Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali disebut sebagai kuasa mutlak, yang dalam penggunaanya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dengan Belanda yang mengatur terkait dengan Perjanjian Pemberian Kuasa. Perbandingan dilakukan secara khusus terkait peraturan Pemberian Kuasa di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yakni Niew Burgerlijk Wetboek.  Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Perkara Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, sebagai bentuk adanya penggunaan kuasa mutlak. Dengan adanya penarikan kuasa secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

---

The power of attorney agreement is commonly found in dealing with a legal problem that carried out by the community, both in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia the Power of Attorney Agreement, is regulated in Articles 1823 and 1814 of the Book of Civil Law which states that the Principal could revoke power of attorney at any time, but turns out that in practice there is Power of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. Regulated in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 and Government Regulation No. 24 of 1997 that regulate prohibition the use of Irrevocable Power of Attorney. This undergraduate thesis also discusses on a legal comparison between Indonesian and Dutch Law, specifically related to the regulation of granting of Power of Attorney which is regulated in the Indonesian Book of Civil Law with the Niew Burgerlijk Wetboek. This thesis also analyze Medan District Court Number 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, as a form that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. With the one-sided revocation of power of attorney, the Grantee of the power of attorney filed a lawsuit to the court by reason of breach of contract."

"Perjanjian Pemberian Kuasa sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata sampai pasal 1819 KUHperdata. Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu cara berakhirnya kuasa adalah penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dapat menarik kuasa tersebut kapanpun ia inginkan. Dalam prakteknya, terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut kuasa mutlak. Namun telah diatur dalam Instruksi Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak. Dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, ditemukan adanya penggunaan kuasa mutlak. Pemberi kuasa menarik kuasa tersebut secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Skripsi ini membahas tentang penggunaan kuasa mutlak di Indonesia dan penarikan secara sepihak kuasa mutlak sebagai bentuk wanprestasi.

---

Power of Attorney Agreement is commonly found in daily basis. The power of Attorney is regulated in Article 1792-1819 of the Book of Civil Law. Article 1813 and 1814 of the Book of Civil Law regulate how to end the power of attroney is the endorser could revoke the Power of Attorney and they can do it at anytime they want. in practice, there is the Power Of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. But, in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 was changed to the Decree of the Agrarian Director General, on behalf of the Internal Affairs Minister No. 594/1492/AGR and Government Regulation No. 24 of 1997 regulate the Prohibition to use Irrevocable Power of Attorney. In a case from Jakarta Selatan District Court No. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel was discovered that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. The endorser revoke the Power of Attorneyone sidedly so the endorsee sue them by reason of breach of contract. This thesis discussed about the use of Power of Attorney in Indonesia and one-sided revocation of irrevocable power of attorney as a form of breach of contract."

"Skripsi ini membahas anticipatory breach sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian dengan fokus pada perbandingan hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura. Anticipatory breach adalah pelanggaran kontrak yang terjadi sebelum kewajiban kontraktual jatuh tempo atau dilanggar secara aktual, memberikan pihak yang dirugikan hak untuk segera mengambil tindakan hukum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Di Indonesia, anticipatory breach belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan wanprestasi hanya dapat terjadi setelah kewajiban jatuh tempo. Sebaliknya, Singapura dan Inggris, yang menganut sistem common law, mengakui anticipatory breach sebagai prinsip hukum, memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan lebih awal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terkait di ketiga yurisdiksi untuk mengeksaminasi penerapan doktrin ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anticipatory breach telah sejak lama diterapkan di Inggris dan Singapura dan memberikan perlindungan lebih baik kepada pihak yang dirugikan dibandingkan sistem hukum Indonesia. Namun, adaptasi prinsip ini ke dalam hukum Indonesia terhambat karena keberadaan pasal 1238 jo. pasal 1243 jo. pasal 1269 KUHPerdata. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menerapkan doktrin anticipatory breach dalam sistem hukum Indonesia guna mendukung perkembangan penyelesaian sengketa perjanjian yang semakin modern.

