Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mempermudah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak, Pemerintah menerbitkan peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 diubah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi. Dari sisi administrasi, pengenaan tarif final sangat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan pajak penghasilan, namun tarif final tersebut tidak mencerminkan keadilan yang menganut prinsip teori kemampuan membayar. Perubahan tarif non final menjadi final ditengarai menjadi faktor bagi jasa konstruksi untuk mengejar nilai kontrak tertentu. Skema ini dapat diasumsikan sebagai bentuk penghindaran pajak. Penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakan pajak final usaha konstruksi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam pemilihan proyek. Selain preferensi pemilihan proyek, penelitian ini menguji pengaruh kebijakan pajak terhadap pendapatan lain-lain perusahaan, total pendapatan, dan laba dengan mengacu pada variabel dalam survei statistik oleh Badan Pusat Statistik.

---

To simplify the imposition of income tax on income from the construction service business and provide convenience and reduce the administrative burden for taxpayers, The Government published the regulation with Government Regulation Number 51 the Year 2008 amended Number 40 the Year 2009 about Construction Sevices Income Tax. From the administrative side, the imposition of the final rate is very easy for taxpayers in submitting income tax, but the final rate does not reflect justice which adheres to the principle of ability to pay theory. Changes in non-final tariffs to final are suspected to be a factor for construction services to pursue certain contract values. This scheme can be assumed as a form of tax avoidance. This study will examine whether the final tax policy of construction businesses affects the behavior of companies in project selection. In addition to project selection preferences, this study examines the effect of tax policy on company other incomes, total incomes, and profits by referring to variables in a statistical survey by the Central Bureau of Statistics."

"Laporan akhir ini berisi analisis kewajiban pajak dari pendapatan jasa konstruksi yang diterima oleh PT DHEN. Tujuan dari laporan akhir ini adalah apakah PT DHEN telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 atau tidak. Menggunakan metode kualitatif, penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai staf akuntansi PT DHEN dan studi literatur. Kesimpulan dari laporan akhir ini adalah PT DHEN tidak sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.

---

This final report contains an analysis of the tax liabilities of construction service income received by PT DHEN. The purpose of this final report is whether PT DHEN has implemented Government Regulation Number 40 of 2009 or not. Using qualitative methods, the authors collected data by interviewing PT DHEN accounting staff and literature studies. The conclusion of this final report is that PT DHEN did not fully implement Government Regulation Number 40 of 2009"

"[Perhitungan PPh Badan Bentuk Usaha Tetap (BUT) jasa konstruksi menggunakanmetode penghitungan final namun perhitungan Branch Profit Tax (BPT) harusmelalui pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal. Terdapat inkonsistensi metodepenghitungan antara PPh Badan dan BPT untuk BUT jasa konstruksi. Denganmenggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisisevaluasi dasar pengenaan BPT untuk BUT jasa konstruksi ditinjau dari prinsipnetralitas dan kesederhanaan serta untuk mengetahui metode perhitungan yangtepat untuk dasar pengenaan BPT pada BUT jasa konstruksi. Hasil dari penelitianini menyimpulkan bahwa prinsip netralitas telah terpenuhi sementara prinsipkesederhanaan tidak terpenuhi. Dasar pengenaan BPT pada BUT jasa konstruksiyang tepat adalah persamaan perhitungan dengan dividen yang diterima olehperusahaan jasa konstruksi nasional.;The calculation of Corporate Income Tax is using schedular taxation methodwhereas the calculation of the Branch Profit Tax, construction service permanentestablishment has to calculate based on accounting method and fiscal correction.There is an issue of inconsistency of calculation method between CorporateIncome Tax and Branch Profit Tax for construction service permanentestablishment. By using qualitative approach, this research aims to analyze theevaluation of Branch Profit Tax base on construction service permanentestablishment from neutrality and convenience of payment principles as well as toanalyze the appropriate method for Branch Profit Tax base for constructionservice permanent establishment. The result of this research shows that the BranchProfit Tax base policy for construction service permanent establishment has fulfillthe neutrality principle. However, the policy hasn?t fulfill the simplicity principle.Furthermore, the appropriate method of Branch Profit Tax base for constructionservice permanent establishment is the same method for domestic constructioncompany dividend., The calculation of Corporate Income Tax is using schedular taxation methodwhereas the calculation of the Branch Profit Tax, construction service permanentestablishment has to calculate based on accounting method and fiscal correction.There is an issue of inconsistency of calculation method between CorporateIncome Tax and Branch Profit Tax for construction service permanentestablishment. By using qualitative approach, this research aims to analyze theevaluation of Branch Profit Tax base on construction service permanentestablishment from neutrality and convenience of payment principles as well as toanalyze the appropriate method for Branch Profit Tax base for constructionservice permanent establishment. The result of this research shows that the BranchProfit Tax base policy for construction service permanent establishment has fulfillthe neutrality principle. However, the policy hasn’t fulfill the simplicity principle.Furthermore, the appropriate method of Branch Profit Tax base for constructionservice permanent establishment is the same method for domestic constructioncompany dividend.]"

