Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia masih sangatlah lemah. Fakta dari lemahnya penegakan ini adalah sudah lebih dari 20 tahun, belum ada satupun tindak pidana pasar modal yang berhasil masuk ke ranah persidangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka OJK dan juga Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia. Adapun tugas pengawasan yang diemban oleh OJK meliputi pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan juga dugaan kejahatan pasar modal yang mungkin terjadi, sedangkan tugas pengawasan yang diemban oleh BEI merupakan tugas untuk mengawasi perdagangan secara langsung, melalui pembuatan peraturan-peraturan BEI yang mengizinkan BEI untuk menetapkan suspensi, memberi sanksi administratif, dan juga menerbitkan Unusual Market Activity (UMA). UMA merupakan pengumuman yang dibuat oleh BEI disaat terdapat suatu efek yang mengalami ketidakwajaran dalam aktivitas perdagangannya. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kedua jenis pengawasan tersebut, dan menemukan korelasi di antara keduanya berupa unsur UMA yang identik dengan sinyal-sinyal terjadinya kejahatan pasar modal. Penulis juga menganalisis mengapa sebuah UMA tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan pasar modal, beserta analisis mengenai kasus diterbitkannya UMA yang diikuti oleh sanksi Kejahatan Pasar Modal.

---

The enforcement of laws regarding prevention of capital market crimes in Indonesia is staggeringly low. This is supported by the fact that there has been no case regarding capital market crime that has been bought to the court of justice in over 20 years. As an effort to combat these practices, several laws and regulations are made, these are Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan (OJK). These regulations allow \several institutions to regulate and supervise the securities trade, two of which are the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI). The supervisory duties carried out by the OJK include examination and investigation of administrative violations as well as allegations of capital market crimes that may occur, whereas the supervisory duties carried out by the BEI involves supervising the securities trade through the regulations issued by BEI, which allows them to suspend trades, hand out administrative sanctions, and also publish Unusual Market Activities (UMA). UMA is an announcement made by BEI in the case of an abnormality is detected in the trade activities of a particular stock or instrument. In this research, the author analyzed the regulations regarding both of these supervisory functions, and found the correlations between the two, in the form of similarities between the indicator of UMA and the signals of capital market crime activity. This research also analyzed why an UMA can not be stated as a practice of capital market crime, through the analysis of a case in which a formal UMA is announced, followed by a sanction from OJK regarding capital market crimes."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kinerja edukasi pemasaran Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meningkatkan investasi di pasar modal. BEI berupaya meningkatkan literasi masyarakat di pasar modal melalui edukasi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas edukasi BEI dengan melihat kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap edukasi tersebut. Selain itu, peneliti juga menganalisa bagaimana strategi komunikasi BEI dalam meningkatkan investasi di pasar modal. Penelitian ini berupa kombinasi dengan sequential explanatory atau model urutan pembuktian. Penelitian ini dimulai dari metode kuantitatif dan diperkuat dengan kualitatif.Hasil penelitian menyatakan ada kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi investor terhadap edukasi pasar modal BEI. Kemudian, penerapan strategi komunikasi BEI dalam meningkatkan investasi pasar modal tidak sesuai dengan tingkat literasi masyarakat.

---

ABSTRACT

This thesis is about educational marketing performance of Indonesia Stock Exchange (IDX) in increasing capital market investment. IDX seeks to improve people literacy in capital market through education. Therefore, researcher wanted to know how the IDX education quality by looking at the gap between public expectations and perceptions. In addition, researcher also analyzed how IDX communication strategy to increase investment in the capital market.

This research uses mix method with sequential explanatory model, by starting from quantitative and reinforced with qualitative method. The research concludes there is a gap between investor?s perception and expectations for IDX education about the capital market. Then, IDX communication strategy to improve capital market investment is not in accordance with the level of people literacy in capital market."