---

This thesis examines anticipatory breach as a form of default in contracts, focusing on a comparative legal study between Indonesia, England, and Singapore. Anticipatory breach refers to a contractual violation that occurs before the contractual obligations are due or breached in actuality, granting the aggrieved party the right to take immediate legal action. This study employs a normative-juridical research method, analyzing legislation, court decisions, and relevant legal literature. In Indonesia, anticipatory breach is not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata), which requires default to occur only after the obligation becomes due. In contrast, Singapore and England, which adhere to the common law system, recognize anticipatory breach as a legal principle, enabling the aggrieved party to file claims earlier. This research analyzes court decisions in the three jurisdictions to examine the application of this doctrine. The findings reveal that anticipatory breach has long been implemented in England and Singapore, offering better protection to the aggrieved parties compared to Indonesia’s legal system. However, the adaptation of this principle into Indonesian law faces challenges due to the provisions of Articles 1238, 1243, and 1269 of the Civil Code. This study provides recommendations to adopt the doctrine of anticipatory breach into the Indonesian legal system to support the evolving resolution of contractual disputes in modern times."

"Dalam praktek, keabsahan pencabutan kuasa secara sepihak memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Hal ini terjadi dalam kasus Nyonya HAIM yang menggugat PT MB, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penenaman modal asing, atas pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak oleh PT MB selaku pemberi kuasa terhadap Nyonya HAIM selaku penerima kuasa. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak dalam perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing dilihat dari sudut perjanjian berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata adalah sah, akan tetapi dalam kasus ini Akta Kuasa Direksi yang dicabut adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebabkan Akta Kuasa Direksi tersebut batal demi hukum, maka oleh undang-undang tindakan hukum tersebut sejak semula diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Hal tersebut menyebabkan pencabutan atas Akta Kuasa Direksi tidak sah. Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1675 K/Pdt/2012 yang menyatakan gugatan Nyonya HAIM tidak dapat diterima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari faktafakta hukum yang ada dalam putusan tersebut. Notaris harus memahami karakteristik dari berbagai macam jenis pemberian kuasa agar akta yang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak merugikan kepentingan pihak manapun.

---

In practice, the legitimacy of the unilateral revocation gives legal uncertainty among the parties, especially the proxy. This happened in the case of Mrs. HAIM who sued PT MB, a limited company established based on foreign investment, upon the unilaterally power of attorney of the Board of Directors revocation by PT MB as the authorizer to Mrs. HAIM as the proxy. This research is treated with normative judicial approach focusing on analysis on secondary data as the main source. The type of this research is analytical description by describing the applied regulations connected to legal theories and the practices of positive law. The data are analyzed with qualitative judicial approach. The results show that based on unilaterally Power of Attorney of the Board of Directors revocation in limited company established based on foreign investment seen from the point of agreement based on Article 1814 Indonesian Civil Code is valid, but in this case the revoked Power of Attorney of the Board of Directors is legal defect because its contents are contradictory to Law Number 40 Year 2007 which causes the Power of Attorney of the Board of Directors to be void by law, thus the law act was initially sanctioned with no legal effect. This resulted the revocation of the Power of Attorney of the Board of Directors being invalid. Regarding the basis of judges 39 s consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1675 K Pdt 2012 stating that Mrs. HAIM 39 s claim is unacceptable is in accordance with applicable laws and regulations in view of the legal facts contained in the decision. Notary must understand the characteristics of various types of authorization so that the deed is not contrary to the laws and regulations and has perfect proof so as not to harm the interests of any party."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia, Belanda, dan Inggris yang mengatur tentang Perjanjian Pemberian Kuasa. Perbandingan hukum ini dikhususkan untuk membandingkan peraturan terkait dengan Pemberian Kuasa di Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yang yakni Nieuw Burgerlijk Wetboek, dan juga peraturan hukum Inggris yang didasarkan pada Restatement 3 rd Agency. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Penulis akan membahas teori-teori dasar hukum kuasa dari ketiga negara, seperti tinjauan tentang hukum perwakilan dan the law of agency, latar belakang sejarah dan perkembangan hukum pemberian kuasa, pengertian, bentuk dan macam pemberian kuasa, hak, kewajiban, serta tanggungjawab hukum para pihak, ketentuan mengenai kuasa mutlak, sebstreintritt, dan juga mekanisme berakhirnya kuasa, serta praktek di kedua negara. Kemudian setelah membahas teori dasar, penulis membandingkan keduanya dengan beberapa faktor pembanding yang akan dijelaskan dengan table. Perbandingan tersebut akan menjelaskan persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaan terkait dengan pengaturan pemberian kuasa di ketiga negara.

