Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar sekunder equity crowdfunding bertujuan untuk memfasilitasi Pemodal agar dapat memperdagangkan saham Penerbit UMKM yang dimilikinya kepada Pemodal lain sebagai exit dan entrance strategy bagi Pemodal yang berkepentingan. Maka dari itu, penting agar saham yang diperdagangkan adalah likuid sehingga pasar sekunder equity crowdfunding menjadi pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Namun demikian, penyelenggaraan pasar sekunder equity crowdfunding di Indonesia yang baru diperkenalkan tahun 2018 silam oleh OJK masih menyisakan banyak ruang untuk dievaluasi dan diperbaiki. Skripsi ini berkaca dari penyelenggaraan pasar sekunder di lembaga equity crowdfunding Santara, untuk kemudiaan ditinjau penerapan prinsip IOSCO sebagai mitigasi risiko dan menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar sekunder equity crowdfunding. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka serta melakukan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dan filosofi dari pasar sekunder equity crowdfunding tidak dapat dipersamakan dengan Bursa Efek, sehingga isu utama dalam pasar sekunder equity crowdfunding bersumber dari ketidakpercayaan Pemodal dan ketimpangan informasi. Atas tantangan tersebut, dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik dari sisi Penyelenggara, Penerbit, Pemodal, maupun Regulator melalui penerapan Prinsip Pasar Sekunder 33-37 IOSCO yang telah diakui dan dipatuhi secara global.

---

The secondary market of equity crowdfunding aims to facilitate Investors to be able to trade their shares to other Investors as an exit and entrance strategy. Therefore, it is important that the shares are liquid to create a fair, orderly and efficient market. However, the implementation of the equity crowdfunding secondary market in Indonesia which recently introduced in 2018 by OJK still leaves a space for evaluation and improvement. This thesis reflects on the implementation of the secondary market on Santara, to review the application of IOSCO principles as the risk mitigation and as a solution to the challenges faced in equity crowdfunding secondary market. This thesis is carried out with normative juridical research method by reviewing library materials and conducting interviews. From this study it can be concluded that the management and philosophy of the equity crowdfunding secondary market cannot be equated with the Stock Exchange, thus the main issues of equity crowdfunding secondary market are caused by distrust of investors and information asymmetry. In facing these challenges, a comprehensive improvement is needed from the Operators, Issuers, Investors, and Regulators through the implementation of IOSCO Secondary Market Principles No. 33-37 which has been recognized and complied with globally.

"

"UMKM merupakan salah satu pilar penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai jenis usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyelenggaraan securities crowdfunding yang resmi berlaku di Indonesia dengan disahkannya POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding merupakan fasilitas pendanaan bagi UMKM yang dilakukan dengan menjual efek berupa saham, obligasi, dan sukuk secara langsung kepada pemodal melalui platform penyelenggara. Kehadiran securities crowdfunding yang merupakan perluasan dari equity crowdfunding diharapkan dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang efektif dan mudah diakses, serta menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi pengusaha UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dinilai membuat kondisi pasar menjadi tidak likuid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang berorientasi pada asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan urgensi perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dari sudut pandang penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dilakukan dengan menelaah data sekunder. Selain itu, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini, diperoleh hasil bahwa terdapat urgensi pemodal, penerbit, dan penyelenggara terhadap perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan securities crowdfunding di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020.

---

Small and Medium Enterprise (SMEs) is one of the important pillars for economic development in Indonesia. As a type of business that makes a major contribution to the country's economy, the government is trying to increase the development of SMEs, one of which is through the implementation of securities crowdfunding, which is applied effectively in Indonesia through POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding is a funding facility for SMEs that is carried out by selling securities in the form of stocks, bonds, and sukuk directly to investors through the operator's platform. The presence of securities crowdfunding, which is an extension of equity-based crowdfunding, is expected to be an alternative for SMEs to obtain effective and accessible funding, as well as a solution to the difficulties faced by SME entrepreneurs in obtaining loans from banks. However, throughout its development, the implementation of the secondary market in securities crowdfunding is considered to make the market illiquid. To answer this problem, the research in this thesis is conducted by examining Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020 which is oriented towards the principle of kinship in relation to the urgency of changes in the implementation of the secondary market in securities crowdfunding for issuers, investors, and operators. This thesis is created using juridical-normative methods and is carried out by examining secondary data. Furthermore, the author uses descriptive research types and qualitative methods. The result of this research shows that there is an urgency for investors, issuers, and operators to change the implementation of the secondary market in securities crowdfunding which will give a positive impact on the development of securities crowdfunding in Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the secondary market in securities crowdfunding in Indonesia by amending the provisions of Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020."

