Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.

---

The government of West Java Province has applied a discretion in interpreting the national Covid-19 regulation through West Java Province Bylaw Number 5/2021. In order to ensures procedural justice for the society, the bylaw applying fines decided by trial court of minor offenses against those who violate health protocols. The implementation of the bylaw is a manifestation of the theory of an integrated criminal justice system, which, to date, has only been carried out apparently and independently. However, there is an integration in achieving an objective of law enforcement, that is, the prevention of the spread of Covid-19. The study examines the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 involving Indonesian National Police as well as civil service police in taking actions against the violations of the health protocol and the problems they have. The author employs the descriptive qualitative methodology involving triangulation, literature reviews, interviews, and case studies. The results of the study reveal that an integrated judicial system has been implemented and has met its objective to ensure public compliance to health protocols. There are still a number of issues, including the use of the quantitative performance metrics in identifying the target offenders, outdated paperwork methods, teleconferencing judicial processes that are hindered by the existing legislations, and dilemma in either imposing heavy fines that burdens the public or light fines that fail to achieve their compliances."

"Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora, secara faktual telah tercapai sesuai target dan timeline yang telah dirumuskan oleh satgas vaksinasi Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis secara objektif kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Blora; 3) Mendeskripsikan dan menganalisis peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menggambarkan secara komprehensif peran polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 di wilayah hukum Polres Blora diantaranya; Pertama, memfasilitasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pelaksanaan vaksinasi di berbagai level, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan gagasan terkait pelaksanaan vaksinasi. Kedua, pada tahap pelaksanaan vaksinasi perwakilan masyarakat dilibatkan ikut serta menjadi panitia vaksinasi di lokasi yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Masyarakat juga secara sukarela ikut membantu mensosialisasikan informasi pelaksanaan vaksinasi bahkan hingga memberikan bantuan konsumsi secara sukarela saat pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh Polri. Ketiga, Polri melakukan terobosan program inovatif dengan “menyambangi” door to door masyarakat dan mengupayakan kemudahan akses vaksin melalui mobil gerai vaksin.

---

The research discusses about the roles of Blora Police Resort in handling the pandemic of Covid-19 in Blora Regency. More specifically, the research aims to (1) describe and analyse objectively the condition of Covid-19 pandemic that occurs in the jurisdiction of Blora Police Resort; (2) describe the role of Indonesian National Police in increasing the public participation to make the Covid-19 vaccination successful in the jurisdiction of Blora Police Resort; and (3) describe and analyse the obstacles in the implementation of Covid-19 vaccination in the jurisdiction of Blora Police Resort. The research employs the qualitative approach. The researcher chooses the qualitative approach because it can comprehensively describe the police strategy in increasing the community participation in Covid-19 vaccination programs. The results of the research reveal that the roles of the National Police to encourage the community participation in the implementation of the Covid-19 vaccination programs in the jurisdiction of Blora Police Resort are: first, facilitating the community to be directly involved in the planning process for the implementation of vaccination at various levels by providing as much space as possible for the community to provide inputs and ideas regarding the implementation of vaccination; second, involving community representatives as part of the vaccination succession committees at certain locations, especially in voluntarily helping disseminate information on the implementation of vaccinations as well as providing consumption assistance during the implementation of vaccinations initiated by the police; and third, creating innovative programs by visiting the communities door to door and seeking easy access to vaccines through vaccine booth cars."

"Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak pada adanya perubahan pola dalam terorisme. Terorisme manfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, sertameradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Dengan melihat pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masapra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saatini, timbul pertanyaan penting terkait apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relevan dipertahankan atau diperlukan adanya perubahan – perubahan signifikan di dalamnya. Dengan melakukan kajian terkait strategi penanggulangan terorisme, penilaian dan evaluasi kinerja, dan kejahatan terorisme, serta analisis dengan teoriperan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Hasilpenelitianinimenyimpulkanbahwabahwa relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, namun masih membutuhkan beberapa perbaikan. Hingga, pada akhirnya, peneliti merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

---

The spread of the COVID-19 virus also has an impact on changing patterns of terrorism. Terrorists take advantage of the disruption, uncertainty and economic hardship caused by COVID-19 to spread fear, hatred and division, and radicalize and recruit new followers. By looking at the various problems of shifting patterns of community interaction from the pre-COVID-19 period and during the current COVID-19 pandemic, an important question arises regarding whether the old-style counterterrorism strategy can still be maintained or significant changes are needed in it. By conducting studies related to counterterrorism strategies, performance assessment and evaluation, and terrorism crimes, as well as analysis with role theory, this study aims to explain the relevance of conventional counter-terrorism strategies during the COVID-19 pandemic. The results of this study conclude that the relevance of the counterterrorism strategy carried out conventionally by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, but still needs some improvement. In the end, researchers formulated an ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic."

