Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2020, perekonomian global mengalami masa resesi terparah sejak Perang Dunia II. Wabah Covid-19 adalah penyebab utama kejatuhan ekonomi dunia, karena penyakit menular ini bertanggung jawab atas kematian jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan penguncian besar-besaran, yang menyebabkan banyak bisnis tutup dan kurangnya mobilitas. Pemerintah Australia mencoba menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa sulit. Tujuan dari karya ini adalah melakukan evalusasi seberapa efektif mengunakan kebijakan tersebut dalam mendorong ekonomi di masa pandemi. Metode saya adalah membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ,tingkat pengganguran dan pertukaran uang di Australia saat keadaan norman dengan zaman pandemi. Data saya dapatkan dari website Reserve Bank of Australia untuk melakukan penelitian saya. Setelah saya melakukan penelitian, saya membuat satu kesimpulan yaitu kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya dapat efektif dalam keadaan normal atau pra-pandemi jika semua kegiatan ekonomi di suatu negara beroperasi secara penuh.

---

In 2020, the global economy experienced its worst recession since World War II. The Covid-19 outbreak is a major cause of the world's economic downturn, as this infectious disease is responsible for the deaths of millions of people worldwide. In addition, the Covid-19 pandemic led to massive lockdowns, leading to many businesses closing and a lack of mobility. The Australian government tries to implement fiscal and monetary policies to boost economic growth in difficult times. The purpose of this work is to evaluate how effective these policies during a pandemic. My method is to compare how Austalia's the economic growth, unemployment rate and money exchange were during normal times compare to pandemic. I got my data mostly from reliable website like Reserve Bank of Australia to do my research. After I did my research, I came to a conclusion that economic policies such as fiscal and monetary policies can only be effective in normal or pre-pandemic conditions if all economic activities in a country are fully operational.

"

"Akibat dari pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang menurut Kemenkop-UMKM berjumlah 210.022. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak bagi UMKM, salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda berbagai sektor di masyarakat. Skripsi ini membahas terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final dan dampaknya bagi pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan post positivisme. Hasil penelitian menunjukan, program insentif ini dimulai dengan penyebaran informasi seputar insentif yang diberikan kepada UMKM terdampak pandemic COVID-19 dan memberikan potongan pajak. Dampak kebijakan insentif pajak di KPP Pratama Cilandak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak dengan pemberian insentif di KPP Cilandak mencapai 82% walaupun masih di bawah target sebesar 92%. Penelitian menyarankan KPP Pratama Jakarta Cilandak, diharapkan program insentif pajak pada pelaku UMKM ini dapat diatasi kekurangan-kekurangannya, seperti CV atau badan usaha perseorangan yang terus dibuat baru saat sudah empat tahun berdiri guna menghindari pajak.

---

As a result of the Covid-19 pandemic, many MSMEs are experiencing economic difficulties. One of those affected by the Covid-19 pandemic is MSMEs in the Cilandak area, South Jakarta, which according to the Ministry of Cooperatives-UMKM totaled 210,022. Therefore the government provides policies in the form of tax incentives for MSMEs, one of which aims to reduce the impact of the Covid-19 pandemic which has hit various sectors in society. This thesis discusses the implementation of the final income tax incentive policy and its impact on MSME actors during the Covid-19 pandemic on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research method uses qualitative, while the approach uses post positivism. The results of the research show that this incentive program begins with the dissemination of information regarding incentives given to MSMEs affected by the COVID-19 pandemic and providing tax deductions. The impact of the tax incentive policy at KPP Pratama Cilandak can be seen from the level of tax compliance, the level of tax compliance by providing incentives at KPP Cilandak reached 82%, although it was still below the target of 92%. Research suggests KPP Pratama Jakarta Cilandak, it is hoped that the tax incentive program for MSME actors can overcome its shortcomings, such as CVs or individual business entities that are created only after four years of existence in order to avoid taxes."

"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

---

As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."

"Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dituangkan dalam SE-04/BC/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari kebijakan serta hambatan yang terjadi selama penerapan kebijakan pembebasan cukai. Penelitian ini menggunakan paradigma post-Positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol terbukti efektif untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 dilihat dari penilaian terhadap penerapan kebijakan yang sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Hambatan yang muncul dari penerapan kebijakan antara lain kurangnya pemahaman pabrik pengguna terhadap mekanisme pemanfaatan fasilitas, permasalahan pengiriman BKC yang tidak memenuhi ketentuan, serta permasalahan dalam hal pemenuhan atas seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan cukai.