---

This undergraduate thesis will emphasize on a comparison between Indonesian, England, and Dutch law regarding granting authority agreement. This comparative study is focusing on the comparison between Indonesian Law based on Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dutch law based on Nieuw Burgerlihk Wetboek, and English Law based on Restatement 3 rd Agency. Method used in this thesis is juridist-normative. This writing will first explain about the basic theories about the mechanism of granting authority from the three countries, such as the basic of law of representation and the law of agency, the historical background and development of granting authority, definition, kinds of authority, duties and liability of parties, irrevocable procuration, self contracting, and how the authority ends. After explaining the general provision, there will be a comparation with some parameter set and is presented in a comparison table. The comparison will be based on things that have been set in the regulation of the three countries."

"Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Dari Instruksi Menteri tersebut juga dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya peraturan tersebut, surat kuasa mutlak yang dibuat pasca berlakunya Instruksi Menteri ini tidak diakui lagi sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan tidak dilindungi oleh hukum keberadaannya, kecuali untuk beberapa tindakan hukum tertentu saja.

---

Roles and the importances of prohibition using absolute power of attorney as means for limiting smuggling law frequently done by parties in frame of transition land rights are undeniable anymore. This is clearly mentioned in Home Affairs Ministry Instruction Number 14 Year 1982 On Prohibition Of Use Absolute Power Of Attorney As Bases Of Transition Of Land Rights. From the regulation, it's also concluded that after the implementation the rule, transition of land right beyond the rule is not recognized legally anymore, except some transactions limitedly mentioned in the rule."

"ABSTRAKsalah satu beralihnya hak milik adalah dengan pewarisan, dari sebelumnya merupakan hak milik pewaris menjadi hak milik keturunannya. oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjaminkan atau mengalihkan atas harta warisan harus dengan persetujuan dari seluruh ahli waris. Pada kasus yang dianalisis oleh penulis, dimana ahli waris yaitu anak-anak dari Tuan Richard pewars tidak mengetahui bahwa harta warisan yang berupa tanah beserta rumah diatasnya telah beralih kepemilikannya menjadi milik RS. Pokok permasalahn yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat kuasa jual dengan objek harta warisan yang dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris HBR. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. dari penelitian ini disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Notaris melanggar apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi perdata, administrasi atau pidana. Dan menegenai keabsahan dari surat kuasa tersebut bahwa tidak adanya kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian maka surat kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTone of transfer of property rights is by inheritance, it is the property of the heir to belong to the heir. therefore to perform legal acts such as guaranteeing or selling on the estate must be with the consent of all the heirs. In the case analyzed by the Author, where the heirs of the sons of Mr Richard do not know that the inheritance in the form of land and the house on it has switched ownership to the property of RS. The subject matter discussed in this thesis is how the responsibility of the Notary in the manufacture of power of attorney with the object of inheritance made without the knowledge of other heirs and how the legality of the power of attorney made by Notary HBR. The form of research used is normative juridical, the type of research used is descriptive analytical and using secondary data. From this research, it is concluded that the Notary in running his office must comply with the prevailing laws and regulations, if the Notary violates what has been determined in the law of the Noatry 39 s office may be subject to sanctions, whether civil, administrative or criminal sanctions. and the validity of the power of attorney that the absence of an agreement which is a condition of validity of an agreement then the power of attorney is invalid and can be canceled."

"ABSTRAKNotaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.Namun dalam Praktek hukum pembuatan akta notaris, tak jarang dijumpai bahwa ada notaris yang menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta otentik, dengan tindakan menyimpang. Tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris yang menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat notaris adalah pelanggaranterhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1 . Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya. Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam kasus tersebut dapat menjadi salah satu contoh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris seringkali kurang hati-hati sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

