Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 91946 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maria Diansari
"Penelitian ini menganalisis strategi operasi yang dilakukan JOB Tomori ketika dijadwalkan turn around namun di saat yang sama terdapat permintaan pasokan gas dari salah satu pembeli gasnya, PAU. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ahli-ahli terkait, observasi dokumen, dan perhitungan revenue. Analisis dilakukan dengan menyusun kerangka kerja build-borrow-or-buy, kemudian borrow terpilih. Implementasi dari kerangka kerja borrow adalah skenario pinjam-meminjam gas antara JOB Tomori dan PEP untuk memenuhi permintaan PAU yang dirumuskan dalam Lending and Borrowing Agreement (LBA). Dari dua skenario, yaitu Skenario 1 do nothing dan Skenario 2 pinjam-meminjam gas, maka diperoleh revenue tertinggi pada saat melakukan Skenario 2. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan software Nvivo untuk mengetahui manfaat dari LBA. PEP memasok sejumlah gas kepada PAU atas nama JOB Tomori sehingga JOB Tomori tetap memperoleh revenue. Setelah berhasil menjalankan LBA saat turn around, JOB Tomori dan PEP bersepakat membuat LBA jangka panjang sehingga LBA dapat diimplementasikan pada saat salah satu pihak mengalami unplanned maintenance.

This study analyzes the operating strategy implemented by JOB Tomori when it is scheduled to turn around but at the same time there was gas demand from one of its gas buyers, PAU. It uses a qualitative approach by conducting interview with related experts, observing documents, and calculating revenue. Based on analysis of the build-borrow-or-buy framework, JOB Tomori should choose ‘borrow’. The implementation of borrow framework is a gas Lending and Borrowing Agreement (LBA) between JOB Tomori and PEP to fulfill PAU's demand. From two scenarios, namely Scenario 1 do nothing and Scenario 2 gas lending and borrow, the highest revenue would be earned from Scenario 2. The interviews will be analyzed using NVivo to identify the advantages of LBA. PEP supplied gas to PAU on behalf of JOB Tomori, so JOB Tomori still earned revenue. After successfully implement the LBA during the turn around, JOB Tomori and PEP agreed to create a long-term LBA in order to accomodate unplanned maintenances."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Tharra Almas
"Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa dampak sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bukti hal tersebut hadirnya sebuah layanan pada bidang keuangan khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang, yaitu peer to peer lending. Layanan yang menyediakan sebuah platform/marketplace berbasis system elektronik yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman (Kreditur) dengan pelaku usaha sebagai penerima pinjaman (Debitur) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Tujuan layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan, khususnya pada sektor pertanian yang kurang mendapatkan dukungan sumberdaya modal. Hal tersebut memberikan jawaban bagi para petani dengan hadirnya sebuah perusahaan peer to peer lending yang bergerak dalam bidang agrobisnis. Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dibuat yaitu dengan cara melakukan pembelian unit berupa pohon atau bibit. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perjanjian yang dilakukan dalam layanan yang disediakan oleh Perusahaan X yang merupakan perusahaan peer to peer lending pada bidang agrobisnis. Selain itu akan memberikan pemaparan tinjauan untuk memahami gagal bayar yang berpotensi akibat perjanjian yang akan memengaruhi tanggungjawab dari para pihak jika hal tersebut terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil laporan penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai perjanjian yang disediakan oleh Perusahaan X, dan juga tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal bayar.

Nowadays, the digital technology development has brought a highly significant impact in all walks of life. One of those is a service in finance sector, specifically in lending money, namely, peer to peer lending. A service that prepares a platform or marketplace based on electronic system connecting the creditor – the one who lends – with the debtor – the one who receives the loan – in a loan contract. It is expected that the service is able to facilitate in accessing funding in all types of societies, specifically in agriculture sector which rarely obtains capital resources. Furthermore, the service gives solution for the farmers with the availability of a peer to peer lending company that focuses on agribusiness sector. In carrying out the contract, it is by purchasing several trees or seedlings. In this research, the contract is implemented in the service available by Company X – a peer to peer lending company in agribusiness sector. Additionally, this research gives a discussion in understanding risks or payment failure in which potentially caused by the contract. Furthermore, it discusses the length of implementation of a condition failure in harvesting crops that influences the responsibility of all parties, if they occur. The research method used in this research is a juridical-normative one. That is a research conducted towards written positive law which includes researching references material or secondary data. The result of this report identifies contract available by Company X, and also to recognize responsibilities of all parties if failure occur.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nita Ayudiyanti
"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Edward Anthony Guntoro
"Akta perjanjian yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum, sebab akta notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Di sisi lain, sebagai pejabat umum, seorang notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab itu pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Apabila suami atau isteri dengan harta bersama akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dapat bertindak hanya jika dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama dan akibat hukum perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan oleh salah satu pihak yang sah.
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama harus melaksanakan prinsip kehati-hatian mengingat sadanya para pihak yang memberikan surat dan keterangan palsu serta akibat hukum perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan oleh salah satu pihak yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/Pdt/2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 946 K/Pdt/2016, pembuatan akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak yang sah harus dibuktikan dengan pidana yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

