Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Digital Amoeba (PDA) adalah program corporate entrepreneurship pada PT Telkom Indonesia, Tbk. Melalui program ini, karyawan Telkom dapat mewujudkan ide inovasi yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tim intrapreneur yang sukses untuk lulus dari program ini cukup panjang, yaitu 32 bulan. Oleh karenanya penting untuk diketahui potensi peningkatan dari program ini. Untuk melihat hal tersebut maka perlu ditinjau dari sisi individu intrapreneur, yaitu karakteristik psikologis dan karakteristik profesional, dan dari sisi organisasi, yaitu sistem nilai organisasi dan praktik manajemen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivismdan metode pengumpulan data mixed-method. Data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Jumlah responden kuesioner penelitian ini adalah 122 intrapreneur PDA dan ada 10 (sepuluh) narasumber wawancara penelitian yang terdiri atas manajemen PDA, para intrapreneur yang menjadi CEO startup PDA yang telah sukses, dan intrapreneur dari perusahaan lain. Pada penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik psikologis dan profesional intrapreneur, bersama-sama dengan sistem nilai organisasi dan praktik manajemen yang baik maka akan dapat mendukung kesuksesan corporate entrepreneurshipdalam perusahaan.

---

The Digital Amoeba Program (PDA) is a corporate entrepreneurship program at PT Telkom Indonesia, Tbk. Through this program, Telkom employees can realize innovative ideas that bring benefits to the company. The average time it takes for a successful intrapreneur team to graduate from this program is quite long, which is 32 months. It is therefore important to know the potential for improvement of this program. To see this, it is necessary to look at it from the individual factors of intrapreneurs, namely psychological characteristics and professional characteristics, and from the organizational factors, namely organizational value systems and management practices. This research uses post-positivism paradigm and mixed-method data collection method. Primary data were collected from questionnaires and in-depth interviews. The number of respondents to this research questionnaire was 122 PDA intrapreneurs and there were 10 (ten) interview interviewees consisting of PDA management, intrapreneurs who became CEOs of successful PDA startups, and intrapreneurs from other companies. In this study, descriptive statistical analysis and multiple linear regression were used to process quantitative data, while descriptive qualitative studies were used to process qualitative data. The results show that the psychological and professional characteristics of intrapreneurs, together with organizational value systems and good management practices, will be able to support the success of corporate entrepreneurship within the company."

"Dalam beberapa tahun terakhir, konsep social entrepreneurship telah menarik perhatian pemerintah, akademisi, dan praktisi dengan karakteristik gandanya yang menciptakan keuntungan ekonomi dan manfaat sosial, dalam usaha memecahkan permasalahan sosial. Studi ini bertujuan mengidentifikasi dimensi-dimensi employee engagement dan resilience yang mempengaruhi social entrepreneurial intentions karyawan sebuah social enterprise di Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) dari Ajzen sebagai kerangka konseptual. Dimensi employee engagement dalam studi ini terdiri atas vigor, dedication, dan absorption, sementara dimensi dari resilience terdiri dari hardiness dan persistence. Kuesioner digunakan sebagai alat utama pengumpulan data, yang dianalisa dengan statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Kuesioner dengan 38 butir pernyataan direspon oleh 136 responden. Penelitian menggunakan metode total sampling dimana jumlah sampel sama dengan populasi.  47% (N = 64) responden adalah laki-laki dan 63% (N = 72) dengan mayoritas responden berusia 26 sampai 30 tahun. Secara umum, persepsi karyawan akan social entrepreneurship intentions, employee engagement, dan resilience relatif tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employee engagement dan resilience dapat memprediksi social entrepreneurial intentions. Korelasi positif dan signifikan ditemukan antara dimensi dedication dari employee engagement secara bersama-sama dengan dimensi hardiness dan persistence dari resilience terhadap social entrepreneurial intentions. Pengaruh tertinggi diberikan oleh dimensi hardiness dari resilience.