"Equity crowdfunding dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan UKM. Equity crowdfunding memberikan kesempatan kepada investor untuk secara berkala menerima dividen dari keuntungan bisnis. Equity crowdfunding juga memiliki risiko tersendiri. Proyek dapat menyebabkan kerugian total dana investasi dan likuiditas pasar sekunder yang rendah. Investor mendapatkan informasi yang terbatas dari emiten melalui platform yang menyebabkan asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, pencegah, kepercayaan dan risiko terhadap keputusan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada equity crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan 154 kuesioner kepada responden yang memiliki akun di platform equity crowdfunding yang diizinkan OJK. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling karena keterbatasan sumber daya. Analisis dilakukan dengan menggunakan model penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan analisis partial least squares (PLS)-SEM. Analisis menggunakan program SmartPLS dalam mengukur data dan struktur model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan pencegah berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepercayaan mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek equity crowdfunding. Risiko yang dirasakan tidak terbukti secara negatif mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam equity crowdfunding.

---

Equity crowdfunding can be an alternative to meet the funding needs of SMEs. Equity crowdfunding provide an opportunity for investor to periodically receive dividend from business profits. Equity crowdfunding also has its own risk. Project may cause total loss of investment fund and secondary market liquidity is low. Investor get limited information from the issuer through platform which cause asymmetry information. This study aims to determine the effect of motivation, deterrents, trust and risk on Indonesian people's decisions to invest in equity crowdfunding. This study uses a quantitative method to collect 154 questionnaires to respondents who have account in an equity crowdfunding platform that is licensed by the OJK. The sample taken in this study used the convenience sampling method due to limited resources. The analysis was carried out using existing research model. The research uses partial least squares (PLS)-SEM analysis. The analysis uses the SmartPLS program in measuring data and model structures. The results showed that motivation and deterrents had an effect on trust and trust influence Indonesian people to participate in equity crowdfunding project. The perceived risk is not proven to negatively influence the Indonesian people to participate in equity crowdfunding."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perdagangan saham Equity-Based Crowdfunding (ECF) dalam Pasar Sekunder di Indonesia. Kegiatan ECF sebagai salah satu bentuk pengembangan teknologi finansial baru saja diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018  Tentang  Equity Crowdfunding. Kegiatan ECF mempunyai risiko ilikuiditas saham dimana investor akan sulit untuk memperdagangkan sahamnya. Risiko tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya pelaksanaan pasar sekunder. Namun sayangnya, POJK 37/2018 belum secara spesifik mengatur mengenai pasar sekunder bagi ECF dan pelaksanaan pasar sekunder bagi ECF di Indonesia belum ada. Berdasarkan hal tersebut, penulis membandingkan pengaturan ECF khususnya dalam pengaturan dan pelaksanaan pasar sekunder ECF dengan Korea dan Inggris. Penulis merumuskan masalah menjadi 1. Bagaimana pengaturan mengenai ECF pada negara Korea, Inggris, dan Indonesia ? 2. Bagaimana perbandingan mengenai perdagangan saham dalam pasar sekunder untuk kegiatan ECF di negara Indonesia, Korea dan Inggris ? 3. Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pasar sekunder di kegiatan ECF? Penulis membuat tulisan ini dengan metode penelitian yuridis-normatif. Penulis berkesimpulan bahwa Indonesia dapat memperbaiki ketentuan memperdagangkan saham dalam pasar sekunder ECF dengan mencontoh dari segi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pasar sekunder bagi ECF yang Korea dan Inggris lakukan.

---

This thesis discusses the regulation of Equity-Based Crowdfunding (ECF) stock trading in the Secondary Market in Indonesia. ECF activities as a form of development of financial technology have just been regulated in POJK No. 37/POJK.04/2018 About Equity Crowdfunding. The ECF activity has the risk of illiquidity of shares where investors will find it difficult to trade their shares. This risk can be overcome with the implementation of the secondary market. Unfortunately, POJK 37/2018 has not specifically regulated the secondary market for the ECF. The implementation of the secondary market for ECF in Indonesia does not yet exist. Based on this problem, the author compares the ECF settings specifically in the regulation and implementation of the secondary market with Korea and the United Kingdom. The author formulates the problem to 1. How are the arrangements regarding ECF in Korea, UK and Indonesia? 2. What is the comparison regarding stock trading in the secondary market for ECF activities in Indonesia, Korea and the UK? 3. What should be the regulation of the secondary market in ECF activities? The research method for this thesis is normative legal research. The author concludes that Indonesia can improve the provision of trading shares in the ECF secondary market with take example from regulation, implementation, and supervision on secondary market for ECF as Korea and UK do."

