Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Energi khususnya tenaga listrik sangat penting untuk pembangunan ekonomi;Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 menilai bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian pengembangan sektor ketenagalistrikan juga bergantung terhadap ketersedian infrastruktur penunjangnya. Khususnya dalam hal ini di bidang ketenagalistrikan yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan adalah Sistem Penyimpanan Energi atau Energy Storage System (ESS). ESS memenuhi fungsi penting dalam sistem energi, khususnya dalam memastikan stabilitas dan keandalan pasokan. Pada dasarnya aturan terkait ESS juga disinggung dalam peraturan turunan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan yang ada saat ini atau yang sudah ada tidak mengatur secara rinci teknologi penyimpanan. Sehingga mengingat sektor ini tergolong baru di Indonesia dan peraturan utamanya baru saja diundangkan, pelaksanaan proyek penyimpanan energi masih memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah atau penerbitan peraturan lebih lanjut di tingkat menteri.

---

Energy, especially electric power, is very important for Indonesia's economic development. This then makes electric power an important production branch for the state and which controls the livelihoods of many people, so that the Constitutional Court in its Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 considers that in accordance with Article 33 paragraph (2) of Law No. - the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia electric power must be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. However, the development of the electricity sector is also supported by the availability of supporting infrastructure. Especially in the electricity sector, which uses new and renewable energy sources, namely the Energy Storage System (ESS). The ESS fulfills an important function in the energy system, particularly in ensuring and ensuring supply. Basically, the rules related to ESS are also mentioned in the derivative regulations of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, to be precise in Government Regulation (PP) No. 25 of 2021 concerning Implementation of the Energy and Mineral Resources Sector. The current or existing regulations are not regulated in detail on storage technology. So considering this sector is relatively new in Indonesia and especially recently promulgated, the implementation of energy storage projects still requires policy from the government or further publication at the level."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai penentuan peringkat sumber energi di Indonesia dengan kriteria LCOE, tingkat emisi, kepadatan daya dan penciptaan lapangan kerja untuk membantu memberikan paradigma yang independent dan andal bagi para pembuat kebijakan. LCOE, tingkat emisi, kepadatan daya dan penciptaan lapangan kerja dari sumber energi merupakan faktor penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan jenis sumber energi untuk pembangkitan listrik yang terbaik untuk dikembangkan di Indonesia. Para pembuat kebijakan atau calon investor mungkin ingin melihat kesesuaian jenis pembangkit listrik yang sesuai dikembangkan, mengingat bahwa membangun berbagai jenis sumber energi telah terbukti memiliki dampak pada hasil sistem kelistrikan nasional. Data dari Kementerian ESDM, PLN, Lazard, IRENA dan berbagai sumber penelitian akan dianalisis menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot tingkat emisi CO2 paling tinggi diantara keempat kriteria diikuti oleh levelized cost of electricity (LCOE), penciptaan lapangan kerja dan kepadatan daya yang terakhir. Sumber Energi Air menempati peringkat tertinggi di antara alternatif lain diikuti oleh sumber energi surya, panas bumi, angin, gas alam, batubara dan mesin diesel. Sementara sumbe energi panas bumi dan surya memiliki probabilitas perubahan peringkat tertinggi dengan 21.4% perubahan berdasarkan simulasi sedangkan sumber energi lainnya probabilitas perubahannya sebesar 0%. Hal ini harus dipertimbangkan dalam pemodelan risiko dan oleh pembuat kebijakan.

