Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportasi umum merupakan transportasi yang ideal bagi masyarakat perkotaan karena dapat memindahkan penumpang/barang dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun pada kenyataannya, tingkat penggunaan kendaraan umum bagi masyarakat Kota Bekasi masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan tingkat penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya area di Kota Bekasi yang masih belum tercakup layanan angkutan umum, khususnya daerah pemukiman Kelurahan Pekayon Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi angkutan kota di Kelurahan Pekayon Jaya. Pada saat ini, angkutan kota K-02 yang melintasi Kelurahan Pekayon Jaya hanya mencakup 44,88% dari total luas kelurahan apabila dilihat berdasarkan standar RITJ. Angkutan kota K-02 adalah angkutan umum yang melintasi Kelurahan Pekayon Jaya dan juga berfungsi sebagai pengumpan bagi moda transportasi utama LRT untuk masyarakat Kelurahan Pekayon Jaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan kendaraan umum di Kelurahan Pekayon Jaya. Rekomendasi yang berhasil menyusun dua rekomendasi yang masing-masing menghasilkan peningkatan cakupan layanan menjadi 77,24% dan 91,44% berdasarkan standar RITJ. Selain itu, kedua rekomendasi tersebut juga merubah headway dari angkutan K-02 menjadi 9,4 menit/kendaraan dan 8,05 menit/kendaraaan dari yang sebelumnya sebesar 11,21 menit/kendaraan.

---

Public transportation is considered ideal for urban communities as it efficiently moves large numbers of passengers/goods between locations. However, in reality, the usage of public transport among residents of Kota Bekasi remains relatively low compared to private vehicles. This is primarily due to insufficient coverage of public transportation services, particularly in residential areas like Kelurahan Pekayon Jaya. This study aims to evaluate the public transport conditions in Kelurahan Pekayon Jaya. Currently, the K-02 city transport service covering Kelurahan Pekayon Jaya only encompasses 44.88% of the total area of the neighborhood according to RITJ standards. The K-02 city transport service not only traverses Kelurahan Pekayon Jaya but also serves as a feeder to the main LRT transportation mode for the community. Additionally, this research aims to formulate recommendations to enhance public transport usage in Kelurahan Pekayon Jaya. The recommendations successfully propose two scenarios, each achieving increased service coverage to 77.24% and 91.44% respectively, based on RITJ standards. Furthermore, these recommendations reduce the headway of the K-02 transport to 9.4 minutes/vehicle and 8.05 minutes/vehicle, down from the previous 11.21 minutes/vehicle."

"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.

---

The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."

"Kebijakan integrasi transportasi merupakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Salah satu bentuk integrasi transportasi adalah program penataan kawasan stasiun yang melibatkan aktor di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat tanpa mengesampingkan keterlibatan pihak swasta dan NGO. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep policy network pada program penataan kawasan Stasiun Manggarai dalam mewujudkan integrasi transportasi di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kawasan Stasiun Manggarai melibatkan aktor kebijakan multi-level dan multi-aktor yang melakukan pertukaran sumber daya untuk saling memengaruhi agar terlibat dalam penataan kawasan Stasiun Manggarai. Meskipun terdapat perbedaan preferensi, namun adanya ruang diskusi mampu menyelesaikan perbedaan tersebut dan menemukan solusi setiap isu yang muncul. Adapun kekurangan dalam proses pertukaran sumber daya ini ternyata keterlibatan NGO belum dapat memengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dari kedua pihak yakni dari pemerintah yang membuka ruang diskusi secara intens maupun NGO yang dapat memanfaatkan media sosial dalam memengaruhi pemerintah.

---

The transportation integration policy is a government innovation in increasing the use of public transportation in Jakarta. A form of government effort in transport integration is a station area structuring program that involves actors at the regional government and central government levels without excluding the involvement of the private sector and NGOs. This research aims to review the policy network concept in the Manggarai Station area planning program in realizing transportation integration in DKI Jakarta. The research was conducted using a post-positivist approach with descriptive objectives through data collection techniques of in-depth interviews and literature studies. The research results show that the arrangement of the Manggarai Station area involves multi-level and multiactor policy actors who exchange resources to influence each other to be involved in the arrangement of the Manggarai Station area. Even though there are differences in preferences, the existence of a discussion space is able to resolve these differences and find solutions to any issues that arise. As for the shortcomings in this resource exchange process, it turns out that NGO involvement has not been able to influence policy decisions made by the government. Therefore, there needs to be awareness from both parties, in this case the government which opens space for intense discussion and NGOs which can utilize social media to influence the government."

