Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, perkembangan asuransi syariah berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan asuransi syariah, Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan spin off unit usaha syariahnya menjadi perusahaan asuransi syariah yang mandiri. Sejalan dengan itu, skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif akan membahas dan menganalisis kewajiban spin off bagi unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk dapat dilaksanakan, polis spin off harus dilakukan berdasarkan seperangkat landasan hukum yang memuat tata cara dan langkah-langkah wajibnya serta ditinjau dampak dan tantangannya terhadap perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, skripsi ini menunjukkan bahwa amanat untuk melakukan pemisahan (spin off) bagi perusahaan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII, Undang-Undang Perasuransian pasal 87, POJK 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Langkah-Langkahnya Berdasarkan POJK 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. Skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan spin off bagi perusahaan asuransi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, dan disintegrasi antar pemangku kepentingan di industri syariah yang berdampak pada pendanaan atau investasi asuransi syariah. Di sisi lain, dampak positif dari spin off asuransi syariah dapat mengundang investor berbasis syariah, meningkatkan modal untuk industri syariah, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tesis ini menyarankan OJK dan asosiasi asuransi untuk meningkatkan literasi asuransi melalui SNLK, menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan tentang investasi syariah di asuransi syariah Indonesia untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dari investasi asing langsung syariah, dan menyarankan layanan keuangan lainnya seperti perbankan untuk lebih memperhatikan segmen yang membutuhkan dana.

---

Indonesia has an enormous potential in the sharia economy industry, especially sharia insurance. As a muslim majority country, the development of its sharia insurance is rapildy growing. Therefore, to accommodate the needs of sharia insurance, the Indonesian Governments obliges the conventional insurance company to spin off its sharia business unit into an independent sharia insurance company. In line, this thesis through normative juridical approach will discuss and analyze the spin off policy obligation for sharia business unit in conventional insurance company into sharia insurance company. In order to be conducted, the spin off policy must be done based on a set of legal basis that include its obligatory order and steps and shall be reviewed its effects and challenges to the sharia insurance company and conventional insurance company. With such questions, this thesis indicates the mandate to conduct spin off for insurance company is stipulated under the Indonesian Law regarding Limited Liability Company Number 40 year 2007, chapter VIII, Insurance Law article 87, POJK 69/POJK.05/2016 Regarding Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, and it’s steps under the POJK 67/POJK.05/2016 Regarding Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. This thesis finds out that the conduct of spin off policy for insurance company also faces several challenges, such as low public literacy regarding sharia finance, especially sharia insurance, and disintegration among the stakeholder in the sharia industry that affects the funding or investment of sharia insurance company. However, the positive impact of sharia insurance spin off can invite sharia based investors, raise capital for sharia industries, raise sharia market consumers, and introduce the sharia finance services to the people. Therefore, the author of this thesis suggest OJK and insurance association to enhance the insurance literacy through SNLK, suggest the government to simplify regulation regarding sharia investment in Indonesian sharia insurance to gain wider opportunity of sharia foreign direct investment, and suggest other finance services such as banking sector to be more aware of segments that needs funds."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."

"Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (UU PBS) mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan spin off (pemisahan) atas Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak UU PBS diundangkan yaitu tahun 2023. Selama 15 (lima belas) tahun masa transisi yang diamanatkan oleh UU PBS, jumlah BUS yang ada saat ini berjumlah 13 (tiga belas) bank. Kurang dari 4 (empat) tahun menjelang tenggat waktu tersebut, masih terdapat 20 (dua puluh) BUK yang belum melakukan spin off atas UUS-nya. Jika ditelaah dari proses spin off, aksi korporasi tersebut memerlukan waktu penyelesaian 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Mengingat batas waktu yang tersisa adalah kurang dari 4 (empat) tahun sementara waktu yang telah diberikan oleh UU PBS adalah 15 (lima belas) tahun maka dapat diasumsikan bahwa terdapat keengganan BUK melakukan spin off terhadap UUS. Menindaklanjuti fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah faktor utama yang menyebabkan BUK masih enggan melakukan spin off.Penelitian ini menggunakan metode ANP (Analytical Network Process) untuk menemukan faktor yang paling dominan memengaruhi keengganan BUK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut adalah infrastruktur. Penelaahan terhadap faktor tersebut menghasilkan usulan solusi terhadap permasalahan infrastruktur yaitu penerapan konsep platform sharing, yaitu suatu konsep yang memungkinkan suatu entitas usaha memanfaatkan infrastruktur entitas usaha lainnya yang masih berada dalam satu kepemilikan dengan batasan tertentu.