---

This study is an analysis of the energy sources ranking in Indonesia with the criteria of LCOE, CO2 emission levels, power density and job creation to help provide a reliable dan independent paradigm for policy makers. LCOE, CO2 emission levels, power density and job creation from energy sources are important factors for policy makers to determine the best energy source for electricity generation to be developed in Indonesia. Policy makers or potential investors may want to look at the suitability of the appropriate type of power generation to be developed, given that establishing different types of energy sources has been shown to have an impact on the results of the national electricity system. Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, PLN, Lazard, IRENA and various research sources will be analysed using the Multi Criteria Decision Making (MCDM) method. The results of this study indicate that the weight of the CO2 emission level is the highest among the four criteria followed by the levelized cost of electricity (LCOE), job creation and the last power density. Water as an energy sources ranks highest among other alternatives followed by sources of energy from solar, geothermal, wind, natural gas, coal and diesel engines. Meanwhile, geothermal and solar energy sources have the highest probability of ranking change with 21.4% of changes based on simulations, while other energy sources have 0% probability of change. This should be considered in risk modelling and by policy makers"

"Sistem Ereke merupakan sistem kelistrikan di kawasan sisi utara pulau Buton yang masuk wilayah Kabupaten Buton Utara. Namun pola operasi pada sistem Ereke dipasok dari sistem Baubau dan dalam beberapa kondisi dioperasikan secara isolated. Dari pola operasi tersebut, terjadi beberapa kondisi yaitu kualitas tegangan yang buruk akibat letak geografis Ereke dan Baubau terlampau jauh ±199,1 kms, kemudian apabila terjadi padam meluas/padam total (Blackout) proses penormalan pada sistem Ereke membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisi Ereke yang berada di ujung jaringan dan tercatat pada tahun 2021, sistem Ereke mengalami padam total sebanyak 63 kali. Dari hasil analisis diperoleh bahwa apabila menggunakan pola operasi dipasok dari sistem Baubau, maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 1.159.452.493,9/bulan dengan tegangan pangkal 15,6 kV pada pelanggan serta lamanya pemulihan pasca padam meluas/padam total dan apabila isolated Rp 1.622.262.413,2/bulan dengan tegangan pangkal 19,7 kV namun biaya lebih mahal namun dapat mengurangi lama waktu pemulihan pasca gangguan karena jaringan lebih pendek dan rugi jaringan berkurang. Selain itu, nilai SAIDI pada bulan Mei 2021 yaitu 5,03 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI 5,97 kali/pelanggan/tahun. Dengan demikian, pilihan terbaik dalam pengembangan sistem pembangkitan di Ereke adalah dengan membangun sistem Ereke interkoneksi dengan sistem Baubau dengan disertai dengan pembangunan sejumlah penyulang untuk menaikkan kualitas tegangan dan kehandalan sistem Ereke dan menggunakan simulasi pada software DigSilent. Semua analisa mempertimbangkan RUPTL terbaru tahun 2021-2030.

---

The Ereke system was an electrical system used on the northern Buton island, a part of the North Buton Regency. The operating methods on the Ereke system were the operation method which was supplied from Baubau system and, in some conditions, isolated operation. There were several conditions caused by those operating methods, which were the poor voltage quality due to the geographical distance from Ereke to Baubau that were too far (±199,1 kms) and the long duration of the normalization process if there was a widespread blackout since Ereke was located at end of the network. In addition, the Ereke system experienced a total of 63 outages in 2021. From the analysis result, it was obtained that the operating method which was supplied from the Baubau system will cost Rp. 1,159,452,439.9/month with 15.6 kV base voltage and a long normalization duration after blackout/total blackout. On the other hand, it was also obtained that the isolated operation method will cost Rp. 1,622,262,413.2/month with 19.7 kV base voltage which was more expensive but with a shorter normalization duration after interruptions due to shorter network and the decreased network loss. Otherwise, the SAIDI value in May 2021 is 5.03 hours/customer/year and SAIFI 5.97 times/customer/year Therefore, developing interconnection of Ereke system and Baubau system along with the constructions of feeders to increase the voltage quality and reliability also with the use of DigSilent simulation software will improve the quality of electrical generation development in Ereke. The latest RUPTL (2021-2030) was considered through every analysis."