"Produktivitas sektor konstruksi selalu mengalami peningkatan, namun tidak diiringi dengan penerimaan Pajak penghasilan PPh final dari usaha jasa konstruksi. Selain itu jika dibandingkan dengan target penerimaan PPh final konstruksi, realisasi penerimaan PPh jasa konstruksi semakin mengalami penurunan sehingga tax gap menjadi lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang terkait dengan asas revenue productivity, yang belum tergali dari penghasilan atas jasa konstruksi. Pemenuhan asas revenue productivity secara memadai akan menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah fungsi budgetair. Oleh karena itu, evaluasi asas revenue productivity atas pajak penghasilan final dari usaha jasa konstruksi perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dari asas revenue productivity yaitu pencapaian kecukupan target penerimaan PPh final usaha jasa konstruksi belum memenuhi bahkan cenderung menurun, artinya kemampun PPh final jasa konstruksi dalam memproduksi penerimaan juga semakin menurun, dan efisiensi biaya pemungutan cenderung mengalami penurunan. Faktor tantangan pemungutan PPh final dari jasa konstruksi, antara lain yaitu dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang diatur dalam dua pasal, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan perbedaan waktu pembayaran atas penghasilan jasa konstruksi berupa penundaan, sehingga pemungutan PPh final juga tertunda. Kebijakan alternatif yang diusulkan untuk meningkatkan revenue productivity adalah menaikan tarif PPh final atau mengganti sistem pemungutan skeduler final menjadi global.

---

The productivity of the construction sector is constantly increasing, but it is not accompanied by the revenue of final income tax from the construction services business. In addition, compared to the target and realization of the final income tax revenues from construction services has decreased so that the tax gap becomes larger. This indicates that there is unexplored potential of income on construction services for tax revenues associated with the principle of revenue productivity. The fulfillment of the principle of revenue productivity will ensure the implementation of the tax function as an instrument to finance the government 39 s expenditure needs budgetair function. Therefore, the evaluation of revenue productivity principle of the final income tax from construction service business needs to be researched. This research uses post positivist method with qualitative data analysis technique.

The results of this study is from the principle of revenue productivity that is the achievement of revenue targets The final income tax on construction services has not been adequate and even tends to decrease, meaning that the final income tax of construction services in producing revenue also decreases, and the efficiency of collection tax tend to decrease. The challenge factors in the final income tax collection of construction services are the legal basis for the imposition of income tax on construction services stipulated in two articles, the low compliance of the Taxpayer in submitting the Annual Tax Return, and the difference in the payment of the income of construction services in the form of delay, also delayed tax revenues. The proposed alternative policy to increase revenue productivity is to raise the final income tax rate or change the final collection system to the globa system. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPU Nomor 1 Tahun 2020), terhadap perbedaan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang dimiliki secara mayoritas oleh investor institusi dengan perusahaan lainnya. Dengan menggunakan data keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 dan 2020, penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimental dengan metode difference-in-differences (DID) untuk mengisolasi pengaruh perubahan tarif PPh Badan terhadap perubakan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih dominan dimiliki oleh investor institusi tidak memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya pada periode sebelum penurunan tarif pajak.