---

Law on Sharia Banking Number 21 Year 2008 (PBS Law) requires Conventional Commercial Banks (BUK) to spin off Sharia Business Units (UUS) no later than 15 (fifteen) years afer the PBS Law was promulgated. Less than 4 (four) years before the deadline, there are still 20 (twenty) BUKs that have not yet spin off their UUS. Following up on this phenomenon, this study aims to determine and examine the main factor that cause BUK to be reluctant to make a spin off.

This study uses the ANP (Analytical Network Process) method to find the most dominant factor influencing the BUKs reluctance. The results showed that the factor was infrastructure. The review of these factors results in a proposed solution to the infrastructure problem, namely the application of the platform sharing concept, which is a concept that allows a business entity to utilize the infrastructure of other business entities that are still in the same ownership with certain restrictions."

"Kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional adalah kebijakan yang responsif. Kebijakan tersebut lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pelaksanaan kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional menurut perspektif maslahah mursalah dan bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis dari diterapkannya kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kabar berita, website hingga penelitian terdahulu dengan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi kebijakan spin off UUS, secara filosofis, untuk memperkuat sistem keuangan berdasar prinsip maqasid syariah. Secara sosiologis, untuk memperluas pangsa pasar karena banyak dari Nasabah yang takut dengan sistem riba/bunga. Secara yuridis, untuk memberi paksaan kepada Bank yang sudah mencapai syarat pada UUPS dan UUPPSK. Dalam perspektif maslahah mursalah, sesuai dengan prinisp maqasid syariah yang dua di antaranya adalah untuk memelihara harta dan agama. Implikasi yuridisnya, menurut UUPT, kebijakan spin off pada Bank Konvensional secara fundamental dapat merubah status badan hukum seperti identitas dan komposisi perusahaan. Menurut UUPS, kewajiban melakukan spin off pada UUPS syarat dan ketentuannya berubah ketika lahirnya UUPPSK yang secara teknis mengatur mengenai spin off. Menurut UUPPSK mengatur pemisahan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan merubah ketentuan pada UUPS. Implikasi Sosiologisnya menjadi 2 (dua) dampak: pertama, dampak positif, yakni UUS hasil spin off dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan efektif karena sudah tidak bercampur lagi dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kedua, dampak negatif, yakni kurang efektifnya pelayanan pada Bank Syariah akibat dari SDM, sistem IT, jaringan, masih berharap dana dari Bank induk, potensi tidak sanggup memanfaatkan modal yang kecil.

---

The UUS spin off policy on Conventional Banks is a responsive policy. The policy was born in line with the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS). The formulation of the problem in this study is how the urgency of implementing the UUS spin off policy at Conventional Banks according to the perspective of maslahah mursalah and how the juridical and sociological implications of the implementation of the UUS spin off policy at Conventional Banks. The research method used is a doctrinal legal method using a library approach through laws and regulations, books, journals, news reports, websites to previous research with the type of qualitative research described descriptively. The results of this study show that the urgency of the UUS spin-off policy, philosophically, to strengthen the financial system based on the principle of sharia maqasid. Sociologically, to expand market share because many of the customers are afraid of the usury/interest system. Juridically, to coerce banks that have reached the requirements of the UUPS and UUPPSK. In the perspective of maslahah mursalah, in accordance with the maqasid principles of sharia two of which are to preserve property and religion. The juridical implication, according to the UUPT, is that the spin-off policy on conventional banks can fundamentally change the status of legal entities such as identity and company composition. According to the UUPS, the obligation to spin off the terms and conditions of the UUPS changed when the UUPPSK was born, which technically regulates spin offs. According to the UUPPSK, it regulates separation based on the number of assets owned and changes the provisions of the UUPS. The sociological implications are 2 (two) impacts: first, a positive impact, namely the spin-off UUS can carry out its business activities effectively because it is no longer mixed with conventional banks that use an interest system. Second, the negative impact, namely the lack of effective services at Islamic Banks due to human resources, IT systems, networks, still hoping for funds from the parent Bank, the potential to be unable to utilize small capital."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang.