"Manajemen usaha penyediaan tenaga listrik merupakan hal yang kompleks. Salah satu hal yang penting dalam manajemen penyediaan tenaga listrik, khususnya dalam perencanaan adalah peramalan tenaga listrik di masa yang akan datang. Peramalan (forecasting) adalah suatu kegiatan atau usaha untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang dengan bantuan model untuk merepresentasikannya. Dalam membuat peramalan, keakuratan merupakan kriteria utama dalam menentukan metode peramalan. Dalam penelitian ini metode algoritma genetik digunakan untuk membuat peramalan beban tenaga listrik. Algoritma Genetik adalah algoritma pencarian yang meniru mekanisme evolusi dan genetik alam. Dalam proses peramalan, dilakukan optimasi parameter-parameter model dengan meminimalkan nilai mean square error (mse). Model peramalan yang dikembangkan dengan algoritma genetik dapat mendekati model sebenarnya. Parameter optimal model peramalan jangka panjang adalah A= 1.558, B1= 0.642, B2= 1.188, B3= -0.437, B4= -0.378, B5= -0.484, dan B6= 0.848, sedangkan untuk jangka menengah adalah adalah α= 0.6383 ,β=0, dan γ=0.8289. Laju pertumbuhan beban rata-rata hasil ramalan jangka panjang tahun 2008-2017 sekitar 6.9%. Peramalan beban jangka menengah memberikan hasil yang lebh baik jika dibandingkan dengan peramalan dari PLN P3B Jawa-Bali dengan jumlah selisih eror sebesar 0.44%.

---

Managing electricity energy supply is a complex task. The most important part of electricity supply management, particularly in utility planning is forecasting of the future electricity load. Forecasting is a process to predict future conditions usually achieved by constructing models on relative information and some assumptions. In making a electricity forecasting, accuracy is the primary criteria in selecting forecasting methods.

In this research, a genetic algorithm approach is proposed to build electricity load forecasting. Genetic algorithms are global search methods that mimic the methapor of natural evolution and genetic. Parameter optimization process have done by minimize mean square error (mse).

Load forecasting model using genetic algorithm gives model which is almost the same with actual data. Optimal parameters for long term model are: A= 1.558, B1= 0.642, B2= 1.188, B3= -0.437, B4= -0.378, B5= -0.484, dan B6= 0.848, for medium term model are: α= 0.6383 ,β=0, dan γ=0.8289. Annual growth rate for 2008-2017 using genetic algorithm model is about 6.9%. Medium term forecasting using genetic algorithm gives better result than PLN P3B Java-Bali forecasting with sum error difference about 0.44%."

"Dewasa ini energi kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan energi listrik tidak selalu dapat diimbangi dengan pengadaan sumber-sumber listrik (pembangkit). Untuk itu diperlukan suatu usaha menghemat energi listrik. Salah satu alternatif pilihan adalah dengan penggunaan alat energy saver. Alat energy saver ini banyak tersedia di pasaran dan ditujukan untuk penggunaan beban-beban rumah tangga.Ada dua jenis energy saver yang banyak beredar di pasaran, yaitu energy saver yang dipasang secara paralel dengan beban dan energy saver yang dipasang seri dengan beban. Dari dua jenis energy saver ini, yang banyak beredar di pasaran adalah energy saver yang dipasang paralel. Energy saver yang dipasang pararel dengan beban ini dapat diasumsikan dengan sebuah beban kapasitif yaitu kapasitor. Menurut teori, pemasangan kapasitor secara pararel pada beban hanya mengkompensasi daya reaktif saja dan tidak akan merubah daya nyata yang berarti memperbaiki faktor daya.Pada penelitian ini akan dianalisa pengaruh pemasangan energy saver terhadap kemampuan menghemat energi listrik. Dari hasil penelitian dan analisa akan didapat bahwa pemasangan energy saver pada sistem tenaga listrik tidaklah menghemat listrik.