---

This study aims to examine the impact of the policy of reducing the corporate income tax rate, which is stated in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, on differences in the level of tax avoidance in majority-owned companies by institutional investors with other companies. Using the financial data of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 and 2020, this study uses a quasi-experimental design with the difference-in-differences (DID) method to further isolate the effect of changes in corporate income tax rates on changes in corporate tax avoidance behavior. According to this study, firms that are more dominantly owned by institutional investors do not engage in more tax avoidance than other firms in the period preceding tax rate reduction."

"ABSTRAKUU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undangundang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.

---

ABSTRACT

Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia?s current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive researc used in depth interview and literatur study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a postive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature.

Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"Perkembangan perekonomian mengakibatkan tumbuhnya industri manufaktur yang harus dilaksanakan pekerjaannya oleh pelaksana usaha jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dapat di dalam negeri, dapat juga di luar negeri. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di dua wilayah yurisdiksi pemajakan atau lebih dapat mengakibatkan timbulnya tambahan beban pajak penghasilan. Karena pentingnya perpajakan internasional dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi lintas batas negara, maka hendak dikaji aspek perpajakan internasional dalam upaya minimalisasi beban pajak penghasilan jasa konstruksi.Dari penelitian yang dilakukan, terdapat tiga masalah pokok yaitu (1) apa saja faktor-faktor penting dalam masalah perpajakan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di luar negeri, (2) hal-hal yang relevan dengan jasa konstruksi yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek, (3) bentuk usaha apakah/ lokasi proyek yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Singapura atau Malaysia dalam rangka tax manajemen.Untuk menjawab masalah pokok tersebut, dilakukan penelitian melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan perpajakan internasional dan manajemen perpajakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, juga dilakukan penelaahan atas transaksi perpajakan yang terkait di PT TJE.Dari penelitian, analisis dan pembahasan dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) keberadaan permanent establishment adalah hal yang sangat sulit dihindari karena umumnya proyek konstruksi berlangsung lebih dari time test, kalau memang pasar dari proyek berkesinambungan, beroperasi dengan anak perusahaan lebih efisien beban pajaknya daripada cabang perusahaan. (2) Pengaturan time test dalam Persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek selalu diatur dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga masalah time test merupakan hal yang terpenting dalam P3B. (3) bentuk usaha yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan konstruksi di Singapura adalah melalui pendirian anak perusahaan sehingga bisa di kelola kapan sebaiknya dividen dibagi ke induk di Indonesia yang akan mengakibatkan beban pajak induk menjadi efisien.Berdasarkan kajian yang dilakukan, diberikan rekomendasi (1) analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan terhadap aturan pajak negara lokasi kegiatan/ proyek agar dapat ditentukan tax management, (2) untuk pelaksanaan proyek konstruksi di Malaysia, sebaiknya dipilili lokasi proyek konstruksi yang terdapat di Labuan karena proyek konstruksi tersebut tidak dikenakan pajak_ (3) agar dilakukan pengatuan dalam waktu dan jumlah dalam pembayaran dividen dari anak perusahaan di Singapura kepada induknya di Indonesia sehingga dapat dicapai penghasilan kena pajak yang minimum, yaitu dilakukan pada saat PT T]E dapat menerapkan tarif yang efisien dalam penghitungan pajak penghasilan badan yang terutang.

---

The economic development creates the manufacture industry that need the construction company to built them. It can be in domestic area and also in foreign country. The construction activity in two or more tax jurisdiction can cause additional income tax expense. That's why the international taxation in construction activity across the country makes the efforts to minimize the income tax expense is important to be analyzed.

