Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Banyumas memiliki beberapa komoditas unggulan seperti di Kecamatan Sumbang yang dikenal dengan penghasil jagung. Walaupun demikian, jika dilihat dari data per tahunnya, luas panen jagung di Kecamatan Sumbang berkurang sekitar 107,8 ha. Sejalan juga dengan maraknya terjadi konversi lahan. Hal ini akan berimbas pada rendahnya pendapatan petani karena petani sangat bergantung pada lahan panen jagung. Adanya tekanan tersebut mendorong petani jagung untuk melakukan berbagai strategi penghidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pengumpulan data secara multistage sampling dengan mengkombinasikan purposive sampling untuk pemilihan lokasi petani dan proportional random sampling untuk pemilihan sampel petani. Sampel diambil dengan teknik kuesioner terhadap 56 petani jagung yang tergabung dalam kelompok tani. Analisis aset dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA), deskriptif kuantitatif dan keruangan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pola kepemilikan aset petani berasosiasi sebagian dengan karakteristik rumah tangga petani dan kondisi tekanan lahan pertaniannya. Berdasarkan persebaran lokasi lahan petani, petani yang lahan pertaniannya berlokasi di kondisi tekanan lahan tinggi dekat dengan jalan lokal serta terletak di aksesibilitas tinggi memiliki aset alam yang lebih unggul daripada di kondisi tekanan lahan rendah hingga sedang. Sementara itu, karakteristik rumah tangga akan mempengaruhi kekuatan aset finansial. Petani dengan anggota rumah tangga sedikit dalam satu atap serta lebih banyak usia tidak produktif yang tidak bekerja dan petani dengan anggota rumah tangga besar dalam satu atap serta lebih banyak usia produktif yang bekerja menjadi pembeda kondisi aset finansialnya. Kemudian, karakteristik rumah tangga juga mempengaruhi aset pada setiap kondisi tekanan lahan. Kepemilikan aset manusia, finansial, dan aset fisik akan mempengaruhi petani dalam menerapkan strategi penghidupan. Tingginya aset fisik, finansial, manusia membuat petani melakukan strategi akumulasi daripada sekadar strategi konsolidasi. Namun, kondisi tekanan lahan juga menentukan pilihan strategi. Unggulnya aset finansial dan fisik di lokasi lahan dengan tekanan tinggi menyebabkan petani dapat melakukan strategi akumulasi. Unggulnya aset manusia di lokasi dengan tekanan lahan sedang menyebabkan petani melakukan strategi konsolidasi.

---

Banyumas Regency has several superior commodities such as in the Sumbang District which is known as a maize producer. the annual data, the maize farm area in Sumbang has decreased by around 107.8 ha. It will impact farmers income because farmers are very dependent on maize farm areas. The existence of this pressure encourages maize farmers to carry out various livelihood strategies. This study used a quantitative method with multistage sampling by combining purposive sampling for the farmers locations and proportional random sampling for the farmers samples. Samples were taken using a questionnaire technique to 56 maize farmers who are members of farmer groups. Asset analysis is carried out using the Sustainable Livelihood Approach (SLA), descriptive quantitative, and spatial analysis. The results of the study indicate that the condition of farmer's asset ownership is partially associated with the characteristics of the farmer's household and land pressure condition. Based on the distribution of farmers' land locations, farmers whose land is in high-pressure land close to local roads and located in high accessibility have natural assets that are superior to those in conditions of low to moderate land pressure. Meanwhile, household characteristics will affect the strength of financial assets. Farmers with few household members under one house and more non-productive age who do not work and farmers with large household members under one house and more productive age are significantly different in their financial assets. Then, household characteristics also affect each land pressure condition. The ownership of human, financial and physical assets will influence farmers in implementing livelihood strategies. However, land pressure conditions also determine the choice of strategy. The superiority of financial and physical assets in land areas with high pressure causes farmers to carry out an accumulation strategy. The superiority of human assets in locations with moderate land pressure causes farmers to carry out a consolidation strategy."

