Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Optimalisasi Pajak Daerah merupakan salah satu pelaksanaan atas tugas dan fungsi koordinasi supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang KPK. Program dijalankan dengan mendorong perbaikan sistem administrasi perpajakan dan upaya lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan analisis terhadap faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Grindle dan model 7-C Protocol dari Cloete. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 telah sesuai dengan desain dan tujuan program. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program pada pihak Korsupgah KPK adalah terkait variabelContent, variabel Capacity, variabel Coalition, dan variabel Coordination. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi program dari pihak pelaksana dan daerah sasaran adalah pada variabel Context, variabel Communication, dan variabel Commitment

---

The Regional Tax Optimization Program is one of the embodiment and implementation of the duties and functions of the KPK as mandated in the Law on the KPK. The Program is carried out by encouraging improvements to the tax administration system and other efforts that can improve taxpayer compliance in paying taxes. This study focuses on the analysis of the implementation of the corruption prevention program in the local tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the 2018-2021 period and an analysis of the factors that influence the implementation of the program. The purpose of this study is to analyze the corruption prevention program. in the regional tax revenue sector implemented by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 and analyzes the factors that influence the implementation of the program. The theory used in this research is the Grindle implementation model and Cloete's 7-C Protocol model. This study uses a post-positivism approach, with qualitative data collection methods through interviews and literature study. The results showed that the implementation of the corruption prevention program in the regional tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 was in accordance with the design and objectives of the program. The study found that the factors that hindered the successful implementation of the program on the Korsupgah KPK were related to the Content variable, the Capacity variable, the Coalition variable, and the Coordination variable. Meanwhile, the factors that drive the successful implementation of the program from the implementers and target areas are the Context variable, Communication variable, and Commitment variable."

"Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah hal baru. Telinga masyarakat Indonesia seringkali mendengar kata tersebut baik melalui media sosial, cetak, dan berita. Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya ketika masa pemerintahan kolonial masih bertahan dan warisannya seolah “dibudayakan” hingga saat ini bahkan mencapai pada level pemerintahan terendah. “Warisan” tersebut terus diturunkan hingga pada masa Orde Baru muncul sebuah istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh elit dan pemerintahan pada saat itu. Memasuki era reformasi perlahan regulasi mengenai tindakan korupsi mulai disahkan dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Namun nyatanya korupsi tidak berangsur turun bahkan cenderung semakin bertambah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus korupsi yang unik dan cukup jarang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang melibatkan tiga Walikota Cimahi (secara berurutan). Pada tahun 2018, KPK menunjuk Kota Cimahi sebagai percontohan dari program Rencana Aksi Penegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT) sebagai upaya dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah. Akan tetapi 1 hingga 2 tahun setelah program berjalan, Walikota Ajay Muhammad Priatna tersandung kasus korupsi suap atas Rumah Sakit Kasih Bunda. Secara umum, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan RAPKT di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan landasan teori yang digunakan, diantaranya: pengukuran target yang tidak pasti, keterkaitan antara target evaluasi dengan target penilaian RAPKT, dan hubungan patronase antara pihak swasta dan Walikota Cimahi. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa RAPKT berjalan secara tidak efektif di Kota Cimahi meskipun pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset- riset terdahulu sebagai sumber data primer.

---

The phenomenon of corruption in Indonesia today is not a new thing. The ears of Indonesian people often hear this word through social media, print, and news. Corruption in Indonesia can be traced back to when the colonial government still survived and its legacy seems to have been "cultured" to this day, even reaching the lowest level of government. This "inheritance" continued to be passed down until during the New Order era the term KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) was introduced by the elite and the government at that time. Entering the reform era, regulations regarding acts of corruption slowly began to be passed and are still being implemented today. But in fact, corruption does not gradually decrease and even tends to increase, especially at the local government level. In this regard, there is one unique and quite rare corruption case in Indonesia, namely corruption involving three Mayors of Cimahi (sequentially). In 2018, the KPK appointed Cimahi City as a pilot for the Integrated Corruption Prevention Action Plan (RAPKT) program in an effort to save regional finances and assets. However, 1 to 2 years after the program started, Mayor Ajay Muhammad Priatna stumbled on a bribery corruption case at Kasih Bunda Hospital. In general, the results of the study show that several factors influenced the failure of the implementation of the RAPKT in Cimahi City according to the theoretical basis used, including uncertain target measurements, the link between the evaluation target and the RAPKT assessment target, and the patronage relationship between the private sector and the Mayor of Cimahi. Therefore, the authors conclude that the RAPKT is running ineffectively in Cimahi City even though the technical implementation is running well. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."

"Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan Akuntabilitas, Keterbukaan, dan Kepentingan Umum. Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pencegahan masih ditemukan tidak terlaksana atau memiliki kelemahan merujuk penerapan Prinsip Good Governance dalam upaya Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, serta Koordinasi dan Supervisi. Sehingga, dalam mengoptimalkan Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi penting untuk Komisi Pemberantasan Korupsi menguatkan pertanggungjawaban serta secara berkala memberikan akses keterbukaan dan perlibatan pada masyarakat di dalam melaksanakan tugas pencegahannya. Diharapkan menjadi perubahan agar meningkatkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi hingga layak memenuhi Prinsip Good Governance.

---

In this research, there are two problems, namely: 1) How is the regulation of the Corruption Eradication Commission on the prevention in optimizing the principles of good governance? 2) How is the implementation of the principles of Good Governance in the implementation of the Corruption Eradication Commission's duties and functions on the prevention? This research uses normative legal research. It concludes that according to the provisions of Article 5 of Law Number 19 of 2019 concerning the duties of the Corruption Eradication Commission, about the principles of Accountability, Transparency and Participation. But the implementation of duties and functions on the prevention is still not carried out or have a weaknesses of the Principles of Good Governance in managing Public Official’s Wealth Reports (LHKPN), Gratuities, Education and Community Services, and Coordination and Supervision. Thus, in optimizing the Principles of Accountability, Participation, Transparency, it is important for the Corruption Eradication Commission to strengthen accountability and periodically provide access to transparency and public involvement for doing the prevention duties. These changes are expected to improve the integrity of the Corruption Eradication Commission so that is worthy of fulfilling the Principles of Good Governance."

"Penerapan kebijakan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diterapkan sejak tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan pada KPK periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Agus Rahardjo. Penanganan TPPU pada periode tersebut terlihat meningkat dari KPK periode sebelumnya, dengan jumlah penanganan perkara sebanyak 21 perkara TPPU. Namun perkara TPPU yang hanya sebanyak 21 perkara tersebut menjadi kritikan dari para ahli dan masyarakat sipil yang menyebutkan bahwa KPK tidak maksimal menangani TPPU dengan hanya melaksanakan 4 persen dari 542 perkara korupsi yang ditangani pada 2016- 2019, oleh sebab itu penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan TPPU pada KPK serta mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, melalui pendekatan Normalization Process Theory atau NPT (May&Finch, 2009), yang menekankan pada analisis mengenai pemahaman penentu kebijakan tentang sebuah kebijakan (coherence), siapa yang melaksanakan kebijakan dan bagaimana keterlibatan mereka (cognitive participation) bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (collective action) dan juga bagaimana kebijakan dipahami setelahny (reflexive monitoring). Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan TPPU, dengan pendekatan 7C Protocol (Cloete et al, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan paradigma post-positivism, pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan TPPU pada KPK telah berjalan optimal, hal tersebut terlihat pada dimensi coherence, terlihat penentu kebijakan sudah memahami tentang hal pembeda mengenai penanganan TPPU dari kebijakan Pimpinan KPK sebelumnya, dan juga memahami tentang manfaat dari pelaksanaan TPPU bagi KPK, yaitu untuk memaksimalkan pemulihan aset. Pada dimensi cognitive participation, menunjukkan bahwa petugas pelaksana terutama Penyidik memang dengan kesadarannya memutuskan terlibat dalam kebijakan dan mereka juga menyadari tentang pentingnya penanganan TPPU bagi kegiatan Penyidikan mereka. Selain itu pada dimensi collective action, juga menunjukkan bahwa para pelaksana telah terjalin kepercayaan dalam melaksanakan tugas yang ditunjang pula dengan adanya usaha pembagian pekerjaan yang tepat. Pelaksanaan kebijakan masih ada catatan dalam hal kurang adanya forum yang dilembagakan untuk memantau dan menilai kelanjutan proses dan dampak penanganan TPPU tersebut. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, commitment lembaga terhadap penanganan TPPU, communication penyampaian tentang urgensi pelaksanaan TPPU dan juga kurang jelasnya content kebijakan tentang TPPU, sehingga penelitian ini menyarankan perbaikan dalam hal komunikasi, komitmen lembaga dan kejelasan kriteria untuk penanganan TPPU oleh KPK.

---

The implementation of the policy for handling the Crime of Money Laundering (ML) at the Corruption Eradication Commission (KPK) has been implemented since 2012, which was then continued at the 2015-2019 KPK period led by Agus Rahardjo. The handling of money laundering offenses during this period seemed to have increased from the previous period's Corruption Eradication Commission, with a total of 21 cases of money laundering offenses. However, there are only 21 ML cases that have been criticized by experts and civil society who say that the KPK is not optimal in handling money laundering offenses by only carrying out 4 percent of the 542 corruption cases handled in 2016-2019, therefore the author tries to find out how the implementation Policies for handling money laundering offenses at the KPK and knowing what factors influence policy implementation, through the Normalization Process Theory approach (May & Finch, 2009), which emphasizes the analysis of policy makers' understanding of a policy (coherence), who implements the policy and how they are involved (cognitive participation) how the policy is implemented (collective action) and also how the policy is understood afterwards (reflexive monitoring). This research is also intended to determine the factors that influence the implementation of policies for handling money laundering offenses, using the 7C Protocol approach (Cloete et al, 2018). This study uses a qualitative research approach and a post-positivism paradigm, collecting data through interviews and literature studies, it can be concluded that the implementation of policies for handling money laundering offenses at the KPK has been running optimally, this can be seen in the coherence dimension, it appears that policy makers have understood the differentiating things regarding the handling of money laundering offenses. from the previous KPK leadership policies, and also understand the benefits of implementing money laundering offences for the KPK, namely to maximize asset recovery. In the cognitive participation dimension, it shows that implementing officers, especially investigators, have consciously decided to be involved in policies and they are also aware of the importance of handling money laundering offenses for their investigative activities. In addition to the collective action dimension, it also shows that the implementers have established trust in carrying out their duties which is also supported by the proper division of work. There is still a note in the implementation of the policy in terms of the lack of an institutionalized forum to monitor and assess the continuation of the process and the impact of the handling of money laundering offences. This happens because it is influenced by several factors, namely, the commitment of the institution to the handling of money laundering offenses, communication delivery about the urgency of the implementation of money laundering offenses and also the lack of clarity on policy content regarding money laundering, so this research suggests improvements in terms of communication, institutional commitment and clarity of criteria for handling money laundering offenses by the KPK."

"Korupsi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor. Praktik korupsi menimbulkan kerugian dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Pengadaan publik adalah salah satu aktivitas pemerintah yang rentan terhadap korupsi.Penelitian ini bertujuan untuk merancang model sistem dinamis yang memberikan gambaran interaksi faktor dan umpan balik yang mempengaruhi praktik korupsi di pengadaan publik serta menambahkan faktor pencegahan ke dalam model sistem dinamis baru dalam rangka pencegahan korupsi. Pengumpulan data awal dilakukan dengan menggunakan metode information retrieval & extraction berbasis web (web scrapping) serta named entity recognition (NER) yang menghasilkan basis data kasus korupsi di Indonesia sebagai dasar untuk menetukan sektor pemerintahan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi.Model kebijakan terdiri dari skenario 1,2 dan 3 yaitu integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat, pengawasan melalui S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dan mendesain hukum organisasi pengadaan proyek konstruksi yang berstruktur lebih horizontal. Dari 3 skenario kebijakan tersebut, skenario 1 integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat model terpilih menjadi solusi pengurangan korupsi di pengadaan barang/jasa proyek konstruksi. Solusi ini menghasilkan perhitungan jumlah kasus korupsi per tahun terkecil dan pemberantasan korupsi per tahun terbanyak dalam peniliain tingkat korupsi pengadaan barang/jasa proyek konstruksi di Indonesia.