"Descriptive inquiries on crowdfunding are multiplying but it remains a fuzzy subject for research and reflexivity. This book gathers the best recent research outcomes on the managerial and social impact of this new practice."

"Dalam dunia ekonomi digital, saat ini transaksi fintech berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah security crowdfunding. Security crowdfunding adalah penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Produk yang dikeluarkan salah satunya adalah produk syariah berupa saham syariah dan sukuk namun, dalam POJK tentang security crowdfunding masih bersifat umum (konvensional), sehingga perlu peninjauan berupa aturan terkait mekanisme transaksi security crowdfunding dalam hukum Islam dan menggali hukum Islam dengan metode ijtihad yang sesuai. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana mekanisme transaksi security crowdfunding dalam hukum Islam dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap transaksi security crowdfunding. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme transaksi security crowdfunding yang sudah diatur POJK No.57 Tahun 2020 sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi dua unsur yaitu: terhindar dari MAGHRIB (maysir, gharar, riba), kemudian akad dan produk yang digunakan dalam transaksi memenuhi syarat dan rukun dalam fiqih muamalah. Kedua, transaksi security crowdfunding adalah salah satu transaksi yang dapat diterima dalam penggalian hukum Islam menggunakan metode maslahah mursalah karena sudah terpenuhi tiga syarat menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad.

---

In the world of the digital economy, fintech transactions are currently growing very rapidly. One of them is security crowdfunding. Security crowdfunding is securities offering through information technology-based crowdfunding services. One of the products issued is sharia products in the form of sharia shares and sukuk. However, the POJK regarding security crowdfunding is still general (conventional), so it is necessary to review the rules related to the mechanism of security crowdfunding transactions in Islamic law and explore Islamic law with the appropriate ijtihad method. The problems discussed are how the mechanism of security crowdfunding transactions in Islamic law and how the maslahah mursalah review of security crowdfunding transactions. The research method used is a qualitative research type, with a normative juridical approach. The results of this study are: first, the security crowdfunding transaction mechanism that has been regulated by POJK No. 57 of 2020 is in accordance with Islamic law because it fulfills two elements, namely: avoiding MAGHRIB (maysir, gharar, and usury), and contracts and products used. in transactions meet the requirements and pillars in muamalah fiqh. Second, the security crowdfunding transaction is one of the acceptable transactions in extracting Islamic law using the maslahah mursalah method because three conditions have been met using maslahah mursalah as the ijtihad method.

"

"Perkembangan teknologi yang sangat pesat beberapa tahun terakhir menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menggeser dan menggantikan sistem tradisional yang terdapat pada industri. Salah satu inovasi tersebut adalah Crowdfunding, sebuah platform yang mempertemukan secara langsung pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin menginvestasikan dananya. Pesatnya perkembangan teknologi membuat Regulator harus menyesuaikan regulasi yang tepat untuk mengakomodir perkembangan tersebut, termasuk juga dalam hal Crowdfunding. Dikarenakan Pemerintah belum memiliki regulasi yang khusus mengatur Crowdfunding, sudah seharusnya Pemerintah mengkaji regulasi yang telah ada yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding untuk sementara waktu. Tugas Akhir ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan apa saja yang bisa digunakan untuk mengatur Crowdfunding di Indonesia, serta memberikan perbandingan terhadap beberapa negara yang telah memiliki regulasi khusus terkait Crowdfunding. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis. Di akhir Tugas Akhir ini, diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding sementara waktu sampai dibuatnya regulasi khusus mengenai Crowdfunding.

---

Rapid technological development in the last few years generate many innovations that can shift and replace traditional system on the industry. One of that innovation is crowdfunding. Which is a platform that can connect a party that need funding and another party that wants to invest their money. The rapid technological development causes Regulator has to adjust proper regulation(s), Including crowdfunding regulation. Because the Regulator does not have any regulation that regulate specifically on crowdfunding, the Regulator should analyzes existing regulations that can regulate Crowdfunding temporarily.

This thesis analyzes comprehensively about what regulation(s) that can be used to regulate crowdfunding in Indonesia, and provides a comparison toward crowdfunding regulations in other countries. This research is using normatif-yuridis method. At the end of this thesis, we are knowing that there are several regulations that can be used to regulate crowdfunding temporarily until the regulator makes spesific regulation on crowdfunding."

