Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memanfaatkan informasi yang terdapat di surat kabar sebagai proksi untuk mengukur ketidakpastian ekonomi dengan membentuk Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Indonesia selama periode 2014-2021. Indeks dibangun dengan menganalisis kumpulan data artikel surat kabar yang mengandung istilah “ekonomi” dan “ketidakpastian”, untuk kemudian untuk mencari topik terkait “kebijakan” di dalam artikel tersebut menggunakan metode text-mining. Berdasarkan frekuensi terbit artikel terpilih kemudian dibentuk indeks dengan mean 100 dan standar deviasi 1 untuk indeks utama dan indeks per topik kebijakan. Atas pergerakan dan variasi indeks diberi pemaknaan sesuai dengan kondisi pada waktu tersebut.Indeks IEPU yang terbentuk kemudian terdiri dari 10 topik kebijakan yang dibagi dalam 8 kategori kebijakan utama; moneter, fiskal, perdagangan, regulasi domestik, regulasi internasional, geopolitik, energi/sumber daya, dan politik yang kemudian dipergunakan untuk membahas variasi pergerakan indeks yang terjadi. Hasil atas perbandingan dengan indeks VIX dan GEPU yang bersifat global menunjukkan korelasi negatif, sedangkan jika dibandingkan dengan indeks WUI untuk Indonesia menghasilkan korelasi positif.'

---

This research uses information in printed newspapers to create a proxy for measuring uncertainty by forming Indonesia Economic Policy Uncertainty Index for 2014-2021. The index was built by analyzing an extensive data set of articles containing the terms ‘economics’ and ‘uncertainty’ in Bahasa. The text-mining topic modeling method of the Latent Dirichlet was applied to look for terms in the articles that referenced ‘policy.’ Based on the frequency of article publication, an index with a mean of 100 and a standard deviation of 1 was created. The IEPU index topics consist of eight main policy categories; monetary, fiscal, trade, domestic regulation, international regulation, geopolitics, energy/resources, and politics. In addition, its movement can be described based on economic uncertainty events that happened on the timeline. This research also compares the formed index with pre-existing uncertainty indices, namely the VIX index, the GEPU index, and the WUI index for Indonesia.

"

"MDGs merupakan suatu bentuk rezim internasional dalam pembangunan kesejahteraan global yang ditandatangani di tahun 2000. Fokus utama dari MDGs adalah untuk meningkatkan kesejahteraan global di tahun 2015 - termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan isu sosial lainnya. Namun, dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia menemui berbagai tantangan diantaranya tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat dan akses kesehatan, dan kelembagaan. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan kelembagaan yang menyebabkan gagalnya pencapaian MDGs tujuan 5A (menurunkan angka kematian ibu) di Indonesia pada tahun 2007 - 2010, belum selarasnya interaksi kepentingan antar aktor Triple Helix yaitu pemerintah, dunia bisnis dan akademisi, sehingga sulit untuk membangun modal sosial. Perbedaan pemahaman dari ketiga pihak dalam konsep triple helix jelas tampak terjadi dan berdampak negatif terhadap upaya-upaya pencapaian MDGs tujuan 5A, karena kepentingan masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya masih terasa kental. Kepercayaan, hubungan timbal balik, serta pelibatan partisipasi aktif pihak diluar pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun modal sosial tersebut. Suatu rezim internasional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika hanya dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah dari negara-negara peserta rezim tersebut. Perlu adanya keterlibatan partisipasi publik di negara-negara peserta secara luas.

---

MDGs is a form of international regime of global prosperity development, signed by 189 states on year 2000. The main focus of the MDGs is to increase global welfare in 2015, such as poverty reduction, health improvement, and other social issues. However, in the process of achieving MDGs in Indonesia it meets various challenges ? including the high number and population growth, low quality level of health and disparity of access to healthcare, and institutional.

This thesis focuses on the institutional challenges that led to the failure of achieving MDGs goal 5A (reducing maternal mortality) in Indonesia on 2007 to 2010. The relations between Triple Helix?s actors (government, business, and academia) hasn't reached into harmonizing point because of clash of interest between actors, which it makes difficult to build a social capital. Different understanding of the Triple Helix's actors obviously occur and negatively impact the efforts to achieve the MDGs goals 5A, because the interests of each actor to achieve its own interests are still still strong.

Trust, reciprocity, and participation from outside of government become a very important factor for building social capital. An international regime can not work properly if it is only done with the involvement of government, instead it needs the involvement of public participation in the participating countries to achieve the goals of an international regime."

