Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis fenomena meningkatnya permintaan produk mi instan Indonesia di Arab Saudi. Bahkan mi instan Indonesia menduduki peringkat pertama di antara produk mi atau pasta yang masuk ke pasar Arab Saudi. Penelitian ini berargumentasi bahwa mi instan Indonesia telah menjadi salah satu strategi gastrodiplomasi Indonesia di negara tersebut. Selanjutnya dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor pendorong (push factors) dan penarik (pull factors) masuknya mi instan Indonesia ke negara tersebut. Data kualitatif akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi literatur dengan memanfaatkan informasi digital dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Wawancara secara langsung dilakukan dengan pihak produsen mi instan di Jeddah untuk menganalisis push factors. Wawancara jarak jauh (e-interview) dilakukan menggunakan platform zoom meeting atau video-call dengan informan masyarakat Arab dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara Arab Saudi.  Wawancara jarak jauh ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diterima dan populernya mie instan Indonesia di negara Arab. Data juga diperoleh melalui pengamatan terhadap informasi digital, salah satunya video iklan berbahasa Arab tentang mie instan Indonesia. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui citra apa yang dibangun tentang mie instan Indonesia bagi masyarakat Arab. Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa gastrodiplomasi melalui mie instan merupakan diplomasi budaya yang dapat menaikkan citra Indonesia dalam hubungannya dengan negara Arab Saudi.

---

This research analyzes the phenomenon of increasing demand for Indonesian instant noodle products in Saudi Arabia. In fact, Indonesian instant noodles are ranked first among noodle or pasta products entering the Saudi Arabian market. This research argues that Indonesian instant noodles have become one of Indonesia's gastrodiplomacy strategies in the country. Furthermore, using a descriptive qualitative method, this research will analyze the push factors and pull factors of the entry of Indonesian instant noodles into the country. Qualitative data will be obtained using interview techniques and literature studies by utilizing digital information in Indonesian and Arabic. Direct interviews were conducted with instant noodle producers in Jeddah to analyze push factors. Remote interviews (e-interviews) were conducted using the zoom meeting or video-call platform with informants from the Arab community and Indonesian citizens living in Saudi Arabia.  These remote interviews were conducted to analyze the factors that led to the acceptance and popularity of Indonesian instant noodles in the Arab country. Data was also obtained through observation of digital information, one of which was an Arabic-language video advertisement about Indonesian instant noodles. This observation aims to find out what image is built about Indonesian instant noodles for the Arab community. The findings of this research will prove the argument that gastrodiplomacy through instant noodles is a cultural diplomacy that can improve Indonesia's image in its relationship with Saudi Arabia."

"Penelitian ini menganalisis lanskap linguistik berbahasa Arab dan Indonesia di ruang publik Makkah, Arab Saudi. Penelitian ini mengkaji penggunaan istilah bahasa Arab dan Indonesia menurut kaidah bahasa Arab dan EYD (Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan) serta eksistensinya pada tanda publik di Makkah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori Lanskap Linguistik (LL) oleh Landry dan Bourhis (1997), Spolsky dan Cooper (1991), serta Ben-Rafael dkk., (2006). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) mengklasifikasikan tanda publik berdasarkan 8 fungsi dan penggunaan; (2) menilai kesesuaian penggunaan bahasa Arab dan Indonesia berdasarkan kaidah gramatika dan penerjemahan atau padanan; (3) menganalisis fungsi informasional dan simbolis; dan (4) mengidentifikasi pengkodean bahasa. Hasil penelitian ini membuktikan eksistensi LL berbahasa Arab dan Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Dari 8 kategori fungsi dan penggunaan, hanya 3 yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu tanda iklan, tanda informasi, dan nama toko/gedung. Ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab, padanan/penerjemahan dan penggunaan EYD yang tidak sesuai. Visibilitasnya hanya ditemukan di ranah komersial dan keagamaan, terutama selama musim haji. Bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bahasa subordinat dengan vitalitas lemah karena Arab Saudi memprioritaskan bahasa Arab sebagai bahasa dominan dengan status tertinggi, meskipun penutur bahasa Indonesia merupakan jemaah haji terbesar pada 2024.