"Penelitian ini terkait kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding dengan studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji perbandingan pengaturan donation based crowdfunding di Indonesia dengan negara Singapura dan India; (2) untuk menganalisis kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding di Indonesia terkait kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap-ACT. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative. Adapun hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding telah tersedia meskipun belum terintegrasi dan masih terpisah-pisah, namun demikian peraturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak-hak donatur dan memberikan kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding. Hal ini terbukti dengan adanya kasus dugaan penyimpangan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Untuk itu perlu segera dirumuskan dan diterapkan aturan perundangan yang khusus mengatur kegiatan donation based crowdfunding agar dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi donatur. Pengalaman-pengalaman negara tetangga yakni Singapura dan India yang dapat diadopsi dan menjadi referensi untuk menyusun peraturan perundangan yang terintegrasi.

---

This research is related to the law for donors in crowdfunding-based donation activities with a case study of the Aksi Cepat Tanggap Foundation. The objectives of this study are (1)to examine comparisons of donation-based crowdfunding arrangements in Indonesia with Singapore and India; (2) to analyze legal certainty for donors in donation-based crowdfunding activities in Indonesia related to the Aksi Cepat Tanggap Foundation – ACT case. This research was is compiled using normative legal writing method. The results obtained by the authors through this research are that the laws and regulations in Indonesia that regulate donation-based crowdfunding activities are available even though they are not yet integrated and are still fragmented, however, the existing regulations do not fully protect the rights of donors and provide legal certainty for donors in donation-based crowdfunding activities. This is proven by the case of alleged misappropriation of donation funds by the Aksi Cepat Tanggap Foundation. For this reason, it is necessary to immediately formulate and apply legislation that specifically regulates donation-based crowdfunding activities so that they can provide more legal certainty for donors. The experiences of neighboring countries, namely Singapore and India, which can be adopted and used as references for drafting integrated laws and regulations."

"Crowdfunding di dunia internasional sudah sangat dikenal dan telah menjadi salah satu alternatif pendanaan yang diminati masyarakat luas. Sementara di Indonesia baru berkembang sejak tahun 2012. Dalam crowdfunding setiap masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya baik sebagai pemilik proyek atau sebagai donatur (pendukung). Crowdfunding ini dilakukan secara online dari sebuah situs dan disebarkan ke media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, desain deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran bagaimana crowdfunding diterapkan di Indonesia oleh Patungan.net dan faktorfaktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Patungan.net melakukan inovasi dengan melakukan secara offline dan memberikan syarat tertentu bagi proyek yang diajukan. Selama ini, crowdfunding yang diterapkan Patungan.net bermanfaat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

---

Crowdfunding in the international community is well known and has become one of the alternative funding public interest. While in Indonesia has began since 2012. In crowdfunding, community can participate in them either as project owner or as a donor (supporting). Crowdfunding is done by online from website and sharing to social media. The research method used was a qualitative, descriptive design. The results give an idea of how crowdfunding implemented in Indonesia by Patungan.net, factors supporting and obstacle the implementation. Patungan.net to innovate by doing offline and gives specific requirements for the proposed project. During this time, Crowdfunding is applied by Patungan.net to help solve social problems that exist in the community."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh fitur founder dan fitur proyek terhadap kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding di negara berkembang pada tahun 2011-2018 dengan menggunakan metode Regresi Logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur founder yang dijelaskan oleh pengungkapan identitas founder memiliki pengaruh terhadap kesuksesan proyek crowdfunding. Sedangkan pengalaman founder sebagai salah satu fitur founder tidak memiliki pengaruh terhadap kesuksesan proyek crowdfunding. Dari sisi fitur proyek, terbukti bahwa jumlah updates, elaborasi deskripsi, dan target pendanaan berpengaruh terhadap kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding. Selain itu, peneliti menambahkan variabel interaksi pada fitur proyek dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah komen, sentimen komen, panjang reply, kecepatan reply memiliki pengaruh terhadap kesuksesan proyek crowdfunding. Namun, panjang komen terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan proyek dalam mengumpulkan dana. Penelitian ini menggunakan data proyek yang berasal dari tiga platform crowdfunding yang mewakili beberapa negara berkembang.

---

This study aims to analyze the effect of founder features and project features to the success of crowdfunding project fundraiser in emerging countries from the year 2011 until 2018 using Logit Regression Method. The results of this study indicate that the founder features described by identity closure have an influence on the success of the crowdfunding project. While the founder 39s experience as one of the founder 39s features has no influence on the success of the crowdfunding project. In terms of project features, it is evident that the number of updates, elaboration of descriptions, and funding targets influences the successful collection of funds for crowdfunding projects. In addition, the researcher adds an interaction variable to the project features with results showing that the number of comments, sentiments of comments, length of reply, reply speed have an influence on successful crowdfunding project. However, the length of the comment proved to have no effect on the success of the project in raising funds. This study uses project data derived from three crowdfunding platforms representing several emerging countries."