Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menggunakan pendekatan model mikrosimulasi, makalah ini mengkaji dampak perubahan kebijakan dari pencabutan fasilitas pembebasan atas listrik dan air. Secara agregat hasil simulasi menunjukan kebijakan ini sedikit menaikan tingkat kemiskinan, namun tidak berdampak buruk pada ketimpangan. Makalah ini kemudian mensimulasi alternative kompensasi untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dengan asumsi biaya berasal deri penambahan penerimaan yang di peroleh dari pengenaan PPN atas listrik dan air yang berasal dari rumah tangga, distribusi melalui transfer tunai dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif memeperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

---

Using a microsimulation model approach, this paper examines the impact of policy changes from revocation of exemption facilities for electricity and water. In aggregate, the simulation results show that this policy slightly raises the poverty rate, but does not have a bad impact on inequality. This paper then simulates alternative compensation to improve the impact caused by assuming that costs come from additional revenues obtained from the imposition of VAT on electricity and water originating from households, distribution through cash transfers can be an effective policy alternative to improve poverty and inequality levels."

"Penelitian ini menyajikan estimasi ekonometrika tingkat rumah tangga dari elastisitas pendapatan dan harga permintaan listrik perumahan di Indonesia. Menggunakan data panel survei rumah tangga tahunan SUSENAS dari tahun 2011 hingga 2013, estimasi mengontrol variabel terkait gaya hidup rumah tangga yang secara signifikan mempengaruhi konsumsi listrik seperti aspek demografis, ukuran tempat tinggal, dan kepemilikan peralatan rumah tangga. Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, konsumsi listrik residensial bersifat inelastis terhadap harga dan pendapatan, dengan elastisitas harga dan pendapatan masing-masing sebesar -0,88 dan 0,3. Penduduk perkotaan menggunakan lebih banyak listrik daripada penduduk desa. Menyikapi pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menyiapkan kapasitas listrik yang lebih besar atau menaikkan tarif untuk mendorong penghematan listrik.

---

This paper presents household-level econometric estimates of the income and price elasticities of residential electricity demand for Indonesia. Using annual household survey panel data of SUSENAS from 2011 to 2013, the estimation controls for household characteristics that significantly affect electricity consumption, such as demographic aspects, house size, and ownership of home appliances. The empirical results show that in Indonesia, the residential electricity is price- and income-inelastic, with price and income elasticities of -0.88 and 0.3, respectively. Urban residents use more electricity than their rural counterparts. Responding to the growing economy, the government should prepare a greater electricity capacity or induce a higher tariff to promote electricity savings."

"ABSTRAKStudi ini menganalisa berbagai faktor-faktor yang terjadi akibat dari keputusan perusahaan dan industri untuk menggunakan pembangkit listrik mandiri dalam mengatasi masalah kebutuhan listrik untuk produksi. Dengan berfokus pada perbedaan karakteristik pulau dan sumber daya yang dimilikinya, masing-masing industri dari berbagai sektor memiliki berbagai pertimbangan yang tentu saja berbeda dalam kurun tiga periode waktu. Perhitungan empiris menunjukkan bahwa industri dengan pengeluaran dan pemasukan yang besar serta tenaga kerja yang sedikit cenderung memiliki probabilitas untuk menggunakan swa-listrik. Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa industri dari pulau Kalimantan dan kelompok pulau Papua/Nusa Tenggara/Maluku memiliki probabilitas menggunakan swa-listrik lebih tinggi yaitu masing-masing sebesar 24,7% dan 19,8%, jika dibandingkan pulau Jawa/Bali. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki probabilitas menggunakan swa-listrik lebih tinggi jika dibanding kelompok lain. Efek dari periode tahun yang dihasilkan menunjukkan bahwa pada tahun 2009. Industri mengurangi penggunaan swa-listrik.

