Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya.

---

To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors."

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah menargetkan pengembangan industri battery swapping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan adopsi motor listrik. Namun, karena sistem battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, diperlukan strategi untuk pengembangan industri battery swapping. White-box modeling dapat membantu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana driving forces (kekuatan pendorong), yang terdiri dari variabel eksogen serta intervensi kebijakan, dapat berdampak pada pengembangan industribattery swapping. Studi ini fokus pada tiga objektif yaitu tiga objektif yaitu jumlah pengguna motor listrik, jumlah pengguna battery swapping dan profit battery swapping. Terdapat tiga driving forces yang mendorong tercapainya objektif, yaitu teknologi pembuatan baterai serta kebijakan (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery swapping station building). Kebijakan ini diuji ke dalam tiga skenario berbeda. Hasil menunjukkan bahwa standardisasi kemasan baterai berdampak langsung kepada jumlah pengguna motor listrik sehingga berdampak langsung pada jumlah pengguna battery swapping. Selain itu, diskon biaya listrik memiliki peran yang signifikan untuk profit battery swapping.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia (GOI) has targeted the development of the battery swapping industry as an attempt to increase the adoption of electric motorcycles. However, since the battery swapping system is a complex and dynamic system, a strategy is needed in order to develop a battery swapping system. System dynamics help gain an insight into how the established driving forces, consisting of exogenous variables and policy measures, affect the battery swapping industry development. This study focuses on three objectives: electric motorcycle user, battery swapping user, and battery swapping profit. There are four driving forces achieve the goal: the technology advancement and the policy measures (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery-swapping station building). The policy measures are assessed into three different scenarios. Results show that battery pack standardization directly affects the number of electric motorcycle user, hence increase the number of battery swapping user. Furthermore, a discount on electricity prices has a significant impact on increase the battery swapping profit."

"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mendukung adopsi sepeda motor listrik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi pemakaian BBM. Skema battery swapping merupakan alternatif yang menarik yang dapat digunakan dalam mempercepat adopsi ke sepeda motor listrik karena dapat mengatasi permasalahan jarak tempuh yang terbatas, pengisian baterai yang lama, dan harga beli yang tinggi. Namun skema battery swapping belum optimal menurunkan emisi gas rumah kaca karena pengisian baterainya masih menggunakan energi listrik dari jaringan yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sehingga perlu diajukan sebuah konsep layanan battery swapping ramah lingkungan yang mengintegrasikan pengisian baterai menggunakan energi bersih dari Solar PV. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pengembangan layanan battery swapping ramah lingkungan menggunakan simulasi model sistem dinamis. Motode sistem dinamis dipilih karena industri layanan battery swapping merupakan sebuah sistem yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan secara holistik untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang dipilih. Hasil analisa terhadap simulasi diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam mendukung percepatan adopsi sepeda motor listrik melalui pengembangan industri layanan battery swapping yang ramah lingkungan.

---

The government of Indonesia (GOI) has committed to accelerating electric motorcycles adoption for reducing transport sector emissions. A battery swapping scheme is an attractive option for the GOI to solve several impediments to electric motorcycle adoption related to short milage, charging times, and initial investment costs. However, the battery swapping policy alone seems ineffective in supporting emission reduction targets since Indonesia’s grid electricity source is still dominated by fossil energy. Therefore, it is crucial to introduce a green battery swapping concept. It is a concept that integrates the battery swapping scheme with the use of solar energy as its primary energy source for the battery. This study aims to analyze alternative policies that can be implemented to support the development of green battery swapping services using a system dynamics model. The battery swapping service industry however is a complex system, so a holistic approach from system dynamics method is needed to determine the effectiveness of the implemented policy. The results of this research are expected to assist decision makers in formulating effective and efficient policies to support electric motorcycles adoption through the development of green battery swapping service industry."

"Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa antara tahun 2010 dan 2019, tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi hijau yang menjadi sorotan dalam kerangka Green Economy Index (GEI) adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu Indonesia mencapai target keberlanjutannya, studi ini menganalisis industri minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terpenting bagi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan keberlanjutan industri CPO di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara alokasi CPO untuk pangan dan alokasi CPO untuk energi? (2) Berapa proyeksi total permintaan CPO untuk minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan ekspor? Berapa banyak tambahan perluasan lahan kelapa sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan CPO? (3) Apa saja indikator ekonomi hijau yang dapat diukur dalam model industri kelapa sawit di Indonesia? (3) Apa saja variabel yang menjadi titik ungkit pada model industri kelapa sawit Indonesia. Luaran dari penelitian ini meliputi simulator kebijakan berbasis model dengan pendekatan sistem dinamis dan dashboard hasil simulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan yang kompleks dalam industri kelapa sawit dan memberikan wawasan strategis untuk pembuatan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

---

Despite remarkable economic growth between 2010 and 2019, unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic and climate change have hampered progress toward sustainable development goals. One of the indicators in the green economy that is highlighted by the Green Economy Index (GEI) framework is the environmental aspects. Thus, to help Indonesia achieves its target sustainability targets, this study analyzed the crude palm oil (CPO) industry in Indonesia as one of the most important contributors to the nation’s economy. This research aims to analyze the dynamics and sustainability of the CPO industry in Indonesia. The key questions that will be investigated further in this research include: (1) What is the relationship between the allocation of CPO for food and biodiesel fuel? (2) What is the projected total demand for CPO for cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and exports? How much additional land use change is needed to meet the demand for CPO? (3) What are the green economy indicators that can be measured in the oil palm industry model in Indonesia? and (4) What are the leverage points in the Indonesian palm oil industry model? Outcomes from this study include a model-based policy simulator using the system dynamics approach and a simulation results dashboard. This research contributes to the broader understanding of the complex interdependencies within the palm oil industry and provides strategic insights for policy-making and sustainable development."

"ABSTRAKCapaian kesejahteraan suatu negara tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang tercermin dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama dipahami sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem inovasi menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan pengembangan dan distribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama kemajuan perekonomian dalam era Knowledge Based Economy ini. Keberagaman potensi lokal antar wilayah di Indonesia yang cukup besar memerlukan sistem inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga memunculkan pengembangan wacana Sistem Inovasi Daerah SIDa . Dengan berkembangnya SIDa di seluruh daerah akan mendorong capaian inovasi nasional pula.Dengan keterbatasan regulasi dalam implementasi SIDa yang masih dini ini, namun persaingan global terus terbuka, tak dapat dihindari dan semakin kompetitif. Karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan yang tepat sebagai langkah-langkah sistemik implementasi inovasi. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP disusun hirarki arah kebijakan penguatan SIDa yang dapat segera diberi arahan ataupun regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dengan meminta expert untuk mengisi kuisioner yang disusun lalu dilakukan pembobotan.Hasilnya kriteria pendanaan menjadi faktor yang dianggap penting untuk dikuatkan dibandingkan kriteria lainnya. Sehingga dalam hirarki arah kebijakan keseluruhan, penataan APBD dan APBN untuk SIDa menjadi arah kebijakan prioritas pertama dan kedua dan kemudian baru dilanjutkan dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SIDa di daerah yakni Penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah sebagai prioritas ketiga. Meskipun penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah merupakan kunci komitmen pelaksanaan penguatan SIDa di daerah, namun jika dukungan regulasi maupun petunjuk pelaksanaannya dirasa lebih memadai dibandingkan arah kebijakaan terkait penataan pendanaan, maka memungkinkan jika arah kebijakan penataan pendanaan diprioritaskan untuk diberi aturan lebih lanjut.

---

ABSTRACTAchievement prosperity of a country is no longer just depend on natural resources owned. Advances in technology are reflected in the level of mastery of science and technology has long been understood as an important factor in economic growth. Systems innovation becomes important to accommodate the needs of the development and distribution of knowledge that is needed as the primary fuel economic progress in this era of Knowledge Based Economy. The diversity of local potential between regions in Indonesia sizeable require innovation system can accommodate it, so that led to the development discourse of the Regional Innovation System SIDA . With the development of SIDA in the whole region will encourage the achievement of the national innovation anyway.With a lack of regulation in the implementation of SIDA is still early, but global competition continues to be open, unavoidable and increasingly competitive. Because it takes a variety of appropriate policies as a step by step implementation of systemic innovation. By using Analytical Hierarchy Process AHP arranged hierarchy SIDa strengthening the policy direction that may soon be given a referral or further regulation by the Central Government to ask the expert to fill out questionnaires and then be weighted compiled.The result is a funding factor criteria are considered important for strengthened compared to other criteria. So that in the hierarchy of the overall policy direction, the arrangement of the APBD and APBN for SIDa to be a first and second policy priority and then just continued with the policy direction which is a form of commitment, the implementation of SIDA in the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD as the third priority. Although the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD is a key commitment to strengthen the implementation of SIDA in the region, but if the regulatory support and guide its implementation is considered more adequate than the policy direction associated funding arrangement, it is possible that the arrangement of the funding policy priority to be given more rules."