The notarial deed made by notary has an important role in creating legal certainty in every act and legal event, because notarial deed is authentic and is the strongest and fulfillment in every case related to the notarial deed. On the other hand, as a public official, notary must adhere to the principle of caution, and therefore notary 39 s accountability to the deed he makes. If a spouse or husband with a joint property will enter into an agreement with a third party to act only if there is mutual consent from both parties. This study aims to identify the precautionary principle of notary in establishing credit agreement deed with collateral of joint property and the consequence of credit agreement law with collateral of joint property without approval by one of the legitimate parties.
The research method that will be used in this research is normative juridical research method and is descriptive analytical and qualitative. Notary in making credit agreement with collateral of joint property must implement the principle of prudence in view of the existence of the parties giving fake letters and statements as well as the effect of credit agreement agreement with collateral of joint property without the consent of one of the parties based on Supreme Court Decree Number 1217 K Pdt 2016 is invalid and has no legal force but based on the Supreme Court decree Number 946 K Pdt 2016, the creation of credit agreement with collateral of joint property without the consent of one of the legitimate parties shall be proven by criminal based on fixed law."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Radian Adi Nugraha
"Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau Peer-to-Peer Lending khususnya terkait risiko wanprestasi/default dan fraud oleh Penyelenggara LPMUBTI, baik yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam Perjanjian. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran dan perbandingan hukum di China dan India sebagai pembanding terhadap pranata hukum perlindungan pemberi pinjaman dalam industri LPMUBTI.

The rapid development of financial technology sector on the one hand has proven to bring benefits to consumers, business society and the national economy, but on the other hand has potential risks which if not properly mitigated could disrupt the state financial system. This thesis discusses the legal protection for lenders in the Information Technology-Based Money Lending Services or Peer-to-Peer Lending spesifically related to the risk of lending default and fraud by P2P Company, not only which already provided by laws and regulations but also its implementation in the Agreement. Furthermore, the author also conducts law research and comparisons in China and India as a comparator to Indonesias laws and regulations related to lender protection in the P2P lending."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54335
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Draughon, Jr., Clyde O.
New York: Rolling Meadows Bank Administration Institute, 1992
658.155 4 DRA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Shazi Rajendra Kirana
"Teknologi finansial berbasis Peer to Peer Lending mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Data Statistik Fintech Periode Desember 2020 milik OJK
menunjukkan bahwa seiring pesatnya pertumbuhan pengguna layanan Peer to Peer Lending, angka Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB90) justru mengalami
penurunan yang artinya semakin banyaknya kasus gagal bayar pada aktivitas Peer to Peer Lending. Akan tetapi AFPI melalui Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Secara Bertanggung Jawab justru mewajibkan seluruh penyelenggara Peer to Peer Lending untuk menyatakan bahwa risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman kecuali diatur lebih lanjut mengenai pertanggungan. Platform x sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital dalam klaster aggregator dengan Peer to Peer Lending sebagai
salah satu layanannya hadir dengan mengusung inovasi berupa dana proteksi guna melindungi pemberi pinjaman ketika mengalami gagal bayar. Akan tetapi pada laman surat pembaca masih ditemukan adanya aduan dari pengguna platform x terkait gagal bayar. Oleh karena itu, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada penyelenggaraan teknologi finansial berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia dan implementasinya oleh platform x dalam kasus gagal bayar. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara.
Kesimpulan yang didapat ialah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap kasus gagal bayar dalam penyelenggaraan teknologi
finansial berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia sudah cukup beragam untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi pengaturan itu masih bersifat umum dan
tidak ada pengaturan khusus mengenai kasus gagal bayar, platform x telah mengimplementasikan pengaturan tersebut dalam kasus gagal bayar dengan cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa kewajiban yang belum sepenuhnya platform x laksanakan.