"Tesis ini membahas pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini bermula sejak beralihnya kewenangan Bapepam-LK kepada OJK dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan adanya pengujian atas undang-undang tersebut di Mahkamah Konsitutsi dengan Nomor Perkara 25/PUU-XII/2014. Dengan kewenangan OJK untuk mengatur Pasar Modal dan termasuk pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK memberlakukan pungutan kepada Notaris Pasar Modal berupa pungutan Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan. Dengan diberlakukannya pungutan, telah menimbulkan reaksi dari Notaris Pasar Modal berupa mempertanyakan kewenangan yang dimiliki OJK. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitan yang bersifat preskriptif. Simpulan dari penulisan ini adalah OJK berwenang melakukan pungutan namun tidak tepat memberlakukan pungutan tahunan kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hadirnya tesis ini diharapkan agar dapat membantu menjawab pertanyaan dari Notaris Pasar Modal atas pemberlakuan pungutan, menjawab implikasi yuridis dan atas pemberlakuan pungutan oleh OJK.

---

This thesis discusses Indonesia Financial Services Authority (IFSA) Levies To Capital Market Notary As a Capital Market Supporting Proffesion. It began since the transfer of Bapepam-LK authority to IFSA within enforce Laws No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authorithy along its implementing regulation and with the presence of testing of the Laws above in Constitutional Court with Case Number 25/PUUXII/ 2014. With IFSA’s authority to control Capital Market which included the parties who involved in Capital Market, IFSA enforce a levies to Capital Market Notary in a form of Registration Levies and Annualy Levies. Within the enforce of levies, it has causes a reaction from Capital Market Notary that questioning the legal basis of its levies and such other things related the IFSAs levies. This thesis is a juridical research with prespective quality type of reasearch. The knot of this thesis is that IFSA’s is have the authority to do levies but considerable that yearly levies to Capital Market Notary as Capital Market supporting proffesesion is not correct. The presence of this thesis is expected to be able to answer the question of Capital Market Notary of the IFSAs levies, juridical implication and social/practice implication of its."

"Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) adalah suatu sistem perdagangan di luar bursa yang baru diperkenalkan melalui POJK No. 8/POJK.04/2019 untuk mengakomodasi perdagangan efek bersifat utang dan/atau sukuk di luar bursa dengan regulasi yang relatif minim terkait prinsip keterbukaan. Adapun transparansi pasar merupakan elemen penting pada pasar modal karena dapat mempengaruhi integritas pasar dan kepercayaan investor terhadap pasar. Meskipun begitu, meregulasi penerapan dari prinsip keterbukaan tidaklah mudah sebab harus mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan transparansi, di antaranya yaitu pembentukan harga, likuiditas pasar, dan disrupsi pasar. Di Uni Eropa, regulasi atas Multilateral Trading Facility (MTF) dan Organized Trading Facility (OTF) mengenal pengecualian terhadap kewajiban keterbukaan informasi pada transparansi pra-perdagangan atas informasi-informasi tertentu yang dinilai dapat mengancam likuiditas pasar. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis mengenai penerapan dari prinsip keterbukaan pada PPA di Indonesia dengan perbandingannya kepada regulasi MTF dan OTF di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah regulasi mengenai prinsip keterbukaan pada PPA di Indonesia masihlah minim dalam mengakomodasi risiko pasar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi apabila dibandingkan dengan regulasi pada MTF dan OTF di Uni Eropa. Oleh sebab itu, disarankan bagi regulator di Indonesia untuk dapat membuat peraturan yang menerapkan level keterbukaan informasi yang beragam dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan pasar.

---

Alternative Market Organizer (PPA) is a trading venue outside of exchange that is newly introduced by POJK No. 8/POJK.04/2019 to accommodate debt securities and/or sukuk trading with a relatively minimum provision regarding disclosure principle. Market transparency is a principal element in the capital market because it affects market integrity and investors’ confidence with the market. However, regulating the implementation of disclosure principle can be challenging because there are various factors related to transparency to consider, such as price discovery, market liquidity, and market disruption. In European Union, regulations regarding Multilateral Trading Facility (MTF) dan Organized Trading Facility (OTF) acknowledge waivers concerning disclosure obligation upon pre-trade transparency for MTF and OTF if disclosing certain information can potentially harm the market liquidity. This thesis will discuss and analyze the implementation of disclosure principle of PPA in Indonesia and in comparison to regulations regarding disclosure principle that are implemented for MTF and OTF in European Union. The research method used in this thesis is juridical-normative supported by literature studies and interview to collect data. This study concludes that provisions in Indonesia concerning disclosure principle in PPA is still minimal in accommodating market risks related to information disclosure when compared to regulations on MTF and OTF in the European Union. Therefore, it is recommended for regulators in Indonesia to be able to make regulations that apply various levels of disclosure by taking into account market needs and conditions."

