Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan transaksi bijih nikel di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) Logam akibat dari selisih perbedaan hitungan kadar nikel yang dilakukan oleh perusahaan surveyor. Permasalahan tersebut diduga muncul akibat dari penunjukan langsung satu perusahaan surveyor, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), untuk perusahaan-perusahaan smelter di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Maka, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi praktik diskriminasi yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada penunjukan Anindya sebagai surveyor untuk perusahaan-perusahaan smelter di IMIP. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus penunjukan Anindya sebagai surveyor, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, serta memberikan saran berupa rekomendasi agar dibuatnya pengaturan pedoman serta lembaga pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan swasta. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah terpenuhi dan terbukti adanya praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terhadap penunjukan Anindya sebagai surveyor di kawasan IMIP.

---

The urgency of downstream mineral mining commodities, especially nickel, began with the enactment of Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, which was last amended by Law no. 11 of 2020 on Job Creation, which has a mission to encourage a shift in mineral management, namely from upstream to downstream. As a result, the Government encourages the acceleration of smelter construction in facilitating nickel downstream. However, the problem is that in the practice of nickel trading, there are still smelter companies that carry out nickel ore transactions below the Metal Mineral Reference Price (HPM) due to differences in the calculation of nickel levels carried out by surveyor companies. The problem is suspected to have arisen because of the direct appointment of a surveyor company, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), for smelter companies in the Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Therefore, the author discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential for discriminatory practices that are prohibited by Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition on the appointment of Anindya as a surveyor for smelter companies at IMIP. In analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a qualitative approach, in which the author describes the case of Anindya's appointment as a surveyor, then analyzes it based on the provisions of business competition law through the elements of Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999, as well as providing suggestions in the form of recommendations for the establishment of guidelines and supervisory agencies for the procurement of goods and/or services by private companies. The results of the research by the author are fulfilled and proven there is discriminatory practices in accordance with Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999 on the appointment of Anindya as a surveyor in the IMIP area."

"Globalisasi membawa perubahan pada sektor teknologi dan ekonomi, membuat hubungan antar negara menjadi saling terintegrasi, serta memungkinkan adanya pasar bebas yang menjadikan arus transaksi jual-beli antar negara menembus batas negara. Hal tersebut memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk dari luar wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dapat juga berlangsung melalui e-commerce. Saat ini masih banyak ditemukan pelaku usaha produk impor pada salah satu e-commerce yang beroperasi di Indonesia, yaitu Shopee. Namun keberadaan produk impor yang dijual oleh pelaku usaha pada Shopee memunculkan keresahan pelaku usaha produk lokal karena harga jual yang relatif lebih murah. Hasil survei menunjukkan bahwasanya salah satu alasan yang membuat produk impor terjual laris di kalangan konsumen e-commerce adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal. Dalam hal ini, penetapan harga produk impor oleh pelaku usaha pada e-commerce yang sangat rendah dan tidak wajar menimbulkan dugaan adanya praktik jual rugi. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi adanya praktik jual rugi oleh pelaku usaha produk impor di Shopee yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Dalam menganalisis dugaan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, di mana penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan yang terjadi pada penetapan harga yang sangat rendah dan tidak wajar oleh pelaku usaha produk impor di Shopee, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur pada Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Hasil dari penelitian adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Penulis juga memberikan saran agar dibuatnya pengaturan khusus dan lebih lanjut mengenai masuk dan penjualan produk impor, serta penetapan harga pada penjualan produk impor di dalam negeri, khususnya pada e-commerce.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