"Dataran tinggi Ciwidey merupakan Kawasan Agropolitan yang terdapat perbedaan wilayah di antara kedua karakteristik kampung. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi kondisi aset penghidupan rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang terlibat dalam mata pencaharian tentunya memiliki keberagaman aset penghidupan dan tekanan yang mengancam mata pencahariannya. Adanya tekanan tersebut mengharuskan rumah tangga petani padi sawah malakukan strategi penghidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kepemilikan aset dan pilihan strategi penghidupan rumah tangga petani padi sawah, dengan menganalisis kondisi aset dan strategi penghidupan berdasarkan karakteristik rumah tangga pada karakteristik kampung yang berbeda. Penelitian ini dilakukan terhadap 162 responden untuk mengetahui kepemilikan aset dan strategi penghidupan rumah tangga. Analisis kepemilikan aset menggunakan pentagon aset pada Sustainable Livelihood Approach (SLA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kepemilikan aset berbeda di kampung terbuka dan kampung tertutup. Jumlah tenaga kerja dalam rumah tangga berperan dalam pengelolaan aset tersebut untuk kemudian berstrategi. Hal ini menjadikan tipologi rumah tangga ini akan mempengaruhi bagaimana besaran kondisi asetnya. Pilihan strategi yang lebih lengkap akan menguatkan pemahaman bahwa aset sosial dan manusia signifikan pada keragaman strategi penghidupan rumah tangganya.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

The highlands of Ciwidey are an agropolitan area that has different areas between the two characteristics of the village. The Differences in the characteristics of the village can affect the condition of the livelihood assets of the farmers household. Farmers household involved in livelihoods certainly have a variety of livelihood assets and have pressures that threaten their livelihoods. The existence of these pressures requires a lowland rice farmers household to carry out livelihood strategies. This study aims to determine the condition of asset ownership and the choice of livelihood strategies for lowland rice farmers households, by analyzing asset conditions and livelihood strategies based on household characteristics in different areas of the village characteristics. This study was conducted on 162 respondents to determine livelihood assets and household livelihood strategies. Livelihood assets analysis uses the asset pentagon in the Sustainable Livelihood Approach (SLA). The results of this study indicate that the condition of livelihood assets is different in open villages and closed villages. The number of workers in the household plays a role in managing these assets for later strategies. This makes the household typology will affect how much the condition of livelihood assets. A more complete choice of strategies will strengthen the understanding that social and human assets are important in the diversity of household livelihood strategies."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang proses pelaksanaan diversifikasi usaha perikanan danperubahan aset penghidupan petani pelaku diversifikasi usaha perikanan di Desa Beji,Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan diversifikasi usahamerupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Bank Indonesiasebagai salah satu perwujudan dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) melaluiProgram Desa Usaha Mandiri. Tujuannya untuk menciptakan sumber pendapatan barubagi petani sehingga kesejahteraan petani meningkat. Proses pelaksanaan diversifikasiusaha perikanan telah menyebabkan terjadinya perubahan pada aset penghidupan petanidi Desa Beji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancaramendalam, wawancara kelompok, dan pengamatan terlibat. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa secara ekonomi pelaksanaan diversifikasi belum berhasilmenciptakan sumber pendapatan baru bagi petani, hanya mampu menambah pendapatanusahatani. Namun, secara sosial pelaksanaan diversifikasi usaha telah mampu menambahketerampilan petani dalam berusahatani dan memperluas jejaring kerja petani. Denganmemperhatikan proses pelaksanaan diversifikasi usaha dan perubahan aset penghidupanpetani maka upaya yang dapat dilakukan untuk pembangunan pengembangan perikananantara lain pentingnya melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat dan meningkatkanpartisipasi petani dalam memperkuat aset sosial (bonding) sehingga tujuan pelaksanaandiversifikasi usaha dapat tercapai.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the process of fisheries diversification and change oflivelihood assets as an effort to expand the fisheries development in Beji, Kedungbanteng,Banyumas. The implementation of diversification is a form of community empowermentprovided by Bank Indonesia as an embodiment of the Bank Indonesia Social Programme(PSBI) through Desa Usaha Mandiri Programme. The goal is to create a new source ofincome for farmers to improve their welfare. The process of implementation thediversifying fishery has resulted in changes of farmers livelihood assets in Beji. Thisresearch uses qualitative approach through in-depth interview, group interview, andinvolved observations. The results show that the overall result of diversification has notsucceeded in creating new sources of income for farmers, only able to increase farmincome. However, socially the implementation of diversification has been able to increasefarmers' skills and expand farmers network. Considering the process of diversificationand change of farmers livelihood assets, the efforts that can be done as fisheriesdevelopment include the importance of conducting community needs assessment andincreasing the farmers participation to strengthen the social assets (bonding) so thepurpose of diversification can be achieved."

