Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nikel adalah unsur yang paling berlimpah keberadaanya di inti bumi setelah besi. Mineralisasi nikel laterit sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan industri. Daerah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan prospek nikel laterit. Endapan nikel laterit Pomalaa terbentuk dari pelapukan batuan asal ultramafik yang umumnya telah mengalami serpentinisasi dengan tingkat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona nikel laterit menggunakan metode geolistrik induced polarization, resistivitas dan metal factor untuk memperkirakan volume zona nikel laterit dari hasil identifikasi. Metode IP digunakan untuk melihat polarisasi yang terjadi pada medium yang mengandung mineral logam, sedangkan metode resistivitas dilakukan untuk mencari nilai resistivitas batuan. Penelitian ini akan menghasilkan gambaran persebaran endapan nikel berdasarkan nilai chargebilitas dan resistivitas, serta divalidasi oleh nilai metal faktor untuk mengestimasi potensi endapan nikel laterit pada lokasi penelitian berupa persebaran volume cadangan endapan nikel laterit. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode inversi 2-D untuk menampilkan penampang 2-D dan menggunakan metode inversi 3-D untuk menampilkan model 3-D. Untuk penampang IP difokuskan mencari nilai chargeabilitas yang tinggi untuk menunjukkan daerah mineralisasi logam dengan divalidasi oleh penampang metal faktor yang juga tinggi. Sedangkan penampang resistivitas untuk menunjukkan zona dari nikel laterit yang terbagi menjadi tiga, yaitu zona limonit (resistivitas menengah – tinggi), zona saprolit (rendah – menengah), dan zona bedrock (resistivitas tinggi). Dengan perkiraan volume endapan nikel laterit berdasarkan model 3-D sebesar1.270.122,224 ton.

---

Nickel is the most abundant element in the Earth's core after iron. Nickel laterite mineralization has the potential to be utilized in industrial needs. The Pomalaa area, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province is one of the areas with nickel laterite prospects. Nickel laterite deposits of Pomalaa are formed from weathering of rocks of ultramafic origin which generally have been serpentinized to different degrees. This study aims to identify laterite nickel zones using geoelectrical induced polarization, resistivity, and metal factor methods to estimate the volume of laterite nickel zones from the identification results. The IP method is used to see the polarization that occurs in the medium containing metallic minerals, while the resistivity method is used to find the rock resistivity value. This study will produce an overview of the distribution of nickel deposits based on chargeability and resistivity values, and validated by metal factor values to estimate the potential for nickel laterite deposits at the research site in the form of volume distribution of laterite nickel deposits. Data processing is carried out using the 2-D inversion method to display the 2-D cross section and using the 3-D inversion method to display the 3-D model. For the IP cross-section, the focus is on finding high chargeability values to show areas of metal mineralization validated by high metal cross-sections. The resistivity cross section shows the zone of nickel laterite which is divided into three, namely the limonite zone (medium – high resistivity), the saprolite zone (low – medium), and the bedrock zone (high resistivity). With an estimated volume of laterite nickel deposits based on a 3-D model of 1.270.122,224 tons."

"Kompleksitas tektonisme bagian timur Pulau Sulawesi menyebabkan terangkatnya kerak Samudra Pacific ke atas kerak benua Pulau Sulawesi. Peristiwa ini menciptakan tersingkapnya batuan dasar berupa batuan ultramafik yang kaya akan nikel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek daerah penelitian terhadap endapan nikel laterit ditinjau dari aspek geologi berupa tipe batuan dasar dan geomorfologi. Penelitian diawali dengan mengklasifikasikan satuan geomorfologi yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel batuan dasar. Analisis yang dilakukan berupa analisis petrologi dan petrografi, analisis statistik deskriptif, dan analisis geostatistika. Hasil penelitian didapati bahwa Sebagian besar daerah penelitian tersusun batu harzburgit dan lerzolit. Dari analisis geomorfologi ditemukan bahwa dominan daerah penelitian merupakan perbukitan rendah bergelombang dengan kemiring lereng 10% hingga 25%. Perbedaan kadar Ni pada batuan harzburgit dan lerzolit pada daerah penelitian tidak memberikan nilai signifikan. Ketebalan saprolit paling tinggi ditemukan pada satuan perbukitan rendah dengan kemiringan landai, sementara limonit pada dataran rendah pedalaman dengan kemiringan leren landai, dengan zona distribusi Ni dan ketebalan zona saprolit paling tinggi berada di sisi barat daerah penelitian.