From the analysis that have been made, there are three principal problems: (1) what is the important factors in taxation that should be consider in construction oversea project (2) The things that relevant to construction project that includes in Tax treaty agreement between Indonesia with country on which project will be done. (3) The form of entity and location of the project that should be chosen in order to do Taxation management in construction project in Singapore and Malaysia.

To answer all that principal problems above, we've done some study by exploring some literature about international taxation, taxation management for construction project and also taxation transaction in PT TJE.

The conclusion of the study are (1) the permanent establishment is difficult to ignore, because generally the construction project duration more than time test. If the client is for continuous project, to make the company taxation more efficient, operating with subsidiaries is more efficient than with branches. (2) The arrangement about time test on the tax treaties between Indonesia with other country is always in a different time so that the time test is the important thing in tax treaty. (3) The form of entity for construction that should be chosen in Singapore is subsidiaries. In this case, we can manage the time to share the dividend to the head office in Indonesia, that makes the taxation is more efficient.

The recommendation based on the study is (1) In depth analysis should be done to the regulation and taxation on project location to decide the Tax Management, (2) In order to do the construction project in Malaysia, it's better to do the project with location in Labuan, because there's no tax burden for doing project in Labuan, (3) Make the arrangement about time and amount of dividend from subsidiary in Singapore to Head Office in Indonesia to make the minimum taxable income for PT. TJE, so PT T.IE can applied efficient corporate tax rate."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana proses bisnis dan perlakuan akuntansi pada perusahaan jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. XYZ DEVELOPMENT saat ini, terutama dalam proses bisnis properti untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi dan juga sistem pelaporan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan.

---

The focus of this study is about how the business process and the accounting implementation of construction service that applied by PT. XYZ LAND DEVELOPMENT for the time being, especially on the business process for revenue cycle, expenditure cycle, and conversion cycle along with the financial reporting system within accounting information system of the company."

"Khusus untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak atas sisa laba setelah pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 26 ayat (4) atau biasa disebut dengan Branch Profit Tax (BPT). Menjadi pertanyaan bagaimana penghitungan BPT untuk BUT yang atas penghasilannya dikenakan final, salah satunya adalah yang menjalankan usaha konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan BPT atas BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa penghitungan BPT sehubungan dengan penghitungan dasar pengenaan pajaknya, terdapat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di satu sisi dengan Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa penghitungan BPT untuk BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah berdasarkan Penghasilan Kena Pajak menurut pembukuan setelah dikoreksi fiskal dikurangi PPh Final, sedangkan Wajib Pajak dan Majelis Hakim beranggapan bahwa penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah menggunakan Norma Penghasilan Neto dikurangi PPh Final. Analisis perlakuan perpajakan atas penghitungan BPT tersebut dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada tiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan atas PPh Badan dari BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah dikenakan final menurut PPh Pasal 4 ayat (2) dan untuk penghitungan BPT adalah dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU PPh dikurangi PPh Final.

---

Permanent Establishment (PE) in Indonesia is imposed tax for the income after tax that regulated in the Income Tax Act Article 26 Paragraph (4) or commonly called the Branch Profit Tax (BPT). The question is how the BPT calculations for PE on income subjected to the final tax, one of which is running business of the construction services. The purpose of this study was to determine how the calculations of the Corporate Income Tax and the BPT of PE which runs business of construction services are. From the case studies of several Tax Court Decisions related dispute of BPT calculation with respect to the calculation of its taxable base, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers and the Judges on the other side. DGT found that the taxable income for BPT calculation for PE which running business of construction services is based on the bookkeeping after fiscal correction and deducted by Final Income Tax, while the Taxpayers and the Judges argued that the calculation of taxable income is using deemed profit deducted by Final Income Tax. Analysis of the tax treatment on BPT calculation is done by analyzing the opinions expressed on each side of three case examples taken in this research. The results from the analysis indicate that the Corporate Income Tax of PE which runs business of construction services is subjected to Final Income Tax under Income Tax Act Article 4 paragraph (2) and for the calculation of BPT is using deemed profit deducted by Final Income Tax in accordance with Article 26, paragraph (4) of Income Tax Act."