"ABSTRAKProgram pengembangan PLTP memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan pencapaian ketahanan energi berbasis sumber energi terbarukan, mitigasi iklim, dan misi pembangunan berkelanjutan sekaligus pembangunan sosial. Meskipun demikian, dalam tahapan awal pembangunannya, pengembangan PLTP biasanya diwarnai dengan rendahnya dukungan/penerimaan sosial. Lemahnya penerimaan sosial tersebut biasanya diakibatkan oleh dampak negatif pembangunannya secara sosial dan lingkungan. Belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan persoalan sosial tersebut oleh negara dan/atau pengembang menjadikan isu ini selalu muncul dalam pengembangan PLTP. Riset ini ditujukan untuk membangun sebuah model penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP dengan mengambil sampel studi dalam pengembangan PLTP di Baturraden. Perspektif ilmu lingkungan, pembangunan sosial dan peran negara menjadi alat analisis karena berpengaruh terhadap pengelolaan isu penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP. Model tersebut dibangun menggunakan variabel bebas, yakni struktur, proses, dan kultur sebagai aspek-aspek penting sistem kehidupan sosial budaya, dari 100 sampel data yang dikumpulkan melalui metode survei, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Data diolah melalui metode permodelan persamaan struktural untuk menilai tingkat relasi antar-variabel dan analisis kualitatif. Penelitian ini mengkonfirmasi arti penting ketiga variabel tersebut untuk menentukan tingkat penerimaan sosial terhadap pengembangan PLTP di WKP Baturraden, dan menemukan variabel/subvariabel bebas baru yang berperan penting untuk mengefektifkan kebijakan pengelolaan isu penerimaan sosial sebagai variabel terikat dalam pengembangan PLTP. Variabel/subvariabel tersebut adalah penguatan peran negara sebagai lembaga rechstaat dan kulturstaat. Temuan ini menjadi kontribusi ilmiah riset terhadap model penerimaan sosial dan sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan isu sosial dalam pengembangan PLTP bagi terwujudkan pembangunan sosial dan berkelanjutan.

---

ABSTRACTThe geothermal power plant (GPP) program has a strategic value to sustain the interests of achieving renewable source-based energy security, climate mitigation, and the sustainable development agenda as well as social development. Nevertheless, in the initial stages of its development, the GPP program is usually characterized by weak social acceptance. The weak social acceptance is usually caused by social and environmental development impacts. The lack of optimal implementation of the social issue management has made this issue always arise in the GPP program. This research is aimed at building a model of social acceptance in the GPP progam by taking a sample of study in the GPP project in Baturraden. Environmental science perspective, social development and the role of the state become analytical tools because they influence the management of social acceptance issues in the project. The model is built using independent variables, namely structure, social process, and culture as important aspects of the socio-cultural life system, from 100 samples of data collected through survey method, indept interviews and field observations. Data is processed through structural equation modeling methods to assess the level of inter-variable relations and qualitative analysis. This study confirms the importance of these three variables to determine the level of social acceptance of the Baturraden GPP project, and finds a variable/sub-variable that plays an important role in making effective social issue management policies in the project. This new variable/subvariable is the strengthening role of the state as a rechstaat and kulturstaat institution. This finding is a scientific contribution to this research on the model of social acceptance and simultaneously strengthens social issue management policies in the development of GPP to social and sustainable development."