"Abstract. This study aims to analyze public ethics in local government institutions. It is used as an attempt to create an institutional order that allows better ethics in the governance system involving governmental institutions and the public. The study was conducted on Satpol PP (Satpol PP) in Makassar by using qualitative method. This study outlines the fundamental problems in terms of personal and institutional affairs of the Satpol PP in Makassar. The result indicates that the main problem is not merely in Satpol PP itself, but also institutionally public ethics has not been imposed well. Theoretical reflection resulted from the study is that in the context of civil service police unit of Makassar, institutional ethics should be made possible to control personal ethics. Therefore, the direction of future policy should emphasize more on how to build the institutional ethics for the Satpol PP of Makassar.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika publik dalam lembaga pemerintahan daerah. Kajian etika publik ini digunakan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan kelembagaan yang memungkinkan etika menjadi lebih baik dalam sistem tata kelola urusan pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Penelitian dilakukan pada lembaga satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menguraikan persoalan-persoalan mendasar dalam hal personal dan institusional Satpol PP Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan saja masalah personal Satpol PP melainkan karena memang secara institusional etika publik belum terlembagakan dengan baik. Refleksi teoretis yang dihasilkan dari penelitian adalah bahwa pada konteks Satpol PP Kota Makassar, etika institusional dimungkinkan dapat mengontrol etika personal. Oleh karena itu, arah kebijakan kedepannya sebaiknya lebih ditekankan pada bagaimana membangun etika institusional pada Satpol PP Kota Makassar."

"Dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, masyarakat perlu patuh dan beradaptasi dengan protokol baru untuk menekan jumlah kasus. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan influencer media sosial dalam mempromosikan protokol kesehatan selama COVID-19. Protokol tersebut meliputi penggunaan masker, social distancing, dan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitiser. Makalah ini akan menganalisis peran influencer dalam mempromosikan kampanye protokol kesehatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era COVID-19. Teori pembelajaran sosial Bandura berpendapat bahwa salah satu metode untuk mengubah perilaku adalah dengan menetapkan model peran. Melalui tinjauan pustaka dan pengumpulan data sekunder, ditemukan bahwa influencer bertindak sebagai panutan publik dalam mempromosikan protokol kesehatan yang baru dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol tersebut.

---

With the COVID19 pandemic happening in the world, the public needs to obey and adapt to a new protocol to reduce the number of cases. The Ministry of Tourism and Creative Economy collaborated with social media influencers in promoting health protocol during COVID19. These protocol includes wearing a mask, social distancing and washing hands using soap or hand sanitiser. This paper will analyse the role of an influencer in promoting the health protocol campaign for the Ministry of Tourism and Creative Economy in the COVID19 era. Bandura’s social learning theory argues that one of the methods of behaviour change is by setting a role model. Through literature review and secondary data collection, it is found that influencers act as a role model in promoting the new health protocols as well as raising awareness in applying the health protocols."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai ditingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, dimana kelompokkelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

---

The research aims at explaining the terror of book bomb occuring in Jakarta Suchterror is a new modus operandi of terrorists in doing their actions because their targets are individuals If the police do not handle the case immediately such terror will psychologically affect communities in the forms of high anxiety and worriness Book bombings in the context of their victims and the quality of their explosions can not be compared with the previous bombings happening in certain buildings However both of bombing types have similar effects Moreover book bombings have nearly touched the psychological aspects of common people The fearness and panic attacking families are the forms of the terrorists success of committing book bombings leading to a terrorizing act

In accordance with formal law prevailing in Indonesia the act and perpetrator of book bombings can be categorized as a terrorism act Terrorists have currently cooperated with other groups and networks that posses good relationship and working mechanism either in the context of infra structural operation or supporting infrastructures.

By looking at such situation and condition the Indonesian National Police as stated in Law No 2 2002regarding Indonesian National Police is the front liner in providing protection and security to people in combating terrorism in Indonesia The Indonesian National Police does the responsibilities by arresting the perpetrators preventing investigating interrogating and even shooting death the perpetrators One of the Indonesian National Police efforts is the establishment of an special detachment 88Antiterror Special Detachment

It can be concluded that the role of the Indonesian National Police can not be separated from the three functions protector shelter and servant of public The Indonesian National Police must protect people from acts threatening their lives The Indonesian National Police through 88 Antiterror Special Detachment in conducting such duties and responsibilities must be guided by Law No 2 2002 regarding the Indonesian National Police "

"Penting melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwisata domestik pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan meneliti pengaruh dari keberanian mengambil risiko dan kepatuhan individu terhadap protokol kesehatan terhadap intensi berwisata pada mahasiswa di era pandemi COVID-19. Keduanya sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki korelasi yang signifikan terhadap intensi berwisata. Dalam penelitian cross-sectional yang dilakukan kepada mahasiswa, peneliti berusaha untuk mengetahui hubungan antara keberanian mengambil risiko dan kepatuhan  protokol kesehatan sebagai prediktor dan intensi berwisata domestik sebagai outcome. Pengukuran intensi berwisata domestik menggunakan alat ukur intensi berwisata yang diadopsi, pengukuran risk-taking menggunakan skala DOSPERT dimensi kesehatan/keamanan yang diadaptasi, lalu pengukuran kepatuhan protokol kesehatan menggunakan kuesioner kepatuhan protokol kesehatan. Pengukuran telah dilakukan kepada 131 mahasiswa 18-25 tahun berdomisili Jabodetabek. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan korelasi yang signifikan di antara risk-taking dan kepatuhan protokol kesehatan terhadap intensi berwisata domestik. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini menggunakan alat ukur yang lebih valid dan reliabel, demografi partisipan yang lebih fokus, dan menggunakan metode penelitian dengan kontrol lebih besar.

---

It is important to research the factors that influence students' domestic travel intentions. This study aims to answer this need by examining the effect of risk-taking and individual compliance with health protocols on student travel intentions in the COVID-19 pandemic. Both have been investigated by previous research showing that they have a significant correlation to travel intentions. In this study conducted on university students, researchers sought to determine the relationship between risk-taking and obedience to health protocols as predictors and domestic travel intentions as an outcome. The measurement of domestic travel intentions uses the travel intention measurement tool, the risk-taking measurement uses the adapted health/safety dimension DOSPERT scale, and the measurement of health protocol obedience uses a health protocol obedience questionnaire. Analysis has been done to 131 students 18-25 years old who live in jabodetabek. The results showed that there was no significant correlation between risk-taking and health protocols compliance on domestic travel intentions. Further research on this topic is needed using more valid and reliable measuring instruments, more focused participant demographics, and using research methods with greater control."

"Penting melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwisata domestik pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan meneliti pengaruh dari keberanian mengambil risiko dan kepatuhan individu terhadap protokol kesehatan terhadap intensi berwisata pada mahasiswa di era pandemi COVID-19. Keduanya sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki korelasi yang signifikan terhadap intensi berwisata. Dalam penelitian cross-sectional yang dilakukan kepada mahasiswa, peneliti berusaha untuk mengetahui hubungan antara keberanian mengambil risiko dan kepatuhan protokol kesehatan sebagai prediktor dan intensi berwisata domestik sebagai outcome. Pengukuran intensi berwisata domestik menggunakan alat ukur intensi berwisata yang diadopsi, pengukuran risk-taking menggunakan skala DOSPERT dimensi kesehatan/keamanan yang diadaptasi, lalu pengukuran kepatuhan protokol kesehatan menggunakan kuesioner kepatuhan protokol kesehatan. Pengukuran telah dilakukan kepada 131 mahasiswa 18-25 tahun berdomisili Jabodetabek. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan korelasi yang signifikan di antara risk-taking dan kepatuhan protokol kesehatan terhadap intensi berwisata domestik. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini menggunakan alat ukur yang lebih valid dan reliabel, demografi partisipan yang lebih fokus, dan menggunakan metode penelitian dengan kontrol lebih besar.

---

It is important to research the factors that influence students' domestic travel intentions. This study aims to answer this need by examining the effect of risk-taking and individual compliance with health protocols on student travel intentions in the COVID-19 pandemic. Both have been investigated by previous research showing that they have a significant correlation to travel intentions. In this study conducted on university students, researchers sought to determine the relationship between risk-taking and obedience to health protocols as predictors and domestic travel intentions as an outcome. The measurement of domestic travel intentions uses the travel intention measurement tool, the risk-taking measurement uses the adapted health/safety dimension DOSPERT scale, and the measurement of health protocol obedience uses a health protocol obedience questionnaire. Analysis has been done to 131 students 18-25 years old who live in jabodetabek. The results showed that there was no significant correlation between risk-taking and health protocols compliance on domestic travel intentions. Further research on this topic is needed using more valid and reliable measuring instruments, more focused participant demographics, and using research methods with greater control."

"Rasa takut terhadap Covid-19 merupakan emosi adaptif yang muncul ketika adanya potensi tertular atau menularkan virus Covid-19. Rasa takut apabila tidak dikalibrasi dengan baik dengan ancaman yang sebenarnya, maka, emosi ini dapat menjadi maladaptif. Di sisi lain, rasa takut terhadap Covid-19 juga dapat memicu perilaku keselamatan, misalnya memicu kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal ini, kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 mencakup tindakan preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasa takut sebagai prediktor kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 beserta elemen-elemennya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan berusia 18-60 tahun dengan metode purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fear of Covid-19 Scale (FCV-19S) untuk mengukur rasa takut terhadap Covid-19 dan Preventive Health Behavior (PHB) untuk mengukur kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa rasa takut tidak secara signifikan menjadi prediktor terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara umum, namun apabila elemen kepatuhan dijabarkan satu-persatu, rasa takut secara signifikan menjadi prediktor terhadap dimensi perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, dan pengukuran tindakan pencegahan Covid-19.

---

Fear of Covid-19 was an adaptive emotion that arises when there was a potential for contracting or transmitting the Covid-19 virus. If fear was not properly calibrated with an actual threatened, then this emotion could became maladaptive. On the other handed, fear of Covid-19 could also trigger safety behavior, for example triggering compliance with the implementation of the Covid-19 health protocol. In this case, compliance with the implementation of the Covid-19 health protocol includes preventive measures. This studied aims to analyze the effect of fear as a predictor of adherence to the implementation of the Covid-19 health protocol and its elements. This researched was a quantitative studied with a sample of Indonesian citizens, residing in Indonesia, and aged 18-60 years used a purposive sampling method. The instruments used in this studied was the fear of Covid-19 scale (FCV-19S) to measured fear of Covid-19 and preventive health behavior (PHB) to measured adherence to the implementation of the Covid-19 health protocol. The results of a simple linear regression analysis conducted by the researchers showed that fear was not significantly a predictor of compliance with the implementation of the Covid-19 health protocol in general, but if the elements of compliance was explained one by one, fear was significantly a predictor of the dimensions of perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, and measures preventive behavior from Covid-19."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran Polri dalam menangani Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017 yang merupakan peristiwa yang banyak mendapat perhatian dan membentuk dari para mendukung fanatik masing-masing pasangan calon. Keanekaragaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural, sehingga isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Dengan menggunakan pendekatan intelijen, maka yang dilakukan didalam studi ini adalah memetakan dan menganalisis berbagai persoalan yang mengiringi proses demokrasi pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017. Tulisan ini juga memetakan secara kronologis konflik terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Peneliti menemukan dalam studi ini bagaimana Polri sudah menggelar kegiatan intelijen pada seluruh rangkaian Pemilu DKI Jakarta melalui cipta kondisi untuk mengelola konflik, sehingga proses demokrasi tersebut berjalan aman, meskipun terjadi konflik tetapi tidak menjadi aksi kekerasan. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa peran penting Intelijen Polri dalam pemilu selain memberikan deteksi dini dan solusi konflik adalah juga turut serta menjaga transisi demokrasi di Indonesia dan bukan sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

This thesis discusses how the role of the National Police in dealing with the 2017 DKI Election is an event that has received much attention and formed from the fanatical supporters of each candidate pair. SARA diversity in Indonesia gave birth to a multicultural society, so that the issue of racial intolerance became the main factor causing the conflict. By using an intelligence approach, what is done in this study is mapping and analyzing various problems that accompany the democratic process in the DKI Jakarta Elections in 2017. This paper also maps out chronologically the conflicts against religion and SARA aimed at Ahok. Researchers found in this study how the National Police had held intelligence activities in the entire series of DKI Jakarta elections through the creation of conditions to manage conflict, so that the democratic process proceeded safely, despite conflicts but not acts of violence. Based on the results of the study, it can be concluded that the important role of the Indonesian Police Intelligence in elections in addition to providing early detection and solutions to conflicts is also to participate in maintaining the democratic transition in Indonesia and not just as a security guard and public order."