Globalization brings changes to the technology and economic sectors, that makes relations between countries integrated with each other, and allows a free market that makes transactions between countries across national borders possible. This expands various products from outside Indonesia to enter the territory of Indonesia, which can also take place through e-commerce. Currently, there are still many imported product business actors in one of the e-commerce operating in Indonesia, namely Shopee. However, the existence of imported products sold by business actors at Shopee raises concerns among local product business actors, because, as what the survey shows, the reason imported products sell well among e-commerce consumers is because their prices are relatively cheaper compared to local product prices. In this case, the very low and unreasonable price of imported products by business actors in Shopee raises suspicions that there is a practice of predatory pricing. Therefore, the author discusses this phenomenon to increase knowledge and insight to the public regarding the potential of a practice of predatory pricing by business actors of imported products at Shopee which are prohibited by the Anti-Monopoly Law. In analyzing these allegations, the author uses a form of normative juridical research with an analytical descriptive research type, where the author will describe and provide an overview of the allegations, then analyze them based on the provisions of business competition law through the elements in Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The result of the research is that it is not proven that there is a practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The author also provides suggestions for making special and further arrangements regarding the entry, the sale, and the pricing of imported products, especially in e-commerce."

"Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia dinilai KPPU merupakan penerapan praktek diskriminasi terhadap 301 PPIU lainnya karena dalam Program Wholesaler ini PT Garuda Indonesia hanya melayani reservasi kepada 6 PPIU saja. KPPU memutus bahwa PT Garuda Indonesia melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Kemudian mengenai pokok permasalahan, Skripsi ini membahas mengenai tiga permasalahan. Pertama, Bagaimanakah menentukan cakupan Pasar Bersangkutan dan Penguasaan Pasar dalam pasar umroh ini, sebagai framework analisis dilakukannya Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana tujuan dan mekanisme Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia sehingga KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan dari Program Wholesaler, apakah benar program ini menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulisan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 karena tidak adanya Praktik Diskriminasi yang menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran dari penulis seharusnya KPPU lebih cermat menentukan cakupan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, menurut pendapat penulis KPPU telah keliru dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan karena tidak memperhitungkan seluruh pemain dalam pasar. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka penentuan penguasaan pasar juga tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999.

---

The Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia is considered by KPPU to be an application of discriminatory practices against other 301 PPIUs because in this Wholesaler Program PT Garuda Indonesia only serves reservations to 6 PPIUs. KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Then regarding the main problem, this thesis discusses three problems. First, how to determine the scope of the relevant market and market control in this umrah market, as an analytical framework for the implementation of discriminatory practices in the wholesaler program held by PT Garuda Indonesia.Second, regarding the purpose and mechanism of the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia so that KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Third, regarding the impact of the Wholesaler Program, is it true that this program causes Monopolistic Practices and/or unfair business competition. In writing this thesis using a normative juridical research method with a law approach. The writing uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of the study found that the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia did not violate the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 because there were no Discriminatory Practices that gave rise to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition. The suggestion from the author is that KPPU should be more careful in determining the scope of the relevant market in the a quo case, in the author's opinion KPPU has made a mistake in determining the scope of the relevant market because it does not take into account all players in the market. With this error, the determination of market control is also invalid, resulting in doubts about the proof of violation of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999."

"Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan, layaknya minyak goreng, menciptakan variasi strategi penjualan oleh pelaku usaha yang hendak bersaing satu sama lain untuk menjual produknya. Melihat banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukan penjualan secara tying agreement dan bundling dalam menjual minyak goreng hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat, yang mana telah merugikan berbagai pihak mulai dari Pengecer hingga Konsumen dengan tidak adanya hak yang diberikan untuk memilih produk yang sebenarnya diinginkan. Berdasarkan program Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, Minyakita hadir dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk menanggulangi kasus tersebut. Hanya saja, tying agreement dan bundling masih kerap terjadi, yang salah satunya dilakukan oleh distributor di Provinsi Lampung. Pada kasusnya, Konsumen diwajibkan untuk membeli produk lada bubuk apabila ingin membeli Minyakita. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dugaan tying agreement dan bundling yang akan dikaitkan dari sisi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yuridis-normatif digunakan sebagai bentuk penelitian ini, dimana penulis lebih memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dan tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik. Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dampak hukum terhadap perjanjian terikat dan bundling, serta dampak terhadap implementasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU. Kesimpulannya, distributor telah memenuhi unsur Pasal 15 Ayat 2 Hukum Persaingan Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti kesepakatan dan KPPU diharapkan mengusut lebih lanjut terkait kasus ini.