---

In recent years, the concept of social entrepreneurship has attracted the interest of governments, academics, and practitioners for its dual nature in creating both economic and social values, in efforts to solve social issues. This study aims to identify dimensions of employee engagement and resilience impacting social entrepreneurial intentions of employees in a social enterprise in Indonesia, using Ajzens Theory of Planned Behavior as conceptual framework. Engagement in this study consists of vigor, dedication, and absorption, while resilience dimensions encompass hardiness and persistence. Questionnaires were used as main instrument to collect data, which was later analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression. A 38-item questionnaire was responded by 136 respondents. This research used total sampling method. 47% (N = 64) respondents were male and 63% (N = 72) were female. Majority of the respondents were between 26 and 30 years old. Overall, employees perception of their social entrepreneurial intentions, employee engagement, and resilience is relatively high. Results showed that engagement and resilience do predict social entrepreneurial intentions. There are also positive and significant influences of dedication of engagement and hardiness and persistence of resilience on social entrepreneurial intentions. The most dominant impact comes from hardiness dimension of resilience."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik pajak internasional terhadap tax avoidance serta pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kualitas laba. Penelitian ini juga menambahkan peran manajemen resiko pajak dan corporate governance dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan data panel balance atas perusahaan multinasional di negara ASEAN–4, untuk tahun pengamatan dari 2010 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pajak internasional dapat meningkatkan besaran penghindaran pajak dan menurunkan kualitas laba. Sebaliknya manajemen resiko pajak dan corporate governance menunjukkan semakin memperkuat pengaruh praktik pajak internasional terhadap tax avoidance dan memperlemah pengaruh praktik pajak internasional terhadap kualitas laba.

---

This study aims to examine the effect of international tax practices on tax avoidance as well as direct and indirect effects on earnings quality. This study also adds the role of tax risk management and corporate governance in this relationship. This study uses panel balance data on multinational companies in ASEAN-4 countries, for the observation year from 2010 to 2016. The results show that international tax practices can increase the amount of tax avoidance and reduce the quality of earnings. On the contrary, tax risk management and corporate governance have shown to strengthen the influence of international tax practices on tax avoidance and to weaken the effect of international tax practices on earnings quality"

"Peningkatan pelaku UMKM yang patuh membayar pajak penghasilan cukup signifikan setiap tahun. Namun level kepatuhan formal pelaku usaha sektor UMKM relatif rendah karena elemen utama biaya kepatuhan relatif tetap sedangkan UMKM dapat dikatakan belum mampu mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penerapan sistem layanan perpajakan secara elektronik bertujuan untuk mencapai peningkatan level kepatuhan formal karena sistem elektronik yang online memungkinkan wajib pajak dapat lebih fleksibel dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT. Hasil regresi panel data menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepatuhan pelaku usaha berskala mikro dan skala kecil dengan tingkat kepatuhan formal pelaku UMKM pada suatu provinsi. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku UMKM di sektor perdagangan yang patuh membayar pajak berdampak negatif pada kepatuhan formal wajib pajak UMKM di suatu provinsi. Ditjen Pajak melalui seluruh KPP Pratama di Indonesia perlu memberikan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui e – filing yang intensif dan persuasif khususnya kepada wajib pajak UMKM di sektor perdagangan untuk memanfaatkan sistem elektronik dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sehingga tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM di Indonesia meningkat

---

The increase in MSME taxpayers who are compliant with paying income taxes is quite significant every year. However, the level of formal compliance of taxpayers in MSME sector is relatively low because the main element of compliance costs is relatively fixed, while it can be said that MSMEs have not been able to afford large-scale compliance costs. Adopting an electronic tax service system aims to increase formal compliance because an online electronic system allows taxpayers to be more flexible in carrying out their annual tax reporting obligations. The result of panel data regression shows a significant relationship between micro and small scale taxpayers' compliance with the level of formal compliance of MSME taxpayers in a province. Furthermore, the results of panel data regression also show that the increasing number of MSME taxpayers in the trade sector who are obedient to paying taxes have a negative correlation on the formal compliance of MSME taxpayers in a province. The Directorate General of Taxes through all small tax office in Indonesia needs to provide socialization of Annual Tax Reporting through intensive and persuasive e-filing, especially for MSME taxpayers in the trade sector to utilize electronic systems in carrying out Annual Tax Reporting obligations so that the level of formal compliance of MSME taxpayers in Indonesia increases."

"Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang PDB tertinggi, bahkan di masa pandemi Covid-19. Ironisnya, data BPS mencatat setidaknya 25,14 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan dengan 15,15 juta diantaranya merupakan penduduk di wilayah pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. TaniFund merupakan perusahaan rintisan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan operasionalnya. TaniFund membangun kemitraan dengan petani di pedesaan dan membuka akses ke permodalan lewat sistem peer-to-peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran TIK pada program kemitraan TaniFund dengan petani mitra, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi melalui studi literatur, dokumentasi, observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai bentuk pemanfaatan TIK dan perannya sebagai enabler. Pemanfaatan TIK juga memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih lancar, lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong inklusi keuangan. Terdapat dampak postif dan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini serta temuan lainnya yang terdiri dari terpenuhinya pemenuhan strategi pengentasan kemiskinan lainnya serta terdapat pemenuhan variabel-variabel inovasi sosial dalam model bisnis dan program kemitraan. TaniFund secara keseluruhan