---

This study analyzes the linguistic landscape (LL) of Arabic and Indonesian in Mecca, Saudi Arabia. It examines the use of Arabic and Indonesian terms based on Arabic grammatical rules and the EYD (Indonesian Spelling System), as well as their existence on public signs in Mecca. Using a qualitative method based on LL theories by Landry and Bourhis (1997), Spolsky and Cooper (1991), and Ben-Rafael et al. (2006), the study follows several stages: (1) classifying public signs into 8 categories; (2) assessing the accuracy of Arabic and Indonesian usage; (3) analyzing informational and symbolic functions; and (4) identifying language coding. The findings show the existence of Arabic and Indonesian LL in Mecca, but only 3 categories were found: advertising signs, informational signs, and shop/building names. The results prove the existence of LL of Arabic and Indonesian in Mecca. Out of the 8 categories, only 3 were found, with errors in Arabic usage and inaccurate translations and EYD application. Visibility was limited to commercial and religious domains, especially during the Hajj season. Indonesian is categorized as a subordinate language with weak vitality due to Saudi Arabia prioritizing Arabic, despite Indonesian being spoken by the largest group of Hajj pilgrims in 2024."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Sejak abad ke 19 Hukum Barat sudah masuk ke dunia Islam sehingga ada tiga jenis negara dalam memposisikan Hukum Islam, ada yang menggunakan hukum Islam sebagai sistem hukum secara formal, ada yang mengantikan hukum Islam secara penuh dengan hukum sekuler, dan ada yang menggunakan hukum sekuler namun masih menggunakan hukum Islam secara berdampingan dengan Hukum Islam. Arab Saudi termasuk dalam negara kategori pertama, sedangkan Indonesia termasuk dalam kategori ketiga.Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan kelembagaan perbankan di Indonesia dan Arab Saudi beserta implementasinya dengan kerangka hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hukum perbankan, bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk diperbandingan dalam kerangka hukum komparatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Arab Saudi memiliki kesamaan, yaitu dual banking system, sistem syariah dan konvensional berjalan beriringan, dan ada Unit Usaha Syariah, yakni bagian bank konvensional yang menjalankan usaha syariah. Indonesia memiliki Bank Indonesia dan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan. Arab Saudi hanya memiliki SAMA untuk mengawasi seluruh perbankan. Bank di Indonesia harus memahami perbedaan ini apabila ingin bekerjasama dengan bank dari Arab Saudi.

---

Since the 19th century Western Law has entered the Islamic world so that there are three types of states in positioning Islamic Law, some use Islamic law as a formal legal system, some replace Islamic law fully with secular law, and some use secular law but still use Islamic law side by side with Islamic Law. Saudi Arabia is included in the first category of countries while Indonesia is included in the third category. The author here will discuss the comparison of banking institutional arrangements in Indonesia and Saudi Arabia along with their implementation with a comparative legal framework. The method used is a literature study and interview, by examining primary and secondary legal materials found in Indonesia and Saudi Arabia related to banking law, the primary and secondary legal materials are then described and analyzed for comparison within a comparative legal framework. The results of this study are similarities and institutional differences in banking systems in Indonesia and Saudi Arabia, namely the dual banking system, namely Islamic banks and conventional banks go hand in hand, and there is a Sharia Business Unit which is part of conventional banks that run sharia businesses. Indonesia has Bank Indonesia and OJK to regulate and supervise all banking, Saudi Arabia only has SAMA to supervise all banks, sharia banks depend on each scholar in each Islamic bank. Banks in Indonesia must understand what this difference is if they want to cooperate with banks from Saudi Arabia."

