Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian membahas keberlakuan aset kripto sebagai objek jaminan. Sebagai sebuah objek yang memiliki nilai menimbulkan pertanyaan apakah aset kripto dapat dijaminkan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu diketahui kedudukan aset kripto sebagai benda menurut hukum kebendaan Indonesia serta pengaturan hukum jaminan Indonesia dan juga perbandingannya dengan Amerika Serikat, penelitian juga dilakukan untuk mengetahui lembaga jaminan yang ideal serta mekanismenya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Diketahui bahwa menurut teori seperti teori virtual property dan hukum kebendaan Indonesia bahwa aset kripto merupakan benda. Diketahui bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia walaupun terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, begitupula dengan di Amerika Serikat. Melalui perbandingan, terdapat satu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan hukum jaminan di Indonesia, yakni pengaturan secara tegas bahwa terdapat benda tidak berwujud selain hak dan piutang yang dinamakan general intangibles layaknya di Amerika Serikat. Gadai dianggap sebagai lembaga jaminan paling ideal untuk aset kripto berdasarkan teori Subekti. Mekanisme dan eksekusi gadai aset kripto ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan gadai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan sedikit penambahan mekanisme merujuk pada praktik dan mekanisme yang ada seperti smart contract.

---

Analysis will analyze crypto assets as a collateral. As an asset with high value, it is questionable whether crypto asset can be collateralized. To answer this question, first we need to know whether crypto asset is a property or not according to the Indonesian property law, as well as Indonesian law about security and its comparison to the United States of America (USA), this analysis will also try to find the most ideal security and its mechanism. Analysis will use juridical-normative method with statute approach. Result shows that crypto asset is a property according to theories like virtual property and Indonesian property law. Crypto asset can also be collateralized according to Indonesian and USA law, although there are some weaknesses and inadequacies. From comparison, there is one point that can be useful for the improvement of Indonesian security law, that is a firm regulation about intangible property that is not a debt nor a right named as general intangibles like in the USA. Gadai is the most ideal security in Indonesia to be imposed upon crypto asset. Mechanism and execution can be carried out according to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) with some additional mechanism according to practice such as smart contract."

"Ditengah maraknya aset digital sebagai sosial media dan alat komoditi seperti cryptocurrency, bitcoin dan NFT (Non-Fungible Token) terdapat potensi aset digital sebagai objek jaminan utang. Kebendaan digital dapat berupa kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, akun-akun terkait bisnis, alamat internet atau situs web, dan kebendaan virtual. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait keabsahan aset digital sebagai objek jaminan utang di Indonesia dengan mengetahui bagaimana sifat hukum aset digital dalam hukum kebendaan di Indonesia dan bagaimana penerapan aset digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 serta keabsahan aset digital secara keseluruhan sebagai objek jaminan utang di Indonesia. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif. Wawancara kepada perbankan juga dilakukan dalam penelitian ini. Tidak semua aset digital dikategorikan aset HKI dan dapat dilakukan skema pendanaan berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2022, hanya aset digital yang memiliki perlindungan hak cipta yang dapat menerimanya. Penerapan peraturan tersebut dalam perbankan memiliki kendala pada valuasi, nilai tambah, secondary market, dan appraisal aset digital dalam market. KUHPerdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum yaitu Pasal 1131 dan 1132 yang juga berlaku untuk aset digital secara keseluruhan. Jaminan khusus keabsahannya bergantung pada bentuk jaminan. Di indonesia yang paling tepat untuk jaminan aset digital adalah fidusia karena karekteristiknya dan waktu lahirnya perikatan sudah bisa dipastikan. Sejumlah perbandingan aset digital sebagai jaminan di negara lain juga dijadikan referensi, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.