---

The agricultural sector is one of the highest contributors to Indonesia’s GDP, even during the Covid-19 pandemic. The irony is that based on Indonesian Central Bureau of Statistics data, at least 25.14 million Indonesian were below the poverty line, with 15.15 million lives in rural areas and the majority of whom worked in the agricultural sector. TaniFund is a startup company that has a vision to improve the welfare of farmers by utilizing information and communication technology (ICT) in its operational activities. TaniFund builds partnerships with farmers in rural areas and opens access to capital through a peer-to-peer lending system. This study aims to describe the ICT in the TaniFund partnership program with farmers, using qualitative methods and a phenomenological approach through literature study, documentation, observation and in-depth interviews The results of the research identified various forms of ICT utilization and their roles as enablers. ITC utilization also allows the smoother, faster, more transparent and accountable data and information exchange, as well as encourages financial inclusion. There are positive and negative impacts found in this study as well as additional impacts including of the fulfilments of other poverty alleviation strategies and the fulfilments of social innovation variables in TaniFund overall business model and partnership programs"

"Penelitian ini mengkaji dan menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada penggunaan compliment dan pengaruhnya terhadap nilai pajak yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi tempat dilakukannya penelitian memiliki alasan yang kuat karena memiliki wilayah teritorial yang mencakup wilayah bandara. Tingginya mobilitas wilayah bandara akan berbanding lurus dengan penyewaan kamar hotel baik digunakan untuk menginap ataupun hanya sekedar untuk transit. Namun tingginya mobilitas wilayah bandara belum sebanding lurus dengan penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Tangerang. Compliment merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha hotel untuk mendatangkan daya beli konsumen, tetapi dalam prakteknya compliment justru menjadi alat yang digunakan sebagau upaya wajib pajak dalam penghindaran pajak. Celah ini digunakan karena tidak diaturnya penggunaan compliment di Peraturan Daerah. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa analisis terhadap mekanisme penggunaan Compliment pada setiap transaksi di Hotel, selanjutnya pengaruhnya terhadap nilai pajak di Kota Tangerang serta urgensi dari kepastian hukum terhadap penggunaan compliment pada setiap transaksi di Hotel. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pajak guna meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hierarki perundang-undangan yang ada.

---

This study examines and explores the rules related to legal certainty in the use of compliments and their impact on the tax value in Tangerang City. The city of Tangerang, where the research was conducted, has strong reasons because it has a territorial area that includes an airport area. The high mobility of the airport area is directly proportional to the rental of a hotel room whether it is used for overnight stays or just for transit. However, the high mobility of the airport area is not directly proportional to the hotel tax revenue received by the Tangerang City government. Compliment is one of the methods used by hotel entrepreneurs to generate consumer purchasing power, but in practice, compliment is actually a tool used by taxpayers in tax avoidance. This gap is used because the use of compliment is not regulated in the Regional Regulation. The problems studied in this study are in the form of an analysis of the mechanism for using Compliment in every transaction in hotels, then the effect on the tax value in Tangerang City and the urgency of legal certainty for the use of compliment in every transaction in hotels. This research was compiled using the normative legal writing method with the theoretical approach related to tax law in order to examine legal certainty based on literature studies and existing legal hierarchies."

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara berkembang saat ini mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengguna internet, jumlah perangkat seluler yang digunakan, dan langganan broadband, tetapi dengan adanya pembangunan wilayah yang tidak merata, ketidaksetaraan geografis, masih terdapat kesenjangan digital yang mencolok di dalam dan antar kabupaten. Tujuan dari studi ini adalah membangun kerangka konseptual kesenjangan digital untuk 514 kabupaten di Indonesia dengan mengeksplorasi pengaruh dari kesenjangan spasial. Metode yang digunakan adalah Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan fungsi kernel adaptive Gaussian untuk analisis di setiap daerah dan Two-stage Least Square (TSLS) untuk menjelaskan hubungan kausal satu arah antara kesenjangan digital dan kesenjangan spasial. Hasil analisis menggunakan GWPR dan TSLS menunjukkan bahwa kesenjangan spasial berhubungan dengan kesenjangan digital. Namun, pengaruh dari kesenjangan spasial tersebut berbeda-beda di setiap kabupaten di Indonesia.

---

At the present, the development of Information and Communication Technologies (ICTs) has become a vital part of human life. In Indonesia, as a developing country that is currently growing in terms of the number of internet users, mobile devices in use, and broadband subscriptions, but that has experienced unequal regional development, geographic inequalities and it has notable digital divide within and between districts. The aim of this study is to build a conceptual framework of digital divides for 514 districts in Indonesia by exploring the effects of spatial inequalities. The method used was Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) with Gaussian adaptive kernel function for cluster analysis and Two-stage Least Square (TSLS) to explain the one-way causal relationship between digital divide and spatial inequalities. The result of analysis using both GWPR and TSLS indicates that spatial inequalities are associated with the digital divides. Nevertheless, the effect of spatial inequalities varies by districts in Indonesia.