---

ABSTRACTNotary is the General Officer authorized to make an authentic deed. Notary Profession at this time becomes very important because the Notary by the Law is authorized to make an authentication instrument in the form of authentic deed which in essence is considered correct. This is very important for all people who need a tool of evidence for the purposes, both for personal interest and business interests. The making of authentic deeds aims to ensure legal certainty, order and legal protection for the interested parties and the community as a whole. The public has assumed that a Notary is an official where one can obtain reliable advice. Everything that is written and stipulated is true, he is a powerful document maker in a legal process.But in the practice of notarial deed making law, not infrequently encountered that there is a notary who violates the duties and authority as general officials who are specifically authorized to make the deed Authentic, with deviant action. The duties and authorities granted by the state to the notary are not carried out properly, resulting in errors and misappropriation by the notary which results in the disruption of legal certainty and sense of community justice. One example of a violation commonly committed by a notary official is a violation of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary in Article 16 paragraph 1 . Notarized deeds that were made initially no problem, but in the implementation of the problem often occurs, the problem arises when one of the parties feel themselves harmed and will eventually lead to a dispute, in which one party wants the cancellation of the notarial deed previously made. An authentic deed made at the request of the parties concerned, in the event of violation or deviation from the contents of the deed to the provisions of the legislation, the deed only has the power of proof as a deed under the hands or deed is degraded its evidentiary power as a deed that has the power of proof as Deed under hand. In such cases it can be an example that in the performance of a Notary is often inadvertent, causing one party to feel disadvantaged. "

"Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat hukum apabila syarat-syarat perjanjian seperti syarat kewenangan bertindak tidak terpenuhi. Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya persetujuan ahli waris dari objek tanah yang statusnya merupakan boedel waris yang dijadikan dasar atas pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan termasuk salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat kewenangan bertindak. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, selama notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut apabila akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum disebabkan oleh kesalahan klien dalam menyampaikan keterangan atau dokumen, karena pada dasarnya notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal.

---

This thesis is about power of attorney to encumber security right deed akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan deemed to have a legal defect, and also about the responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to such a legal defect. This study uses a normative legal research method, by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms. The result of this research concludes that the power of attorney to encumber security right deed can be considered as having a legal defect if the terms of the agreement, such as the authority to act, is not fulfilled.

Regarding to the case discussed in this thesis , the absence of approval from the heirs of the land, which are the inheritance of the object, is one example that the authority to act is not fulfilled. In relation to the responsibility of the notary, as long as a notary has done his or her role properly, and has performed or executed a correct procedure in making the deed, which comply with the law and regulations, a notary can not be deemed responsible if the legal defect of the deed is caused by the other parties mistake in providing accurate information or documents, because a notary in preparing a deed is basically based only on the documents that he or she receive and the formal validity of the documents."

"ABSTRAKDalam melakukan transaksi jual beli tanah, adakalanya para pihak yang berkepentingan berhalangan hadir, oleh karena itu dibuatlah suatu surat kuasa. Dalam kenyataannya pembuatan surat kuasa walaupun sudah mendapat persetujuan antara kedua belah pihak tetapi terkadang masih menimbulkan permasalahan hukum dimana salah satu pihak menyangkal akan keabsahan surat kuasa tersebut. Upaya hukum yang dilakukan para pihak yaitu dengan cara menggugat. Dalam tesis ini dianalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Tanggal 19 Agustus 2011. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual beli tanah dan apakah gugatan yang diajukan suami kepada istri sah terkait surat kuasa jual mengenai jual beli tanah yang dibuat olehnya untuk istrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis empiris Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif induktif. Berdasarkan hasil penelitian tentang keabsahan surat kuasa jual mengenai jual beli tanah, maka Surat kuasa jual adalah sah.Gugatan yang diajukan oleh suami terhadap isteri terkait dengan surat kuasa jual mengenai menjual tanah, dihubungkan dengan Kasus adalah tidak sah.

---

ABSTRACTIn conducting land transactions, sometimes the parties unable to attend, so they invented a power of attorney letter. In fact, making a power of attorney letter, although it is approved by both parties but sometimes still raises legal issues which one party will deny the validity of a power of attorney. Legal efforts undertaken by the parties that sue. In this thesis analyzed Verdict of Indonesia Supreme Court number 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Date August 19, 2011. The main problems discussed in this thesis is how the validity of a power of attorney if the sale and purchase of land and the husband filed a lawsuit related to the legal wife power of attorney regarding the sale and purchase of land sales made by him to his wife. The method used is descriptive analysis juridical approach empirical data used are primary data and secondary data. Data collection tools through library research. Data analysis method used is inductive method of qualitative analysis. Based on the results of research on the validity of a power of attorney regarding the sale and purchase of the land sale, the selling power of attorney is sah.Gugatan filed by the husband against the wife associated with the sale of the power of attorney to sell the land, be linked to the case is illegal."