Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan oleh hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan jika situasi negara berada dalam keadaan darurat sesaat setelah diumumkan oleh penguasa keadaa darurat (eksekutif). Berbeda halnya pengaturan mengenai pengawasan dibeberapa negara yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangan untuk melakukan pengawasan, bahkan sebelum keadaan darurat tersebut diumumkan. Tesis ini bermaksud menjawab mengenai bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia terlibat dalam berbagai keadaan darurat yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga mengenai bagaimana pengaturan yang ideal pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dan juga pendekatan secara perundang-undangan ditemukan beberapa persoalan di dalam beberapa situasi darurat yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga hukum yang digunakan dalam situasi darurat itu sendiri, dan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadaan darurat di Indonesia harus ditinjau ulang karena banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal pengawasan. Pelaksanaan keadaan darurat tidak bisa dijalankan oleh satu kekuasaan tanpa melibatkan cabang kekuasaan lain, hal itu akan cenderung disalahgunakan

---

This thesis analyzes the supervision by the House of Representatives on the implementation of an emergency or a state of danger according to Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which authority in an emergency situation lies only in one branch of power, namely the executive. In fact, in Law Number 23 Prp of 1959 it is stated that supervision by judges and the House of Representatives is abolished if the state is in a state of emergency immediately after an emergency (executive) authority has announced it. This is different from the regulation regarding supervision in several countries which gives the House of Representatives the authority to carry out supervision, even before the state of emergency is declared. This thesis intends to answer how the supervision of the House of Representatives in Indonesia is involved in various emergencies that have occurred in Indonesia, and also about the ideal arrangement of supervision carried out by the House of Representatives in an emergency. By using a conceptual approach as well as a statutory approach, several problems were found in several emergency situations related to the supervision carried out by the House of Representatives and also the law used in the emergency situation itself, and with the various approaches taken, it was concluded that Regulations regarding the state of emergency in Indonesia must be reviewed because many are not in accordance with the times, especially in terms of supervision. The implementation of a state of emergency cannot be carried out by one power without involving other branches of power, it will tend to be misused."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan manajemen bencana. Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tersebut ditinjau melalui kegiatan-kegiatan pra-bencana yang sudah mereka lakukan. Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan mitigasi bencana yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode post-positivism dan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sudah siap dalam melaksanakan manajemen bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memiliki program-program yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu berfokus kepada kegiatan pra-bencana dan pembangunan kapasitas masyarakat. Meskipun telah memiliki kesiapan yang mumpuni dalam pelaksanaan manajemen bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang masih menghadapi banyak kekurangan sebagai sebuah instansi kebencanaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang umumnya berakar pada minimnya dana yang dimiliki dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mereka miliki akibat banyaknya tindakan mutasi yang mereka lakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dapat mencapai parameter kesiapan dan menjalankan fungsinya dengan baik melalui kerjasama dan kemampuan koordinasi mereka yang sangat baik dengan para stakeholder kebencanaan dari luar instansinya.

---

ABSTRACTThis thesis take up about institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyon disaster management. Institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyis reviewd upon pre disaster action which they have taken. This research focused on disaster mitigation act done by Padang Cities Regional Disaster Relief Agency. This research done on post positivism method and designed as a descriptive literature. This research describe that Padang Disaster Management Agencyhave the institutional readiness on disaster management. Padang Disaster Management Agencyhave programs which is in line with Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, which focused on pre disaster action and community capacity building. Although fulfilled institutional readiness parameter, Padang Disaster Management Agencystill have so many problems as a disaster management institute. The problem which Padang Disaster Management Agencyis having usually rooted on their small budget and incompetence of their human resource because of the careless mutation which happened inside of it. Padang Disaster Management Agencyfulfilled institutional readiness parameter and done their job by cooperating and coordinating with disaster management stakeholder outside of their own institute."