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh dua arah antara kebijakan fiskal dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Variabel kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, dan keseimbangan primer. Sedangkan variabel makroekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari tahun 2014 hingga 2021. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Vector Autoregressive (VAR), dimana penggunaan analisis VAR disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh dua arah antar variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada pengujian kausalitas granger menemukan bahwa   pertama, untuk kebijakan fiskal dan IHSG, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara belanja negara dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas dua arah antara keseimbangan primer dengan IHSG. Sedangkan untuk komponen kebijakan fiskal yang lain seperti pendapatan negara dan pembiayaan negara tidak terjadi hubungan kausalitas. Kedua, untuk variabel makroekonomi, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas satu arah antara IHSG dengan nilai tukar.

---

This study was structured to analyze the two-way effect between fiscal policy and macroeconomic variables on Jakarta Composite Index (JCI). Fiscal policy variables in this study are measured using state revenue, state spending, state financing, and primary balance. While macroeconomic variables are measured using inflation and exchange rates. The data used in this study are monthly time series data from 2014 to 2021. Furthermore, the data analysis technique used in this study is Vector Autoregressive (VAR) analysis, where the use of VAR analysis is adjusted to the research objectives which analyze the two-way influence between research variables. The results of this study based on granger causality testing found that first, for fiscal policy and the JCI, there is a one-way causality relationship between spending state and the JCI and a two-way causality relationship between the primary balance and the JCI. Meanwhile, for other components of fiscal policy, such as state revenues and state financing, there is no causal relationship. Second, for macroeconomic variables, there is a one-way causality relationship between inflation and the JCI and a one-way causality relationship between the JCI and the exchange rate."

"Orde Baru yang memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun merupakan pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Kemajuan ekonomi yang pesat pada era ini memungkinkan Indonesia bergeser dari kelompok negara berpenghasilan rendah pada pertengahan 1960-an menjadi kelompok berpenghasilan menengah pada awal 1990-an. Pada masa Orde Baru terjadi dua kali oil boom, yaitu pada tahun 1973/1974 dan 1979/80. Berkah minyak ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Orde Baru telah membawa perubahan radikal dalam pemikiran ekonomi, dari yang awalnya relatif tertutup dan nasionalis menjadi lebih terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengulas dinamika perkembangan pemikiran ekonomi yang dipraktekkan di nusantara sejak masa pra-kolonial hingga Orde Baru; (2) menjelaskan peran dan kontribusi para pelaku dalam pembentukan ekonomi Orde Baru; (3) memaparkan dinamika kebijakan ekonomi Orde Baru selama masa pemulihan ekonomi dan bonanza minyak serta setelah berakhirnya bonanza minyak; dan (4) menguraikan dinamika kelembagaan ekonomi pada masa Orde Baru. Studi ini akan menggunakan pendekatan multi-disiplin, yaitu teori-teori ekonomi dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan aliansi tiga kelompok, yaitu teknokrat, militer dan kapitalis, di mana Soeharto telah berhasil memainkan perannya sebagai agent of change yang dengan sadar dan terencana mengendalikan ketiga kelompok tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru belum membawa perubahan secara struktural yang komprehensif karena pemerintah Orde Baru belum berhasil membangun institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif.

---

The period of the New Order which held power for more than 30 years was the longest government regime in the history of post-independence Indonesia. The rapid economic progress of this era allowed Indonesia to shift from from a low- income group in the mid-1960s to a middle-income group in the early 1990s. During the New Order there were two oil booms, namely in the 1973/1974 and 1979/80 period. This blessing of oil has accelerated Indonesia's economic growth. Previous studies have shown that the New Order has brought about a radical change in economic thought, from being relatively closed and nationalist to being more open. This study aims to (1) examine the dynamics of the development of economic thought from pre-colonial times to the New Order; (2) explain the role and contribution of the 'actors' in the formation of the New Order economy; (3) reviewing the dynamics of the New Order's economic policies during the economic recovery period and followed by the oil bonanza, as well as after the oil bonanza; and (4) examine the dynamics of economic institutions during the New Order era. This study will exercise a multi-disciplinary approach, namely economic development and history theories. This study concludes that the New Order government was an alliance of three groups, namely technocrats, military and capitalists, in which Suharto had succeeded in playing his role as an agent of change who consciously and plannedly controlled those groups. This study also finds that Indonesia's economic development during the New Order era has not been able to conduct comprehensive structural changes because the New Order government was unable to build inclusive economic and political institutions."