---

In the midst of digital assets rising as social media and commodity tools such as cryptocurrencies, bitcoin and NFT (Non-Fungible Tokens), there is some potential for digital assets to be used as collateral for debt. Digital assets can be goods or assets on social media, financial-related accounts conducted online, business-related accounts, internet addresses or websites, and virtual assets. This type of research is normative juridical. This study analyzes issues related to the legality of digital assets as objects of debt guarantees in Indonesia by knowing the legal nature of digital assets in material law in Indonesia and how digital assets are implemented in Government Regulation Number 24 of 2022 and the validity of digital assets as a whole as objects of debt guarantees in Indonesia. The analysis technique uses a qualitative method. Interviews to several banks were also conducted in this study. Not all of digital assets are categorized as Intellectual Property Right (IPR) assets can be carried out the funding scheme based on PP Number 24 of 2022, only digital assets that have copyright protection can receive them. The application of these regulations in banking has problems with valuation, added value, secondary market, and digital asset appraisal in the market. The Civil Code contains rules governing guarantees in general, namely Articles 1131 and 1132 which also apply to digital assets as a whole. The specific guarantee of validity depends on the form of the guarantee. In Indonesia, the most appropriate for digital asset collateral is a fiduciary because its characteristics and the time when the engagement was born can be ascertained. A number of comparisons of digital assets as collateral in other countries are also used as references, such as the United States, United Kingdom and Japan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi utang jangka panjang dari utang keseluruhan terhadap investasi aset tetap perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 252 perusahaan dengan periode 2012 hingga 2019. Perusahaan yang diikutsertakan pada sampel harus terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data berbentuk panel. Dari hasil olah data menggunakan metode regresi dengan fixed effect model, ditemukan bahwa struktur proporsi utang jangka panjang dari utang keseluruhan tahun sebelumnya memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap investasi aset tetap perusahaan pada tahun tertentu.

---

This study aims to analyze the effect of the long-term debt proportion of overall debt on fixed asset investment of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses a sample of 252 companies from 2012 to 2019. The companies included in the sample must be listed on the Indonesia Stock Exchange before January 1, 2011. The research method used is a panel data regression method. From the results of data processing using the regression method with the fixed effect model, it was found that the structure of the proportion of long-term debt from the previous year's overall debt had a significant negative effect on the company's fixed asset investment in a given year."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur substanstif yang dilakukan oleh KAP CEP atas akun aset tetap PT LIK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. PT LIK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri ritel bahan kimia dan menjadi distributor bagi beberapa perusahaan besar di Indonesia. Laporan akan lebih fokus membahas tentang prosedur audit tertentu, yakni penghitungan kembali beban penyusutan aset tetap, pengujian terinci penambahan aset tetap, pengujian terinci pelepasan aset tetap, dan pembaruan kertas kerja pemeriksaan. Secara keseluruhan, prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP CEP pada akun aset tetap PT LIK telah sesuai dengan acuan dan standar audit yang berlaku di Indonesia. Laporan juga akan menunjukkan refleksi diri penulis atas pengalaman magang selama 3 bulan di KAP CEP diikuti dengan rencana aksi untuk perbaikan dan pengembangan diri. 

---

This internship report evaluates the substantive procedures carried out by KAP CEP on PT LIK's fixed asset accounts for the period ending December 31, 2021. PT LIK is one of the companies engaged in the chemical retail industry in Indonesia and a distributor for several large companies in Indonesia. The report will focus more on certain audit procedures, recalculation of depreciation expense on fixed assets, test of details additions to fixed assets, test of details disposals of fixed assets, and updating of lead schedule. Overall, the audit procedures carried out by KAP CEP on PT LIK's fixed assets account are in accordance with the applicable audit references and standards in Indonesia. The report will also show the author's self-reflection on his 3-month internship experience at KAP CEP followed by an action plan for self-improvement and development."

"Asset management is a system which an organisation or corporation uses to track its fixed properties such as weirs, pipelines, etc. Historical data is one of the sources of asset management. This paper tries to manipulate the existed data and design new data structures. Several methods of data collection based on asset management requirements are done. Some analyses are completed by using the new structures. The new data structures are considered to meet the asset management requirements in order to increase the efficiency and effectiveness of asset management decisions making. The new structures can be used as fundamental designs for the next data structures in the future."

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"Penelitian Ini difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efetivitas pelaksanaan SPI yang tercermin dari; (i) pengamanan aset tetap, (ii) kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (iii) efektivitas dan efisiensi kegiatan operasianal dan (iv) keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan SPI pada Pemkot Depok berdasarkan persepsi karyawan Pemkot Depok, didapat melalui penyebaran kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner bersumber pada Daftar Uji Pelaksanaan SPI Pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Selanjutnya hasil kuisioner diukur dengan menggunakan rating scale. Sehingga didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik". Melalui wawancara dan observasi dokumen, uji kepatuhan (compliance audit) dilakukan untuk menilai kepatuhan Pemda Depok terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur proses belanja aset pada PERMENDAGRI No 13/2006 dan Perubahannya No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur pegelolaan aset pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari hasil uji tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan proses belanja aset dan pengalolaan aset, Pemkot Depok masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan LAKIP Setda Depok Tahun Anggaran 2007 diperoleh informasi bahwa kegiatan operasional Setda Depok sudah efektif dan efisien, namun cara pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut belum jelas. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2008 terhadap laporan keuangan Pemkot Depok Tahun 2007 menunjukkan belum andalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Depok sehingga BPK memberikan opini "wajar dengan pengecualian". Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Kota Depok belum efektif

