Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi.

---

The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter sebagai bentuk resistensi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai pengungkapan kasus kekerasan seksual membahas dua jenis pengungkapan, yaitu secara langsung dan secara daring melalui perantara media sosial. Akan tetapi, belum banyak studi yang melihat fenomena ini sebagai bentuk resistensi penyintas, khususnya melalui pewacanaan diskursus tandingan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini berargumen bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di Twitter merupakan bentuk resistensi penyintas dan terwujud melalui diskursus tandingan yang memicu dialog publik mengenai kekerasan seksual. Diskursus tandingan penyintas beroperasi dalam online counterpublics, yaitu arena diskursif berbasis teknologi internet di mana kelompok marjinal mampu mengontestasikan eksklusi mereka dari ruang publik. Temuan penelitian menunjukkan diskursus tandingan penyintas terlihat dalam teks yang merebut kembali narasi kekerasan seksual dari perspektif penyintas, menggambarkan bentuk kekerasan yang beragam, serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Proses produksi teks utas juga merepresentasikan resistensi penyintas sebagai aktor yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, terdapat kontestasi antara diskursus tandingan penyintas dengan diskursus dominan yang mereproduksi nilai-nilai rape culture di arena diskursif yang sama. Resistensi penyintas juga diinterpretasi secara berbeda-beda oleh publik sehingga arena diskursif yang ada tidak menjadi ruang aman bagi penyintas untuk bersuara. Oleh karena itu, pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter tidak menjadi jalur alternatif yang ideal bagi penyintas untuk mendapatkan keadilan di tengah konteks sosiokultural Indonesia yang masih melanggengkan kekerasan seksual.

---

This study aims to explain how sexual assault disclosure on Twitter is a form of sexual violence survivors’ resistance in Indonesia. Previous studies on sexual assault disclosure mainly discussed two kinds of disclosure, which are direct or offline disclosure and disclosure through social media or online disclosure. However, there is little to no studies which analyzed the phenomenon as sexual violence survivors’ resistance through the construction of counter discourse, specifically using critical discourse analysis (CDA). This study argues that sexual assault disclosure on Twitter is a form survivors’ resistance which further manifested through counter discourse that encourages public discussion on sexual violence. Survivors’ counter discourse operates through online counterpublics, which is a discursive arena facilitated by the internet in which marginalized group contested their exclusion from the public sphere. The findings of this study show that survivors’ counter discourse can be seen through texts which reclaim sexual assault narrative, depict various sexual violence forms, and give social punishment to the perpetrators. The text production process also represents survivors’ resistance as an active actor in the decision-making process. However, there is a contestation between survivors’ counter discourse and the dominant discourse which reproduces rape culture values in the same discursive arena. Survivors’ resistance is also interpreted in different ways by the public, emphasizing how the discursive arena is not a safe space for survivors to speak up. Therefore, the sexual assault disclosure through Twitter is not an ideal alternative route for survivors to seek justice in the midst of Indonesia's sociocultural context which still perpetuates sexual violence"

"Nilai patriarki dan neoliberalisme menimbulkan kegentingan masalah kekerasan seksual di kampus. Kondisi tersebut memunculkan resistensi berupa aktivisme yang dilakukan oleh warga kampus. Aktivisme dilakukan sebagai respons formal dan informal melalui kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, aktivisme justru direspons oleh kampus dengan pengkhianatan, yang disebut sebagai institutional betrayal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk institutional betrayal yang dialami aktivis kekerasan seksual di kampus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan feminis. Teori feminis radikal digunakan untuk menjelaskan permasalahan institutional betrayal sebagai bentuk viktimisasi struktural terhadap aktivisme anti kekerasan seksual di kampus. Hasil penelitian menunjukkan beragam bentuk institutional betrayal, mulai dari memaksa jalan damai, tidak menyediakan kebutuhan aktivis, hingga tidak meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Penelitian ini mengungkap bahwa viktimisasi struktural yang dialami oleh para aktivis disebabkan oleh kecenderungan kampus dalam mengadopsi budaya patriarki. Hal ini menyebabkan para aktivis mengalami institutional betrayal dalam bentuk kelalaian dan kesengajaan.

---

The system of patriarchy and neoliberalism creates a critical problem of sexual violence on campus. This condition gave rise to resistance in the form of activism carried out by campus residents. Activism is carried out as a formal and informal response through activities to prevent and handle sexual violence. However, the campus responded to activism with betrayal, known as institutional betrayal. This research aims to identify the forms of institutional betrayal experienced by sexual violence activists on campus. The study was conducted using qualitative methods with a feminist approach. Radical feminist theory is used to explain the problem of institutional betrayal as a form of structural victimization of anti-sexual violence activism on campus. The research results show various forms of institutional betrayal, such as forcing peace, not providing for activists' needs, and not apologizing for mistakes they have made. This research reveals that the structural victimization experienced by activists is caused by the campus' tendency to adopt a patriarchal culture. This causes activists to experience institutional betrayal in the form of negligence and deliberate actions."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Kekerasan seksual di kampus merupakan tindak kejahatan dengan tingkat pelaporan yang sangat rendah. Sementara itu, berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah peristiwa traumatis yang sangat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korbannya. Oleh karenanya, tesis ini membahas seputar permasalahan kriminologis kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, khususnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y. Penelitian ini adalah penelitian kriminologi feminis dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa model kebijakan yang ideal harus mencakup aspek Pelaporan, Penanganan, Pencegahan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi.