"Kecamatan Ciwidey merupakan kawasan agropolitan peruntukan pertanian yang memiliki potensi tinggi untuk pengembangan jenis pertanian salah satunya adalah pertanian padi sawah. Padi sawah di Kecamatan Ciwidey mengalami eksistensi ditandai atas penurunan luasan lahan pertanian padi sawah. Menurunnya luasan lahan padi sawah akan berimbas pada rendahnya besaran pendapatan yang diterima petani padi sawah. Rendahnya pendapatan yang dimiliki petani padi sawah akan mendorong petani padi sawah untuk melakukan berbagai kegiatan strategi penghidupan. Dalam melakukan strategi penghidupan, rumah tangga petani padi sawah memiliki peran penting untuk mengambil keputusan paling mendasar. Kondisi demografi rumah tangga dan kondisi ekonomi rumah tangga menjadi karakteristik terbentuknya tipologi rumah tangga. Rumah tangga tangga petani padi sawah di Kecamatan Ciwidey terdiri dari rumah tangga petani miskin, rumah tangga petani sederhana, rumah tangga petani kaya dan rumah tangga petani sejahtera. Secara spasial rumah tangga petani miskin terkonsentrasi paling dominan pada aksesibilitas rendah yang ditunjukan pada jaringan jalan lokal bentuk medan terjal berbukit. Sedangkan pada aksesibilitas tinggi terkonsentrasi paling dominan pada rumah tangga petani sederhana dan rumah tangga petani kaya. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini ialah rumah tangga petani sejahtera hanya berada pada aksesibilitas rendah. Variasi spasial tipologi rumah tangga petani padi sawah menjadi dasar dari strategi penghidupan petani padi sawah. Petani padi sawah bukan hanya memiliki satu jenis strategi, melainkan bisa lebih dari satu jenis strategi penghidupan. Strategi penghidupan petani padi sawah yang paling dominan pada aksesibilitas tinggi ialah strategi intensifikasi, strategi diversifikasi pertanian, dan strategi diversifikasi non pertanian. Sedangkan pada aksesibilitas yang rendah, petani padi sawah paling dominan melakukan ekstensifikasi pertanian, ekstensifikasi campuran dan migrasi non pertanianCiwidey District is an agropolitan area allotment that has a high potential for the development of agriculture, one of which is paddy rice farming. Rice lowland in The Ciwidey Subdistrict decrease in the area of paddy rice farming. The decrease in the area of paddy rice will impact on the low amount of income received by rice paddy farmers. The low income of the paddy rice farmers will encourage the paddy farmers to carry out various livelihood strategy activities. In carrying out livelihood strategies, households of lowland rice farmer have an important role to make the most basic decisions. Demographic conditions of households and economic conditions of households are characteristic of the formation of household typologies. Lowland rice farmer households in Ciwidey District consist of poor farmer households, simple peasant households, rich peasant households, and prosperous peasant households. Spatially, poor farmers' households are concentrated most dominantly on low accessibility as indicated by the local road network in the form of hilly terrain. While the high accessibility is concentrated most dominantly in simple farm households and rich farm households. The phenomenon that occurs in this research is that prosperous farm households only have low accessibility. Spatial variation in the typology of households of paddy rice farmers is the basis of the livelihood strategies of paddy rice farmers. Paddy rice farmers not only have one type of strategy but can be more than one type of livelihood strategy. The most dominant rice farmers' livelihood strategies in high accessibility are intensification strategies, agricultural diversification strategies, and non-agricultural diversification strategies. Whereas in the low accessibility, the most dominant paddy rice farmers carried out agricultural extensification, mixed extensification, and non-agricultural migration."

"Penunjukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ialah untuk melayani pembuatan akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tugas dan kewenangan camat sebagai PPATS bersifat sementara karena secara ex officio, seorang camat merupakan kepala dari suatu kecamatan. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, muncul kekaburan norma atas kedudukan camat sebagai PPATS dalam pembuatan akta autentik di bidang pertanahan. Dalam kenyataannya masih banyak PPATS dilantik meskipun di wilayah kerjanya sudah ada cukup PPAT. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah a quo yang menjelaskan tentang pengangkatan camat sebagai PPATS oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian untuk tesis ini adalah mengenai pengaturan peran PPATS menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab camat sebagai PPATS terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian doktrinal ini dilakukan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Di samping itu dilakukan pula wawancara sebagai data primer untuk mendukung data sekunder yang didapat dari studi dokumen. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa pengaturan tentang peran PPATS dalam hukum di Indonesia, memunculkan ketidakpastian hukum karena ada pertentangan antara pasal a quo dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah yang sama, di mana pasal tersebut menjelaskan tentang larangan suatu profesi yang diemban oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk PPAT, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa camat (yang dalam hal ini tentunya merupakan seorang PNS) diangkat sebagai PPATS. Adapun tanggung jawab PPATS terhadap akta yang dibuatnya adalah sama seperti tanggung jawab PPAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah a quo.