---

The tectonic complexity of estern parts of Sulawesi Island causes the lifting of the Pacific oceanic crust above the continental crust of Sulawesi Island. This event creates the exposure of bedrock in the form of ultramafic rocks which are rich in nickel. This study aims to determine the prospects of the research area for nickel deposits viewed from the geological aspects, especially from bedrock type and geomorphology. The research begins with classifying geomorphological units which is then followed by taking bedrock samples. The analysis comprise of petrological and petrography analysis, descriptive statistical analysis, and geostatistic analysis. The results showed that the study area mainly composed of harzburgite and lherzolite rocks. From the geomorphological analysis, it was found that the dominant study area was low undulating hills with a sloping slope of 10° to 25°. The difference in Ni content in harzburgite and lherzolite rocks in the study area did not provide a significant value. The highest thickness of saprolite is found in low hill units with a gentle slope, while limonite is found in inland lowlands with a gentle slope. Ni distribution zone and the thickness of the saprolite zone is highest on the west side of the study area."

"Penelitian menggunakan metode tahanan jenis dan polarisasi terimbas di Pulau Maniang, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengidentifikasi lingkungan laterisasi nikel laterit dengan konfigurasi elektroda Wenner-Schlumberger. Terdapat lima lintasan pengukuran dengan arah lintasan Barat Laut - Tenggara dan panjang lintasan 235 meter. Lingkungan laterisasi nikel laterit di Pulau Maniang terbagi menjadi 3, yaitu batuan penutup, lapisan limonit, dan lapisan saprolit dengan nilai tahanan jenis berturut-turut sebesar > 150 Ohm.m, < 200 Ohm.m, dan > 200 Ohm.m. Faktor yang mempengaruhi pembentukan endapan nikel laterit di Pulau Maniang adalah topografi dan vegetasi. Persebaran endapan nikel laterit di Pulau Maniang berarah ke timur.

---

Study is carried out using resistivity and induced polarization method in Maniang Island, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi to identify the laterization environment for nickel laterite by performing the Wenner-Schlumberger configuration. Five lines, trending Northwest - Southeast, are obtained on the length of 235 meters each. The laterization environment for nickel laterite on Maniang Island is divided into 3 layers: caprock, limonite and saprolite layers with chronological values of  > 150 Ohm.m, < 200 Ohm.m, and > 200 Ohm.m. Topography and vegetation make up the factors influencing the formation of nickel laterite deposits in Maniang Island. The distribution of nickel laterite deposits on Maniang Island is trending eastward."

"Pomalaa merupakan salah satu kecamatan penghasil nikel laterit terbesar di Indonesia. Nikel laterit merupakan produk hasil pelapukan batuan ultramafinyang mengalami proses pelindian dan pengkayaan mineral pada zona saprolit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi persebaran nikel laterit dengan mengkorelasikan data resistivitas, data bor dan data geokimia. Metode yang digunakan merupakan metode resistivitas 1D yang memanfaatkan injeksi arus DC melalui elektroda yang disusun secara linear dengan konfigurasi Wenner. Berdasarkan hasil interpretasi, lintasan 9 memiliki 3 zona yang terdiri dari topsoil dengan resistivity 0 ?m-18 ?m dengan ketebalan 1 meter, zona saprolit dengan resistivity 18 ?m – 94.5 ?m dengan ketebalan 0.69 - 8.1 meter dan zona bedrock dengan resistivity 21 ?m – 146.8 ?m. Zona saprolit pada lintasan 9 memiliki kadar rata-rata sebesar 1.2% dengan kadar paling tinggi terdapat pada Bor PML 5549 dengan kadar 2.3%. Lintasan 10 memiliki 3 zona yang terdiri dari topsoil dengan resistivity 0 ?m - 32.2 ?m dengan ketebalan 1 meter, zona saprolit dengan resistivity 19.1 ?m - 41.2 ?m dengan ketebalan 1.77-11.14 meter, dan zona bedrock dengan resistivity 31 ?m-85.3 ?m. Lintasan 10 memiliki kadar rata-rata sebesar 0.84% dengan kadar paling tinggi terdapat pada Bor PML 5641 dengan kadar 1.38% dan Bor PML 5029 dengan kadar 1.35%.

---

Pomalaa is one of the largest laterite nickel-producing districts in Indonesia. Laterite nickel is a product of the weathering of ultramafic rocks that undergo the leaching and enrichment of minerals in the saprolite zone. This study aims to detect the distribution of laterite nickel by correlating resistivity, boreholes, and geochemical data. The method used is the 1D resistivity method, which utilizes DC injection through electrodes arranged linearly in a Wenner configuration. Based on the interpretation results, track 9 has three zones consisting of topsoil with a resistivity of 0 ?m –18 ?m with a thickness of 1 meter, a saprolite zone with a resistivity of 18 ?m – 94.5 ?m with a thickness of 0.69 – 8.1 meters, and a bedrock zone with a resistivity of 21 ?m – 146.8 ?m. The saprolite zone on line 9 has an average rate of 1.1%, with the highest rate found in Bor PML 5549, with a rate of 2.3%. Line 10 has three zones consisting of topsoil with a resistivity of 0 ?m – 32.2 ?m with a thickness of 1 meter, a saprolite zone with a resistivity of 19.1 ?m – 41.2 ?m with a thickness of 1.77 – 11.14 meters, and a bedrock zone with a resistivity of 31 ?m – 85.3 ?m. Line 10 has an average rate of 0.84%, with the highest rates found in Bor PML 5641, with a rate of 1.38%, and Bor PML 5029, with a rate of 1.35%."

"Penelitian nikel laterit pada daerah Kolaka menggunakan metode geolistrik yaitu tahanan jenis dan polarisasi terimbas dengan konfigurasi werner-schulmberger. Peneltian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran mineral nikel dengan panjang 235 meter per lintasan dengan arah barat-timur mengikuti tomografi lokasi penelitian. Lintasan yang sejajar berjarak 100 meter dan jarak antar elektroda sebesar 5 meter. Pengolahan data geolistrik dilakukan dengan inversi 2D dimana tahanan jenis menggunakan ResIPy dan polarisasi terimbas menggunakan Res2DINV dengan terlebih dahulu menyeleksi data yang errornya besar. Hasil dari penelitian diperoleh nilai tahanan jenis lapisan nikel laterit yang terdiri atas lapisan penutup, lapisan limonit, lapisan saprolit, dan lapisan batuan dasar. Nilai tahanan jenisnya beragam sesuai dengan litologi bawah tanahnya yaitu lapisan penutup: >300 Ωm, lapisan limonit: <120 Ωm, lapisan saprolit 120-350 Ωm, lapisan batuan dasar >350 Ωm dan ditampilkan dalam model 2D dan 3D

---

The research on nickel laterite in the Kolaka area uses the geoelectric method, namely resistivity and induced polarization with the Werner-Schulmberger configuration. This research aims to identify the distribution of nickel minerals with a length of 235 meters per line with a west-east direction following the tomography of the research location. The distance of parallel line is 100 meters and the distance between the electrodes is 5 meters. Geoelectric data processing is done by 2D inversion where resistivity uses ResIPy and induced polarization uses Res2DINV by first filtering and remove data with large errors. The results of the study obtained the resistivity value of the laterite nickel layer which consists of a caprock layer, limonite layer, saprolite layer, and bedrock layer. The resistivity values vary according to the underground lithology, namely the caprock layer:> 300 Ωm, the limonite layer: <120 Ωm, the saprolite layer 120-350 Ωm, the bedrock layer> 350 Ωm and is displayed in 2D and 3D models"

"Kecamatan Pomalaa, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan dengan potensi cadangan mineral nikel yang banyak. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan sangat sering dilakukan di daerah ini. Kegiatan pertambangan nikel sangat erat hubungannya dengan keselamatan kerja, terutama pada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini berkaitan juga dengan proses penggalian dan pengangkutan bahan galian. Salah satu area yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan adalah lereng area timbunan. Disposal area atau area timbunan adalah lokasi di daerah pertambangan yang dijadikan sebagai tempat penimbunan material-material overburden. Lereng disposal area yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Karna itu diperlukan lokasi dan desain yang sesuai dalam membangun area timbunan. Penentuan lokasi area timbunan dan desain yang stabil dilakukan dengan menggunakan metode uji sifat fisik dan mekanika tanah, uji daya dukung tanah, dan analisis kesetimbangan batas menggunakan metode Janbu yang disederhanakan. Uji sifat fisik dan mekanika tanah pada penelitian ini dilakukan pada 1 titik dengan 4 buah sampel yang menyebar dari permukaan hingga kedalaman 3,20 meter. Nilai daya dukung tanah yang diperbolehkan dari peremukaan sampai pada kedalaman 2,99 meter memiliki nilai <81,812 ton/m2, sedangkan pada kedalaman 3,00­­–3,20 meter yang memiliki nilai daya dukung tanah yang diperbolehkan sebesar 435,81 ton/m2. penggalian tanah terlebih dahulu sedalam 3 meter disarankan sebelum dilakukan penimbunan, untuk mendapatkan area disposal yang aman sesuai dengan analisis uji daya dukung tanah. Hasil desain yang sesuai dengan area penelitian dibagi menjadi 2 section yaitu section A, dan section B dengan pembagian sudut section adalah 35°, 40°, dan 45°. Berdasarkan hasil analisis kesetimbangan batas dari masing-masing section dengan sudut yang sudah ditentukan, maka didapat bahwa pada section A dengan sudut kemiringan 45°; section B dengan sudut kemiringan 40°; dan 45° memiliki nilai FK < 1,3, desain lereng ini termasuk ke dalam lereng yang tidak aman dan berpotensi longsor. Sedangkan pada section A dengan sudut kemiringan 35°;40°; dan section B dengan sudut kemiringan 35° memiliki nilai FK > 1,3, Desain lereng ini termasuk ke dalam lereng yang aman dan memiliki kemungkinan longsor yang rendah. Berdasarkan analisis kesetimbangan batas, desain lereng yang aman digunakan memiliki kemiringan sudut 35°