"Salah satu penyebab terjadinya korban jiwa pada suatu kejadian kebakaran di gedung adalah penghuni gedung yang tidak cepat terevakuasi. Skripsi ini membahas mengenai evaluasi terhadap sarana ERP yang ada di gedung GPA dan MO PT Pupuk Kujang, serta memberikan gambaran proses evakuasi jika terjadi keadaan darurat dalam gedung tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana ERP di kedua gedung dan gambaran bagaimana proses evakuasi dilakukan jika terjadi keadaan darurat.Untuk sarana ERP, seperti sarana jalan keluar, pintu darurat, tangga darurat, penerangan darurat, petunjuk arah evakuasi dan tempat berkumpul belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditentukan dari NFPA 101 dan Permen PU No. 26/PRT/M/2008. Untuk prosedur tanggap darurat, mulai dari perencanaan sampai penanggulangan sudah terdokumentasi dengan baik pada “Prosedur Emergency dan Evakuasi”, namun prosedur tanggap darurat tersebut merupakan prosedur untuk tanggap darurat di pabrik, bukan di gedung. Kemudian dalam prosedur tersebut, ada beberapa elemen yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam ISRS, yaitu jumlah personil P3K dan peralatan P3K yang masih belum mencukupi kuantitasnya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pihak perusahaan membuat prosedur dan tim tanggap darurat gedung secara khusus, untuk meningkatkan performa kinerja K3 dan tim penanggulangan keadaan darurat dalam memenuhi semua komponen penunjang proses evakuasi di gedung. Antara lain lebih meningkatkan kegiatan inspeksi untuk sarana ERP, redesain sarana ERP bila memungkinkan, mengadakan pelatihan keadaan darurat di kedua gedung secara rutin dan menambah jumlah personil P3K.

---

One of the causes of loss of life in a fire incident in a building is a building that is not fast occupants evacuated. This study discusses the evaluation of the facility Emergency Response Preparedness (ERP) in the Gedung Pusat Admnistrasi (GPA) and the Maintenance Office building (MO) PT Pupuk Kujang, as well as provide an overview of the evacuation in the event of an emergency in the building. This type of research uses descriptive design based on observations and interviews. The purpose of this study was to determine the condition of the means of ERP in both the building and an idea of how the evacuation process to do if an emergency occurs. For means of ERP, as a means of escape, emergency exit, fire escape stairs, emergency lighting, evacuation directions and a assembly point not fully comply with specified standards of NFPA No. 101 and Permen PU. 26/PRT/M/2008. For emergency response procedures, ranging from planning to response has been well documented in the "Prosedur Emergency dan Evakuasi", but the procedure is an emergency response procedures for emergency response in the plant, not in the building. Later in the procedure, there are some elements that are not in accordance with the provisions of the ISRS, the number of personnel and equipment P3K are still not sufficient quantity. Based on these results, the authors suggested that the company establish procedures and emergency response teams in particular buildings, to improve the performance of the K3 performance and emergency response team to meet all the components supporting the evacuation of the building. Among other inspection activities to further improve the means of ERP, ERP redesigning facilities when possible, emergency training in the two buildings on a regular basis and increase the number of personnel P3K."