---

Campus sexual assault is the most underreported crime. Meanwhile, previous studies reveal that sexual violence is a traumatic event that has major impacts on the mental and physical health of its victims. Against that background, this thesis discusses the criminological problem of campus sexual assault, particularly the prevention and response policy aspect at University X and Y. This research is a criminology-feminist study using a critical approach. The result of the study suggests that the ideal policy model must include Reporting, Response, Prevention, Funding, Monitoring and Evaluation."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Tesis ini membahas mengenai pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja oleh pemberi kerja setelah berlakunya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 dimana pemberi kerja wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana implementasi Keputusan Menteri ini pada pelaksanaannya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana implementasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dan non-doktrinal. Setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan terhadap moral dan juga kesusilaan serta diperlakukan sebagaimana harkat dan martabat manusia dan juga nilai-nilai agama, namun tindak kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa pun sehingga penting untuk dibentuk pihak yang khusus untuk menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.

---

This thesis discusses the formation of a Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence Within the Workplace by employers after the issuance of the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 where employers are required to form a Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence Within the Workplace, but further research needs to be done on how the implementation of this Ministerial Decree is implemented. This thesis aims to find out what is meant by sexual violence, its impact on victims, and how the the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 is implemented. The research methods used are doctrinal and non-doctrinal. Every worker has the right to protection of morals and decency and to be treated according to human dignity and religious values, however sexual violence can happen to anyone so it’s important to establish a special party to handle the prevention and handling of sexual violence in the workplace."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"COVID-19 merupakan penyakit pernapasan yang mewabah di seluruh dunia setelah kasus pertama di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, ditemukan pada Desember 2019, dan memasuki Indonesia pada tahun 2020, yang mengakibatkan terjadinya masa pandemi. Pada masa pasca-pandemi tersebut, diduga terdapat hubungan antara determinan lingkungan hunian baik dari kondisi lingkungan dan kondisi status ekonomi memiliki hubungan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan COVID-19. Penelitian berikut menggunakan desain penelitian cross-sectional dan simple random sampling. Dari penelitian berikut, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan bermakna antara determinan lingkungan hunian terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan COVID-19, dan dapat diketahui lingkungan hunian memiliki hubungan lebih kuat terhadap pengetahuan seseorang terhadap COVID-19.

---

COVID-19 is a respiratory illness that plagued the world after first case found on Wuhan, People’s Republic of China, in December 2019, and entered Indonesia on 2020 that caused pandemic era in Indonesia. On post-pandemic era, it is suspected there are relationship between household condition determinants from the environment and economic status to knowledge, perception and attitudes towards COVID-19. The research used cross-sectional study design and simple random sampling. From this research, it could be seen that there is a significant relationship between household condition and knowledge, perception and attitudes towards COVID-19. It is also known that household condition has stronger relationship with someone’s knowledge towards COVID-19."

"Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang semakin marak ditemukan terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perkembangan pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa dan terpidana tindak pidana kekerasan seksual merupakan respons terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Pemberatan sanksi pidana serta penetapan sanksi tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi merupakan langkah yang dinilai pemerintah Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi fenomena tindak pidana kekerasan seksual. Makna keadilan bagi korban yang seringkali diartikan pembalasan semata sedangkan sistem pemidanaan Indonesia berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi menimbulkan dilema dalam penentuan sanksi bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini akan mengkaji perkembangan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana dan tindakan, serta penerapan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) dalam tindak pidana kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah menganut double track system dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana dan tindakan ditempatkan pada kedudukan yang setara dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi pada empat putusan pengadilan tindak pidana kekerasan seksual yang dianalisis dalam skripsi ini menunjukan bahwa double track system belum diterapkan secara optimal oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan yang terbatas, miskonsepsi hakim, dan kepasifan aparat penegak hukum merupakan hambatan terhadap penerapan sistem pemidanaan dua jalur dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

---

Sexual violence is a criminal act that is increasingly common found in Indonesian society. The development of crime and punishment of defendants and convicts of sexual violence crime is a response to this crime event. Aggravating criminal sanctions and treatment sanctions establishment in the form of chemical castration, installing electronic detection devices, and rehabilitation are steps that the Indonesian government considers to be a solution to overcome the phenomenon of sexual violence crime. The meaning of justice for victims, which is often interpreted as mere retribution, whereas the Indonesian criminal system is oriented towards rehabilitation and reintegration, creates a dilemma in determining sanctions for defendants of sexual violence crime. This research will examine the development of types of sexual violence crime, criminal sanctions and treatments, as well as the implementation of double track system in sexual violence crime in Indonesian laws. The doctrinal research method is the method used in this research using secondary data from various legal materials including statutory regulations, court decisions, books, journals and other sources. The secondary data in this research was analyzed qualitatively. The results of this research found that the Indonesian legal system has adopted a double track system in cases of sexual violence crime. Criminal sanctions and treatments are placed on an equal position in order to achieve the goal of punishing perpetrators of sexual violence. However, based on a study of four sexual violence crime court decisions analyzed in this thesis, it shows that the double track system has not been implemented optimally by the Indonesian criminal justice system. Limited regulations, judges' misconceptions, and the passivity of law enforcement are obstacles to the implementation of double track system in cases of sexual violence crime in Indonesia."