"This research aims to examine and assess the advertising communication effectiveness towards physiological response using single channel electrocardiographic measurement that measure the most effective scene of the video and towards advertisement effectiveness that consists of some variables like attitude toward the advertisement and purchase intention. This study is experimental research with deep interview process for the electrocardiograph response which conducted in 35 respondents using single channel (lead I) portable electrocardiograph to know the most effective scene in 4 Indonesian instant noodle advertisement video. After knowing the most effective scene and conduct video editing process, only 1 advertisement video that considered as the most appropriate by expert judgement will be used as the stimulus for the next process. Questionnaire interview process also conducted for 2 stimuluses (original and edited advertisement video) to measure some variables for each group consists of 125 respondents to found the results difference for both videos. The respondents result then analyzed using structural equation modeling (SEM). The result of this research shows that majority of the hypotheses in both stimuluses about the significant influence for all variable is accepted. The most effective scene from electrocardiograph response is significantly influence the variables relation and also the mean scores.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menilai efektivitas komunikasi iklan terhadap respons fisiologis menggunakan pengukuran elektrokardiogram saluran tunggal yang mengukur adegan video paling efektif serta terhadap beberapa variabel efektivitas iklan yang terdiri dari sikap terhadap iklan dan keinginan membeli. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan proses wawancara mendalam untuk respon elektrokardiograf yang dilakukan pada 35 responden menggunakan elektrokardiogram portabel saluran tunggal (lead I) untuk mengetahui adegan paling efektif dalam 4 video iklan mie instan di Indonesia. Setelah mengetahui adegan yang paling efektif dan melakukan proses pengeditan video, hanya 1 video iklan yang dianggap paling layak berdasarkan penilaian ahli yang akan digunakan sebagai stimulus untuk proses selanjutnya. Proses wawancara kuesioner juga dilakukan untuk 2 stimulus (video iklan asli dan video iklan yang telah diedit) untuk mengukur beberapa variabel untuk setiap kelompok yang terdiri dari 125 responden untuk membandingkan hasil dari kedua video. Hasil responden kemudian dianalisis dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas hipotesis di kedua stimulus tentang pengaruh signifikan untuk semua variabel diterima. Adegan paling efektif dari respons elektrokardiograf secara signifikan mempengaruhi hubungan variabel dan juga skor rata-rata."

"Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara.

---

The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi

---

This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia."

"ABSTRAKHubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup hubungan dalam pengelolaan haji, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan, dan perdagangan. Dari hubungan bilateral tersebut, tesis ini membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi tahun 2004 ndash; 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teori ekonomi politik perspektif nasionals dan konsep perdagangan internasional keunggulan absolut. Hubungan perdagangan yang diteliti mengenai politik perdagangan, potensi komoditas perdagangan, dan dinamika perdagangan. Tesis ini menemukan bahwa kedua negara melakukan politik perdagangan dengan tujuan kepentingan negaranya. Hubungan perdagangan kedua negara secara politik tidak memiliki kedekatan meskipun dalam bidang ekonomi Arab Saudi adalah mitra terbesar perdagangan di Timur Tengah. Indonesia dan Arab Saudi pun memiliki potensi komoditas yang besar baik migas atau non-migas. Indonesia memiliki potensi lebih besar karena keberagaman komoditas ekspor dibandingkan Arab Saudi yang bertumpu pada migas, polipropelina, dan etilen. Komoditas yang diperdagangkan oleh Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka melakukan perdagangan dengan konsep keunggulan absolut. Selain itu, dinamika perdagangan keduanya fluktuatif dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit sedangkan Arab Saudi berada dalam zona surplus. Dinamika perdagangan tersebut pun telah menjadi pola dan sulit untuk diubah karena kebutuhan minyak Indonesia yang tinggi untuk ketahanan energi atau pemenuhan konsumsi domestik.

---

ABSTRACTThe bilateral relations between Indonesia and Arab Saudi consist of hajj management, education, employment, security, and trade. From that bilateral relationship, this thesis explains the trade relationship between Indonesia and Saudi Arabia from 2004 to 2014. The method that used in this research is qualitative method with political economy theory of national perspective and international trade concept of absolute advantage. The research consists of trade politics, the potential of trade commodities, and the dynamics of the trade. This thesis finds that both countries engage in trade politics with the aim of their countries interest. The trade relations between the two countries are politically disproportionate although in the economic field Saudi Arabia is the largest trading partner in the Middle East. Indonesia and Saudi Arabia also have large potential commodities in both oil and gas or non oil and gas commodities. Indonesia has a greater potential because of the diversity of export commodities compared to Saudi Arabia which is based on oil and gas, polypropelina and ethylene. The commodities traded by Indonesia and Saudi Arabia show that the trade with the absolute concept. Furthermore, the trade dynamics is fluctuated with Indonesia 39 s deficit in their trade balance while Saudi Arabia is in a surplus zone. The trade dynamics have become patterns and are difficult to change due to Indonesia 39 s high oil demand for energy security or fulfillment of domestic consumption."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."