"Terhadap perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya selain dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya bisa melalui pasar modal. Dalam menawarkan saham, emiten wajib membuat prospektus yang merupakan informasi secara tulisan yang terkait initial public offering suatu emiten, dimana tujuannya pemegang saham publik tertarik untuk membeli efek atau saham yang dikeluarkan oleh emiten. Dalam menyampaikan prospektus tersebut tentunya wajib memuat informasi dan fakta material yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, telah mengeluarkan beberapa pengaturan terkait dengan penyampaian prospektus. Prospektus merupakan dokumen utama bagi pemegang saham publik untuk menentukan apakah akan memesan atau tidak atas efek yang ditawarkan tersebut. Dalam penyampaian prospektus tersebut Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan untuk memeriksa kecukupan fakta material yang disampaikan dalam prospektus. Begitu juga konsultan hukum pasar modal selaku profesi penunjang pasar modal wajib menyampaikan fakta material dalam prospektus. Sehingga dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun konsultan hukum tidak melakukan kewajibannya maka turut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Begitupun pemegang saham publik wajib diberikan perlindungan hukum atas saham yang telah dibeli berdasarkan informasi yang tidak disampaikan oleh emiten dalam prospektus berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

For the companies that required funding to develop their business apart from banking institutions or other financial institutions can go through the capital market institutions. In offering shares the prospective issuer must prepare a prospectus which is in writing information related to the initial public offering of an issuer in which the objective of prospective public shareholders will interested in ordering securities or shares issued by the prospective issuer. In submitting the prospectus, the prospective issuer is obliged to fulfill all of the information and material fact determined by Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges. The Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges has issued several regulations related to the submission of prospectus. Prospectus is the main document for potential public shareholders to determine whether or not to buy the offered shares. For process of submission of the prospectus, the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges in charge of reviewing the fulfillment of material fact in prospectus. Capital market legal consultant as one of the capital market supporting professionals obliged to submit material fact in prospectus. In case that the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges and legal consultant did not comply with their obligation, therefore each of them responsible for the default based on Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market. In hence, public shareholders required to have legal protection on shares that have been purchased based on information not submitted by prospective issuers based on Article 30 law number 21 Year 2011 on Financial Service Authority and Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel intellectual capital terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia yang diukut dengan rasio return on asset (ROA) dan return on equty (ROE). Total sampel yag digunakan yaitu sebanyak 10 perbankan konvensional di Indonesia yang terklasifikasi sebagai Bank Buku IV oleh Bank Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan data panel dan metode regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan data triwulan selama masa pandemi COVID-19, yaitu pada periode kuartal II 2020 sampai kuartal IV 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital yang dihitung menggunakan model VAIC berpengaruh secara negatif terhadap ROA dan positif terhadap ROE perusahaan perbankan di Indonesia. Pada komponen intellectual capital, HCE dan CEE memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel SCE memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan ROE perbankan di Indonesia.

---

This study aims to determine the effect of the intellectual capital variable on the profitability of banking companies in Indonesia as measured by the ratio of return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The total sample used is 10 conventional banks in Indonesia which are classified as Buku IV Banks by Bank Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange. In conducting this research analysis using panel data and the Ordinary Least Square (OLS) regression method with quarterly data during the COVID-19 pandemic, namely in the second quarter of 2020 to the fourth quarter of 2021. The results of this study indicate that intellectual capital is calculated using the VAIC model. has a negative effect on ROA and positive on ROE of banking companies in Indonesia. In the intellectual capital component, HCE and CEE have a positive effect, while the SCE variable has a negative effect on ROA and ROE of banking in Indonesia.