---

The government through the Directorate General of Customs and Excise provides ethyl alcohol excise exemption facilities for the prevention and control of Covid-19 as outlined in SE-04/BC/2020. This study aims to analyze the effectiveness of the policy and the obstacles that occur during the implementation of the excise exemption policy. This study uses the paradigm of post-Positivism with data collection techniques through literature study and in-depth interviews with related sources. The results of the study concluded that the implementation of the ethyl alcohol excise exemption policy was proven to be effective in preventing and tackling Covid-19, judging from the assessment of the implementation of policies that had the right policy, right implementation, right target, and right environment. Obstacles that arise from the implementation of the policy include the lack of understanding of the user factory on the mechanism for utilizing the facility, the problem of sending excisable goods that does not meet the provisions, as well as problems in terms of fulfilling all documents that are required to be able to take advantage of the excise exemption facility."

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu stressor pada lansia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat stress pada lansia di masa pandemi COVID-19. Sampel pada penelitian ini adalah lansia di Kecamatan Bendosari yang berjumlah 136 orang dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah Perceived Stress Scale (PSS 10). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengalami stress ringan sebanyak 107 responden (78.7%), sedangkan sebanyak 29 responden mengalami stress sedang (21.3%). Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stress serta meningkatkan promosi kesehatan mengenai kesehatan jiwa pada lansia khususnya di Kecamatan Bendosari.

---

The COVID-19 pandemic is one of the stressors for the elderly. This study uses a quantitative research design to identify stress levels in the elderly during the COVID-19 pandemic. The sample in this study was the elderly in Bendosari District, amounting to 136 people and the sampling technique used was random sampling technique. The instrument used is the Perceived Stress Scale (PSS 10). The data obtained were analyzed by univariate analysis. The results showed that most of the elderly experienced mild stress as many as 107 respondents (78.7%), while as many as 29 respondents experienced moderate stress (21.3%). The results of this study recommend further research on the factors that influence stress and improve health promotion regarding mental health in the elderly, especially in Bendosari District."

"Latar belakang: Salah satu aspek penting dalam upaya menurunkan angkakematian dan morbiditas Ibu adalah sistem rujukan yang efektif. PandemiCOVID-19 memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sistem rujukan.Belum pernah dilakukan penilaian terhadap penerapan sistem rujukan obstetri diera pandemi COVID-19.Metode: Penelitian deskriptif-analitik berdesain potong lintang yangmembandingkan efektivitas rujukan sebelum (Juli-Desember 2019) dan saat di erapandemi COVID-19 (Maret-Agustus 2020) di Rumah Sakit Umum PusatNasional dr. Cipto Mangunkusumo. Efektivitas rujukan dinilai berdasarkan duakriteria, yakni kesesuaian diagnosis rujukan dan ketepatan prosedur yang meliputikomunikasi melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT),pengantaran dengan ambulans, dan pelampiran surat rujukan.Hasil: Penelitian menemukan 198 kasus rujukan dari 464 kasus obstetri (42,67%)sebelum pandemi dan 231 kasus rujukan dari 486 kasus obstetri (47,53%) di erapandemi. Kesesuaian diagnosis dan ketepatan prosedur rujukan di era pandemiCOVID-19 secara signifikan lebih tinggi. Kesesuaian diagnosis meningkat dari57,58% sebelum pandemi menjadi 71,00% di era pandemi (p = 0,004). Ketepatanprosedur rujukan meningkat dari 28,28% sebelum pandemi menjadi 45,45% di erapandemi (p < 0,001). Berdasarkan kriteria tersebut, efektivitas rujukan di RumahSakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo pada era pandemi COVID- 19 ditemukan lebih tinggi secara signifikan, yakni sebelum masa pandemi sebesar 21,72% dan di era pandemi sebesar 40,26% (p < 0,001).Kesimpulan: Terdapat peningkatan efektivitas rujukan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan kesesuaian diagnosis danketepatan prosedur di era pandemi COVID-19 hingga 2x dibanding sebelum masa pandemi COVID-19."

