Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pedulilindungi sebagai aplikasi untuk membantu menghentikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikabarkan mengalami kebocoran data pada sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2021. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terganggunnya ketertiban umum, dsb, sehingga berpotensi menjadi isu keamanan nasional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berupa tinjauan atas keamanan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia, kewajiban hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pedulilindungi dalam menangani insiden siber, dan pertanggungjawaban para pihak PSE Pedulilindungi dalam merespon kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum utamanya fokus pada ketentuan yang terkait penyelenggaraan sistem elektronik seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dsb. Adapun selain peraturan perundang-undangan, juga dipakai prinsip keamanan dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE, dan teori pertanggungjawaban administrasi negara untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa vendor (pembuat aplikasi) dan operator selaku PSE aplikasi Pedulilindungi tidak menjalankan salah satu kewajiban dalam ketentuan terkait. Apabila dilihat dari pertanggungjawaban administrasi negara, maka organ/badan yang bertanggung jawab atas insiden dalam kedua organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan sistem elektronik agar setiap PSE dapat memaksimalkan pengamanan sistem informasi dan mematuhi hukum terkait untuk terhindar dari insiden.

---

Pedulilindungi as an application to help stop the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is reported to have a data leak incident around mid to late 2021. This matter can cause economic losses, a decrease in public trust to the government, disruption of public order, etc., so that it has the potential to become a national security issue. The problems raised in this study are in the form of review of the implementation of electronic systems in view of security principle in Indonesia, the legal obligations of Electronic System Administrator (PSE) of the Pedulilindungi in handling cyber incidents, and the liability of PSE of the Pedulilindungi parties in responding to data leaks. This study uses a normative juridical method with the main legal material focusing on provisions related to the implementation of electronic systems such as Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 (ITE Law), Government Regulation No. 71 of 2019 regarding Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), etc. In addition to laws and regulations, the security principle in Article 15 paragraph (1) of the ITE Law, and the theory of state administrative liability are also used to answer the problems that have been raised. The result of this study concludes that the vendor (application maker) and operator that are part of Electronic System Administrator (PSE) of the Pedulilindungi application did not carry out one of the obligations in the relevant provisions. When viewed from state administrative liability, the organ/body responsible for the incident in both organizations can be subject to administrative sanctions. Therefore, in the implementation of electronic systems, each PSE should maximize their security on information system and comply with related laws to avoid incidents."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya media baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal - usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan tindak kejahatan yang disebut dengan tindak pidana siber. Telah banyak usaha melakukan pengaturan di dunia maya untuk mencegah terjadinya tindak pidana siber baik hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia lahirnya Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Undang - Undang No.11 Tahun 2008 ini dinilai masih banyak kelemahan dan kekurangan di dalam mengatur tindak pidana siber serta menimbulkan banyak permasalahan baru.

---

Technology development that so advanced of eliciting a variety of the problem in society . one of a consequently is that the creation of new media called the virtual world . In the virtual world a free person do anything without being known by others as of unknown origin the proposal of nor of citizenship a native someone. Some people it is used for committing a crime so called by a criminal offense siber. Has much effort do arrangement online to prevent the occurrence of a criminal offense siber either national or international law. In Indonesia enacted Law No.11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Application of Act No.11 of 2008 is still considered a lot of weaknesses and shortcomings in regulating cyber crime and raises many new problems in cyber crime."

"Perkembangan teknologi dibidang komunikasi dan informasi seharusnya didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, acara pembuktian merupakan bagian terpenting untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, khususnya menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Hakim sebagai praktisi hukum yang terikat dengan ketentuan undang- undang harus mampu menjelaskan kekuatan alat bukti dari suatu alat bukti berbentuk elektronik terutama e-mail.