---

Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia.Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia."

"Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama dalam pemenuhan nutrisi yang penting, lengkap dan baik untuk masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada masa awal kehidupan bayi dan seterusnya. Salah satu ketidakberhasilan ASI eksklusif pada ibu bekerja yaitu setelah cuti bersalin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Penelitian dilakukan di empat instansi tempat kerja dan Dinas Kesehatan Kota Makassar serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menggunakan pendekatan metode Mixed Methodology desain cross sectional. Responden penelitian adalah pekerja perempuan yang memiliki anak usia 3-24 bulan sebanyak 228 responden. Data kuantitatif dianalisis menggunakan uji chisquare dan regresi logistik ganda dengan menggunakan SPSS versi 20, selanjutnya kualitatif dianalisis dengan menuliskan hasil wawancara yang di transkrip dan disederhanakan dalam bentuk matriks. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 20,2% responden yang memberikan ASI eksklusif. Hasil analisis membuktikan faktor dukungan tempat kerja (p= 0,003; OR: 3,094; CI 95%: 1,454-6,583) berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Dukungan tempat kerja merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, responden yang mendapatkan dukungan tempat kerja berpeluang 3 kali untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan responden yang tidak mendapatkan dukungan tempat kerja setelah dikontrol oleh ketersediaan fasilitas, sosialisasi kebijakan, umur dan pengetahuan. Hasil ini diperkuat dengan hasil wawancara mendalam bahwa instansi tempat kerja memberikan dukungan pemberian ASI eksklusif pada pekerja perempuan untuk diberikan kesempatan pulang di jam istirahat. Untuk itu instansi tempat kerja diharapkan untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan menyediakan ruang/bilik ASI yang nyaman, bebas dari polusi atau pencemaran dan kebisingan dilengkapi dengan lemari pendingin dan sosialisasi kebijakan secara berkala diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2016 utamanya mengundang instansi perusahaan pada tempat kerja atau perusahaan yang memiliki jumlah pekerja perempuan cukup banyak untuk menyediakan fasilitas ruang/bilik ASI dan pentingnya pemberian ASI eksklusif.

---

Breast milk is the main food in order to fulfillment the important nutrition, comprehensive and the best for optimal growth and development during infants early stages and so on. One of unsuccessful exclusive breastfeeding from working mothers happened after their maternity leave was over. The aim of this study was to know the factors associated with Exclusive Breastfeeding. The study was settled at four workplace agencies, Departement of Health Makassar City and also Departement of Women and Childs Empowerment, using Mixed Methodology with cross sectional study. All 228 respondents were working women who have children aged 3-24 months. Quantitative data were analyzed using chisquare and multiple logistic regression with SPSS version 20, then the qualitative data were analyzed with writing all the transcript of interview result which has been simplified into matrics. As the result, 20,2% respondents give exclusive breastfeeding. Analysis results showed that workplace support kerja (p= 0,003; OR: 3,094; CI 95%: 1,454-6,583) was associated factors to exclusive breastfeeding. Workplace support was found as the dominant factor to exclusive breastfeeding, it can be concluded that the respondent who had support from workplace are nearly 3 times more likely to give exclusive breastfeeding than those who hadnt workplace support after controlled by the availability of facilities, polilcy or regulation socialization, also age and knowledge. This result was strengthenes by indepth interviews result which discovered that workplace agency already give a support for exclusive breastfeeding for all working women, such as a permission to go home in the break time. Therefore, for the workplace agency, it is necessary to facilitated a comfortable nursing room and free from pollution and noise with freezer. Socialization about the policy routinly aslo needed to be presented by Departement of Health Makassar City towards Local Regulation no. 3 2016 Makassar City, inviting all workplace agencies or another company which had a lot working woman, together committed to facilitated a nursing room and remind the importance of exclusive breastfeeding."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."