"

"Pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat yang berdampak pada kemajuan ekonomi Negara. Dalam menjalankan transaksi dan aksi di pasar modal, diperlukan dukungan dari profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki peran dan fungsi yang cukup vital dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya yakni berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris di samping wajib pula mengikuti kaidah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Salah satu ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan memungut sejumlah biaya terhadap profesi penunjang pasar modal, di antaranya Notaris. Penulisan ini meneliti kedudukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan kewenangan OJK dalam menarik pungutan dari segi UU Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan UU Jabatan Notaris, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Keuangan Negara, dan PP Pungutan OJK. Hasil analisis menggambarkan bahwa profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, tidak termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan OJK. Adapun kewenangan OJK untuk menarik pungutan adalah tepat sebagaimana disyaratkan oleh UU Keuangan Negara. Selama ini diketahui OJK mengelola dan mengadministrasikan penerimaan yang bersumber dari pungutan tersebut secara mandiri, dimana hal tersebut kurang tepat karena menurut UU Keuangan Negara penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

---

Capital market as one of the financial services sector these days has been growing rapidly which gives impact to the country?s economic progress. Running the transaction and action in capital market requires the support from capital market supporting profession as it has been ruled by Indonesian Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function which is vital enough in things related to its position?s authority that is related to making the authentic deed. To do that function, a notary obeys Indonesian Law Number 2 Year 2014 concerning Regulation of Notary Office beside has to obey rules that have been set by legislation in the capital market scope. One of the rules is Government Regulation Number 11 Year 2014 concerning Levies By The Financial Service Authority. OJK as one of the institution that authorities to arrange the regulation and supervision function into financial services sector?s activities collect some fees to capital market supporting profession, including notary. This writing is researching the position of notary as capital market supporting profession based on Regulation of Notary Office and the authority of OJK to collect levies from Regulation of State Finance's perspective. This research is a juridical normative research, using Regulation of Notary Office, Regulation of The Financial Service Authority, Regulation of Capital Market, Regulation of State Finance, and Government Regulation concerning Levies By The Financial Service Authority. The analysis result says that capital market supporting profession, including notary, not included as parties who can be subject to pay OJK levies. The authority of OJK to collect levies is right as what has been conditioned by Regulation of State Finance. These times OJK is known to manage and administer income that comes from those levies independently, which is not right because according to Regulation of State Finance that income should be transferred to the country?s cash as non-tax revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh institutional ownership, managerial ownership, dan free cash flow terhadap dividend payout ratio perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Dengan mengambil sampel 32 perusahaan yang di regresi data panel menggunakan fixed effect model. Hasil yang didapat penelitian ini adalah free cash flow memberikan pengaruh yang negatif signifikan terhadap dividend payout ratio. Sedangkan institutional ownership & managerial ownership tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout ratio.

---

This study aims to understand the effect of institutional ownership, managerial ownership, and free cash flow on the dividend payout ratio of primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 to 2020. By taking a sample of 32 companies in panel data regression using the fixed effect model. The result of this research is that free cash flow has a significant negative effect on the dividend payout ratio. Meanwhile, institutional ownership & managerial ownership do not have a significant effect on the dividend payout ratio.

"

"Peran rantai nilai global menjadi sangat penting bagi suatu negara yang memiliki tujuan meningkatan mempromosikan pembangunan inklusif, meningkatkan lapangan kerja, dan menambah nilai bagi industri dalam negerinya melalui integrasi ekonomi global. Guna mendorong pertumbuhan inklusif, pembererdayaan perempuan perlu dimaksimalkan. Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk perempuan diatas 15 tahun dan TPT yang cenderung stagnan selama tujuh tahun terakhir, dan dengan partisipasi perempuan yang cendurung tumbuh. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari partisipasi rantai nilai global, yaitu partisipasi backward dan forward terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada sektor manufaktur. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Trade in Value Added dari OECD, dengan menggabungkan klasifikasi ISIC rev.4 dengan KBLI dari tahun 2000-2018 didapatkan 8 kelompok sektor, yaitu 3 kelompok sektor manufaktur padat karya dan 5 kelompok sektor manufaktur padat modal. Hasil regresi fixed-effect dan random-effect digunakan untuk menemukan pengaruh antara GVCs dengan TPAK perempuan pada model, pada sektor manufaktur padat karya tidak ditemukan adanya hubungan secara signifikan. Sedangkan pada sektor manufaktur padat modal dan sektor manufaktur keseluruhan, ditemukan hubungan signifikansi positif antara partisipasi forward dengan TPAK perempuan. Di sisi lain, variabel tingkat pendidikan dan tingkat fertilitas juga menunjukkan signifikansinya di keseluruhan sektor maupun sektor spesifik, padat modal dan padat karya. Selain itu, penelitian ini menemukan tingkat pendidikan yang semakin tinggi pada para pekerja perempuan di sektor manufaktur akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerjanya.