---

ABSTRACTThis study analyzes the factors that determine firms' decisions on electricity self-generation in Indonesia. Specifically, I explore the difference in firms' decisions making across Indonesian five major islands in the past ten years. The empirical investigation utilizes Indonesian's Large and Medium Firm dataset of the years 2004, 2009, and 2014. The empirical results show that industry with higher output, higher income, and less labor is positively associated with the probability of electricity self-generation. Moreover, for firms in Kalimantan and Papua/Nusa Tenggara/Maluku island, they have a higher probability (24.7% and 19.8%, in comparison with Jawa/Bali island) of the electricity self-generation. The agriculture sector is also more likely to self-generate electricity. The year effect on the study indicates that in 2009 the firms reduce the usage of self-generated electricity. All of these findings are robust across different model specifications."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara konsumsi listrik dan pertumbuhan ekonomi pada level yang lebih disagregat yaitu pada sektor industri, bisnis dan rumah tangga. Selain itu penelitian ini juga memasukkan determinan ketiga yang diduga juga penting pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik yaitu tarif listrik. Lewat pemodelan VECM, ditemukan hubungan kausalitas searah dari konsumsi listrik ke pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Sehingga Indonesia harus menambah pasokan listrinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pengalihan subsidi listrik dan ke infrastruktur juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

This research analyzes relationship between electricity consumption and economic growth which disaggregated into three levels: industry, business and household sector. This research also aims to analyze the third determinant which is fathomed having important role to those two variables. Through VECM modeling, it is found that one-way direction causality goes from electricity consumption to economic growth. Thus Indonesia needs to increase its electricity supply to maintain its economic growth. Besides that, the transformation of electricity subsidies into infrastructure also increases the economic growth."

"[ABSTRAKPenelitian ini menyelidiki pengaruh perubahan kebijakan fiskal selamapelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia. Denganmenggunakan data panel dari 27 provinsi selama periode 2001-2012, penelitianini menjelaskan dampak dari peraturan baru tentang desentralisasi fiskal terhadapketimpangan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan koefisien Gini, Theil L,dan Theil T sebagai ukuran ketimpangan, sedangkan variabel independen meliputiindeks desentralisasi fiskal (FDA dan FDB), PDRB per kapita (pcGRDP) danPDRB per kapita kuadrat (pcGRDP kuadrat). Variabel independen PDRB perkapita dan PDRB per kapita kuadrat berfungsi sebagai variabel kontrol.Hasil regresi panel menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (2001-2004), desentralisasi fiskal berdampaknegatif pada ketimpangan. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskalmengakibatkan peningkatan ketimpangan pengeluaran. Semakin besardesentralisasi fiskal menyebabkan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran.Perubahan undang-undang desentralisasi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwaketimpangan dapat dikurangi. Meskipun pengaruh desentralisasi fiskal padaketimpangan masih negatif setelah tahun 2004, besar dampaknya jauh lebih kecil.

---

ABSTRACTThis study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller., This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.]"

"AbstractDalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomiWashington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

AbstractWater resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization."

"

Tarif listrik dinamis adalah sistem tarif listrik yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi beban pada waktu tersebut. Pada umumnya, tarif listrik akan menjadi lebih mahal pada saat waktu beban puncak dan lebih murah saat beban minimal. Sebagai konsumen, penerapan tarif listrik dinamis mengakibatkan kenaikan besar tagihan yang harus dibayarkan. Sistem dengan pembangkit sumber energi terbarukan merupakan salah satu metode untuk menjawab permasalahan ini. Dengan menggunakan komponen pembangkit seperti panel surya, konsumen dapat menggunakan energi yang dihasilkan pada saat siang hari atau bahkan disimpan untuk selanjutnya digunakan saat selang waktu beban puncak.  Pada penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh dari penggunaan panel surya terhadap perubahan level tarif dinamis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan komponen panel surya dan baterai, untuk penurunan harga impor sebesar IDR 100/kWh menghasilkan peningkatan keuntungan sampai IDR 5.000.000 dalam 25 tahun (project lifetime). Kenaikan harga ekspor sebesar IDR 100/kWh menghasilkan peningkatan keuntungan sebesar IDR 30.000.000 dalam 25 tahun.