---

Nowadays the electrical energy needs increase. The increasing of electricity energy needs not always can be balanced with electricity sources supplying (generator). For that an effort to save the electricity is needed. One of the alternative choice is with tool called energy saver. This energy saver is supplied at market and attributed for household load use.There are two kinds of energy saver that go around at market, one is energy saver that installed parallelly with load and energy saver that installed series with load. from two kinds energy saver this, many go around at market energy saver that installed parallel. energy saver that installed pararel with load can we assume with a capacitive load that is capacitor. Theoritically the parallel attachment of the capacitor bank at the loads only compensate reactive power and will not change real power that means repairs the power factor.This research will study the effect of energy saver attachment on ability to save the electricity energy. The result of the research is that the energy saver attachment isn?t saving the electric energy."

"Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power.

Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN.

With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation.

The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply."

"ABSTRAKModel optimisasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan bauran energi masa depan dan sebagian besar dibuat dalam pendekatan nasional. Indonesia memiliki sumber daya energi primer yang berlimpah, baik berupa energi fosil maupun energi terbarukan. Namun, tingginya disparitas kepadatan penduduk, infrastruktur, level ekonomi, dan perbedaan antara lokasi sumber energi dan konsumen energi antar dan intra-area berdampak pada ketimpangan performa sistem energi antara Indonesia bagian barat dan timur yang memicu ketidakberlanjutan sistem energi, dalam hal ini adalah listrik. Sehingga pada penelitian ini, analisis sistem ketenagalistrikan di Indonesia di masa depan hingga tahun 2050 dengan model optimisasi multi-objektif dilakukan dengan menggunakan indikator keberlanjutan. Penelitian diawali dengan mengembangkan model optimisasi pada pendekatan nasional dan spasial untuk menunjukkan besar deviasi antara pendekatan nasional dan spasial. Selanjutnya model optimisasi spasial digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan memperhatikan perbedaan karakteristik regional dengan membagi Indonesia menjadi enam regional: Sumatera, Jamali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara (Maluku & NT), dan Papua. Lima skenario tujuan pengembangan dianalisa: (a) BAU, (b) orientasi lingkungan secara pasif, (c) trade-off ekonomi-lingkungan, (d) perlindungan lingkungan secara aktif, dan (e) orientasi lingkungan hijau secara total. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario orientasi lingkungan secara pasif menghasilkan performa indikator keberlanjutan terbaik. Skenario ini sangat sedikit mengorbankan aspek ekonomi energi untuk meningkatkan performa sistem ketenagalistrikan Indonesia pada apek lingkungan dan ketahanan sumber daya energi dengan meningkatnya penetrasi energi terbarukan dan tingkat keberagaman.

---

ABSTRACTIn the present study, a multi-objective optimization model was developed to find the best scenario for Indonesian power generation planning up to 2050. Indonesia has abundant fossil and renewable energy resources. However, high disparity on population density, infrastructure, economic level, and the difference between energy source and energy consumer location among and inter-region inflict to discrepancy on electricity system performance between western and eastern part of Indonesia. In order to capture more accurately regional characteristics, the model was developed in spatial as well as national approach by dividing Indonesia become six regions: Sumatera, Java-Madura-Bali (Jamali), Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara (Maluku & NT), and Papua. Five development objective scenarios were proposed: (A) business as usual, (B) passively environment oriented, (C) economic-environmental trade-off, (D) actively environment protection, and (E) totally towards green society. Energy mix, cost of generation, CO2 emission, and fuel consumption output from optimization model were inputted in sustainability indicator simulation which consist of eleven indicators which are represent three sustainability aspect: economic, social, and environment to be analyzed. The results show that national approach could utilize more renewable energy than spatial approach due to no limitation on potential coverage area. Passively environment oriented provide the best sustainable indicator performance. The scenario slightly compromise cost of electricity generation to highly increase social, environment, and resource security indicators by increasing penetration of renewable energy."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."