Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota besar lain dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal ini menjadi masalah baru yakni kebutuhan akan ruang dan lahan baik untuk pemukiman, perkantoran, pusat usaha dan kegiatan penunjang lainnya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk menjadi solusi keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Jakarta. Walaupun fungsi, tujuan dan kebermafaatan reklamasi yang secara teori mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membuat perencanaan Tata Ruang Pantai Utara Jakarta dan bagaimana menyelaraskannya dengan perencanaan lingkungan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dicari tahu bagaimana pengaturan mengenai perencanaan lingkungan Pantai Utara Jakarta dan penyelenggaraannya dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana pengaturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah Pantai Utara Jakarta serta penyelenggaraannya. Sehingga dari situ dapat diketahui mengenai kesesuaian antara pengaturan dan penyelenggaraan lingkungan dengan perencanaan tata ruang wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.

---

The city of Jakarta, like other big cities, is experiencing rapid population growth. This has become a new problem, like the need for space and land both for settlements, offices, business centers and other supporting activities. The reclamation of the North Coast of Jakarta is a step taken by the Government to be a solution to the limited land available in the Jakarta area. Although the functions, objectives and benefits of reclamation are theoretically capable of having a positive impact on the environment, but the reclamation also has a fairly large negative impact. This fact raises various questions about how the government plans the Spatial Planning for the North Coast of Jakarta and how to align it with environmental planning for the area. Therefore, it is necessary to find out how the arrangements regarding the the environmental planning of the North Coast of Jakarta and its implementation in the utilization, protection and management, and how the arrangements regarding the spatial planning of the North Coast of Jakarta and its implementation. So from there, we can assess the suitability between environmental planning with spatial planning for the North Jakarta Coastal area."

"ABSTRAKMenggunakan perspektif perencanaan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, untuk meninjau rencana pokok proyek National Capital Integrated Coastal Development NCICD di wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta. Sebagai proyek strategis nasional, tujuan utama proyek NCICD ditujukan sebagai upaya untuk menanggulangi banjir yang melanda Jakarta. Selain dengan membangun tanggul laut raksasa ldquo;Great Garuda rdquo; di lepas pantai Teluk Jakarta, proyek berencana juga membangun berbagai macam infrastruktur dan juga real estate di atas lahan hasil reklamasi. Karena itu akan menjadi sangat krusial untuk melakukan tinjauan hukum terhadap proyek ini, sebab proyek ini berpotensi mengakibatkan kerusakan dan penecemaran lingkungan hidup. Terutama dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta.

---

ABSTRACTUsing an environmental planning perspective regulated in legislation, in particular Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, to review the main plan of the National Capital Integrated Coastal Development NCICD project in the coastal areas of the North Coast and Jakarta Bay. As a national strategic project, the main objective of the NCICD project is to tackle the floods that hit Jakarta. In addition to building a giant sea wall Great Garuda off the coast of Jakarta Bay, the project also plans to build various infrastructure and real estate on reclaimed land. It will therefore be crucial to undertake a legal review of this project, as this project has the potential to cause environmental damage and pollution. Especially in this case the coastal area of te North Coast and Jakarta Bay. "

"Potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratan tertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastian hukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundang tersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMA di pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014, sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjian dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yang berminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untuk melaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

Indonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attract foreign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreign direct investment on small islands and their surrounding waters, with certain requirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. This Thesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islands governed by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The study which used a normative juridical method suggested that the emerging opportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of 2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularly those related to the licensing, since the implementation of foreign direct investment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment of The Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already been foreign investors doing their business on the utilization of small islands using only "principle licenses" and "business licenses", or agreements with local governments. On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to invest on small islands needs a legal certainty for their continuing process to comply with the provisions of foreign direct investment on small islands as required by the Law Number 1 of 2014."

"Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

---

The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands."

"Wilayah pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah salah satu pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan spatial modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan permukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga resiko kejadian bencana yang diakibatkan dampak perubahan iklim menjadi kecil.