---

Increasing public consumption of food supply, such as cooking oil, creates a variety of sales strategies by business actors who want to compete with each other to sell their products. Seeing that many business actors are unable to compete in the relevant market, business actors carry out sales by means of tying agreements and bundling in selling cooking oil in almost all regions of Indonesia. The acts is classified as unfair business competition, which has harmed various parties ranging from Retailers to Consumers in the absence of the right to choose the desired product. Based on the Minyak Goreng Rakyat program issued by the government, Minyakita are established in addition with the Highest Retail Price to overcome this issue. However, tying agreements and bundling still occur frequently, one of which is carried out by distributors in Lampung Province. In this case, consumers are required to buy pepper powder products in order to buy Minyakita. Thus, this thesis aims to provide an analysis regarding allegations of tying agreements and bundling which will be related from the perspective of Business Competition Law based on Law No. 5 of 1999 and other related laws and regulations. Juridical-normative is used as a form of this research, which the author more focused on unwritten and written legal rules by using library research methods that are related with the topics. In addition, the author will also analyze further regarding the legal impact on bundling and tying agreements, as well as the impact on the implementation of regulations that have been issued by KPPU. In conclusion, the distributor has fulfill elements of Article 15 Paragraph 2 of Indonesian Competition Law. However, it is not found yet the evidence of agreement and KPPU is expected to investigate more regarding this case. "

"Dugaan ini timbul dikarenakan adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk dengan PT Kimia Farma Trading and Distribution serta PT Kimia Farma Apotek, dimana kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan distribusi dan perusahaan ritel farmasi. PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan produksi memilih untuk melakukan kerjasama dengan kedua perusahaan tersebut untuk mendukung usaha yang dilakukan. Namun kerjasama yang dilakukan diantara para perusahaan tersebut bukan berarti merupakan hal yang pasti dilarang dalam persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, serta PT Kimia Farma Apotek tidak terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan hasil analisis serta bukti-bukti lainnya yang mendukung. Saran yang dapat disampaikan kepada pelaku usaha yaitu memperhatikan pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 apabila ingin mengadakan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya serta menjunjung prinsip good corporate governance untuk menghargai masing-masing subjek hukum.

---

This allegation arose because the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk along with PT Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) and also with PT Kimia Farma Apotek (KFA), where both companies are distribution company and pharmaceutical retail company. PT Kimia Farma Tbk as production company chose to conduct the cooperation with both companies to support the business. However, the cooperation happened between these companies does not mean that it is definitely prohibited in business competition. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, and PT Kimia Farma Apotek was not proven to have violated Article 14 of Law No. 5 of 1999, based on the analysis results and other supporting evidence. Suggestion that can be conveyed to the business actors are paying attention to article 14 of Law No. 5 of 1999 if you want to collaborate with other business actors and uphold the principles of good corporate governance to respect each legal subject.

"

"Layanan jasa pesan antar makanan secara daring di Indonesia kini semakin berkembang dan menjadi hal yang esensial bagi kehidupan masyarakat. Yang menjadi permasalahan dari layanan jasa tersebut adalah kebiasaan dari para pelaku usaha yang menawarkan harga yang sangat rendah dan tidak wajar melalui berbagai promo potongan harga kepada konsumen, meliputi harga makanan dan biaya jasa pengantaran. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi jual rugi yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 pada promo potongan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam layanan jasa pesan antar makanan secara daring di Indonesia. Pada praktiknya, salah satu pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut adalah PT Shopee Internasional Indonesia melalui layanan ShopeeFood. PT Shopee Internasional Indonesia melalui layanan ShopeeFood selalu memberikan promo potongan harga yang beragam dan berbeda dari pelaku usaha lainnya sejak waktu diluncurkannya layanan tersebut. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus yang terjadi pada promo potongan harga dalam layanan ShopeeFood, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, serta memberikan rekomendasi agar dibuatnya pengaturan lebih khusus mengenai batasan pemberlakuan promo potongan harga oleh pelaku usaha pada layanan jasa pesan antar makanan secara daring di Indonesia. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap promo potongan harga pada layanan ShopeeFood oleh PT Shopee Internasional Indonesia.