"Kasus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Sebagaimana diketahui pelabuhan udara yang tidak hanya sebagai tempat keluar masuknya penduduk dari berbagai negara tetapi juga mempunyai resiko sebagai tempat keluar masuknya penyakit infeksi. Pada setiap bandar udara terdapat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) termasuk Bandar Udara Soekarno Hatta. Dalam mencegah penyebaran lebih lanjut maka Presiden Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri yang dtuangkan dalam bentuk surat edaran Menteri Kesehatan pada bulan Mei 2020. Pada periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID- 19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan analitik kualitatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan. Masih terdapat sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan dan tracking penumpang.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. As is well known, airports are not only places of entry and exit for peoples form various countries but also have risks as places of entry and exit for infectious diseases. At every airport there is a Port Health Office (KKP) including Soekarno Hatta Airport. In preventing further spread, the President of Indonesia declared COVID-19 as a disease that caused a Public Emergency on March 31, 2020. To prevent and control imported cases of COVID-19, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular letter from The Minister of Health in May 2020. In the period from May to September 2020 found 704 passengers whose RDT results were reactive from 29480 passengers at Soetta airport. The purposes of this thesis research is to analyze the implementation oh health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analysis using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results showed that the implementation of the health protocol policy for handling passengers from abroad did not effectively where there were still matters found in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. For this reason, researchers suggest that they have a higher legal force than circulars so that the can regulate sanctions for passengers who do not comply. In addition, it is necessary to increase supervision and joint commitment between sectors and development the eHAC application to be able to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and flight origin and passenger tracking."

"Pelayanan fisioterapi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi mencakup penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi selama masa pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan tahun 2020-2021 dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan teknik FGD maupun in-depth interview, dimulai dari tenaga Fisioterapis, Bidang Pelayanan Medik RSUP Persahabatan, hingga Bidang IV – Standarisasi Pelayanan PP PERFI disertai telaah dokumen dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan kuat satu sama lain sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan berupa jumlah kunjungan pasien dan ketercapaian indikator mutu. Komunikasi menjadi faktor utama dalam penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai cara dan media sehingga menjadi sebuah komitmen agar terbentuknya kolaborasi antar SDM dan lintas sektor sesuai kebijakan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan, yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas pemberian layanan fisioterapi yang dititikberatkan pada penambahan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berupa peraturan atau regulasi turunan yang lebih spesifik, alur birokrasi secara jelas agar koordinasi dan peran andil antara PERFI dengan rumah sakit khususnya di tingkat manajemen, serta tenaga Fisioterapis yang juga memerlukan pemahaman tentang manajerial fisioterapi.

---

Physical therapy services as regulated in the Minister of Health Regulation Number 65 of 2015 concerning Physical Therapy Service Standards including service delivery, service management, and resources. This study aims to look at the implementation of physical therapy service policies during the COVID-19 pandemic at RSUP Persahabatan in 2020-2021 with Edward III’s policy implementation to analyze. This qualitative research method used interviews with FGD techniques, and in-depth interviews, starting with physical therapists and the Medical Services Division of RSUP Persahabatan, until Standardization Services of PP PERFI Division accompanied by studies from various sources. The results of this study, show both communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have a strong-relations with each other, which affects the performance of policy implementation in the form of the number of patient visits, and the achievement of quality indicators. Communication is the main factor in this research which is carried out in various ways and media to become a commitment to the formation of collaboration between human resources and across sectors according to applicable policies. The recommended suggestion is to improve further the quality of physical therapy service delivery, which focuses on increasing physical therapists as a determining factor for the success of policy implementation. Support is needed in the form of more specific derivative regulations, a clearly bureaucratic flow of the coordination and role of participation between PERFI and RSUP Persahabatan, especially at the management level, as well as physical therapists who also need an understanding of managerial physical therapy."

"Tulisan ini memuat penelusuran dibalik fenomena kecenderungan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan secara tatap muka di tengah pandemi COVID 19. Pengambilan data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti kontroversi dan aktor-aktornya. Dengan menggunakan ANT (Actor Network Theory) penelitian ini berfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aktor selama proses belajar dilaksanakan. Penulis berargumen bahwa anggapan anak-anak tidak belajar selama pendidikan jarak jauh adalah keliru secara empiris dan fenomena anggapan tersebut bisa terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan para aktor tidak terlepas dari peranan non manusia seperti, kondisi tempat tinggal, teknologi smartphone serta pasar bebas.

---

This paper consists investigations behind the trend among the majority of people wanted offline learning amidst the pandemic of COVID 19. Data collection acquired through qualitative research by following the controversy and the actors. Using ANT (Actor Network Theory) the author focused the research examining the action of the actors during and related to learning process. The author argues that the assumption about children losing their time of learning due to online learning is fallacious. Nonetheless the assumption is the phenomenon that actually happened because of the doings of the actors that can’t be separated with the other non-human actors such as the house atmosphere, technology, and the free market."