"

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."

"Dalam industri pertambangan, studi geologi teknik sangat dibutuhkan karena kegiatan pertambangan melakukan penggalian lereng yang dapat menimbulkan perubahan besar gaya-gaya yang bekerja pada lereng tersebut (Sepriadi & Prastowo, 2019). Daerah penelitian berada di SIR-04 lokasi tambang terbuka PT Stargate Pasific Resources, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kestabilan lereng di lokasi penelitian, menganalisis pengaruh fluktuasi Muka Air Tanah (MAT) terhadap kestabilan lereng, dan merekomendasikan desain lereng yang sudah memenuhi kriteria sebagai lereng stabil. Analisis yang digunakan merupakan kesetimbangan batas dengan metode perhitungan Morgenstern-Price dengan bantuan software Slide 6.0. Perhitungan nilai Faktor Kemanan pada lereng A-A’ 0.646 yang menandakan bahwa lereng tersebut tergolong pada lereng tidak stabil. Sehingga dibutuhkan desain optimum lereng yang memiliki FK lebih dari 1.25. Pada lereng B-B’, perhitungan menunjukkan nilai FK nya sebesar 2.280 yang termasuk ke dalam kondisi lereng stabil. Begitu pula dengan lereng C-C’, perhitungan menunjukkan nilai FK nya sebesar 1.730 yang termasuk ke dalam kondisi lereng stabil. Fluktuasi Muka Air Tanah berpengaruh terhadap kestabilan lereng pada SIR-04, Site Molore, PT Stargate Pasific Resources. Ketinggian elevasi Muka Air Tanah berbanding terbalik dengan kestabilan lereng, dimana setiap penurunan MAT sebesar 1 meter, nilai FK bertambah sebesar 0.58%. Desain optimum lereng dibuat dengan sudut lereng keseluruhan 34°, dengan sudut pada lereng tunggal sebesar 60°, tinggi lereng tunggal sebesar 5 meter, serta lebar berm sebesar 4 meter.

---

In the mining industry, the study of geological engineering is highly essential because mining activities involve excavating slopes that can cause significant changes in the forces acting on those slopes (Sepriadi & Prastowo, 2019). The research area is located at the open-pit mine site of PT Stargate Pacific Resources in Langgikima District, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. This study aims to analyze the slope stability conditions at the research site, analyze the influence of groundwater level fluctuations on slope stability, and recommend a slope design that meets the criteria for stability. The analysis used is limit equilibrium with the Morgenstern-Price calculation method using Slide 6.0 software. The calculated Factor of Safety (FS) value for slope A-A' is 0.646, indicating that the slope is classified as unstable. Therefore, an optimal slope design is required with an FS value greater than 1.25. For slope B-B', the calculation shows an FS value of 2.280, indicating stable slope conditions. The same applies to slope C-C', with an FS value of 1.730, indicating stable slope conditions. Fluctuations in groundwater levels have an impact on slope stability at SIR-04, Molore Site, PT Stargate Pacific Resources. The elevation of the groundwater level is inversely proportional to slope stability, where for every 1 meters decrease in Groundwater level, the FS value increases by 0.58%. An optimal slope design is created with a single slope inclination of 60°, a single slope height of 5 meters, and a berm width of 4 meters. Consequently, the overall slope inclination is determined to be 34°."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak skema pajak presumptive dan korupsi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan peraturan pajak yang bertujuan mendorong usaha kecil untuk membayar pajak penghasilan dan mempromosikan formalisasi. Kemudian, kami juga mempelajari dampak korupsi dibandingkan pengaruh perpajakan terhadap produktivitas perusahaan. Memanfaatkan data panel dari WBES, kami menemukan bahwa skema pajak presumptive tidak secara signifikan berdampak pada produktivitas perusahaan. Kami juga membuktikan bahwa bahwa korupsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dampak yang lebih besar pada produktivitas perusahaan dibandingkan dengan kebijakan perpajakan.

---

This study aims to assess the impact of presumptive tax and corruption on firm performance in Indonesia. The central government has enacted a new presumptive tax regulation targeting the SMEs. Additionally, we also assess the impact of corruption compared to the effect of taxation, on firm productivity. Taking advantage of the reliable panel data from the WBES Indonesia, we find that the presumptive tax scheme does not significantly affect firm productivity. Moreover, it is confirmed that corruption is negatively and significantly affects firm productivity. This study also affirms that corruption has a greater impact, compared to taxation, on firm productivity."