---

This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future."

"Sehubungan dengan mandatory spin-off sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pasal 87 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) No. 4 Tahun 2023, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia antara full-fledged dan unit usaha syariah (UUS) periode 2017-2022 dalam dua langkah. Pertama, metode non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Asumsi analisis ini yaitu CRS (Constant Return to Scale) dan VRS (Variable Return to Scale) dengan pendekatan output & input oriented. Adapun variabel inputnya adalah aset dan biaya usaha, sedangkan variabel outputnya adalah laba netto dan pendapatan usaha. Kedua, skor hasil pengukuran DEA akan digunakan sebagai variabel dependen yang dianalisis menggunakan model Tobit untuk mengetahui faktor determinan tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Varibel independennya yaitu, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio, dan Risk-Based Capital (RBC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum syariah full-fledged yang mencapai tingkat efisiensi hanya PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 2022. Selanjutnya untuk perusahaan UUS yang mencapai tingkat efisiensi yaitu PT Asuransi Astra Buana pada tahun 2018, 2020, dan 2022; PT Asuransi Umum Mega pada tahun 2020; PT Sompo Insurance Indonesia pada tahun 2022; dan PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1972 pada tahun 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan jenis unit usaha syariah lebih mampu mencapai tingkat efisiensi dibandingkan dengan full-fledged. Faktor determinan penyebab tingkat efisiensi dari perusahaan asuransi umum syariah yaitu dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel ROA dan signifikan negatif oleh Current Ratio. Sedangkan variabel ROE dan RBC tidak signifikan.

---

In connection with the mandatory spin-off in accordance with Law No. 40 of 2014, Article 87, which has been updated with the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) No. 4 of 2023, the researcher aims to analyze the efficiency level of Sharia General Insurance in Indonesia between full-fledged and Islamic business units (UUS) for the 2017–2022 period in two steps. First, the non-parametric method, namely Data Envelopment Analysis (DEA), The assumptions of this analysis are CRS (Constant Return to Scale) and VRS (Variable Return to Scale) with an output- and input-oriented approach. The input variables are assets and business expenses, while the output variables are net profit and operating income. Second, the DEA measurement score will be used as the dependent variable, which is analyzed using the Tobit model to determine the determinants of the efficiency level of Islamic General Insurance in Indonesia. The independent variables are Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio, and Risk-Based Capital (RBC). The results of the study show that the only full-fledged Sharia general insurance company that achieves a level of efficiency will be PT Asuransi Takaful Umum in 2022. Furthermore, UUS companies that achieve this level of efficiency are PT Asuransi Astra Buana in 2018, 2020, and 2022; PT Asuransi Umum Mega in 2020; PT Sompo Insurance Indonesia in 2022; and PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1972 in 2022. These findings indicate that Sharia business unit companies are more capable of achieving efficiency than full-fledged ones. The determinant factor causing the level of efficiency of a general Sharia insurance company is influenced significantly positively by the ROA variable and significantly negatively by the Current Ratio. While the ROE and RBC variables are not significant."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau Spin Off. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau Spin Off, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

---

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prosedur pengelolaan dana tabarru' dan dana investasi serta pencatatan dan pelaporan akuntansi pada perusahaan asuransi syariah. Kemudian menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, serta PSAK 108. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengelolaan dana asuransi pada Unit Syariah PT X sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, walaupun belum dapat dikatakan sempurna.

---

ABSTRACTThis study aimed to explain the application of tabarru' and investment fund management, along with the accounting system on sharia insurance company. Then analyze the compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001, No. 53/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108. The result of this study indicates that the application of insurance fund management on Sharia Unit of PT X has mostly been in accordance with the provisions, in spite the fact that it cannot yet categorized as perfect."