"ABSTRAKNama : Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul : Analisa Emergency Management Kontraktor Konstruksipada Perusahaan Minyak dan Gas di Fasilitas Offshore yangTerintegrasiPembimbing : Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDFasilitas Offshore dari perusahaan gas dan bumi pada umumnya berusia tua,membutuhkan perawatan serta penggantian pada beberapa bagian yang sudah rapuh danberkarat. Penggantian ini dikerjakan oleh perusahaan konstruksi dimana salah saturisiko yang tergolong besar adalah terjadinya kejadian gawat darurat seperti ledakan,kebakaran yang terjadi saat pekerjaan sedang berlangsung.Oleh karena itu kontraktor harus memiliki sistem tanggap darurat dan telah diterapkandengan baik untuk memastikan para pengsusaha dan pekerja mengetahui kemanamereka harus pergi dan memahami bagaimana memastikan diri mereka aman ketikasebuah kondisi darurat terjadi ISO22320 .Untuk itu perusahaan minyak dan gas bumi harus memastikan pihak kontraktormemiliki sistem manajemen tanggap darurat yang baik, maka diperlukan suatu standardyang cukup baik yang digunakan untuk menilai apakah emergency management yangdimiliki oleh perusahaan kontraktor cukup baik dalam melindungi manpower, asetperusahaan. CSMS merupakan system yang digunakan saat ini untuk mendapatkankontraktor yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi karena aktivitas yang semakinmeningkat dengan tingkat resiko yang juga semakin tinggi CSMS dirasakan perludilakukan perubahan. Salah satu perubahan CSMS yang di sarankan adalah pada bagianEmergency Management karena menyangkut kesiapsiagaan perusahaan dalammenangai bahaya dari mulai penilaian resiko, mitigasi sampai upaya pemulihan keadaansampai normal kembali baik dari sisi manpower, asset dan system. Untuk itu dilakukanpenggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 45001 danviiISO 22320 yang djadikan tolak ukur dalam menilai kemampuan dari kontraktor dalammenangani management keadaan daruratPenelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan harus di lakukan monitoring yang lebih baik lagi terhadappara kontraktor di lingkungan perusahaan Oil dan Gas agar pelaksanaan managemenemergensi tidak hanya di awal project saja tetapi sepanjang project berlangsung.Beberapa hal yang diperlukan adalah pembuatan risk assessment dengan lebih detail,business impact analisa yang perlu diterapkan dandisarankan agar dapatdipertimbangkan menggantikan CSMS pada bagian Emergency Management denganhasil penelitian ini yang merupakan penggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA,ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320Kata kunci:Gawat Darurat, Tanggap Darurat, Manajemen tanggap darurat NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320

---

ABSTRACTNama Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul Analysis of Emergency Management Construction Contractorat Oil and Gas Company in an Integrated Offshore FacilityPembimbing Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDThe Offshore facility of Oil and Gas Company is generally old, requiring maintenanceand replacement in some fragile and rusty parts. This replacement is done by aconstruction company where one of the risks that is large is the occurrence ofemergency events such as explosions, fires that occur during work is under way.Contractors therefore should have an emergency response system and be wellimplemented to ensure that employers and workers know where to go and understandhow to make sure they are safe when an emergency occurs ISO22320 .For that purpose, the oil and gas company must ensure that the contractor has a goodemergency management system, a good standard is needed to assess whether theemergency management owned by the contracting company is good enough to protectthe manpower, the company 39 s assets. CSMS is a system that is used today to get theappropriate contractor to the needs. But because of the ever increasing activity with ahigher level of risk, CSMS is deemed necessary to change. One of the proposed CSMSchanges is in the Emergency Management section because it involves the company 39 spreparedness in mitigating the danger from starting risk assessment, mitigation torecovery effort until normal returns from manpower, asset and system side. For thatpurpose, the merger of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO45001 and ISO 22320 are used as benchmarks in assessing the ability of contractors inhandling emergency management.Some of the things required are the making of risk assessment in more detail, businessimpact analysis that needs to be applied and it is suggested to consider replacing CSMSin Emergency Management section with the result of this research which is theixincorporation of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO 4500 ,PTK 005 and ISO 22320Keywords Emergency, Emergency Response, Emergency Management, NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320"

"Kejadian tsunami 26 Desember 2004 di Aceh telah menimbulkan banyak dampak kerugian, terutama korban jiwa. Di kecamatan Meuraxa korban jiwa mencapai 92,725% dari jumlah penduduknya. Dampak yang sangat besar ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan di daerah tersebut dan sangat diperlukan upaya mitigasi bencana untuk dapat mencegah dampak yang lebih besar terjadi lagi. sehingga masalah bencana tsunami menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dan dicari solusinya. Adanya kejadian tsunami ini mengubah pandangan pemerintah dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi preventif. Sehingga beberapa daerah yang rentan bencana salah satunya di Kecamatan Meuraxa telah membuat beberapa fasilitas sebagai upaya mitigasi bencana tsunami. Beberapa diantaranya sangat erat kaitannya dengan rencana tata ruang kawasan tersebut, seperti peta arah evakuasi, rambu penunjuk arah evakuasi, jalur evakuasi, escape building, vegetasi hutan bakau dan sirine peringatan dini tsunami. Namun, pada kenyataannya fasilitas ini masih belum dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak sinergis, sehingga sistem mitigasi bencana tsunami yang dihadirkan tidak berjalan dengan semestinya.

