Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI.

---

This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police"

"Tesis ini membahas analisis intelijen strategis dalam menanggulangi kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena geng dalam terjadinya kekerasan pelajar student violence merupakan bagian dari kekerasan remaja youth violence , bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Analisis intelijen strategis adalah alat yang esensial dalam pengembangan penegakkan hukum secara modern baik untuk kebijakan, perencanaan ataupun program-programnya, hal ini disebabkan karena peranan penting dari intelijen strategis adalah mendukung pencapaian tujuan secara strategis dan praktis. Analisis intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai hasil analisa yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk memahami karakteristik dari geng pelajar, sehingga segala upaya pencegahan dan penanggulangannya mampu menyentuh ke akar permasalahan. Dari penelitian ini didapat penejelasan mengenai karakteristik geng pelajar, pola pembentukan dan kegiatan geng pelajar pelaku kekerasan dan rumusan bentuk penanggulangan kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

This thesis discusses strategic intelligence analysis of student gang violence countermeasure in Special Region of Yogyakarta Province. The gang phenomenon in the occurrence of student violence is part of youth violence, even wider violence in the community. Strategic intelligence analysis is an essential tool in the development of law enforcement in modern both for its policies, plans or programs, this is because the important role of strategic intelligence is to support the achievement of objectives strategically and practically. Strategic intelligence analysis is used in this research to obtain various useful analysis results for stakeholders to understand the characteristics of the student gang, so that all prevention and mitigation efforts can touch to the root of the problem. From this research, there is a description of the characteristics of student gangs, the pattern of formation and activities of student gangs of violent actors and the formulation of gang violence in Special Region of Yogyakarta Province."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam menjaga kerukunan umat beragama yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana ketentuan tersebut mengatur tugas serta fungsi Kejaksaan lewat Intelijen Yustisial Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam implementasinya, Intelijen Yustisial Kejaksaan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem dibentuk di pusat maupun di daerah dengan beranggotakan instansi lain diluar Kejaksaan. Dalam pelaksanaan tugas Tim Pakem tersebut, dilakukan dengan pola kerja intelijen penegakan hukum yang didasari pada siklus intelijen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi kasus dimana kasus yang dijadikan objek penelitian adalah kasus mengenai aliran kepercayaan menyimpang kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Peran Tim Pakem dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, akan dilihat dari penanganan Tim Pakem terhadap dua kasus tersebut. Dimana kegiatan tersebut akan dianalisis dengan teori Early Warning.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the role of Intelijen Yustisial Kejaksaan in keeping religious harmony, implementation of the provisions of Clause 30, Point (2) letter and e Regulations Number 16 of 2004 about Kejaksaan Agung Republik Indonesia where these provisions set a task as well as the functions of Kejaksaan by Intelijen Yustisial Kejaksaan surveillance against the flow of beliefs and the prevention of abuse and/or desecration of religion. In its implementation, Intelijen Yustisial Kejaksaan formed a team Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat). The Pakem team was formed at the center and regional level withconsists of other agencies outside Kejaksaan. In the implementation of Pakem Team, carried out by law enforcement intelligence working patterns based on the intelligence cycle. The research method used is a case study. a case study is a case of objects made of beliefs distorted Al Qiyadah Al Islamiyah and Jemaah Ahmadiyah Indonesia. The role of Pakem Team in the control flow of public confidence that could potentially cause a conflict, it will be seen from Pakem Team handling the case against that two case. Where the activity will be analyzed with the theory of Early Warning."