---

The development of technology should have been supported by laws and regulation. In the settlement of a civil proceedings, event of verification is the most essential part ini establishing the validity of an event as well as prevails as the basis for a plaintiff to file a lawsuit to a court, especially concerning electronic evidence which cloud affect the verification system in a civil proceedings. A judge, as legal practitioner bound by laws and regulations, is must be able to shed light upon the power of evidence, particularly electronic mail (e-mail)."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan data pribadi berdasarkan beberapa aturan luar Indonesia dan aturan Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah itu akan diketahui konsep perlindungan data pribadi dalam data pribadi Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur pajak, selanjutnya diikuti dengan pembahasan permasalahan pelanggaran perlindungan terhadap data pribadi dalam pembukaan akses perbankan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa ketentuan regional, internasional, peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi seorang manusia dan oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak ini.;This research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ABSTRACTThis research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Moreover, the concept of protection of personal data of Taxable Entrepenur who make e-tax invocie, followed by the analysis of protection of personal data?s potential violation in context of banking data access opening for tax purposes. This legal research uses normative juridicial approach with secondary data from national, regional, and international directives and regulations, books, and interview with sources. The result of this research is that the protection of personal data is part of a human rights, and therefore, the state must guarantee the fulfillment of this right."

"Perjanjian jual-beli internasional yang dilakukan melalui internet semakin marak terjadi. Timbul permasalahan mengenai hukum mana yang berlaku terhadap perjanjian tersebut. UU ITE memberikan kewenangan bagi para pihak dalam sebuah transaksi elektronik internasional untuk melakukan pilihan hukum. Dalam hal tidak adanya pilihan hukum, UU ITE mengatur bahwa penentuan hukum yang berlaku didasarkan pada asas HPI. UU ITE tidak mengatur asas HPI mana yang sebaiknya digunakan. Terdapat beberapa asas HPI yang dapat digunakan seperti Lex Loci Contractus, Lex loci Solutionis, The Proper Law of the Contract, dan The Most Characteristic Connection. Perjanjian jual beli via internet termasuk dalam perjanjian antar orang yang tidak hadir atau contract between absent persons. Penentuan locus dapat dilakukan berdasarkan mailbox theory dan acceptance theory. Ketentuan dalam UU ITE tidak menggambarkan seara jelas teori mana yang dianut oleh Indonesia. Teori yang sebaiknya digunakan adalah acceptance theory, karena dengan teori tersebut, kedua pihak mengetahui adanya kesepakatan di antara mereka. Kesulitan-kesulitan yang terdapat pada teori lex loci contractus, lex loci solutionis, dan the proper law of the contract dalam menentukan hukum yang berlaku pun dapat dipecahkan dengan menggunakan teori the most characteristic connection. Dalam melakukan pilihan hukum, UU ITE juga mewajibkan para pihak untuk tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil serta batasan-batasan yang terdapat dalam HPI.

---

International sales agreement made through the Internet are increasingly prevalent. Problems arise as to which law should apply to such kind of agreement. Law No. 11 Year 2008 emphasizes the use of choice of law by the parties. In the absence of choice of law, Law No. 11 Year 2008 stipulates that the law applicable to international electronic transaction is determined based on the private international law principles. However, it does not stipulate which private international law principle that should apply. There are several principles that could be used, such as lex loci contractus, lex loci solutionis, the proper law of the contract, and the most characteristic connection. An international sales agreement by means of internet is categorized as a ldquo contract between absent persons rdquo . The determination of the place of contracting can be done by using mailbox theory and acceptance theory. Law No. 11 Year 2008 does not depicture which theory that should apply. The prevailing theory should be the acceptance theory, because the parties will then know the existence of agreement between them and to be bound to it. The difficulties found in using the lex loci contractus, lex loci solutionis, and the proper law of the contract can be solved by using the most characteristic connection. In making a choice of law, Law No. 11 Year 2008 also requires both parties to observe their interests fairly and the limitations under private international law."

"Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kekayaan Sumber Daya Manusia yang sangat kaya Para individu ini kemudian dengan bantuan teknologi melahirkan karya karya seni dan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dari segi penggunaan dan keindahan Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa individu individu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta serta hasil karya ciptanya yang memiliki hak ekonomis ini perlu dilindungi Namun sayangnya perkembangan teknologi digital terutama teknologi yang memungkinkan berubahnya format ciptaan lagu dan musik menjadi sebuah file MP3 dan media internet yang digunakan para Pencipta dalam mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya belum dibarengi dengan perkembangan peraturan hak cipta Sehingga belum dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi mereka di era digital sekarang.