---

The role of GVCs is essential for a country whose goals are to promote inclusive development, increase employment, and add value to its domestic industry through global economic integration. To encourage inclusive growth, women's empowerment needs to be maximized. Indonesia has experienced a population growth of women over 15 years, TPT, which tends to stagnate for the last seven years, and female participation which tends to grow. This study examines the effect of global value chain participation, namely backward and forward participation, on the level of female labor force participation in the manufacturing sector. The analysis was carried out by utilizing the Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), and Trade in Value Added data from the OECD; by combining the ISIC rev.4 classification with the KBLI from 2000-2018, there were 8 sector groups, namely 3 labor-intensive manufacturing sector groups and 5 sector groups. Capital intensive manufacturing. Fixed-effect and random-effect regression results were used to find the effect between GVCs and female LFPR in the model; there was no significant relationship in the labor-intensive manufacturing sector. Meanwhile, in the capital-intensive manufacturing sector and the overall manufacturing sector, a significant positive relationship was found between forwarding participation and female LFPR. On the other hand, the variables of education level and fertility level also show their significance in all sectors as well as specific sectors, capital intensive and labor intensive. In addition, this study found that the higher the education level of female workers in the manufacturing sector, the lower the labor force participation rate.

"

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK) mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga tertinggi di sektor jasa keuangan. Posisinya diperjelas dengan dimasukkannya prinsip una via dan restorative justice. Sebuah cita-cita yang progresif dan mulia, namun dibalik itu ada kekhawatiran efektifitas penerapan kedua prinsip tersebut. Dimana dalam penelitian ini akan berfokus pada una via. Dengan adanya prinsip una via tersebut menarik untuk menganalisis dalam melindungi capital outflow dari capital market dalam negeri dan mencegah efek rambatan ancaman resesi ekonomi dari negara-negara maju serta penguatan prinsip una via pada bidang pasar modal dalam meningkatkan pengembalian kerugian yang dialami investor atas investasinya. Permasalahan disusun yaitu Apakah dengan disahkannya UUP2SK dapat menjadi pelindung capital outflow dari capital market dalam negeri dan mencegah efek rambatan ancaman resesi ekonomi dari negara-negara maju dan Apakah dengan penguatan prinsip una via pada bidang pasar modal pasca diundangkan UUP2SK dapat meningkatkan pengembalian kerugian yang dialami investor atas investasinya. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan UUP2SK mencoba mengharmonisasikan penegakan hukum di tiap industri sesuai karakteristiknya, dengan mengedepankan prinsip restorative justice serta menekankan penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). UUP2SK yang berbasis Una Via Principle menjadi model baru dalam penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan, khususnya sektor pasar modal dengan menghindari pengenaan sanksi ganda atas suatu pelanggaran dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Di sisi lain, berdasarkan asas una via, OJK dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana dengan mengenakan sanksi administratif berupa denda yang disertai dengan perintah tertulis.

---

Law No. 4 of 2023 (UUP2SK) encourages the Financial Services Authority (OJK) to become the highest institution in the financial services sector. Its position is clarified by the inclusion of the principles of una via With the una via principle, it is interesting to analyze in protecting capital outflow from the domestic capital market and preventing the spreading effect of the threat of economic recession from developed countries as well as strengthening the una via principle in the field of capital markets in increasing the return of losses experienced by investors on their investments. Problems are arranged, namely whether the enactment of UUP2SK can be a protector of capital outflow from the domestic capital market and prevent the propagation effect of the threat of economic recession from developed countries and whether the strengthening of the una via principle in the field of capital markets after the enactment of UUP2SK can increase the return of losses experienced by investors on their investments. In answering these problems, the juridical- normative research method is used. The results show that UUP2SK based on the Una Via Principle is a new model in case settlement in the financial services sector, especially the capital market sector by avoiding the imposition of multiple sanctions for an offence in order to realise restorative justice. Based on the una via principle, OJK can decide not to proceed to the investigation stage of an alleged criminal offence by imposing administrative sanctions in the form of fines accompanied by a written order."