"ABSTRAK Studi penelitian ini mengenai Organisasi Intelijen di Indonesia yang ditemukan sedang menerapkan sistem Komando dan Kendali. Sistem yang di terapkan bernama C3I, merupakan kependekan dari Command, Control, Communication, and Intelligence. Karena sistem C3I berkarakteristik sebagai Center of Gravity (CoG), maka C3I mempunyai arti vital, yang dalam hal ini dimiliki oleh organisasi intelijen militer dan organisasi intelijen negara. Masalah yang diangkat adalah penerapan sistem C3I yang sedang diimplementasikan dan analisis efektivitas sistem tersebut terhadap teknologi intelijen Indonesia.Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitik. Analisis ini digunakan untuk menggali dan mengenali lebih dalam tentang penggunaan sistem C3I di dalam penerapannya, termasuk teori dasar pada struktur teknologi intelijen di dalam organisasi intelijen Indonesia. Dalam menganalisis efektivitas dari penerapan sistem C3I menggunakan metode Force Field Analysis dan alat analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara delapan narasumber yang mempunyai kompetensi dan pengalaman terhadap konsep, teori, dan implementasi sistem C3I, termasuk kajian literatur.Hasil analisis deskriptif analitik menunjukkan bahwa dibutuhkan modernisasi teknologi intelijen dan infrastruktur pendukung sistem C3I dalam membantu kegiatan intelijen. Didapati permasalahan di dalam terbatasnya metode untuk saling berkomunikasi, belum mengintegrasikan sistem pengamanan trasmisi dengan metode keamanan terpadu (encrypted), serta melakukan akusisi terhadap sistem komunikasi satelit mandiri sesuai dengan kompartemen dari organisasi intelijen militer dan negara. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam mengawaki sistem C3I merupakan masalah yang harus segera ditangani demi tercapainya optimalisasi penggunaan sistem tersebut.

---

ABSTRACT This research study regarding the implementation of the Indonesian intelligence organization Command and Control system. The system be integrated called C3I. Because C3I systems characterized as Center of Gravity (COG), the C3I have vital significance, which in this case is owned by the military intelligence organization and national intelligence organization of Operations Command Control Centre. The issue raised was the effectiveness of C3I systems that have been implemented and the analysis of the development of such systems in the future for challenging upcoming threat.This study used a descriptive analytics analysis. This analysis is used to explore and identify more about the use of C3I systems in its implementation, including the basic theory of organizational structure in this regard Indonesian intelligence organization. Approach to analyzing the effectiveness of the implementation of C3I systems using Force Field Analysis methods and SWOT as tool of analysis. This study interviews eight speakers who have the competence and experience of the concepts, theories, and implementation of C3I systems, also extensive literature studies.Analytics analysis results indicate that the required modernization of the electronic intelligence and technology of intelligence systems and the supporting infrastructure C3I systems. Problems found in the lack of safe methods to communicate with one another, communication transmission has not integrate security systems with encrypted by intelligence spec security methods, and perform the acquisition of the satellite communications owned by Indonesian intelligence organization, both national and military. Besides of findings above, lack of human resources who have the ability and experience manning C3I systems are also main issue that must be addressed in order to achieve optimization of the system."

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."

"Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memberikan dampak cukup signifikan bagi keamanan negara. Adapun ancaman yang muncul seperti keamanan bagi objek yang akan diselundupkan di pelabuhan yang sering menjadi sentra aktivitas penyelundupan manusia oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya regulasi keamanan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, meningkatnya jumlah pelaku penyelundupan manusia serta potensi masuknya paham atau aliran ekstrim yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas dan menganggu kepentingan nasional. Kegiatan penyelundupan manusia tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan. Artinya bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundup. Dalam melakukan penyelundupan suaru kelompok dapat dikatakan terorganisir jika memenuhi unsur organize crime, salah satunya memiliki struktur kerja dalam kejahatan. Dalam dinamika penyelundupan terdapat objek Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu orang yang diselundupkan secara non prosedural. Hal ini tentunya akan menyebabkan gangguan keamanan nansional khususnya di bidang keamanan. Adanya penggunaan pelabuhan ilegal yang dikuasi masyarakat sebagai lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi untuk mengelabui petugas keamanan. Pengawasan dan upaya cegah dini dari Kominda dan aparat terkait telah dilakukan dengan sarana dan prasaranan yang dimiliki, namun terdapat beberapa kendala yang dialami para petugas.<