"Dengan meningkatnya nilai PDB Indonesia di dunia, diperlukannya perhatian yang lebih mendalam terhadap industri pengolahan, sektor yang menopang 20% PDB Indonesia. Krisis yang sebelumnya telah terjadi seperti krisis moneter tahun 2008 dan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap industri pengolahan dimana secara langsung menurunkan putaran roda ekonomi di Indonesia. Pengembangan kerangka konsep dan model dasar indeks resiliensi dengan pendekatan sistem dinamis dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan performa ketahanan perusahaan dalam menghadapi krisis atau gangguan. Resiliensi merupakan salah satu bentuk upaya bagi perusahaan ketika mengalami gangguan atau risiko untuk bangkit kembali ke dalam kondisi semula atau tertentu. Dalam penelitian ini, resiliensi memiliki empat faktor, yaitu robustness, resourcefulness, redundancy, dan rapidity. Dimana fungsi organsasi seperti operasional, finansial, strategi, dan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap penilaian performa resiliensi. Setiap faktor memiliki kumpulan indikator yang diperoleh melalui studi literatur dan in-depth interview dengan ahli. Selanjutnya, pembobot dari setiap faktor dan indikator resiliensi dilakukan. Model dasar sistem bisnis juga dibuat agar kompleksitas dari sistem bisnis tersebut dapat digambarkan dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dan indikator resiliensi yang paling berpengaruh ialah redudancy dan reserve funds, secara berurutan.

---

With the increasing value of Indonesia's GDP worldwide, more attention is needed to the manufacturing industry, the sector that accounts for 20% of Indonesia's GDP. Previous crises such as the 2008 monetary crisis and the Covid-19 pandemic had a very deep impact on the manufacturing industry which directly reduced the economic transaction in Indonesia. The development of the conceptual framework and basic model of the resilience index with a system dynamic approach is carried out as an effort to improve the company's resilience performance in the face of crises or disturbances. Resilience is a form of effort for companies when experiencing disturbances or risks to bounce back to their original or certain conditions. In this study, resilience has four factors, namely robustness, resourcefulness, redundancy, and rapidity. Where organizational functions such as operations, finance, strategy, and human resources also affect the assessment of resilience performance. Each factor has a set of indicators obtained through literature studies and in-depth interviews with experts. Next, the weighting of each factor and indicator of resilience is carried out. The basic business system model is also made so that the complexity of the business system can be described and analyzed. The results of this study indicate that the most influential factors and indicators of resilience are redundancy and reserve funds, respectively."

"Skripsi ini membahas analisis dampak rancangan kebijakan REDD+ terhadap tercapainya target industri biodiesel di Indonesia. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan REDD+ dengan Kelapa Sawit Berkelanjutan memberikan dampak yang paling baik terhadap indikator keberlanjutan karena mampu mengurangi emsisi CO2e dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Beberapa alternatif kebijakan dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah terhadap program REDD+ di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze the impact of REDD+ policy design to the biodiesel production in Indonesia. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a used to analyze every alternative policies and their outcomes in sustainable indicators.

This study shows that REDD+ with Sustainable Palm Oil offers the best sustainable indicators outcome as it reduces CO2e emission while maintaining economic growth. Some alternative policy are analyzed to be considered in government policy for REDD+."

"Pengolahan sampah plastik di negara-negara maju telah dikelola secara profesional oleh sektor formal. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pengolahan sampah masih didominasi oleh peran sektor informal. Sektor informal memberikan kontribusi positif pada ekonomi sirkular plastik, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung keberlanjutan dengan pemenuhan permintaan bahan baku plastik melalui hasil daur ulang sampah plastik. Meskipun memiliki peran yang penting, kebijakan pemerintah yang mendukung atau mengoptimalkan sektor informal secara spesifik belum ada. Penelitian ini bertujuan memodelkan alternatif kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik sektor informal di Indonesia. Eksplorasi alternatif kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan sistem dinamis. Simulasi kebijakan dilakukan dengan beberapa skenario yang menyesuaikan kondisi dan peraturan yang sudah ada. Model dinamis dari sistem pengolahan sampah plastik inklusi sektor informal di Indonesia dijelaskan dalam 7 reinforcing loops dan 3 balancing loops. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, Insentif pajak bagi industri daur ulang dan Penambahan kapasitas informal Menjadi alternatif kebijakan terbaik.