Financial technology based on Peer to Peer Lending is experiencing rapid development in Indonesia. OJK's December 2020 Fintech Statistical Data shows that along with the rapid growth of Peer to Peer Lending service users, the 90-Day Payment Success Rate (TKB90) has actually decreased, which means that there are more cases of default in Peer to Peer Lending activities. However, AFPI through its Code of Conduct for Responsible Financial Technology Based on Peer to Peer Services requires all Peer to Peer Lending providers to state that the risk of default is fully suffered by the lender unless further regulated regarding coverage. Platform x as the provider of digital financial innovation in the aggregator cluster with Peer
to Peer Lending as one of its services comes by bringing innovation in the form of protection funds to protect lenders when they against the case of default. However, on the reader's letter page, there are still complaints from platform x users regarding
default case. Therefore, the author raises two main issues, namely how to regulate legal protection for lenders in the implementation of financial technology based on Peer to Peer Lending in Indonesia and its implementation by platform x in case of default. The form of research in this thesis is juridical-normative with a descriptive
research typology supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusion obtained is that the regulation regarding legal protection for lenders against default cases in the implementation of Peer to Peer Lending-based financial technology in Indonesia is diverse enough to ensure legal certainty, but the arrangement is too general and there are no special arrangements
regarding default cases. Platform x has implemented these arrangements in the case of default quite well but there are still some obligations that platform x has not fully implemented.
"
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kristina Ernawati
"Karya Akhir ini membahas peranan Transaksi Pinjam Meminjam Efek di PT KPEI sebagai salah satu sarana penyelesaian transaksi bursa bagi Anggota Kliring, dalam rangka menghindari kegagalan serah saham dan berbagai strategi perdagangan. Dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa fasilitas Transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI membantu Anggota Kliring dalam penyelesaian kewajiban serah sahamnya.
Fasilitas PME juga memberikan banyak manfaat bagi Anggota Kliring dalam memfasilitasi berbagai transaksi yang memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi PT KPEI. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan PT KPEI sebagai obyek pengambilan data dan informasi. Penelitian ini juga membahas hubungan transaksi PME terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia dan variabel makro lainnya yaitu Kurs, BI rate dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara IHSG terhadap transaksi PME, Kurs, dan Inflasi, kecuali dengan variabel BI rate yang memiliki hubungan negatif sginifikan dengan IHSG. Untuk itu penelitian ini menyarankan bahwa sosialisasi Fasilitas Pinjam Meminjam Efek di KPEI harus terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsinya dan memberikan kontribusi bagi IHSG.

This final paper discusses the role of Securities Lending and Borrowing Transaction in PT KPEI as tools of settlement of exchange transactions for Clearing Member, in order to avoid the securities payment default and various trading strategies. From the discussion, it concludes that the Securities Lending and Borrowing transaction facility in KPEI assists the Clearing Member to settle its securities obligations.
SLB facilities also provide many benefits to the Clearing Member in facilitating various transactions to give effect to the increase in revenue for PT KPEI. This research is a case study research with PT KPEI as an object of data and information. This study also discusses the relationship of the SLB transaction toward the Indonesia Composite Index and other economic macro variables, namely exchange rate, BI Rate and Inflation. Results of research indicate that there was no significant effect on the transactions between the Indonesia Composite Index with the SLB Transaction, Exchange Rate, BI Rate and the Inflation. Therefore, this research suggests that the socialization of Securities Lending and Borrowing Facility in KPEI should be continued in order to maximize its function and contributing to the Indonesia Composite Index.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26532
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Inesya Zeahira
"ABSTRAK
Kemajuan teknologi keuangan telah melahirkan konsep peer-peer lending (P2P Online lending yang membuka akses pinjaman tanpa peran lembaga keuangan seperti bank. Namun, perannya sebagai perantara membawa beberapa ancaman bagi pemberi pinjaman, yang mana mereka tidak selalu bisa mengharapkan jaminan keamanan seperti layanan bank konvensional, sehingga kredibilitas platform itu sendiri menjadi faktor penentu dan membuat pelapor memilih platform berdasarkan reputasi dan kepercayaannya. Penelitian ini mencoba untuk memahami persepsi investor terhadap platform P2P lending dan bagaimana reputasi tersebut. mempengaruhi kepercayaan pemberi pinjaman, dan apakah kepercayaan dapat menilai hubungan tersebut.Menggunakan 160 pemberi pinjaman Sebagai responden, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Moderated Regression Analysis (Linear Regression) dengan bantuan SPSS 23 untuk pengujian model yang diusulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan dan perlindungan memiliki pengaruh terbesar pada reputasi platform. Reputasi itu sendiri ditemukan memiliki efek positif pada kesediaan untuk memberikan pinjaman. Sedangkan kepercayaan ternyata tidak memiliki efek moderasi, melainkan pengaruh positif terhadap keputusan investasi pemberi pinjaman sebagai variabel independen.

ABSTRACT
The advancement of financial technology has given birth to the concept of peer-peer lending (P2P Online lending that opens access to loans without the role of an institution finance like a bank. However, its role as intermediary carries some threats to lenders, which they cannot always expect security guarantees like conventional bank services. So that credibility the platform itself becomes a determining factor and makes the informer choose a platform based on their reputation and trustworthiness. This research trying to understand investors' perceptions of P2P lending platforms and how that reputation affects lenders' confidence, and whether trust can judge the relationship. Using 160 lenders As respondents, this research was conducted using the Moderated Regression method Analysis (Linear Regression) with the help of SPSS 23 for model testing The proposed. The results show that security and protection have the biggest influence on a platform's reputation. Reputation itself was found to have a positive effect on willingness to provide loans. While trust It was found to have no moderating effect, but rather a positive influence on lenders' investment decisions as an independent variable."
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>