"Indonesia dikenal dalam keaktifannya pada berbagai konflik dan masalah kemanusiaan. Akan tetapi, Indonesia yang berperan aktif dalam isu Palestina, Afghanistan, dan Rohingya, di saat yang bersamaan memutuskan untuk tidak melakukan hal yang sama pada isu Uighur. sikap Indonesia yang tidak aktif dalam isu Uighur menjadi menarik untuk diteliti karena pada periode waktu yang relatif sama Indonesia dapat memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dalam beberapa konflik kemanusiaan. Sikap Indonesia tersebut juga menjadi sebuah pertanyaan atas negara yang tidak jarang memperkenalkan diri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun diam atas fenomena krisis kemanusiaan yang dialami oleh sesama muslim di belahan dunia lain. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membahas faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan luar negeri Indonesia pada isu Uighur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kerangka teori peran agama dalam kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Warner dan Walker. Penelitian ini berargumen bahwa tidak aktifnya kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Uighur disebabkan oleh beragam faktor dari tingkat sistemik, domestik dan individu. Selain itu, bahwa Islam memiliki faktor yang terbatas dalam interaksinya dengan beragam faktor lainnya pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia.

---

Indonesia is known for its activeness in various conflicts and humanitarian issues. However, Indonesia, which plays an active role in Palestine, Afghanistan, and Rohingya, but at the same time decided not to do the same thing on the Uighur issue. Indonesia's inactiveness on the Uighur issue is interesting to study because in the relatively same period Indonesia had different foreign policies in several humanitarian conflicts. Indonesia's attitude is also a question of a country that often introduces itself as the country with the largest Muslim population in the world but remains silent on the phenomenon of the humanitarian crisis experienced by fellow Muslims in other parts of the world. Therefore, this study seeks to discuss the factors that encourage the formation of Indonesia's foreign policy on the Uighur issue. This study uses qualitative research methods using the theoretical framework of the role of religion in foreign policy proposed by Warner and Walker. This study argues that the inactiveness of Indonesia's foreign policy on the Uighur issue caused by various factors from systemic, domestic, and individual levels. In addition, Islam has a limited factor in its interaction with various other factors in Indonesia's foreign policy-making process."

"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."

"ABSTRAKDisamping POLKAM, stabilitas ekonomi nasional merupakan salah satu prasyarat penting untuk menciptakan iklim investasi agar dapat merangsang para penanam modal melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Upaya pemahaman mengenai stabilitas ekonomi itu kepada masyarakat luas, memerlukan peran serta media massa, dengan memberitahukan informasi pertumbuhannya yang positif dari pemerintah. Untuk masyarakat ekonomi asing, upaya pemahaman itu dapat terlaksana melalui peran serta surat kabar berbahasa Inggris yang terbit di Indonesia."

"Perkembangan green building relatif banyak memberikan tantangan kepada stakeholder bangunan gedung secara khusus adaptasi perubahan konsep gedung konvensional menjadi konsep green building. Beberapa negara maju membuat kebijakan insentif pada green building sebagai upaya mempercepat adaptasi stakeholder bangunan gedung terhadap Konsep Green Building. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat suatu model insentif pada green building untuk meningkatkan daya tarik green building pada negara berkembang seperti studi kasus di Negara Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu belum membahas pemodelan insentif bangunan gedung berdasarkan kebutuhan seluruh stakeholder green building secara khusus di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui focus group discussion dan in-depth interview. Selain itu, metode kuantitatif juga digunakan melalui analisis SEM-PLS dan studi kasus, untuk membetuk model insentif sesuai kebutuhan wilayah yang ditinjau berdasarkan peningkatan biaya inisial green building. Penelitian ini menghasilakn suatu model penilaian pemberian insentif eksternal green building yaitu melalui fase evaluasi finansial, evaluasi insentif internal, evaluasi nasional, dan evaluasi insentif eksternal (Teori BALEY). Seluruh evaluasi ditinjau dari manfaat yang diterima stakeholder bangunan gedung pada siklus hidup bangunan gedung.

---

Green building concept development is relatively a lot of challenges for building stakeholders especially in new concept adaptation from conventional concept into green building concept. Several developed countries made green building incentive regulation as an effort to accelerate the new concept adaptation of building stakeholders. Therefore, the purpose of this study is to create an incentive model on green building to increase the attractiveness of green building in developing countries which Indonesia country as the case study. In addition, previous studies have not discussed building incentive modeling based on the needs of all green building stakeholders specifically in developing countries.

This study used the qualitative method through focus group discussion and in-depth interview. Furthermore, the quantitative method was used through SEM-PLS analysis method and case study to develop the incentive model according to the region's needs which are reviewed based on the cost of the green building. The results od this study was a strategy for determining the green building external incentive model, namely through the phase of financial evaluation, internal incentives evaluation, national evaluation, and external incentive evaluations (BALEY Theory). All of the evaluations are viewed from the benefits received by building stakeholders on the life cycle of the building."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."