 

 

---

Dynamic pricing of electricity is an electricity tariff system that changed according to load demand on that particular time. In general, price of electricity will be more expensive at night when the load demand at its highest and cheaper when the demand is at its minimum. From a consumer standpoint, dynamic pricing results in a large increase to their electricity bills. A system with renewable electricity generator is one of the method to answer this problem. By using generation component such as a solar panel, the consumer can use the generated energy during the daytime or storing it in a storage component like a battery to use it in peak-time when the tariff is much higher. Even more so, the excess energy from solar panel can be sold to the grid to reduce the spending on electricity bills. This experiment will discuss how big is the effect of the aforementioned system in the dynamic pricing scheme by using HOMER simulation. By using photovoltaic panels and batteries in the system, every IDR 100/kWh of export price reduction resulting in increasing of profit by IDR 5.000.000/kWh for a project lifetime of 25 years. In other case, every IDR 100/kWh of import price addition increase the profit by IDR 30.000.000/kWh for a project lifetime.

 

"

"Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu membuat model permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dan memproyeksikan permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menduga permintaan listrik rumah tangga menggunakan teknik regresi dengan variabel terikat yaitu konsumsi tenaga listrik rumah tangga dan variabel bebas yaitu pendapatan perkapita nasional, harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi. Penelitian ini menggunakan data time series dengan observasi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007. Hasil regresi model permintaan listrik sektor rumah tangga menunjukkan bahwa harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga, sedangkan pendapatan perkapita nasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga. Hasil proyeksi permintaan listrik rumah tangga tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sektor rumah tangga meningkat sebesar 14.584,58 Gwh dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2012, diproyeksikan konsumsi listrik sektor rumah tangga sebesar 61.909,48 Gwh, pendapatan perkapita nasional sebesar Rp. 9.099.600,31,-, harga jual listrik sebesar Rp. 638,63,-, dan rasio elektrifikasi menjadi 70,26%.

---

The objective of research is to build a model of electricity demand of household sector from the year 1986 up to the year 2007 and projected the electricity demand of household sector from the year 2008 to 2012 in Indonesia. Research methodologies applied to estimate the electricity demand of household sector is regression technique with dependent variable is electricity consumption of household sector and independent variables are national income per capita, average electricity selling price of household sector and electrification ratio. This research applied data time series with observation from the year 1986 up to the year 2007.

The result of electricity demand regression of household sector indicates that the average electricity selling price and electrification ratio are positively and significantly influenced the electricity demand, whereas the national income per capita positively but not significantly influenced. The forecasting data from 2008 until 2012 shows that the electricity demand of household sector will be increase as much 14.584,58 Gwh than previously in 2007. It is forecasted that in the year 2012 the electricity consumption of household sector is 61.909,48 Gwh, national income per capita as much Rp. 9.099.600,31,-, electricity selling price as much Rp. 638,63,-, and electrification ratio becomes 70,26%."

"Pertanyaan bagaimana kiprah politik luar negeri Indonesia setelah 20 tahun reformasi menjadi pemantik lahirnya buku bunga rampai ini, sesuai kajian yang ditekuni oleh sebagian para peneliti bidang politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Goresan analisis, mereka tuangkan dalam tujuh bab yaitu: 1) "Pendekatan Politik Luar negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral" 2) "Poros Maritim Dunia dan Politik Luar negeri Indonesia", 3) "Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina", 4) "ASEAN dan Politik Luar Negeri Indonesia", 5) "Selat Malaka dan Penguatan Kepentingan Maritim Indonesia, Agenda Penting Politik Luar Negeri Indonesia pada Era Reformasi:, 6) "Perbatasan Laut Indonesia sebagai Perjuangan dalam Politik Luar Negeri", 7) "Politik Luar Negeri Indonesia dan Tantangan ke Depan". Perjalanan politik luar negeri Indonesia baik era reformasi maupun sesudahnya tidak luput dari tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari aspek normatif, kelembagaan, dan strategis dalam kaitannya dengan keterlibatan Indonesia di tingkat global. Juga dalam konteks isu yang dihadapi, seperti kiprah Indonesia dalam memperjuangkan HAM dan politik bebas aktif di dunia, peran Indonesia dalam tuntutan sentralitas ASEAN di peta politik dunia yang tengah berubah, serta kepentingan penegakan kedaulatan maritim dalam kerangka poros maritim dunia. Akhirnya potret politik luar negeri Indonesia ini tidak saja sekadar 'potret' yang diam, melainkan akan terus meniti jalan panjang dalam balut politik bebas aktif."