---

The appointment of the subdistrict head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) is to serve the making of land deeds in areas where there are not enough Land Deed Making Officer (PPAT). The assignment and authority of sub-district heads as PPATS are temporary because ex officio, a sub-district head is the head of a sub-district. After the enactment of Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations for the Position of Officials for Making Land Deeds, a blurring of norms emerged regarding the position of sub-district head as PPATS in making authentic deeds in the land sector. In reality, there are still many PPATS appointed even though there are already enough PPATs in their working areas. This of course contradicts the provisions of Article 5 paragraph (3) of the a quo Government Regulation which explains the appointment of sub-district heads as PPATS by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency in making deed in areas where there are not enough PPATs. Therefore the problem raised in the research for this thesis is regarding the regulation of the role of the PPATS according to Indonesian law and the responsibility of the sub-district head as a PPATS for the deed he made. This doctrinal research was carried out through document studies to collect secondary data in the form of legal materials relevant to the research problem. In addition, interviews were also conducted as primary data to support secondary data obtained from document studies. From the results of the analysis, it can be stated that the regulation regarding the role of PPATS in Indonesian law raises legal uncertainty because it is contrary to the provisions of Article 7 paragraph (2) of the same Government Regulation, in which the article explains the prohibition of a profession carried out by a Civil Servant. (PNS) including PPAT. The responsibilities of the PPATS for the deed he made are the same as the responsibilities of the PPAT as stipulated in Article 12 of the a quo Government Regulation."

"Pertambangan batuan di Sungai Jali menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Mlaran mulai tahun 1989. Melalui mata pencaharian ini, masyarakat desa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menambang cara manual. Pada tahun 2015-2021 dimulai pertambangan batuan dengan menggunakan cara mekanik atau melibatkan alat berat untuk menambang material sirtu. Pertambangan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan menjadi semakin parah setelah di masa sebelumnya mengalami longsor pada beberapa titik lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batuan tahun 2015-2021 menjadi penyebab masyarakat Desa Mlaran beralih dari sektor pertambangan menuju pertanian. Selain itu ditemukan bahwa masyarakat desa yang beralih ke pertanian sebagian besar menggarap lahan pasir di sepanjang Sungai Jali yang melintasi Desa Mlaran. Sementara sebagian kecil masyarakat masih bertahan menambang batu dengan cara yang dimodifikasi dari sebelumnya menyesuaikan kondisi sungai dan akses jalan.

---

Rock mining in the Jali River became the livelihood of the people of Mlaran Village starting in 1989. Through this livelihood, villagers meet their daily needs by mining manually. In 2015-2021, rock mining began using mechanical means or involving heavy equipment to mine stone sand materials. The mining caused environmental damage to worsen after experiencing landslides at several points of agricultural land in the past. This study used qualitative methods with data collection techniques through observation, participation, and in-depth interviews. The results showed that rock mining in 2015-2021 caused the people of Mlaran Village to switch from the mining sector to agriculture. In addition, it was found that villagers who switched to agriculture mostly worked on sandland along the Jali River that crosses Mlaran Village. While a small number of people still survive mining stones in a modified way from before adjusting the conditions of the river and road access."

"

Sustainability Livelihood Approach merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengukur upaya sebuah keluarga untuk melanjutkan sumber mata pencahariannya. Salah satu sumber penghidupan yang saat ini menghadapi masalah adalah menjadi petani pemilik kebun teh. Kebun teh yang dikelola oleh petani secara individu merupakan sebuah fenomena yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sukabumi.  Sebagai pemilik kebun teh, petani juga memiliki berbagai sumber penghidupan yang lain. Berdasarkan aset kepemilikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengembangan sumber penghidupan rumah tangga petani pemilik kebun teh.  Pemberian bobot pada setiap aset dari pendekatan SLA dilakukan berdasarkan kondisi geografis lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditetapkan persyaratannya (purposive sampling). Petani yang bertempat tinggal dekat dengan jalan utama memiliki sumber penghidupan dari kegiatan non-pertanian, yang dapat menopang pengelolaan kebun teh. Sedang petani yang memiliki jarak sosial yang dekat dengan pengambil keputusan, mampu mengembangkan kegiatan pertanian lain selain kebun teh, dan juga kebun tehnya.  Petani dengan kepemilikan aset alam yang rendah menghadapi kesulitan untuk melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi di dalam desa. Pilihan untuk mempertahankan kebun tehnya adalah dengan melakukan migrasi, bekerja di luar desa. Berdasarkan fakta tersebut maka kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jarak yang dekat, baik jarak fisik maupun sosial, memberi kesempatan petani untuk dapat terus mengelola kebun tehnya, serta membentuk strategi penghidupan sehari-hari.