---

Small island territories include areas that are vulnerable to the effects of climate change. The limited area of the small islands requires for integrated and sustainable management. Harapan Island and Kelapa Island are some of the vulnerable islands that susceptible to climate change. The problem in this research is the lack of spatial arrangement of small islands region based on climate change adaptation. The purpose of this study is to create a model of land use for spatial arrangement of small islands, especially the land area in terms of changes in land use. The methods used in this study are analysis of land use change, analysis of climate change impacts on social, economic, and environmental conditions, and predict future land use scenarios using spatial modelling. The results showed that with increasing population growth, rising sea levels, rising temperatures and salinity, and erratic rainfall patterns, land requirements for settlements increased. The conclusion of this study is the additional area in Harapan island and Kelapa island should restrict, so the mitigation and adaptation due to the impact of climate change can be done well and the risk of disasters becomes small. "

"Tesis ini dilatarbelakangi dari pengelolaan potensi sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku melalui Lumbung Ikan Nasional, dimana potensi ini merupakan salah satu kesempatan besar bagi Provinsi Maluku untuk bisa mengembangkan Provinsi Maluku untuk bisa berkembang dari bidang ekonomi juga untuk bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.akan tetapi proses ini masih tetap ditunda, berdampak buruk dan menjadi suatu masalah bagi provinsi Maluku karena tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dari pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.Apabila dilihat dengan adanya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pesisir Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Perda Provinsi Maluku yaitu Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku.Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 maka sudah seharusnya perlindungan hukum yang ada sudah cukup memadai.

---

This thesis is motivated by managing the potential of natural resources in coastal areas and small islands in Maluku Province through the National Fish Barn, where this potential is one of the great opportunities for Maluku Province to be able to develop Maluku Province so that it can develop from the economic sector as well as can provide income to communities in coastal areas and small islands. however this process is still being delayed, has a bad impact and becomes a problem for Maluku province because it cannot get the best results from the management of natural resources in these coastal areas and small islands. When viewed by the existence of Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Protection in 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and also the Maluku Provincial Regulation, namely Regulations Regions of Coastal Zone Management And the Small Islands of Maluku Province Number 10 of 2013 and Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan of Maluku Province 2018-2038, then the existing legal protection should be sufficient."

"Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang.

---

Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs."

"Reklamasi wilayah pesisir jakarta menggangu 3 aspek keseimbangan wilayah pesisir, seperti aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta dibutuhkan strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pada penelitian terdahulu sudah dijelaskan bahwa reklamasi telah mengganggu 3 aspek utama keseimbangan, namun belum terlihat jelas bagaimana pengelolaan terhadap dampak reklamasi tersebut. Model yang di rancang akan divalidasi dan nilai validasi model yang disebut Average Mean Error AME. Berdasarkan hasil rekalkulasi, didapat nilai AME Luas tambak = 5,69 , AME Hutan mangrove = 2,17, AME Hasil produksi ikan laut = 11,49 , dan AME hasil tambak = 13,16. Simulasi model dilakukan sampai pada tahun 2019. Hasil simulasi kondisi BAU didapatkan bahwa keadaan hutan mangrove terancam punah diiringi dengan luas tambak yang cenderung meningkat. Hasil tangkapan ikan mengalami peningkatan karena jumlah area luas tambak yang kian meningkat. Pembuatan skenario intervensi ditujukan untuk merubah keadaan existing, yaitu mencegah kepunahan hutan mangrove dan tidak menambah area luas tambak. Skenario intervensi terdiri dari 2 skenario, dimana skenario intervensi 1 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak dinaikan menjadi 300 dengan penggunaan teknolog, sedangkan skenario intervensi 2 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak yang ditingkatkan menjadi 300 diimbangi dengan program restorasi hutan mangrove dengan target menambah luas hutan mangrove sebesar 2 ha setiap tahunnya. Dampak pada aspek ekonomi adalah menurunnya pendapatan nelayan dari Rp. 5.000.000,00-Rp. 10.000.000,00 menjadi sekitar Rp. 2.000.000,00-Rp. 3.000.000,00. Dampak pada aspek sosial adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pada aspek lingkungan hidup adalah berkurangnya luasan mangrove serta diiringi dengan meningkatnya luasan tambak. Perancangan 2 skenario intervensi pada model untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana skenario intervensi pertama adalah restorasi mangrove dan skenario intervensi kedua adalah penggabungan pelengkapan fasilitas nelayan dalam melaut dan program restorasi hutan mangrove. "

"Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis daya dukung lingkungan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kesesuaian lahan pada masing-masing obyek wisata, menganalisis daya dukung lingkungan kawasan wisata, dan menganalisis skenario kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Pulau Pari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, studi literatur (data sekunder) dan pengamatan di lapangan (data primer) yang diolah menggunakan analisiskesesuaian lahan, analisis daya dukung lingkungan, dan analisis trade off. Wisata snorkeling berada di Area Perlindungan Laut. Wisata pantai berada di Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek, Pantai Bintang, dan Pantai Berbintang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kesesuaian wisata pada obyek wisata snorkeling yaitu sesuai sebesar 66%, sedangkan nilai indeks kesesuaian wisata pada obyek wisata pantai yaitu sangat sesuai dengan nilai 98,5% untuk Pantai Pasir Perawan, 92,6% untuk Pantai Kresek, 91% untuk Pantai Bintang, dan 92,6% untuk Pantai Berbintang. Total nilai daya dukung lingkungan dari semua obyek wisata adalah 331 pengunjung/hari. Pengembangan pengelolaan pariwisata 100% dari daya dukung lingkungan yang ada (skenario C) dianggap sebagai skenario terbaik untuk pengelolaan wisata Pulau Pari dengan membatasi jumlah pengunjung yang tidak melebihi 331 pengunjung/hari.

---

This research is conducted using carrying capacity analysis method for management of tourism development. The purpose of this research is to analyze land suitability for each tourism site, to analyze the carrying capacityof tourism, and analyzing the authority scenario of sustainable tourism in Pari Island. This research conducted using quantitative method with data gathering through literary study (as secondary data), questioner, and field study (as primary data) which conducted using land suitability analysis, carrying capacity analysis, and trade off analysis. Especially the snorkeling that often seen in the Area Perlindungan Laut (APL). While the beach tourism often found in the Pasir Perawan beach, Kresek beach, Bintang beach, and Berbintang Beach.

The research shown that the tourist suitability index snorkeling tour at a tourist attraction that is appropriate for 66%, whereas the tourist suitability index on coastal tourism which is in accordance with the value of 98.5% for the Pasir Perawan beach, 92.6% for Kresek beach, 91% for Bintang beach, and 92.6% for Berbintang beach. The total amount of carrying capacity of environment effort above all tourism site is 331 tourist per day. The developing of tourism is 100% of the existing developing effort (scenario C) which considered as the best scenario for the development of tourism in Pari Island with carrying capacity amount that came per day which is not more that 331 tourists."