---

Online food delivery service in Indonesia is now growing and becoming essential for people's lives. The problem in this service is the habit of the business actors that offer such very low and unreasonable prices through various discount promos to consumers, including food prices and delivery service fees. Therefore, the author discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential of predatory pricing which is prohibited by Law No. 5 of 1999 on discount promos provided by the business actors on online food delivery service in Indonesia. In practice, one of the business actors who provided this kind of practice is PT Shopee Internasional Indonesia through the ShopeeFood service. PT Shopee Internasional Indonesia through the ShopeeFood service has always provided various discount promos and is quite different from the other business actors since the service was launched. For analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a qualitative approach, which the author describes the case that occurred in the discount promo on ShopeeFood service, then analyzing it based on the business competition law through the elements of Article 20 of Law No. 5 of 1999, and giving recommendation to providing more specific regulation regarding the limits of discount promos by the business actors on online food delivery service in Indonesia. The result of this research is PT Shopee Internasional Indonesia is not proven for their alleged practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999 on discount promos on ShopeeFood service."

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut.

---

This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications."

"Maraknya masyarakat Indonesia melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari maskapai penerbangan Indonesia menimbulkan dilakukannya segala pemasaran untuk meninggikan jumlah konsumen dari masing-masing maskapai mengakibatkan adanya harga tiket pesawat yang terlihat murah dengan harga rendah yang tidak wajar dengan promo serta cashback yang akan menarik calon pembeli. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan terjadinya potensi jual rugi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada penjualan tiket pesawat dengan harga yang sangat murah. Pada praktiknya, Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan Indonesia menyelenggarakan program travel fair sebagai usaha branding serta pemasaran dari maskapai itu sendiri yang berisikan penjualan harga tiket dengan potongan harga dan cashback kepada konsumen. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, dimana dilakukan penjabaran atas kasus penjualan dengan harga yang sangat rendah oleh Garuda Indonesia, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha pada Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penulis memberikan rekomendasi atas pengaturan serta pedoman atau penjelasan yang lebih rinci dan mendalam mengenai potongan harga, diskon, atau promo yang dilakukan oleh pelaku usaha dan diterbitkannya pengaturan harga dalam kelas Bisnis dan Utama. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terbuktinya praktik jual rugi dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan tiket dalam program travel fair oleh Garuda Indonesia.

---

The frequentness of the public in Indonesia traveling by plane by Indonesian airlines has resulted in all sorts of marketing tools done to increase the number of consumers from each airline resulting in airplane ticket prices that look cheap at unreasonably low prices with promos and cashback that will attract potential buyers. Therefore, this thesis is intended to provide knowledge to the public about the potential of predatory pricing that has been regulated in Law Number 5 of 1999 on the sale of airplane tickets at very cheap prices. In practice, Garuda Indonesia as one of the Indonesian airlines organizes a travel fair program as a branding and marketing effort of the airline itself which consists of selling discounted ticket prices and cashback to consumers. In analyzing this case, the author uses descriptive analytical research with a qualitative approach, in which a case is made of sales at very low prices by Garuda Indonesia, then analyzes it based on the provisions of business competition law in Article 20 of Law Number 5 of 1999. The author provides recommendations on regulations as well as guidelines or more detailed and in-depth explanations regarding price discounts, discounts or promotions carried out by business actors and the issuance of price settings in the Business and Primary classes. The result of this research is that Garuda Indonesia is not proven for their alleged practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law Number 5 of 1999 in selling tickets in the travel fair program by Garuda Indonesia."

"Semakin beragamnya aktivitas perdagangan, membawa pembahasan lebih luas mengenai Hukum Persaingan Usaha. HAKI yang awalnya merupakan suatu hak atas benda yang tidak berwujud menjadi ikut serta di dalamnya. Permasalahan muncul ketika perusahaan dengan produk HAKI yang menguasai pasar dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Amerika yang tidak mengecualikan HAKI dari Hukum Persaingan Usaha. Salah satu pelaku usaha dengan produk HAKI yang menguasai pasar adalah Microsoft. Pada awal tahun 2000, Microsoft telah dilaporkan beberapa kali di Amerika, Eropa, dan Jepang atas pelanggaran terhadap persaingan usaha dengan tuduhan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif, berdasarkan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan besarnya potensi penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha dengan produk berupa HAKI dan perbandingannya dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha di Amerika. Penelitian ini menimbulkan saran bahwa KPPU harus memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas Microsoft di Indonesia. KPPU diharapkan dapat membuat sebuah aturan kebijakan baru berupa Pedoman mengenai aktivitas bisnis HAKI dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana perdagangan yang lebih adil.

---

The increasing diversity of trade activities has led to a broader discussion on Competition Law. Intellectual Property Right (IPR), which was originally a right to an intangible object, has become involved in it. Problems arise when companies with IPR products that dominate the market are excluded from Business Competition Law in Indonesia. This is different from the United States, which does not exclude IPR from the Competition Law. One of the business actors with IPR products that dominate the market is Microsoft. In early 2000, Microsoft was reported several times in the US, Europe, and Japan for violations of business competition with allegations of abuse of dominant position. Therefore, through a normative research method, based on a literature study, this study aims to show the magnitude of the potential abuse of dominant position owned by business actors with products in the form of IPR and its comparison with the perspective of Business Competition Law in America. This research suggests that KPPU should pay more attention to Microsoft's activities in Indonesia. KPPU is expected to make a new policy rule in the form of a Guidelines regarding business activities of IPR in the Law of Business Competition in Indonesia. This aims to create a fairer trading atmosphere."

"Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan Google Indonesia dinilai KPPU dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan disini, adalah membahas dua permasalahan berkenaan kebijakan tersebut. Pertama, mengenai tinjauan aturan-aturan umum dari pengadaan jasa layanan distribusi aplikasi di Indonesia, serta tinjauan mengenai peraturan lebih khusus yang melarang adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha mengacu pada aturan Hukum Persaingan Usaha. Kedua, mengenai analisis yuridis terhadap dugaan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan Google Indonesia sebagai penyedia jasa layanan distribusi aplikasi terhadap pengembang aplikasi. Dalam penulisannya, naskah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta melalui pendekatan Undang-Undang khususnya yang mencakup aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan juga dibuat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan baru Google Indonesia yang diduga melanggar tiga pasal di dalam UU Antimonopoli telah sesuai dengan maksud dan unsur dari pasal-pasal tersebut, serta dampak dari kebijakan tersebut dapat menganggu iklim persaingan usaha di Indonesia. 

---

According to the KPPU, the new policy issued by the company Google Indonesia can be an act of violating the Business Competition Law which creates unfair business competition. The main problem here is to discuss two problems regarding the policy. First, regarding a review of general rules for the procurement of application distribution services in Indonesia, as well as a review of more specific regulations that prohibit violations in running a business referring to the rules of Business Competition Law. Second, regarding the juridical analysis of allegations of violations of the Business Competition Law by Google Indonesia as a provider of application distribution services to application developers. In writing, this manuscript was written using normative juridical research methods and through the approach of laws specifically covering business competition regulations in Indonesia. Writing is also made using primary and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of the study revealed that Google Indonesia's new policy, which allegedly violated three articles in the Antimonopoly Law, was in accordance with the intent and elements of these articles, and the impact of the policy could disrupt the business competition climate in Indonesia"