 

 

 

 

---

The Sustainability Livelihood Approach is a method in measuring the efforts of a household to continue its livelihood. One livelihood that is currently facing problems is being a farmer who owns a tea garden. Tea gardens managed by farmers households are a phenomenon that distributes in several districts in West Java, one of which is Sukabumi. As a tea garden owners, farmers also have various other livelihood sources. Based on ownership assets this study aims to determine the livelihood strategy pattern of tea garden owners. The weighting of each asset from the SLA approach is based on the geographical conditions of the research location. Data collection was carried out by in-depth interviews with informants whose requirements had been determined (purposive sampling). Farmers who liveclose to the main road, support their tea garden by their livelihoods from non-agricultural activities. Meanwhile, farmers who have a close social distance to decision-makers can develop other agricultural activities apart from their tea gardens and also their tea gardens. Farmers with low ownership of natural assets face difficulties to diversify economic activities within the village. The choice to maintain the tea garden is to migrate, by working outside the village. Based on these facts, the conclusions of this study indicate that close distances, both physical and social distance, provide oppurtunities for farmers to be able to continue managing their tea gardens, as well as form a daily livelihood strategy.

 

 

 

"

"Tesis ini membahas proses mobilitas sosial petani plasma dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan muncul fenomena mobilitas sosial dari petani plasma dari dimensi okupasi atau pekerjaan, konsumsi, kelas sosial, dan kekuasaan melalui beragam saluran mobilitas. Namun dimensidimensi mobilitas yang dicapai tampaknya belum berhasil mengangkat masyarakat desa secara signifikan, disebabkan karena saluran mobilitas yang dominan digunakan hanya menyentuh ranah pada level pemberdayaan individu, sehingga perkembangan tidak menjadi gejala komunal.

---

This thesis discusses about the progress of plasma farmers social mobility with the supporting and inhibiting factors. The research use qualitative approach with case of study. The result of this research showed the emerging of social mobility phenomenon of the farmers from their dimension of occupational or employment, consumption, social level, and ascendancy through various channels of mobility. However, the mobility dimensions that already achieved seem has not succeeded to promote the villagers significantly, due to the channel of mobility which is dominant used only touches the realm level of individual empowerment, so that its development does not become communal symptoms."

"Infertilitas merupa.kan masalah yang cukup komplek dan dapat dipengaruhi banyak variabel, salah satunya adalah faktor sosial budaya Tesis ini bertujuan untuk mengembangkan konsep mengenai respon dan koping perempuan yang mengalami masalah infertilitas yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya Banyumas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Sepuluh partisipan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara theoritical sampling. Hasil penelitian ini menunjukan respon psikologis partisipan malu, sedih, stress, menerima Partisipan menggunakan mekanisme koping adaptif dan maladaptif. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi adalah nilai dan kepercayaan masyarakat Banyumas tentang infertil serta adanya budaya nrimo ing pandum dan konco wingking. Hasil penelitian ini memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif.

---

Infertility was caused by many factors, one of which was socio-cultural. The aim of study was to determine the coping and responses concept of women whose infertility caused by socio-cultural of Banyumas. Research design was qualitative with grounded theory approach. Number of participants was ten people were taken with theoretical sampling.

The results showed that participants had responses of shame, sadness, stress, and accepting. Participants used adaptive and maladaptive coping mechanisms. Socio-cultural factor which influence were values and beliefs of Banyurnas society about infertility and the existence of nrimo ing pandum (whole hearted for accepting) and konco wingking (assistant) cultural. The study provides description for nurse to deliver a comprehensive nursing care."