"ABSTRAKMemasuki Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II Pemerintah Indonesia telah mengambil suatu kebijaksanaan pembangunan yaitu pembangunan perekonomian nasional dengan menitikberatkan sektor industri sebagai penggerak utama dan sekaligus sebagai pendongkrak perekonomian nasional. Kebijaksanaan makro yang ditempuh ini cenderung bergeser dari agraris ke industrialis. ?Adanya aksesibilitas yang tinggi dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana di P. Jawa untuk tumbuh dan berkembangnya industri maka kegiatan industri tersebut cenderung terkonsentrasi di wilayah Jakarta terutama di Jakarta Utara. Selain menimbulkan dampak positif, kegiatan Lt, industri ini juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain adalah tingginya laju urbanisasi dan tingkat kepadatan penduduk. Pada umumnyapara pendatang ini mempunyai tingkat ekonomi yang relatif rendah (miskin) dengan tingkat keterampilan yang kurang memadai, sehingga mereka cenderung hidup di tempat-tempat kumuh dan daerah marginal. Pesatnya perkembangan kegiatan perekonomian (industri, perdagangan, jasa, pernerintah, dan lainnya) dan tingginya laju urbanisasi di wilayah Jakarta ini terutama di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang cukup kompleks. Persoalan lingkungan tersebut antara lain adalah meningkatnya kebutuhan lahan dan air, timbulnya permukiman kumuh, meluasnya daerah banjir dan genangan, pendangkalan muara sungai oleh lumpur dan sampah, memburuknya sistem drainase dan abrasi.Penelitian ini berlokasi di daerah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perubahan morfologi lahan daerah penelitian, pengaruh reklamasi lahan dan perubahan penggunaan lahan, serta kemampuan sistem drainase dan faktor-faktor fisik lahan yang mempengaruhinya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian melalul pengadaan akumulasi data dasar. Pendekatan yang digunakan adalah teknik penginderaan jauh (remote sensing). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Stratified Purposive Sampling dengan satuan lahan sebagai stratanya. Pada satuan lahan ini diambil sampel pewakilnya sebanyak 30 sampel.Berdasarkan hasil interpretasi foto udara pancromatic hitam putih skala 1 : 5000 tahun 1994 dan peta tata guna lahan tahun 1980 skala 1 : 20 000 serta didukung oleh peta geologi, peta tanah, peta dasar* dan peta lainnya maka diperoleh informasi bahwa daerah penelitian dipengaruhi oleh proses fluvial dan marin, sehingga dapat dibedakan menjadi lima (5) satuan bentuk lahan yakni : Dataran Aluvial (Fl), Tanggul Aiam (F2), Cekungan Fluvial (F3), Rawa Belakang (F4), dan Dataran Aluvial Pantai (Ml). Didasarkan pada jenis penggunaan lahannya di daerah penelitian ini terdapat 23 jenis satuan lahan, yakni : Fl-pk, Fl-sw, Fl-lk, Fl-ind, F2-lk, F3-pk, F3-sw, F3-lk, F3-ind, F3-js, F3-sp, F4-pk, F4-lk, F4-sp, F4-js, F4- tbk, Ml-pk, MMk, Ml-ind, Ml-sp, Ml-js, Ml-tbk, danMl-mgr.Untuk mengatasi kelangkaan lahan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, di wilayah Kecamatan Penjaringan telah dilakukan kegiatan reklamasi lahan. Selama periode tahun 1980 - 1994, lahan di wilayah ini telah direklaraasi seluas 1.179,70 ha yang meliputi wilayah daratan dan perairan dangkal. Besamya lahan yang direklamasi adalah sebagai berikut satuan bentuk lahan F3 seluas 620, 6 ha atau 52,65 %; satuan bentuk lahan F4 seluas 322,0 ha atau 27,32 %; satuan bentuk lahan Ml seluas 63,2 ha atau 5,36 % dan wilayah perairan dangkal (pantai) seluas 172,8 ha atau 14,63 %.Melihat kondisi fisik lahannya, kegiatan reklamasi lahan tersebut sudah dapat dipastikan akan membawa dampak linkungan (banjir), dimana sejumlah air baik yang berasal dari curah hujan lokal (rainfall) maupun limpasan air permukaan (surface run off) akan kehilangan tempat, sehingga air tersebut cenderung mengalir ke tempat yang lebih rendah (perkampungan). Selain hal tersebut, faktor tingginya tutupan lahan (land cover) seperti jalan, perkantoran, dan permukiman serta adanya penyurnbatan muara sungai, juga akan mempercepat terjadinya banjir dan genangan.Bila ditinjau darl segi geomorfologi lingkungan, kegiatan reklamasi lahan ini akan berpengaruh langsung terbadap sistem drainascnya. Adapun pengaruh yang ditimbulkannya antara lain adalab berubahnya morfologi lahan, memburuknya sistem drainase, meluasnya daerah banjir dan genangan, dan terjadinya abrasi serta intrusi air laut. Dampak lain yang berpengaruh secara tidak langsung yaitu permukaan tanahnya mengalami penurunan secara kontinyu sebagai akibat dari sifat fisik tanahnya yang belum terkonsolidasi secara maksimum, sehingga tingkat sensitivitas dan kompresibilitas tinggi. Kedua dampak tersebut di atas akan menambah luas daerah banjir dan genangan.Sistem drainase di daerah penelitian ini dipengaruhi oleh faktor fisik lahan yaitu relief-topografi, geologi, tanah (tekstur dan struktur tanah), proses geomorfologi, iklim, dan penggunaan/penutup lahan. Masing-masing faktor fisik tersebut saling terkait dan bersifat akumulatifDari pengamatan lapangan, teiaah pustaka dan laporan penelitian terdahulu dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam perencanaan pengembangan wilayah (tata ruang) diperlukan data fisik lahan yang sifatnya mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui daya dukung wilayah dan meminimisasi dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan."