terhadap sistem e-procurement yang secara dominan mempengaruhi persepsi transparansi.

---

In effort to fight corruption, Indonesian government makes e-procurement as one of strategic programs in 7 flagship National Information Technology Council (DETIKNAS). One of developers that can be considered quite successful in developing e-procurement system is Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) that has been used by 731 government agencies and 311.534 supplier. This study was conducted to analyze the determinants ofe-procurement system successas well as its impact on perceived transparency from supplier?s perspective. This study answered both questions by applyingcovariance-based structural equation modeling approach to analyze the survey data of 157 respondents.

This study found that only system quality, service quality, regulation, trust, user satisfaction, and perceived benefitsdetermine e-procurement system success. However, only trust on e-procurement system dominantly affects perceived transparency."

"Pusbekangad sebagai salah satu bagian vital dalam satuan TNI AD yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa bagi Angkatan Darat dalam penerapannya ternyata belum sepenuhnya baik dan memenuhi standar seperti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku serta belum adanya evaluasi terkait kesuksesan dari implementasi e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPSE TNI AD sebagai implementasi e-procurement dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan konsep Critical Success Factor melalui pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dari hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif menghasilkan temuan bahwa kesuksesan dalam penerapan SPSE di Pusbekangad masih belum sepenuhnya tercipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas individu dan organisasi di Pusbekangad disertai dengan peningkatan kualitas sistem aplikasi LPSE dan regulasi terperinci yang dibuat oleh pemangku kebijakan guna mendorong terciptanya kesuksesan dalam menerapkan SPSE.

---

Pusbekangad as a vital part of TNI AD unit that carries out the process of procurement of goods and services for the army in its application has not been fully good and meets standards such as the implementation of goods/services procurement activities that are not in accordance with applicable regulations and there has been no evaluation related to the success of e-procurement implementation. This research aims to analyze the application of SPSE TNI AD as an e-procurement implementation in carrying out goods and services procurement activities using the Critical Success Factor concept through a post-positivist approach and using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. Analysis of the research results presented descriptively resulted in findings that success in the implementation of SPSE at Pusbekangad is still not fully created. Therefore, it is necessary to improve the quality of individuals and organizations in Pusbekangad accompanied by improving the quality of the LPSE application system and detailed regulations made by policy makers to encourage the creation of success in implementing SPSE."

"Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi.

---

The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."