---

Pomalaa Sub-district, Southeast Sulawesi province is one of the areas with a high potential for nickel mineral reserves, Therefore, mining activities are very often carried out in this area. Nickel mining activities are closely related to work safety, especially in production activities. This production activity is also related to the process of extracting and transporting minerals. One area that must be considered in mining activities is the slope of the embankment area. A disposal or stockpiling area is a location in a mining area used as a place for stockpiling overburdened materials. Unstable slopes of the disposal area will affect production activities. Because of that, an appropriate location and design are needed in building a stockpile area. The determination of the location of the embankment area and its stable design is carried out by using the physical and mechanical properties of the soil, the soil bearing capacity test, and the boundary equilibrium analysis using the simplified Janbu method. Soil physical and mechanical properties tests in this study were carried out at 1 point with 4 samples that spread from the surface to a depth of 3.20 meters. The allowable soil carrying capacity from the surface to a depth of 2.99 meters has a value of <81.812 tons/m2, while at a depth of 3.00¬–3.20 meters, the allowable soil carrying capacity is 435.81 tons/ m2. Excavation of the soil as deep as 3 meters is recommended before backfilling, to obtain a safe disposal area according to the soil carrying capacity test analysis. The results of the design according to the research area are divided into 2 sections, namely section A and section B with the division angles of the sections being 35°, 40°, and 45°. Based on the results of the boundary equilibrium analysis of each section with a predetermined angle, it is found that section A with an inclination angle of 45°; section B with a tilt angle of 40°; and 45° has an FK value < 1.3, this slope design is classified as an unsafe slope and has the potential for landslides. Whereas in section A with a slope angle of 35°;40°; and section B with a slope angle of 35° has an FK value of > 1.3. This slope design is considered a safe slope and has a low probability of landslides. Based on the boundary equilibrium analysis, a safe slope design has a slope angle of 35°."

"Proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak yang dilakukan India sebagai bentuk kerjasama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan menimbulkan sikap oposisi dari Cina, hingga kemudian untuk menghargai sikap Cina tersebut, India memutuskan untuk menunda proses eksplorasi di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012, setelah Vietnam melakukan renegosiasi India berkenan untuk melanjutkan eksplorasi kembali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui motivasi yang India kejar lewat proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada paradigma struktural realisme dalam memfokuskan objek penelitian menurut kerangka pemikiran Foreign Policy Behaviour milik Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester. Hasil temuan yang penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kebijakan India untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan adalah bentuk dari implementasi “Look East Policy” sekarang yang mendorong India untuk lebih proaktif dalam menanggapi isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan upaya India untuk dapat mengimbangi pengaruh Cina di kawasan.

---

Oil exploration and exploitation projects is one of cooperation between India and Vietnam in the South China Sea that raises opposition gesture from China. To show some respect with China‟s oposition toward the project, India halt the project in 2011. Then in 2012, Vietnam offered new proposal and new offering in this project, after some negotiation between two countries, India agreed to continue the exploration project. This thesis aimed to study the motivation of India‟s pursue through exploration and exploitation of oil projects by using a qualitative approach. Structural realism paradigm used to focus Foreign Policy Behaviour‟s Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester as framework. The finding in this study shows that India‟s policy to continue the exploration and exploitation of oil in the contested area South China Sea as a form of new Look East Policy that encouraging India to be more proactive towards developing issue that raises in Southeast Asia Region and India‟s intention to balance China‟s influence in the region.;"