---

The formal sector has professionally managed plastic waste processing in developed countries. In contrast to developing countries like Indonesia,  the role of the informal sector dominated the waste management system. The informal sector contributes positively to the plastic circular economy, reduces unemployment rates, and supports sustainability by meeting the demand for plastic raw materials through the recycling of plastic waste. Despite having an important role, government policies that explicitly support or optimize the informal sector do not exist. This study aims to model the policy alternatives for the informal sector of plastic waste management in Indonesia. The alternative exploration policy in the study was conducted using system dynamic modeling methods. Policy simulation is done with several scenarios that adapt existing conditions and regulations. The dynamic Model of the plastic waste processing system of informal sector inclusion in Indonesia is described in 7 reinforcing loops and 3 balancing loops. Based on the results of the simulation, tax incentive scenario for the recycling industry and the addition of informal capacity becomes the best policy alternative."

"Untuk meningkatkan konsumsi kelapa sawit domestik, Pemerintah Indonesia telah secara agresif mengimplementasikan program mandatori B20. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Meski demikian, implementasi kebijakan ini memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pangan akibat peningkatan konversi dan ekspansi lahan tanaman penghasil biofuel di masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa air, energi dan pangan merupakan sumber daya yang penting untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya permintaan terhadap ketiga sumber daya tersebut tentu saja menimbulkan tantangan dalam pelestariannya. Lebih lanjut lagi, permasalahan ini menjadikan keseimbangan antara sumber daya air, energi dan pangan sulit untuk direalisasikan mengingat perencanaan dan pengelolaan ketiga sumber daya tersebut berada di bawah sistem sektoral yang disonan. Hubungan antara ketiga sumber daya tersebut merepresentasikan sebuah sistem yang dinamis dan kompleks, sehingga memerlukan sebuah pendekatan holistik dari perspektif Water-Energy-Food nexus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami trade-off yang ditimbulkan dari sumber daya air, energi dan pangan pada industri biofuel dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan industri biofuel di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan sumber daya air dan pangan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan memberikan dampak yang berbeda-beda sesuai dengan sektor yang disasar oleh kebijakan tersebut. Pengujian kebijakan yang dilakukan pada empat macam skenario ini diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya berbasis WEF nexus pada sektor biofuel secara efektif dan efisien. Terakhir, implikasi dan limitasi hasil penelitian akan didiskusikan sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian terkait WEF nexus di Indonesia

---

In an attempt to increase domestic palm oil consumption, Indonesia has enforced the mandatory use of 20 percent blended biofuel (B20). This policy is part of the government efforts to reduce oil dependency in energy use and greenhouse gas emissions. Nevertheless, the implementation of the policy prones to affect the water and food availability as the demand for biofuel crops is expected to grow significantly in the coming years. Correspondingly, sufficient quantity of water, energy, and food resources is considered essential to achieve the sustainable development agenda. The increasing demand for all three resources undeniably places a great strain on its preservation management. On the other hand, the planning and management of these resources are under dissonant sectoral systems. This issue, which can make the balance between the three resources arduous to realize, needs to be scrutinized. The complex relationship between the three resources reflects a complex dynamic system, needing a holistic approach that considers the integration of Water-Energy-Food (WEF) nexus to understand better the system. Therefore, this study aims to understand the trade-offs between the WEF nexus on the production of biofuel using a system dynamics approach. Many underlying factors affecting biofuel development should be taken into consideration when formulating policy for attaining a sustainable balance between water and food resources. This study indicates that each policy implementation results in various impacts depending on the targeted sectors. Moreover, the policy is tested upon four different scenarios in order to help the policy makers during the formulation process of WEF resources management policy in the biofuel sector. Lastly, further discussion mentions the implications and limitations of the study as a basis to develop future researches on similar theme of WEF nexus in Indonesia"