---

December 26, 2004 tsunami in Aceh has caused a lot of the impact of losses, especially fatalities. In sub Meuraxa victims reached 92.725% of the total population. Enormous impact is very influential on the development of the area and mitigation is necessary to prevent a greater impact happened again. so the problem of the tsunami disaster a serious concern for the government to follow up and find a solution. The existence of the tsunami is changing the views of government in disaster management from reactive to preventive. So some disaster-prone areas in the district one Meuraxa has made some facilities as the tsunami disaster mitigation. Some of them are closely related to the spatial plans, such as evacuation maps direction, directional signs for evacuation, evacuation routes, escape building, mangrove vegetation and tsunami early warning sirens. However, in reality these facilities still can not well coordinated and not synergistic, so the tsunami disaster mitigation systems that are not running properly presented."

"Proses Pemulihan kehidupan pascabencana merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dampak akibat bencana. Pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dilaksanakan oleh Orgainisai Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Perka Nomor 4 Tahun 2015. Dalam pengelolaan dana hibah yang telah dialokasikan pemerintah pusat, BPBD harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaanya agar manfaat dana hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perka Nomor 4 Tahun di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie . Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Kebijakan ini bersifat Distributive Policies, merupakan jenis kebijakan khusus yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yaitu daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Dalam penelitian ini ingin melihat implementasi pengelolaan dana hibah rehabiltasi dan rekonstruksi dari sisi konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan Perka Nomor 4 Tahun 2015 telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya (2) Faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada isi kebijakan (content of Policy ) ada pada pelaksana kebijakan, sedangkan pada konteks kebijakan (context of Policy) faktor yang cukup berpengaruh adalah lingkungan kebijakan , dapat dilihat bahwa lingkungan politik cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

---

The post-disaster recovery process is the responsibility of all parties, the government, society, and the private sector. The Rehabilitation and Reconstruction Grant Fund is a manifestation of the central government's responsibility to improve grant funds managed by the Regional Office, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) following the Head of National Disaster Management Agency regulation Number 4 Year 2015 , BPBD must have commitment and responsibility in its implementation so that the funds can be received well by the community. The research objective was to discuss the implementation of the grant and preparation grants policy set in Head of BNPB Regulation Number 4 Year 2015 in Pidie Jaya District and Pidie District. This policy is a Distributive Policy, is a special type of policy that has certain goals and objectives, which is regions and communities affected by disasters. In this study we want to see the implementation of rehabilitation funds and content from the content and context policy itself. Research Results (1) the Implementation of Head of BNPB Regulation Number 4 in 2015 already carried out by Pidie District and Pidie District even though it has not been well implemented (2) the determining factor in implementing grant funds and improvements in Pidie and Pidie Jaya Districts on policy content is the policy implementers, while in the policy context the determining factor is environmental policy, it can be seen that the political environment is quite influential in the implementation of policies in Pidie District and Pidie Jaya Regency."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas berbagai hal tentang upaya dan hubungan di antara pemerintah daerah dan warga lokal, serta bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir di wilayah Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan di tahun 2014 hingga 2018. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal dapat mempengaruhi bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dan jaringan melalui hadirnya fenomena implementasi kebijakan normalisasi sungai Ciliwung memicu bentuk hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal yang kemudian mempengaruhi tinggi rendahnya informalitas sebagai bentuk penanggulangan bencana banjir.

---

ABSTRACTThis research discusses various things about Local Government-Local Residents efforts and relationship, with the informality form of flood-disaster management in Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, East Jakarta. The purpose of this research is to explain how the Local Government-Local Residents relationship can influence the informality form of flood-disaster management. This research uses qualititative methods. The results of this study suggest that two aspects: trust and network, with the implementation of Ciliwung River Normalization Policy, has an influence on Local Government-Local Residents relationship which then influence the high and low informality of flood-disaster management."