---

Indonesia as a developing country have prodigious Human Resources These individual then with the help of technology gave birth to extraordinary artwork and discoveries in the field of science Indonesian Goverment had recognise these Individuals Creator and The Copyright Holder also their works as objects that have economical value and have to be protected But unfortunately digital technology development especially those that could resulting in format shift of songs and music from analog to an MP3 file and the internet itself which many Creator use in announcing and reproduce or duplicate their works has not been coupled with the adjustment of copyright regulation Consequently have not been able to give a full comprehensive protection to them in these digital era "

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada penelitian terhadap perlindungan hukum yang diatur olehUndang-Undang Nomor tl Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepadapihak pemilik merek terdaftar apabila mereknya tersebut didaftarkan scbagainama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Penelitian ini bersifat yuridisnormatif dan data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harusdiamandemen agar dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaandengan nama domain dan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik diantara departemen-departemen pemerintah yang terkait dan perlindungan merekdalam rangka meminimalisir resiko terjadinya perselisihan nama domaindikarenakan tidak sinkronnya antara suatu pendaftaran merek, pendaftaran namadomain, dan pendaftaran nama badan hukum.

---

AbstractThe focus of this thesis is upon the legal protection as regulated by Law of TheRepublic of Indonesia Number ll Year 2008 Regarding Information andElectronic Transaction and Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year2001 Regarding Trademark to a registered-mark owner when his/her mark isregistered as a domain name by other party who has no right for it. This researchis normatif juridical. The data were collected by means of library research. Theresearcher suggests that Law of The Republic of Indonesia Number I5 Year 2001Regarding Trademark has to be amended in order to reach the legal actsconcerning domain name disputes and the necessity of coordination and goodcooperation between government departments related to trademark protection inorder to minimize the risk of domain name disputes arising out of sync between atrademark registration, domain name registration, and registration of a legal entity."

"Skripsi ini membahas mengenai kesalahan pengiriman dalam transaksi elektronik di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang diperlukan dalam pembelian barang melalui online, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kesalahan pengiriman barang pesanan online. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menjalani kegiatan transaksi secara online, agar pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, pengawasan terhadap aktifitas jual beli secara online, dan konsumen mencari informasi sebanyak - banyaknya sebelum melakukan pembelian barang secara online, dan perlunya sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

---

This paper discusses about the error in goods delivery through electronic transactions in Indonesia. The Laws that are being used related in this papers are, Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Informations and Transactions, Law Number 7 Year 2014 on Trading, and Government Regulation Number 82 Year 2012 on The Implementation Of Electronic Transaction System.

This paper discusses about consumer rights of buying goods via online information, and also about regulation about law protection for consumer who experience loss on error in goods delivery that are being ordered from online transactions.

Research suggest that sellers need to implement the principle of cautiousness in running the business, supervision for online transaction activity, consumer needs to find information on online transaction as many as possible beforehand, and socialization about consumer rights especially Law on Consumer Protection counseling."

"Banking crime phenomenon recently occurs by vreaking the Automatic Teller Machine as conducted by the criminal has created unsafe feeling amongst community specially for bank's customer. There are some typical methods used in the crime operation such as using skimmer, cloning credit card, cloning ATM card and stealing Personal Identification Number by hidden-camera and card reader installing on the machine. This type of electronic transaction crimes (e-banking) has been technically improved along with the highly development of technology in electronic banking transaction. The Act No. 11 year of 2008 regarding Information and Electronic Transaction has been attempted to cover and anticipate the accurrence of electronic crime. In practice, however, there is sort of constraint in implementing the law since such articles have called as grey are or having different meaning in perception of legal institution, so there requirement for another legal remedy in form of legal interpretation. In case the Judge unwilling to search for another legal interpretation but prefers to apply streams of legism then sociologically the law would not catch the highly e-banking crime. "