---

People smuggling is a transnational crime that has a significant impact on state security.  As for the threats that arise, such as security for objects to be smuggled in ports, which are often centers of human smuggling activities by criminals.  This happens because there are no security regulation efforts made by people smugglers.  In addition, the increasing number of people smugglers as well as the potential for the entry of extreme ideologies or sects that can affect the wider community and disrupt national interests.  Human smuggling activities can occur if one of them can be realized.  This means that illegal immigrants will succeed with the cooperation of smuggling agents.  In carrying out smuggling, a group can be said to be organized if it meets the elements of organize crime, one of which has a work structure in crime.  In the dynamics of smuggling, there is an object of Indonesian Migrant Workers being one of the people who are smuggled in a non-procedural manner.  This of course will cause national security disturbances, especially in the security sector.  The use of illegal ports controlled by the community as a strategic location is used as a location to trick security officers.  Supervision and early prevention efforts from Kominda and related officials have been carried out with the facilities and infrastructure they have, but there are several obstacles experienced by the officers."

"Penelitian ini membahas tentang perbedaan iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan dimensi-dimensinya pada Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Keamanan Polri serta pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja anggota polisi pada kedua Badan Intelijen tersebut. Metode penelitian yang digunakan kuantatif eksplanatif, yang mengkaji bagaimana responden mempersepsikan iklim organisasi dan kepuasan kerja dalam dua unit organisasi yang berbeda. Populasi penelitian 203 anggota polisi yang terdiri dari perwira maupun bintara yang bekerja pada Badan Intelijen Negara. Sementara dari Badan Intelijen Keamanan Polri sebanyak 728 anggota polisi baik yang berpangkat Komjen, Perwira, bintara dan Pegawai Negeri Sipil. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota polisi di kedua unit organisasi tersebut.Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) Iklim organisasi anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel Iklim Organisasi yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (2) Kepuasan kerja anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel kepuasan kerja yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (3) Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa pada anggota Badan Intelijen Negara, dimensi-dimensi Iklim organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan besar pengaruh sebesar 91,1%. Dari beberapa dimensi tersebut, dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja adalah support & komitmen.Implementasi dari penelitian ini adalah untuk Badan Intelijen Keamanan Polri sebaiknya dapat lebih meningkatkan dimensi lainnya yang berkaitan dengan Iklim organisasi yang meliputi reward, struktur dan tanggung jawab, warmth, support & komitmen, standard, maupun risk & conflict, sehingga nilai iklim organisasi dalam Badan Intelijen Keamanan Polri pun dapat meningkat serta memiliki nilai yang tinggi seperti yang ada pada Badan Intelijen Negara. Dengan demikian, maka nilai kepuasan kerja dalam Badan Intelijen Keamanan Polri juga akan ikut meningkat.

---

The study discusses the differences in the context of organizational climate and job satisfaction with its dimensions between National Intelligence Agency and National Police Security Intelligence Agency as well as the influence of organizational climate on job satisfaction of police officers at the two intelligence agencies. The research employs the quantitative explanatory method which examines how respondents perceive organizational climate and job satisfaction in the two different organizational units. There are 931 respondents of the research: 203 officers, consisting of officers and NCOs working for National Intelligence Agency and 728 officers, ranging from police commissioner general, NCOs, to civil servants working for the National Police Security Intelligence Agency. Data is gathered using questionnaires that are distributed to officers in both organizational units. The results of the study reveal that: (1) organizational climate of the members of State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in organizational climate variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; (2) job satisfaction of the members of the State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in job satisfaction variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; and (3) based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that for the members of the State Intelligence Agency, the dimensions of organizational climate proved to have a significant effect on job satisfaction with a large effect of 91.1%. The most dominant dimension influencing job satisfaction is support and commitment. The implementation of this research is that the National Police Security Intelligence Agency should be able to further improve other dimensions related to organizational climate which include rewards, structure and responsibility, warmth, support & commitment, standards, and risk & conflict, so that the value of the organizational climate within the Intelligence Agency Police security can also be increased and have a high value like that of the State Intelligence Agency. Thus, the value of job satisfaction in the Police Security Intelligence Agency will also increase."