---

The research focused on the assessment to the implementation of Internal Control System (ICS) in managing fixed asset at Depok municipality. The aim of this research was to study the effectiveness of ICS implementation, reflected from: (i) how Depok municipality safeguarding their fixed assets, (ii) compliance with applicable laws and regulations, (iii) effectiveness and efficiency of operations, and (iv) reliability of Depok municipality financial report. General views about the effectiveness of ICS implementation in Depok municipality based on the perception of the employees was known by spreading questionnaires. The questionnaires was based on test list of government ICS implementation (PP No 60/2008), adapted from The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Next, the questionnaires were measured using rating scale and found that generally the implementation of ICS according to 62 respondents was only 73,50% from the criteria that`s being set up. The percentage in continuum was on intervals "less good"-"good". Using interviews and document observation, Compliance audit were done to assess how Depok municipality compliance with applicable laws and regulation in purchasing (PERMENDAGRI No 13/2006 and the alteration No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) and managing their assets (PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). From the audit it is found that Depok municipality is not entirely compliance with those regulations. LAKIP of Depok municipality secretariat year 2007, informed that the operations at Depok is already effective and efficient, but the methods in measuring the effectiveness and the efficiency is questionable. Audit Report of financial report of Depok municipality done by BPK, informed that reliability of Depok municipality financial report is questioned. There for the opinion given to the financial report is "unqualified". Overall, the research comes to a conclusion that the implementation of ICS in managing fixed asset at Depok municipality in not effective."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor individu, lingkungan, dan sistem makro dengan perilaku makan remaja. Penelitian dengan desain cross-sectional dilakukan di SMA Negeri 64 Jakarta. Siswa terpilih (n = 185, umur 15-17 tahun, semua jenis kelamin) mengisi angket yang berisi pertanyaan tentang identitas responden, pengetahuan dan sikap gizi, citra tubuh, teman sebaya, makan bersama keluarga, sumber informasi gizi, serta perilaku makan. Berat badan dan tinggi badan juga diukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 91,4% memiliki perilaku makan tidak sehat. Pengetahuan gizi dan citra tubuh berhubungan dengan perilaku makan remaja. Oleh karena itu, perlu ada program promosi gizi dan kesehatan yang khusus menargetkan remaja supaya pesan dan cara penyampaiannya lebih mudah diterima.

---

ABSTRACTThe aim of the study was to determine the interactions between individual, environmental, and macro system factor, with eating behaviors among adolescents. A cross-sectional survey was conducted at State Senior High School SMA 64 Jakarta. A selected group of students (n = 185, aged 15-17 years, both sexes) completed self-reported questionnaire which contained questions about subject identities, nutrition knowledge and attitude, body image, peer group, family meal frequency, exposure to nutrition information, and eating behavior. Weight and height were measured. The result of the study was 91,4% participants had unhealthy eating behaviors. Nutrition knowledge and body image associated to adolescents? eating behavior. The result suggested there should be a nutrition and health promotion programme designed for adolescents."

"Pengambilan keputusan dalam perusahaan sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, mengoptimalisasi biaya operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Analisis yang bersifat prediktif dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan matematis sebagai salah satu sistem pendukung pengambilan keputusan, sehingga dapat di pilih keputusan yang paling tepat serta paling efektif dan berdampak besar terhadap permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat mengurangi kerugian yang tidak diinginkan. Dalam penelitian ini, digunakan pemodelan markov untuk memprediksi usia operasi transformator, yaitu 34 tahun sebagai salah satu metode yang relevan dengan penerapan manajemen aset di PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat. Hasil pemodelan menunjukkan durasi pengoperasian transformator dari awal pemasangan sampai dengan fase disposal sehingga manajemen dapat melakukan langkah antisipatif untuk meminimalisir pemadaman listrik yang diakibatkan oleh penggantian peralatan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.<

---

Decision making in the company is very important to achieve company goals, optimize operational costs, and improve the quality of service to consumers. The analysis that can be done can be done using mathematically as one of the decision-making support systems, so the management can choose the most appropriate, most effective and highly impact decision on the problems that are faced by the company and can also reduce undesirable loses. In this study, markov modelling was used to predict the age of transformer operation, the result is 34 years as one method that is relevant to the application of asset management at PT. PLN (Persero) Transmission West Java. The modelling results show estimation of transformer life duration from the beginning of the installation to it end of life. It also making management able to make anticipatory steps to minimize the power outages that are included by equipment replacement, to increase customer satisfaction and increase the profits obtained by the company."