"Penelitian ini mengalisis collaborative governance pada integrasi moda transportasi angkot dalam pelaksanaan Program Jak Lingko Di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan smart mobility. Kajian ini menggunakan pendekatan post positivist untuk menganalisa proses collaborative governance yang terjadi pada integrasi moda transportasi dalam sistem BRT Transjakarja sebagai bagian dari pelaksanaan program Jak Lingko. Proses collaborative governance yang terjadi dianalisis dengan lima dimensi model collaborative governnace yang terdiri atas dimensi konteks sistem umum, dimensi pendorong, dimensi dinamika kolaborasi, dimensi aksi kolaboratif dan dimensi dampak kolaborasi. Model Collaborative Governance ini dikembangkan dengan memasukkan parameter smart mobility pada dimensi dampak kolaborasi.

---

This study aim to investigate collaborative governance in the integration of angkot as one of transportation modes within the implementation the Jak Lingko Program in order to realize smart mobility in DKI Jakarta. This study uses a post positivist approach to analyze the collaborative governance process that occurs in the integration of mini bus "angkot" as one of transportation modes into the Transjakarja's BRT system as an integral part of the implementation of the Jak Lingko program. The collaborative governance process that took place was analyzed with five dimensions of the collaborative governance model consisting of the dimension of the general system context, the driving dimension, the dimensions of collaboration dynamics, the dimensions of collaborative action and the dimensions of the impact of collaboration. This Collaborative Governance model was developed by incorporating smart mobility parameters into the dimensions of collaboration impact."

"Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia, sekaligus pusat perekonomian negara menyebabkan banyaknya movement atau pergerakan setiap harinya. Pergerakan ini dilakukan dengan bantuan beberapa jenis alat transportasi, namun mayoritas pergerakan di Jakarta masih berketergantungan dengan penggunaan transportasi pribadi seperti mobil, dan sepeda motor. Untuk mengatasi ketergantungan ini pemerintah DKI Jakarta telah berupaya untuk meningkatkan transportasi umum di Jakarta, dengan pengembangan beberapa moda seperti Kereta KRL, MRT, Bus TransJakarta, dan juga Kereta Api Bandara. Untuk mendukung konektivitas antar moda transportasi tersebut, pemerintah DKI Jakarta telah mengembangkan beberapa kawasan TOD, salah satunya terletak di Dukuh Atas. Penelitian ini menganalisis keterpaduan jadwal antar masing-masing moda transportasi yang terdapat di Dukuh Atas dengan mengamati jadwal yang tersedia yang disediakan oleh masing-masing operator moda transportasi serta waktu berjalan penumpang antar masing-masing moda serta menganalisis waktu tunggu yang disebabkan oleh jadwal dan membandingkannya dengan preferensi penumpang yang diperoleh melalui survei. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi antara jadwal masing-masing mode tidak terintegrasi sepenuhnya karena beberapa mode lebih terhubung daripada yang lain, perbedaan antara jumlah jadwal yang tersedia serta perbedaan headway memainkan peran penting dalam integrasi dan juga hasil analisis ini.

---

Jakarta as the capital city of Indonesia, as well as the main economy hub of the country generates a lot of movement every single day. The movement of these people are done with the help of transportation, but most of them are privately own transportation modes such as cars, and motorcycles. To combat the high dependency on privately own transportation modes, the local government has been trying to improve the public transportation sector within the city of Jakarta, with developments of multiple modes of transportation such as the MRT, and KRL Trains, as well as the TransJakarta Buses, and also the Soekarno-Hatta Airport Railink. To support the connectivity between those modes of transportation, the local government has develop several TOD areas, one of it is located in Dukuh Atas.

This study analyzed the integration of schedule between each transportation mode located in Dukuh Atas by observing the available schedule provided by each mode of transports operator as well as the passenger walking time between each mode whilst also analysing the waiting caused by the schedule and comparing it with the passengers preference that is obtained through a survey.

The result of the analysis shows that the integration between schedules of each mode are not fully integrated as some modes are more connected than the other, the difference between the amount of available schedules as well the difference in headway plays a major factor on the integration as well as the result of the analysis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan perubahan paradigma pembangunan dariCar Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD). Pembangunan tersebut bukanlah suatu perkara mudah sehingga membutuhkan ketelibatan para pemangku kepentingan dalam network governance agar optimal. Namun dari itu, masih kerap ditemukan permasalahan dalam jaringan tata kelola tersebut seperti permasalahan mengenai fleksibilitas tata ruang, pengaturan bangunan, insentif dan disinsentif, serta kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis network governance dalam pengelolaan kawasan TOD untuk mewujudkan integrasi transportasi di Jakarta dengan menggunakan kerangka network governance dari Mu & de Jong (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 narasumber sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, publikasi lembaga, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance dalam pengelolaan kawasan TOD belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal sesuai kerangka network governance dari Mu & de Jong (2016), karena terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi. Ketiga indikator tersebut adalah Kesadaran akan Pluralitas Persepsi, Kepentingan, dan Tujuan; Meta-governance, Manajemen Proses, dan Penataan Jaringan; dan Mencari Kesamaan atau Common Ground.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta is currently undergoing a paradigm shift in development from Car Oriented Development (COD) to Transit Oriented Development (TOD). This development is not an easy task and requires the involvement of stakeholders in network governance to ensure its optimization. However, issues in the network governance system persist, such as problems related to spatial flexibility, building regulations, incentives and disincentives, and institutional matters. Therefore, this research aims to analyze the network governance in managing TOD areas to achieve transportation integration in Jakarta, using the network governance framework proposed by Mu & de Jong (2016). This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 10 informants as primary data sources and literature review from previous research, institutional publications, and current news as secondary data sources. The research findings indicate that the implementation of network governance in managing TOD areas has not fully been optimally executed according to Mu & de Jong's (2016) framework, as three indicators have not been met. These indicators include Awareness of Plurality of Perceptions, Interests, and Objectives; Meta-governance, Process Management, and Network Arrangement; and Searching for Common Ground."

"Di Bali khususnya, sampai saat ini telah muncul 4 stasiun televisi lokal yaitu TVRI Bali, Bali TV, Dewata TV, dan BMCTV. Secara keseluruhan, keempat stasiun televisi lokal ini memberikan berbagai pilihan acara yang menampilkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali dari berbagai aspek kehidupan dari segi isi dan visualnya. Namun jika ditinjau dari pemakaian bahasa Ibu, yaitu bahasa Bali, program acara yang ditampilkan oleh keempat stasiun ini masih bisa dihitung dengan jari. Ruang lingkup penulisan ini akan difokuskan untuk menganalisis profil 4 televisi lokal di Bali, program acara yang menggunakan bahsa Bali, nilai-nilai sosial yang terkandung pada proram acara yang menggunakan bahasa Bali sekaligus untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kiprah televisi dalam pemertahanan bahasa Ibu, dimana metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Simpulan dari penelitian adalah gambaran umum setiap televisi lokal dapat ditinjau dari profil yang mereka miliki; program acara yang menggunakan Bahasa Bali terdiri dari 4 kategori: Berita, Religi, Seni Tradisional dan Hiburan; Nilai-nilai sosial yang terkandung pada program acara yang menggunakan bahasa Bali yaitu reativitas, pelestarian, edukasi, religi dan hiburan; faktor yang mempengaruhi program acara menggunakan bahasa Bali adalah kebijakan pemerintah, ideologi, kreativitas, masyarakat dan globalisasi."

"Meningkatnya penggunaan mobil pribadi sebagai moda transportasi menuju kampus Universitas Indonesia ditandai dengan berbagai fenomena, antara lain antrian masuk kampus pada pagi hari yang semakin memanjang, semakin berkurangnya lahan parkir, serta pelayanan transportasi bis kuning yang seringkali sepi oleh penumpang. Dengan berbagai fasilitas transportasi yang memadai di lingkungan kampus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih moda dalam melakukan perjalanan dengan melakukan uji korelasi. Faktor kepemilikan kendaraan memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan suatu moda transportasi. Perbaikan kualitas dan kuantitas sarana transportasi umum adalah langkah untuk mempengaruhi pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah moda.

---

The increasing use of private vehicles as a mode of transportation to the campus of the University of Indonesia is characterized by a variety of phenomena, such as, queues getting longer in the campus gate, reduced parking area, and deserted campus bus passengers. University students are an example of social group that tends to have complex and unique travel characteristic. With proper transportation facilities in the campus environment, this study examined to analyzed characteristics that affect a person to choose modes of transportation by performing correlation test. Vehicle ownership factors have a major influence on the selection of a mode of transportation. Improved quality and increased quantity of public transportation are step to influence the use of private vehicle to switch modes."