"Metode utama IP dan resistivitas yang didukung dengan data magnetik dapat mendelineasi zona mineralisasi emas berdasarkan nilai chargeability dan resistivitasnya. Pengukuran metode IP menggunakan domain waktu dan konfigurasi dipole-dipole sebanyak 4 lintasan dengan spasi elektroda 25 m. Pengukuran dilakukan di daerah ‘X’ yang mempunyai kondisi geologi pembentukan mineralisasi emas sistem epitermal sulfida tinggi yang terbentuk dengan kedalaman dangkal 100-500 m. Pengukuran metode IP menggunakan instrumen Supersting R8/IP. Dan dari pengukuran didapatkan data yang berupa chargeability semu dan resistivitas semu yang selanjutnya diinversi menggunakan software Res2Dinv untuk mendapatkan nilai chargeability dan resistivitas yang sebenarnya. Hasil pengolahan data IP ditampilkan secara 2D dengan software Res2Dinv dan visualisasi 3D menggunakan software Geoslicer-X. Dari integrasi data IP, resistivitas dan magnetik didapatkan korelasi hasil berupa 3 zona menarik yang diinterpretasikan sebagai mineralisasi vuggy quartz dengan nilai chargeability > 400 ms yang disertai dengan nilai resistivitas > 800 Ohm.m dan respon profil magnetik yang berundulasi pada lintasan 200. Dan adanya zona lemah berupa patahan terdeteksi dengan nilai chargeability yang rendah yaitu sekitar < 50 ms, nilai resistivitas < 20 Ohm.m dan profil intensitas magnetik yang drop, yang merupakan jalur bagi larutan hidrotermal naik ke permukaan.

---

The main methods of IP and resistivity, supported by magnetic data can delineate zones of gold mineralization based on their chargeability and resistivity values​​. Measurement using time domain IP and dipole-dipole configuration of resistivity along 4 profiles with electrode spacing of 25 m. Measurements were carried out in the area "X" which had gold mineralization geological conditions of formation of high sulphidation epithermal systems formed in shallow depth of 100-500 m. Measurement was done by using instruments Supersting R8/IP IP. The data obtained from measurements in the form of apparent chargeability and apparent resistivity were subsequently inverted using the Res2Dinv software to get the value of the true chargeability and resistivity. IP data processing results displayed in 2D view using Res2Dinv software and 3D visualization using Geoslicer-X software.

From the integration of IP, resistivity and magnetic data correlation, resulted 3 interesting zone interpreted as mineralization of vuggy quartz with chargeability values​​ > 500 ms, resistivity values​​> 600 Ohm.m and undulated magnetic’s response curve along the profile 200. The existence of zone in form of the fault was detected as a low chargeability, at values ​ about < 50 ms, low resistivity at value about < 50 Ohm.m and dropped magnetic intensity profiles, which is interpreted as the pathway for hydrothermal solutions up to the surface."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam.

---

This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis.

The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas. "

"Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari pencabutan IUP PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam hal pencabutan IUP setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perluasan. Gubernur memiliki wewenang untuk mencabut IUP yang wilayah pertambangannya berada di 1 (satu) daerah provinsi termasuk juga terhadap IUP yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota Selain itu, pencabutan IUP PT Sebuku telah tidak sah karena mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. Untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan pemerintah dalam mencabut IUP dikemudian hari, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksankan oleh pemerintah provinsi. Disamping itu, diperlukan juga adanya sanksi bagi bupati/walikota apabila melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka melakukan evaluasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan menggunakan bahan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

The implications of Law 23 of 2014 concerning Regional Government led to changes in government authority in carrying out government affairs in the mining sector. The change in authority has created a possibility of errors from government officials in conducting regulatory and management activities in the mining sector. Therefore, this thesis aims to analyze how the governors authority in terms of revoking a mining permits (MP) after the enactment of Law 23/2014 and analyzing the validity of the revocation of PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) MP by South Kalimantan Governor. The results of the authors research indicate that the governors authority in terms of revocation of MP after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone expansion. The Governor has the authority to revoke the MP whose mining area is in 1 (one) provincial area including the MP that has been issued by the regent or mayor. In addition, revocation of PT Sebukus MP has been invalid because it contains procedural and substance defects. To prevent the arising of arbitrariness of the government in revoking MPs in the future, it is necessary to increase supervision from the central government on the implementation of mining business management carried out by the provincial government. Besides that, there is also a need for sanctions for regents or mayors if they neglect their obligation to submit MP documents in order to evaluate the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 43 of 2015. The research method in writing this thesis is juridicalnormative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials."