Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa rasionalitas pemikiran akademik dan praktik tentang sistem pelayanan hak-hak anggota Polri yang masih bersifat manual atau konvesional belum optimal mewujudkan pelayanan hak-hak anggota Polri yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Oleh sebab itulah tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program One Stop Service dalam rangka pelayanan pemenuhan hak-hak anggota Polri, dan mendeskripsikan secara utuh dan obyektif implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program One Stop Service dalam pelayanan pemenuhan hak-hak anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan dilakukan selama sebulan di Biro SDM Mabes Polri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan telaah dokkumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program One Stop Service yang dikembangkan oleh Biro SDM Polri untuk memudahkan personel dalam mengakses kebutuhan dan hak seperti gaji, cuti dan juga perumahan serta asuransi. Pelayanan hak-hak anggota Polri ini dilakukan dnegan mengadopsi teknologi Single-Sign-On (SSO), dan ini dinlai relevan dengan kebutuhan pemenuhan hak-hak anggota Polri. Ada tiga aspek utama dalam implemntasinya, yang meliputi unsur tindakan, aktor dan tujuan. Sementara itu, faktor yang memengaruhi implementasinya adalah komunikasi, sumber daya, faktor kecenderungan dan struktur birokrasi.

---

This research is motivated by several rationalities of academic thinking and practice regarding the system of the services of the rights of the personnel of Indonesian National Police. The system is still manual or conventional and is not optimal in realizing effective, efficient, and integrated services for Indonesian National Police personnel’s rights. Therefore, the main purpose of the research is to describe the One-Stop Service program in the context of fulfilling the rights of the personnel of Indonesian National Police, and to fully and objectively describe its implementation. In addition, the research also aims to identify qualitatively the factors that influence the implementation of One Stop Service program in fulfilling their members’ rights. The research employs the qualitative-descriptive approach and is carried out for a month at the Human Resources Bureau of Indonesian National Police. The author uses several data collection techniques, such as observations, interviews and document review. Meanwhile, data is analysed is carried out through the stages of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study concludes that One Stop Service program developed by Indonesian National Police has facilitated its personnel in accessing their needs and rights such as salaries, leave as well as housing and insurance. The service is carried out by adopting Single- Sign-On (SSO) technology, and this is considered relevant to fulfilling the personnel of Indonesian National Police. There are three main aspects in its implementation: elements of action, actors and goals. Meanwhile, the factors that influence its implementation are communication, resources, trend factors and bureaucratic structure."

"Komposisi pegawai di Kementerian Luar Negeri memiliki kebutuhan khusus, hal tersebut berdampak pada kebutuhan pelayanan kepegawaian yang khusus pula. Namun pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri menimbulkan banyak penyimpangan, hal tersebut disebabkan oleh terpisahnya pelayanan dan juga tidak memiliki kejelasan informasi. Kemudian dibuatlah program pelayanan internal kepegawaian satu atap, One Desk Service sebagai solusi atas permasalahan pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pelayanan Internal One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi program pelayanan manunggal satu atap One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian dengan post-positivisme. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi One Desk Service di Kementerian Luar Negeri masih belum optimal. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam menciptakan pelayanan prima dalam pelayanan kepegawaian internal di Kementerian Luar Negeri. Faktor-faktor keterbatasan dari Program One Desk Service menyebabkan munculnya penyimpangan lain. Rekomendasi yang peneliti berikan adalah membuat payung hukum yang lebih kuat dan membuat standar pelayanan baku demi mencapai pelayanan prima di bidang pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri.

---

The composition of employees in the Ministry of Foreign Affairs has special needs, it has an impact on staffing needs special care too. However, staffing services in the Ministry of Foreign Affairs raises many irregularities, it is caused by the separation of services and also does not have the clarity of information. Then made an internal One Stop Service program named One Desk Service as a solution to the problem of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs.

This research purposes to analyze program implementations of the internal One Stop Service program, One Desk Service at Ministry of Foreign Affair. Research done by using post-positivism. Data collected with in-depth interviews and literature studies.

Result of this research indicate that the implementation of One Desk Service at the Ministry of Foreign Affairs is still not optimal. Evident of the factors involved in the expected success was not in accordance with the conditions of reality in creating excellent service in internal staffing services in the Ministry of Foreign Affairs. Factors limitations of Program One Desk Service led to the emergence of other irregularities. Recommendation that researcher give is to make a stronger legal framework and make basic service standards in order to achieve service excellence in the areas of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs."

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"ABSTRACTLicensing is one way for business actors to formalize business. Without licensing, businesses are unable to move to the formal sector and get a variety of benefits such as coaching programs, tax incentives and getting credit or capital assistance, especially from banks and legal guarantees. Nevertheless, business operators consider that licensing services are still not optimal. Business actors complaints include inefficient and effective services caused by weak institutional aspects. Institutional improvement of the Capital Investment Agency and the One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) to reach the prime point will have an impact on the ease of service and improve the investment climate. The main method used in this study is the Regulatory Impact Assessment (RIA) supported using Regulatory Mapping (Regmap) to determine the regulatory map that contributes to the institutional aspects of DPMPTSP. The results of the analysis revealed that the root cause of the weakness of DPMPTSP's institutions was the absence of DPMPTSPs institutional improvement program. The root causes of these problems contribute to some of the problems in optimizing DPMPTSP institutions such as the Standard Operational Procedure (SOP) that is not updated, the lack of competence of the implementing apparatus, the delay in anticipating changes in regulations of the central authority. Alternative corrective actions from the results of the analysis are the devolution of authority for licensing services, preparation of guidelines for Standard Procedure Norms Criteria (NSPK), institutional regulation updates, preparation of local regulations related to institutional implementation, SOP formulation of licensing services, placement of technical human resources, and development of infrastructure facilities."

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"ABSTRAKLatarbelakang:Alat kesehatan memiliki peran yang penting dalam sektorkesehatan. Pengendalian dan pengawasan alat kesehatan dimulai dari prosesproduksi, distribusi, penggunaan hingga pembuangan dan keseluruhanmerupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Dalam proses pemberian berita acarapemeriksaan sarana penyalur alat kesehatan yang ada di propinsi DKI jakarta,PTSP tidak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas KesehatanPropinsi kenyataan ini bertentangan dengan pergub nomor 281 tahun 2016.Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan cara distribusi alatkesehatan yang baik CDAKB dalam menjamin ketersediaan alat kesehatan yangaman, bermutu dan bermanfaat. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptifdengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam danpenelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan pada bulan Maret - April 2017,berlokasi di wilayah DKI Jakarta dengan hasil penelitian terdapat 20 peraturanperundang udangan mulai dari pusat hingga daerah, paradigma pemisahanperizinan dan pengawasan, dan masih adanya perbedaan implementasi danpersepsi dalam pelaksanaan di organisasi pelaksana di daerah. Kesimpulan:Tingkatan hirarki regulasi sudah ada dan konsisten serta sudah sesuai denganUndang-undang nomor 12 tahun 2011, tetapi masih ada Peraturan MenteriKesehatan nomor 1191 tahun 2010 pasal 13 yang perlu dilakukan revisi danharmonisasi regulasi oleh Kementerian Kesehatan baik itu secara vertikal maupunhorizontal. Dan perlunya dilakukan pemeriksaan teknis bersama antara DinasKesehatan dan Dinas PM dan PTSP. Sehingga dengan percepatan pelayananpublik tetapi tidak mengesampingkan keamanan, mutu dan manfaat dari produkalat kesehatan serta mampu memenuhi CDAKB.Kata kunci:PTSP, CDAKB, Alat Kesehatan

---

ABSTRACTBackground Medical device have an important role in the health sector. Controland supervision of medical devices shall be started from the production,distribution, use and disposal processes and the whole is an inseparable activity.In the process of giving the news of the examination of the means of distributionmedical device in Jakarta proponsi Jakarta, the PTSP did not coordinate andcooperate with the Provincial Health Office. This fact is contradictory to theregulation number 281 of 2016. Purpose The purpose of this research is to knowthe fulfillment of the distribution of medical device both in ensuring theavailability of safe, quality and efficacy of medical device. Method This researchis a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in depthinterviews and document tracking. Results The study was conducted in March April 2017, located in DKI Jakarta area with the result of the research there are 20legislation from central to local, paradigm of separation of permit and supervision,and there is still difference of implementation and perception in execution atimplementing organization in regionConclusion The level of hierarchy ofregulation already exist and consistent and is in accordance with Act number 12year 2011, but still there is Regulation of Minister of Health number 1191 year2010 article 13 that need to be revised and hamonization regulation by Ministry ofHealth either vertically or horizontally. And the need for a joint technicalexamination between the Provincial Health Office and the PTSP is required. Sothat with the acceleration of public services but do not rule out the safety, qualityand efficacy of medical device products and able to meet CDAKB.Key words PTSP, CDAKB, Medical Device"

"Permasalahan utama dari penelitian ini adalah ; bagaimana hubungan antara kualitas pelayanan terhadap sikap pelanggan perusahaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sikap pelanggan terhadap kualitas pelayanan program, mendapatkan gambaran tentang sikap pelanggan terhadap perusahaan dan membuktikan hubungan antara kualitas pelayanan dengan sikap terhadap perusahaan. Penelitian ini meneliti hubungan antara kuaiitas dan pelayanan dengan sikap terhadap perusahaan, kedua-duanya mengukur sikap pada level afektif. Kualitas pelayanan memiliki indikator-indikator yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Sedangkan indicator untuk sikap terhadap perusahaan terdiri dari kredibiiitas, empati, tangible, reliabilitas dan responsiveness. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kuantitatif dan penelitiannya bersifat eksplanatif. Dalam metodologi penelitian ini, variabel independennya terletak pada kualitas pelayanan dan variabel dependennya terletak pada sikap terhadap perusahaan. Adapun teknik penarikan sample yang penulis gunakan adalah simple random sampling dengan penyebaran 60 kuesioner yang ditujukan untuk pelanggan perusahaan yang melakukan penyambungan baru dan penambahan daya pada bulan Mei 2004. Berdasarkan hasil perhitungan statistik spss untuk melihat hubungan antara kualitas pelayanan dengan sikap pelanggan terhadap perusahaan, terdapat korelasi yang signifikan pada level 0,01. Ini berarti terdapat korelasi yang kuat dan positif antara kedua variebel tersebut."

"Tesis ini membahas tentang Analisis Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian mix method. Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada responden sebanyak 100 orang yang dilakukan dengan accidental sampling dan penyajian data tabel frekuensi. Penelitian ini menggunakan teori Segitiga Pelayanan oleh Abrecht Zemke untuk melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, sistem dan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga faktor strategi, sistem dan sumber daya manusia berdasarkan data kualitatif dari faktor strateginya bernilai sedang, faktor sistemnya bernilai kurang baik dan faktor sumber daya manusianya bernilai baik sedangkan berdasarkan data kuantitatif masyarakat berpendapat secara keseluruhan manajemen pelayanan dari Unit Pelayanan Terpadu di Kota Administrasi Jakarta Selatan bernilai baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesionernya yang sebagian besar bernilai tinggi disebabkan karena masyarakat merasa senang dengan adanya pelayanan PTSP yang memberikan banyak perubahan terhadap kemudahan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

---

This thesis discusses the Analysis of One Stop Services Management in the South Jakarta City of Administration. This research uses a quantitative approach with mix method research. The Qualitative data techniques conducted in-depth interviews with informants were determined by purposive sampling while for the quantitative data conducts by giving questionnaires to the 100 respondents by accidental sampling and the data represent with frequency table. This research use the The Service Triangle theory by Abrecht Zemke to conduct an analysis of the management service factors, the strategies, systems and human resources. The results showed that the three factors, strategies, systems and human resources based on qualitative data from the strategy factor is in the middle, the system factor is less good and human resource factors is good, while based on the quantitative data. The public believes the management of One Stop Service in the South Jakarta City of Administration are good. It can be seen from the questionnaires results are mostly in the high value because the public feel happy with the One Stop Service that provides a lot of changes to ease licensing and non-licensing services in South Jakarta City of Administration"

"Penelitian ini membahas analisis persiapan menuju pelayanan terpadu satu pintu di Kota Administrasi Jakarta Timur dan kendala kendala yang dihadapi Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP merupakan pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan maupun non perizinan yang terdapat dalam PTSP Teori yang digunakan untuk menjelaskan persiapan menuju pelayanan terpadu satu pintu adalah teori pelayanan publik dan reformasi pelayanan publik Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif Dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen peneliti mendapatkan hasil bahwa persiapan yang dilakukan menuju pelayanan terpadu satu pintu di Kota Administrasi Jakarta Timur sudah cukup berhasil Analisis persiapan meliputi pelimpahan wewenang koordinasi permohonan SIUP dan TDP rekrutmen pegawai pelatihan pegawai sarana dan prasarana sosialisasi pengaduan masyarakat dukungan pemimpin struktur organisasi dan pengawasan pelayanan Namun kurangnya kuantitas sumber daya manusia jaringan internet yang belum memadai kurangnya sosialisasi kepada masyarakat masalah anggaran yang belum cair belum pastinya standard operating procedure SOP perizinan dan resistensi dari SKPD teknis masih menjadi kendala dalam mempersiapkan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Administrasi Jakarta Timur.

---

This research discusses the analysis on preparation of one stop service in East Jakarta and the constraints encountered One Stop Service OSS is a service performed in one place to facilitate the public in receiving licensing services and non licensing services The theory is used to explain the preparation towards one stop service is the theory of public service and public service reform This research was conducted by using a qualitative approach In dept interviews and document study are used by researcher to get the result that the preparation is done by the one stop service in East Jakarta has been quite successful Preparation analysis include the delegation of authority the coordination SIUP and TDP permit application the employee recruitment the employee training the infrastructure the dissemination the public complaints the leader support the organization structure and the supervision of service However the lack of quantity of human resources the unadequate of internet network the budget problems the uncertainity of Standard Operating Procedure SOP of license and non license and the resistance of technical agency still become constraints in preparing a one stop service in East Jakarta."